Sejarah Makassar (6): Gemeente Makassar, Gemeenteraad dan Burgemeester; Dari JE Dambrink (1918) Hingga HF Brune (1942)

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Makassar dalam blog ini Klik Disini

Kota (Gemeente) Makassar dibentuk pertama kali pada tahun 1906 berdasarkan Staatsblad tahun 1906 Nomor 171. Jumlah anggota dewan kota (gemeenteraad) sebanyak 17 orang. Namun demikian yang memimpin Gemeente Makassar bukan Wali Kota (Burgemeester) melainkan tetap dijabat oleh Asisten Residen.

Gemeentehuis te Makassar (1906)

Pembentukan Gemeente (Kota) Makassar merupakan bagian dari proses desentralisasi berdasarkan Staatsblad tahun 1903 Nomor 329. Kota yang pertama dibentuk adalah Batavia tahun 1903. Kemudian dibentuk Kota Soerabaja pada tahun 1905 bersama dengan dua kota lainnya Buitenzorg dan Chirebon. Pada tahun 1906 bersamaan dengan pembentukan Gemeente Makassar dibentuk gemeente Bandoeng, Samarang, Cheribon, Tegal, Pekalongan, Magelang, dan Palembang (lihat Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 03-03-1906). Kota Medan dibentuk pada tahun 1909,

Pada tahun ditetapkannya kota sebagai gemeente, dibentuk dewan kota (Gemeenteraad). Anggota dewan kota dipilih/diangkat dan langsung bekerja. Yang menjadi ketua dewan kota adalah Asisten/Residen.

Burgemeester

Usulan Burgemeester di Gemeente baru muncul pada akhir tahun 1915. Wali Kota Gemeente Makassar baru diangkat secara definitif pada tahun 1918 (bersamaan dengan Kota Medan). Wali Kota pertama di Makassar adalah JE Dambrink.  

Tiga kota yang pertama diangkat Burgemeester adalah Batavia, Semarang dan Soerabaja. Tiga wali kota pertama Indonesia (baca: Nederlandsch Indie) tersebut yakni sebagai walikota Batavia Mr. Bisschop, untuk Semarang D. de Jong dan untuk Soerabaja Mr.A. Medjroos (De Sumatra post, 20-07-1916). Kota Bandung memiliki wali kota definitif pada tahun 1817.

Daftar Wali Kota (Burgemeester) Gemeente Makassar, 1918-1942

Burgemeester JE Dambrink cukup lama menjabat, mulai dari tahun 1918 hingga tahun 1927. JE Dambrink berhenti karena alasan sakit (Bataviaasch nieuwsblad, 20-04-1927). Pengganti JE Dambrink adalah JH de Groot. Nama-nama wali kota Makassar hingga berakhirnya era kolonial Belanda adalah GHJ Berekenkamp, FC van Lier, Ch H ter Laag, J Leewis dan HF Brune. Wali Kota Ir. FC van Lier yang baru menjabat tahun 1932 meninggal dunia pada tahun 1933 (lihat De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 28-01-1933).

Loco-Burgemeester

Pada tahun 1921 jumlah gemeente di Nederlandsch Indie sebanyak 31 kota. Namun tidak semua burgemeester didampingi oleh wakil wali kota (Loco-Burgemeester). Semakin besar sebuah kota (Gemeente), wali kota didampingi oleh wakil wali kota. Kota-kota yang lebih kecil hanya dipimpin oleh seorang burgermeester saja. Kota Makassar salah satu gemeente yang memiliki Loco-Burgemeester. Penetapan Makassar memiliki wakil wali kota terjadi pada tahun 1921. Loco-Burgemeester Makassar yang pertama adalah Mr. Rutgers yang saat pengangkatan adalah anggota dewan (gemeenteraad) Makassar (lihat Bataviaasch nieuwsblad, 20-07-1921).

Anggota dewan kota (gemeenteraad), seperti halnya di gemeenteraad Kota Medan, dari kalangan pribumi yang dipilih secara demokratis (pemilu) baru terjadi pada tahun 1918. Tidak semua warga memiliki hak memilih, hanya penduduk pribumi yang memiliki golongan pendapatan tertentu. Anggota dewan kota Medan pertama yang terpilih berdasarkan pemilu (1918) adalah Kajamoeddin Harahap gelar Radja Goenoeng, seorang penilik sekolah di Kota Medan kelahiran Kota Padang Sidempoean.

Hampir semua kota (gemeente) yang memiliki Loco-Burgemeester dijabat oleh orang Eropa/Belanda. Hanya ada dua kota yang memiliki Loco-Burgemeester dari kalangan pribumi, yakni Kota Batavia dan Kota Padang. Loco-Burgemeester Kota Batavia (1930-1934) adalah M Husni Thamrin, sedangkan Loco-Burgemeester Kota Padang sejak 1931 hingga berakhirnya era kolonial Belanda adalah Dr. Abdul Hakim Nasution.

Dr. Abdul Hakim Nasution adalah alumni Docter Djawa School di Batavia tahun 1905. Sebelum melanjutkan kuliah di Docter Djawa School, Abdul Hakim menyelesaikan pendidikan ELS di Kota Padang Sidempoean pada tahun 1898. Teman satu angkatannya ketika kuliah di Docter Djawa School adalah Abdul Karim Lubis.  Setelah lulus kuliah Dr. Abdul Hakim Nasution ditempatkan di Padang dan Dr. Abdul Karim Lubis di Fort van der Capellen (kini Batusangkar). Dr. Abdul Hakim dan Dr. Abdul Karim van Padang Sidempoean teman satu kelas Dr. Tjipto Mangoenkosoemo di Docter Djawa School.

Sebaran Dewan di Hindia Belanda

Sampai tahun 1921 di seluruh Hindia Belanda hanya terdapat 53 dewan, termasuk gemeenteraad Soerabaja. Uniknya, hanya satu dewan yang berada di level onder-afdeeling (kecamatan), yakni Angkola en Sipirok (kini Padang Sidempuan). Sementara di level afdeeling juga hanya terdapat satu yakni di Minahasa (lihat Tabel-1). Selebihnya terbagi ke dalam sejumlah kota (gemeente) dan sejumlah kabupaten (afdeeling atau regentschap).

Tabel-1. Jumlah anggota dewan pribumi/timur asing (non-Eropa) di Hindia Belanda
No	Nama Daerah	Bentuk administrasi	Jumlah anggota dewan pribumi (non-Eropa)
	Angkola en Sipirok ( afd. Padang Sidempoean)	Onder-afdeeling	23
	Bandjermasin	Gemeente	12
	Bandoeng	Gemeente	13
	Bantam (Banten)	Gewest	12
	Banjoemas	Gewest	13
	Basoeki	Gewest	15
	Batavia	Gemeente	17
	Batavia	Gewest	22
	Bindjei	Gemeente	6
	Blitar	Gemeente	9
	Buitenzorg (Bogor)	Gemeente	14
	Cheribon (Cirebon)	Gemeente	7
	Cheribon (Cirebon)	Gewest	16
	Fort de Kock (Bukittinggi)	Gemeente	7
	Kediri	Gemeente	9
	Kediri	Gewest	19
	Kedoe	Gewest	26
	Komering Ilir	Gewest	17
	Lematang Ilir	Gewest	17
	Madioen	Gemeente	11
	Madioen	Gewest	13
	Madura	Gewest	12
	Magelang	Gemeente	11
	Makasser	Gemeente	12
	Malang	Gemeente	12
	Medan	Gemeente	10
	Menado	Gemeente	9
	Minahasa	Afdeeling	37
	Mr. Cornelis (Jatinegara)	Gemeente	12
	Modjokerto	Gemeente	8
	Ogan Ilir	Gewest	23
	Oostkust Sumatra (Sumtra Timur)	Gewest	21
	Padang	Gemeente	15
	Padang Pandjang	Gewest	20
	Palembang	Gemeente	12
	Pasoeroean	Gemeente	9
	Pasoeroean	Gewest	25
	Pekalongan	Gemeente	12
	Pekalongan	Gewest	11
	Pematang Siantar	Gemeente	8
	Preanger Regentschappen	Gewest	28
	Probolinggo	Gemeente	12
	Rembang	Gewest	16
	Salatiga	Gemeente	8
	Sawah Loento	Gemeente	5
	Semarang	Gemeente	16
	Semarang	Gewest	27
	Soekaboemi	Gemeente	10
	Soerabaja	Gemeente	19
	Soerabaja	Gewest	24
	Tandjong Balei	Gemeente	6
	Tebing Tinggi	Gemeente	9
	Tegal	Gemeente	10
Total			767
Catatan: -Koefisien Pemilu adalah 50 -Gemeente=kota -Gewest=Terdiri dari beberapa afdeeling -Afdeeling=Terdiri dari beberapa onder-afdeeling Sumber: De Preanger-bode, 01-02-1921

Uniknya lagi, di Residentie Tapanoeli dewan hanya terdapat di onder-afdeeling Angkola en Sipirok. Jumlah kursi di dewan di onder-afdeeling Angkola en Sipirok sebanyak 23 kursi. Sementara di Province Sumatra’s Oostkust (Sumatra Timur) terdapat dewan di lima kota (gemeente): Kota Medan (10 kursi), Kota Tandjong Balai (6 kursi), Kota Pematang Siantar (8 kursi), Kota Bindjei (6 kursi), Kota Tebingtinggi (9 kursi). Selain itu masih terdapat satu kabupaten (geweest) yang memiliki dewan dengan jumlah kursi untuk pribumi/timur asing sebanyak 21 orang (lebih sedikit dibandingkan dengan onder-afdeeling Angkola en Sipirok).

*Dikompilasi oleh Akhir Matua Harahap berdasarkan sumber-sumber tempo doeloe. Sumber utama yang digunakan lebih pada ‘sumber primer’ seperti surat kabar sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam setiap penulisan artikel tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja.