Sejarah Sukabumi (28): Sejarah Pegadaian di Soekaboemi dan Hari Jadi Pegadaian 1 April 1901; Bank van Leening dan Pandhuis

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Sukabumi dalam blog ini Klik Disini

PT Pegadaian, suatu BUMN menetapkan hari jadi (hari lahir) pada tanggal 1 April 1901. Pada masa ini setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari jadi. Tentu saja tanggal ini sangat penting bagi Sukabumi, karena tepat pada tanggal 1 April 1901 di Soekaboemi dilakukan percobaan (kantor) pegadaian (pandhuis) yang dikelola oleh pemerintah.  

.

Hari Jadi Pegadaian 1 April 1901 di Soekaboemi

Dari website PT Pegadaian disebutkan sejarah pegadaan bermula ketika Pemerintah VOCmendirikan Bank Van Leening di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Pemerintah Pendudukan Inggris membubarkan Bank Van Leening dan kemudian diberi kebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan usaha Pegadaian dengan mendapat lisensi dari pemerintah di daerah setempat. Pada saat kembali Pemerintah Hindia Belanda berkuasa kembali, metode pacth pengganti lisensi tetap dipertahankan. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan metode baru yang disebut dengan cultuur stelsel. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi.

Lantas mengapa pemerintah membuat percobaan (kantor) pegadaian? Dan mengapa tempat yang dipilih di Soekaboemi? Sudah barang tentu pertanyaan-pertanyaan ini telah terlewatkan. Namun pertanyaan-pertanyaan ini haruslah dipandang penting. Sebab sangat jarang terjadi di era Hindia Belanda suatu peristiwa penting dimulai di daerah, yang dalam hal ini kota kecil Soekaboemi. Untuk menambah pengetahuan kita mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.  

Sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja*.

Bank van Leening

Pada tahun 1740 terjadi peristiwa besar di Batavia. Terjadi kerusuhan yang dipicu oleh sejumlah orang Tionghoa. Gubernur Jenderal VOC mengambil langkah tak lazim memberangus para pemberontak. Sekitar 10.000 orang Tionghoa mati terbunuh (lihat Oprechte Haerlemsche courant, 15-07-1741). Sejak kejadian ini, sejak Gubernur Jenderal van Imhoff muncul beberapa hal baru diantaranya terbitnya surat kabar pertama dan bank pertama. Surat kabar tersebut diberi nama Bataviaasche Nouvelles, terbit petama tahun 1744 namun surat kabar ini kemudian berhenti.

Surat kabar Bataviaasche Nouvelles terbit kembali pada tahun 1755 (lihat Middelburgsche courant, 01-11-1766). Bataviasche Nouvelles yang beroperasi selama 60 tahun masih sempat nongol pada tahun 1820 seperti dilansir surat kabar Leydse courant eedisi 09-04-1821.

Sedangkan bank pertama tersebut diberi nama Bataviasche Bank van Leening. Bank ini diputuskan pendiriannya dalam satu rapat Raad van Indie yang diadakan pada tanggal 26 Agustus 1746. Orang yang sangat berperan dalam upaya pendirian bank ini, selain Gubenur Jenderal van Imhoff adalah Jacob Mossel. Namun bank ini tampaknya baru terealisasi empat tahun kemudian (lihat Daghregister 10 Maret 1750).

Buku Sejarah Bank van Leening 1746-1794

Sejarah Bank van Leening di Batavia dapat dibaca dalam buku yang ditulis oleh NP van der Berg. Buku tersebut diberi judul De Bataviasche Bank-courant en Bank van leening 1746-1794. Buku ini diterbitkan oleh PN van Kempen di Amsterdan tahun 1870. Buku ini setebal 218 hal yang terbagi ke dalam delapan bab plus enam judul lampiran. Disebutkan dalam buku ini bahwa dalam rapat Raad van Indie tanggal 12 Agustus 1746 yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal van Imhoff memutuskan (resolutie) untuk membentuk berbagai fasilitas diantaranya colegie van commercie, tarief paraauwloonen, postkantoor dan bank en bank van leening (bank pinjaman). Dalam rapat tanggal 26 Agustus 1746 dibuat suatu keputusan (resolutie) untuk mendirikan bank yang diberi nama Bataviasche Bank van Leening.

Staatreekening bank ini diumumkan pada tahun 1751 (lihat Daghregister 24 September 1751). Pada tanggal 1 November 1750, Jacob Mossel diangkat menjadi gubernur jenderal (menggantikan van Imhoff). Ringkasan singkat rekening negara (staatreekening) dari Bank van Leening diumumkan setahun kemudian (lihat Daghregister 15 September 1752).

Pawnshop, Pandjeshuis dan Pandhuis

Seperti yang disebutkan di atas, Inggris mengambil kekuasaan di Hindia pada tahun 1811. Pemerintah Pendudukan Inngris membubarkan Bank Van Leening. Sebagai penggantinya Pemerintah Pendudukan Inggris memberikan kesempatan kepada publik untuk mendirikan usaha pegadaian (pawnshop) dengan persetujuan pemerintah daerah (yang dalam hal ini Residen). Dalam perkembangannya Pemerintah Pendudukan Inggris membuat kebijakan baru yang mana pegadaiaan disewakan kepada penawar harga tertinggi (pacht).

Pada tempat tertentu akan didirikan pegadaian, pemerintah menawarkan kepada publik untuk mengelola dengan membayar sewa per tahun (semacam pajak). Sistem penyewaan ini (pacht) umum diberlakukan seperti rumah opium.

Pada saat kembali Pemerintah Hindia Belanda berkuasa kembali tahun 1816, kebijakan penyewaan (pacht) diteruskan. Keberadaan pegadaian (pandjeshuis) memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan uang tunai dengan perjanjian menjaminkan harta yang dimiliki. Namun aturan, prosedur dan metode penaksiran tidak standar. Juga pengenaan bunga (rent) terhadap pinjaman antara satu pegadaian dengan pegadaian berbeda-beda. Orang-orang kaya Tionghoa banyak yang mendapat hak sewa (pacht) ini.

Javasche courant, 03-11-1831

Pemerintah Hindia Belanda hanya melihat dari sisi penerimaan dari sewa (pacht) dari penawar harga tertinggi dan kurang memperhatikan praktek yang terjadi antara pegadaian dengan nasabah. Tidak adanya aturan yang berlaku umum (standar) menimbulkan banyak kasus, terutama para nasabah yang miskin atau nasabah yang memiliki usaha tetapi lagi lesu. Pada tahun 1831 Pemerintah melalui Directeur van 'sLands Middelen en Domeinen mengeluarkan peraturan baru tentang sewa pegadaian dan terkait dengannya berdasarkan Resolutie der Hooge Regering van den 18 October 1831 No. 5. Aturan baru berlakukan untuk tahun 1832, 1833 dan 1934. Aturan baru ini berkenaan dengan hak dan kewajiban penyewa (pacht) yang didalamnya termasuk aturan tentang jiga pegadaian gagal (tutup) dan juga aturan tentang barang hilang. Dalam aturan ini juga disajikan tabel besarnya bunga berdasarkan lama peminjaman menurut besarnya uang pinjaman yang diterima nasabah dari jaminan yang diberikan. Publikasi aturan ini dapat dibaca pada surat kabar Javasche courant, 03-11-1831.  

Pada tahun 1869 Kerajaan Belanda mengeluarkan beslit terhadap kebijakan pegadaian di Hindia Belanda (lihat Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 20-10-1869). Satu butir penting dari kebijakan baru ini adalah pembebasan sewa (pacht) kepada pengusaha pegadaian yang memberi pinjaman ke publik di bawah f100 (pegadaian-pegadaian kecil). Dalam kebijakan ini juga mulai diatus perihal perjanjian antara pegadaian dengan nasabah dan penetapan tingkat bunga. Kebijakan pemghapusan sewa ini diberlakukan sejak 1 Januari 1870. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dari kebijakan baru tentang Pegadaian atau Bank van Leeining ini diumumkan ke publik secara lokal melalui papan pengumuman dalam bahasa Belanda, bahsa Cina dan bahasa pribumi. Jam buka pegadaian ditetapkan pada hari kerja dimana rumah pegadaian tutup setelah matahari terbenam sampai matahari terbit.

Java-bode voor Nederlandsch-Indie, 20-10-1869

Dalam kebijakan ini juga disebutkan pemerintah daerah (Asisten Residen atau Residen) melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pegadaan secara berkala untuk menjaga aturan dan meminimalkan pelanggaran. Pelanggaran dapat diajukan ke pengadilan.

Pandhuis Pemerintah di Soekaboemi

Tunggu deskripsi lengkapnya

*Akhir Matua Harahap, penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat (1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di seputar rumah--agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com