Sejarah Tangerang (16): Prof. Dr. Hussein Djajadiningrat dan Indische Vereeniging di Belanda; Doktor (Ph.D) Indonesia Pertama

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Tangerang dalam blog ini Klik Disini
 
Tidak ada kata terlambat. Demikianlah adagium dalam bidang pendidikan. Dua wilayah terbelakang dalam bidang pendidikan di era Hindia Belanda, di Banten dan di Jogjakarta, mampu bangkit dan melesat jauh ke depan. Hussein Djajadinigrat mewakili penduduk Banten untuk meraih cita-cita setinggi-tingginya. Terbukti berhasil, Hussein Djajadinigrat adalah orang Indonesia pertama yang meraih gelar akademik tertinggi (Doktor) pada tahun 1915.    

St. Casajangan (duduk tengah); H. Djajadiningrat (berdiri tengah)

Kota Serang adalah suksesi kota Banten. Di kota Serang, Pemerintah Hindia Belanda mengintroduksi pendidikan modern (aksara Latin) pada tahun 1851. Seorang guru Belanda, AG van Veldhuijzen dikirim ke Serang untuk mengajar. Hanya di Serang didirikan sekolah, satu-satunya di wilayah Residentie Banten. Bahkan di Residentie Batavia (Batavia, Buitenzorg, Tangerang dan Bekasi) belum diselengggarakan pendidikan modern bagi pribumi. Beberapa tahun sebelumnya pendidikan sudah diselengarakan di sejumlah kota seperti di Soerakarta dan Fort de Kock. Bersamaan dengan penyelenggaraan pendidikan di Afdeeling Serang juga diselenggarakan di Afdeeling Mandailing en Angkola (kini Tapanuli Bagian Selatan), Introduksi pendidikan modern inilah yang menjadi awal bagi penduduk pribumi menuntut ilmu meski jauh ke negeri Belanda.   

Bagaimana Hussein Djajadinigrat bisa meraih pendidikan setinggi itu? Sementara penyelenggaraan pendidikan di Residentie Banten terbilang tidak berkembang. Pertanyaan ini jelas tidak mudah dijawab. Akan tetapi jawaban pertanyaan ini tetap ditunggu. Itulah tantangan pertanyaan ini. Mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Tangerang (15): Edward Douwes Dekker alias Multatuli dan Max Havelaar; Membela Penduduk di Natal dan Lebak

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Tangerang dalam blog ini Klik Disini

Entah darah apa yang mengalir di dalam tubuh Edward Douwes Dekker apakah tricolor atau dwiwarna. Yang jelas, banyak orang Belanda membencinya dan tidak sedikit orang Indonesia yang menghormatinya. Pada saat orang lupa siapa Edward Douwes Dekker, Mochtar Lubis dan Sanusi Pane mengambil inisiatif di Jakarta tahun 1953 untuk memperingati 66 tahun meninggalnya Multatuli. Peringatan itu dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur No 56, tempat dimana 17 Agustus 1945 membacakan Proklamasi Indonesia. Mochtar Lubis dan Sanusi Pane seakan ingin menunjukkan kepada rakyat Indonesia, Edward Douwes Dekker alias Multatuli layak dihormati. Edward Douwes Dekker telah berjuang demi penduduk Indonesia di Natal dan di Lebak.

Rumah Multatuli di Natal 1842 (foto 1910)

Orang-orang Belanda sinis ketika orang-orang Belanda pendukung Edward Douwes Dekker menabalkan judul buku Max Havelaar sebagai nama jalan di sejumlah kota di Hindia Belanda. Namun pada era pengakuan kedaulatan Indonesia, ketika nama jalan berbau Belanda diganti dengan Indonesia hanya dua kota yang mempertahankan nama Edward Douwes Dekker sebagai nama jalan yakni di kota Medan dan di Bandung. Nama buku (jalan Max Havelaar) diubah menjadi nama orang (jalan Multatuli). Edward Douwes Dekker alias Multatuli adalah saudara sepupu Ernest Douwes Dekker alias Dr. Setia Budi (satu dari tiga pejuang Tiga Serangkai).

  

Lantas bagaimana perjuangan Edward Douwes Dekker di Lebak? Itu pertanyaannya. Lalu apa hubungannya dengan Tangerang? Nah, itu dia. Untuk mencari kejelasannya, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Tangerang (14): Sejarah Layanan Kesehatan di Tangerang; Wabah Kolera 1874 Picu Penempatan Dokter di Tangerang

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Tangerang dalam blog ini Klik Disini

Dua abad kehadiran orang Eropa/Belanda di Tangerang nyaris tidak ada perhatian terhadap pengembangan sosial penduduk. Kehidupan hanya menguntungkan pemilik lahan (landheer). Penduduk tak berdaya. Jika pun ada keuntungan sosial yang diterima hanya sekadar peningkatan akses yang lebih lancar ke ibu kota (stad) Batavia. Memang penduduk menjadi kosmopolitan, tetapi tidak memiliki segalanya: tidak memiliki lahan, tidak ada sekolah dan juga tidak mendapat layanan kesehatan. Itulah riwayat kelam penduduk di wilayah Tangerang.

Mahasiswa dan Docter Djawa School di Batavia (1902)

Seperti halnya Bekasi, sejak era VOC wilayah Tangerang adalah wilayah tanah-tanah partikelir (land). Yang berkuasa adalah para tuan tanah (landheer). Intervensi pemerintah sangat minim, yang menentukan segalanya adalah para pemilik lahan. Pada era Pemerintah Hindia Belanda, secara bertahap lahan dibeli pemerintah. Namun pemerintahan hanya dipimpin seorang Schout (lebih mirip Sheriff daripada bupati). Schout hanya sekadar melayani para tuan tanah (keamanan dan peradilan). Baru pada tahun 1854 Tangerang dipimpin oleh seorang Asisten Residen. Ini sehubungan dengan semakin meluasnya lahan pemerintah. Sejak inilah pemerintahan (yang mengedepankan penduduk) dimulai. Pejabat pemerintah dari kalangan pribumi ditambahkan (demang). Namun tupoksi pemerintahan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar penduduk. Dalam pembentukan sistem pemerintahan, tata kelola bidang (dinas) pendidikan dan kesehatan berada pada urutan terakhir.
.

Penduduk yang sakit tidak tahu haru berobat kemana. Hanya penduduk yang terluka parah seperti dicakar harimau yang mendapat akses ke rumah sakit kota di Batavia. Kondisi ini selama berlangsung hingga muncul wabah kolera tahun 1874. Pemerintah bergegas memberikan  layanan kesehatan bagi penduduk. Motivasinya bersifat sekunder. Motivasi utama sesungguhnya adalah untuk melindungi ibu kota Batavia terhadap ancaman epidemik. Itulah awal riwayat layanan kesehatan di Tangerang. Bagaimana selanjutnya? Mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.