Sejarah Sukabumi (32): Sejarah Preanger Regentschappen; Tjiandjoer Masa Lalu, Bandung Masa Kini, Sukabumi Masa Depan

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Sukabumi dalam blog ini Klik Disini

Sejarah Soekaboemi terhubung dengan sejarah Tjiandjoer. Pada permulaan sejarah Preanger Regentschappen bermula di Tjiandjoer. Ketika 1870 ibu kota Preanger dipindahkan dari Tjiandjoer ke Bandoeng (kedudukan Residen relokasi ke Bandoeng), secara administratif wilayah Soekaboemi dipisahkan dari wilayah administrasi Tjiandjoer. Meski demikian, struktur pemerintahan lokal di Soekaboemi masih tetap berpusat di Tjiandjoer (Bupati di Tjiandjoer dan Patih di Soekaboemi). Saat inilah Pemerintahan Hindia Belanda dibentuk di Soekaboemi yang setingkat dengan di Tjiandjoer yang masing-masing dipimpin oleh Asisten Residen.

Fort Padjadjaran (Peta 1687 dan lukisan Rach 1772)

Sesuai misi dan tujuannya, sejak era VOC yang diteruskan Pemerintah Hindia Belanda, struktur (pemerintahan) wilayah mengikuti hukum ekonomi (perdagangan). Pemerintah Hindia Belanda tidak menerapkan pola pemerintahan yang seragam (statis), tetapi berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lain sesuai besar kecilnya kepentingan Pemerintah Hindia Belanda (bersifat dinamis). Kedudukan Gubernur di bawah Gubernur Jenderal pada tahun 1870 hanya ada di Province Sumatra’s Westkust yang berpusat di Padang dan Province Celbes di Makassar (pergeseran dari Maluku di Ambonia). Di seluruh Jawa hanya diterapkan setingkat Residen, termasuk di Residentie Preanger Regetschappen (yang mengalami relokasi Residen dari Tjiandjoer ke Bandoeng). Pada tahun 1903 Province Sumatra’s Westkust dilikuidasi dan tahun 1915 dibentuk provinsi baru yakni Province Sumatra’s Oostkust yang berpusat di Medan. Baru pada tahun 1921 di (pulau) Jawa dibentuk tiga provinsi (West, Midden, Oost). Province West Java berpusat di Batavia.

. 

Sekitar tahun 1850an orang-orang Eropa/Belanda sudah merasakan pergeseran spasial di Hindia Belanda: Maluku adalah masa lalu, Jawa adalah masa kini dan Sumatra adalah masa depan. Setali tiga uang, pada dekade sekitar 1870an di Residentie Preanger Regentschappen orang-orang Eropa/Belanda menganggap Tjiandjoer adalah masa lalu, Bandoeng adalah masa kini, dan Soekaboemi adalah masa depan. Tentang masa depan di Soekaboemi sudah kita telusuri, kini gilirannya untuk kembali mundur untuk menelusuri ke origin di Tjiandjoer.

Sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja*.

Tjiandjoer di Era VOC/Belanda: Padjadjaran vs Mataram

Sesungguhnya tidak hanya Preanger (ucapan orang Belanda pada Priangan—dari Parahyangan), suatu residentie yang berlabel Regetschappen, akan tetapi Residentie Preanger Regentschappen adalah suatu residentie yang sangat khas karena faktor bupati (regent). Bupati adalah terminologi kuno (di pulau) Jawa yang diadopsi VOC/Belanda dalam penyusunan struktur pemerintahan lokal (penduduk asli). Bupati membawahi kampong-kampong atau desa-desa. Untuk orang-orang Eropa/Belanda dibentuk sistem pemerintahan sendiri yang mana sistem pemerintahan ini termasuk di dalamnya struktur pemerintahan lokal. Kedalam sistem pemerintahan ini ditambahkan sistem pemeritahan bagi pendatang yang memiliki komunitas sendiri dengan mengangkat pimpinannya sebagai Capitein/majoor atau leutenant.

Seperti di wilayah pantai-pantai utara (pulau Jawa), di Preanger sistem monarki telah lama mengalami pergeseran dan pemerintah VOC/Belanda mengadopsi keberadaan sistem yang ada (misalnya Bupati). Yang tersisa dalam sistem monarki hanya di wilayah kerajaan-kerajaan (vorstenlande) yang meliputi Jogjakarta dan Soeracarta. Lain di Jawa, lain pula di Sumatra. Di wilayah Minangkabau awalnya dipertahankan tetapi sistem monarki yang ada kemudian dilikuidasi Pemerintah Hindia Belanda mengoptimalkan sistem nagari yang disatukan dalam sejumlah laras. Di wilayah Batak/Tapanoeli tidak terdapat sistem monarki, yang ada adalah satuan-satuan huta (kampong) yang membentuk harajaon (kesatuan adat) yang kemudian diadopsi Pemerintah Hindia Belanda dengan membentuk sejumlah koeria-koeria di Afdeeling Mandailing en Angkola dan sejumlah negeri-negeri di Afdeeling Bataklanden (Silindoeng en Toba). Di Oost van Sumatra sistem monarki dihidupkan dan dilestarikan oleh pemerintah Hindia Belanda yang mana sebagai leader adalah Sultan Deli. Dibanding sistem-sistem pemerintahan tersebut, di wilayah Tapanoeli--daerah yang tidak pernah memiliki sifat monarki--pemerintah Hindia Belanda tidak menyertakan di dalam struktur pemerintahan. Sistem yang diterapkan di Tapanoeli adalah bersifat dua lapis yakni struktur pemerintahan Eropa/Belanda dan sistem pemerintahan lokal. Dalam hal ini, para koeria hanya semacam pemimpin (koordinator) para kepala-keapala kampong (huta). Para koeria-koeria membentuk kelembanggaan sendiri (permusyawaratn koeria). Lembaga ini tidak bisa diatur pemerintah. Suara lembaga ini didengar, ketika pemerintah mengambil suatu kebijakan/program. Ibarat pepatah, lain ladang, lain lubuk.

Sejak 1666 Pemerintah VOC mulai mengubah kebijakan yang sebelumnya melakukan pedagangan longgar di (kota-kota) di pantai atau daerah aliran sungai menjadi kebijakan baru dimana penduduk dijadikan subjek (inilah awal kebijakan koloni secara umum). Korban pertama kebijakan ini adalah Perang Gowa yang mana Kesultanan Gowa dilenyapkan (lalu muncul kota Oedjoeng Pandang kemudian menjadi Makassar). Dengan modal ini, pemerintah VOC mulai menyasar kota-kota di pantai utara Jawa. Perang dengan Mataram tidak terhindarkan. Situasi inilah yang kemudian menyebabkan terjadi perubahan politik lokal di Preanger. Di Preanger, tuan bergeser dari Mataram ke pemerintah VOC/Belanda.

Pada tahun 1687 Pemerintah VOC (di Batavia) mengirim satu ekspedisi ke hulu sungai Tjiliwong. Rute ekspedisi yang dipimpin oleh sersan Scipio ini mengambil start dari muara sungai Tjimandiri (kini Pelabuhan Ratoe). Ekspedisi ini melalui wilayah yang kemudian disebut Soekaboemi dan akhirnya mencapai hulu sungai Tjiliwong. Di titik persingungan terdekat sungai Tjiliwong dan sungai Tjisadane tim ekspedisi ini membangun suatu benteng yang disebut Fort Padjadjaran (kini lokasinya tepat di istana Bogor). Setelah adanya benteng ini ekspedisi-ekspedisi mulai intensif dilakukan. Sejak inilah muncul gagasan awal menyatukan seluruh wilayah yang pada tahap permulaan (prakondisi) membagi Preanger dari dua arah dari barat (Prefectur Jacatrasche en Preanger) dan dari timur (Prefectur Chirebon en Preanger). Pada tahun 1696 Residen Jacatrasche en Preanger ke boven Preanger (lihat Daghregister 31 Oktober 1696). Pada tahun 1699 gunung Salak meletus yang meratakan seluruh permukaan tanah di hulu sungai Tjiliwong dan sungai Tjisadane. Interaksi ke pedalaman di Preanger dilakukan via timur (Chirebon) dan juga dari tengah via Karawang. Baru pada tahun 1701 kembali dilakukan ekspedisi via barat melalui sungai Tjiliwong yang dipimpin langsung oleh seorang pejabat tinggi VOC Abraham van Riebeeck. Ekspedisi ini mencapai Preanger di Tjiandjoer. Pada tahun 1703 satu ekspedisi yang dipimpin Sergeant Theunis Helderman dari negorije Datar (Tjiandjoer) ke Bandoeng (lihat Daghregister 1 Juni 1703). Disebutkan bahwa di Bandoeng terdapat sebanyak 32 buah rumah. Dalam hal ini, (kampong) Bandoeng tempat dimana pimpinan (Bupati) Bandoeng berada bukan Bandoeng yang sekarang tetapi lebih ke selatan di muara sungai Tjikapoendoeng di sungai Tjitaroem. Catatan: Prefectur Jacatrasche en Preanger kemudian (adakalanya) disebut Preanger en Bataviase Bovenlanden.

Pada tahun 1713 Gubernur Jenderal VOC melakukan kunjungan ke Tjiandjoer dan Bandong (lihat Daghregister 7 Juli 1713). Boleh jadi inilah kunjungan pejabat tertinggi VOC ke Preanger, suatu titik waktu yang menandai pentingnya wilayah Preanger di mata VOC. District-district yang teridentifikasi adalah Soekapoera, Bandoeng, Soemedang, Parakanmoentjang dan Limbangan (lihat Daghregister 22 September 1714). Berdasarkan catatan Daghregister tahun 1715 dilakukan komunikasi yang intens antara Batavia dan Tjiandjoer dalam penerbitan akta (perjanjian).

Nama Djampang sebagai nama suatu district di daerah aliran sungai Tjimandiri paling tidak sudah dilaporkan pada tahun pada tahun 1701 (lihat Daghregister 5 November 1701). Namun dalam perkembangannya diketahui pemimpin Djampang tidak cooperative (lihat Dgahregister 1 April 1706). Disebutkan bahwa Anga Nata pemimpin Djampang berhasil dilumpuhkan di rumahnya di Djampang. Anga Nata masih sebagai pemimpin, hoofd van Djampang hingga tahun 1715 (lihat Daghregister 2 April 1715). Anga Nata pernah mengirim surat ke pihak VOC tahun 1715 (lihat Daghregister 21 Mei 1715). Lalu Capitain (lieutenenant) VOC Soeta Djaja dikirim ke Djampang. Dalam surat Soeta Djaja menceritakan perilaku Anga Nata (lihat Daghregister, 2 Agustus 1715). Besar dugaan Anga Nata telah melakukan perlawanan, atau paling tidak melakukan protes terhadap VOC. Catatan: Anga diduga adalah nama gelar (Anga, Angabey, Ngabehi?). Sejauh ini nama Djampang hanya satu kesatuan wilayah, belum terbentuk Djampang Wetan dan Djampang Koelon (dan adanya pemekaran dengan terbentuknya Djampang Tengah).

Pada tahun 1724 kembali dibuat akta antara Batavia dan pemimpin Tjiandjoer (lihat Daghregister 28 Februari 1724). Disebutkan dalam perjanjian pemimpin Tjiandjoer adalah Aria Wiratanoe. Pada tahun 1739 dan tahun 1740 dilakukan penanam lada di onderdistrict Djati Nagara, Tjilingsi, Klappa Noenggal, Tjipamingkis, Tjikarta Nagara, Tjibalagoeng, Tjiandjoer dan Djampang.

Dari catatan ini diketahui Tjiandjoer dan Djampang adalah dua district yang berbeda. Dalam hal ini dapat ditafsirkan bahwa wilayah Soekaboemi yang sekarang adalah district Djampang. Besar dugaan bahwa adanya pembangkangan pemimpin Djampang terhadap VOC/Belanda lalu jabatan Bupati Djampang telah dihapuskan dan wilayah Djampang dimasukkan ke dalam wilayah Bupati Tjiandjoer.

Tunggu deskripsi lengkapnya

*Akhir Matua Harahap, penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat (1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di seputar rumah--agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com