Sejarah Pulau Bali (31): Pemerintahan di Bali; Sejak VOC, Hindia Belanda, Inggris, Jepang, NICA hingga Republik Indonesia

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Bali dalam blog ini Klik Disin

Seperti di wilayah lain, kekuasaan di Bali berawal dari pemerintahan di bawah rezim kerajaan-kerajaan. Antar satu kerajaan yang saling bermusuhan menyebabkan Pemerintah Hindia Belanda (yang berpusat di Batavia) membentuk cabang pemerintahannya di Bali utara (di Boeleleng dan di Djembrana) tahun 1846 dengan ibu kota Boeleleng (dan kemudian relokasi ke Singaradja). Pada tahun 1908 semua kerajaan-kerajaan di Bali selatan dilikuidasi dan Pemerintah Hindia Belanda membentuk cabang pemerintahan yang baru dengan ibu kota di Denpasar.

Tidak ada hubungan yang paling mesra antara Belanda dengan kerajaan-kerajaan di nusantara sejak era VOC, kecuali radja-radja di Bali. Hubungan baik antara Belanda dengan radja-radja Bali bermula dari perjanjian kerjasama antara Belanda dengan Radja Bali sejak 1597.  Hubungan baik tersebut tetap terjaga hingga awal Pemerintah Hindia Belanda sebelum Inggris menduduki Jawa (1811-1816). Pada tahun 1914 pemerintah pendudukan Inggris sempat berseteru dengan radja Karangasem. Setelah Pemerintah Hindia Belanda berkuasa kembali, hubungan baik radja-radja Bali terjalin kembali. Namun muncul perselisihan antara Pemerintah Hindia Belanda dengan radja Boeleleng yang didukung Radja Karangasem. Perselisihan ini menjadi terbuka pada tahun 1846 yang menjadi pangkal perkara Pemerintah Hindia Belanda membentuk cabang pemerintahan di Boeleleng (dan daerah Djembrana, bawahan Boeleleng).

Lantas bagaimana sejarah pemerintahan di pulau Bali. Yang jelas pembentukan cabang Pemerintah Hindia Belanda di Bali selatan (Zuid Bali) relatif bersamaan dengan pembentukan cabang pemerintahan di Noord Tapanoeli dan Atjeh. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe. Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan.