Sejarah Malang (12): Pendidikan di Malang, Sejak Kapan Bermula? Sekolah Eropa dan Sekolah Pemerintah bagi Penduduk Pribumi

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Malang dalam blog ini Klik Disini

Puncak perjalanan sejarah pendidikan di Malang pada masa ini adalah keunggulan Universitas Brawijaya dalam pencapaian status universita bermutu. Namun itu semua bermula di awal, sejak introduksi pendidikan modern (aksara Latin) dilakukan di Malang pada era Pemerintah Hindia Belanda. Pendidikan tidak hanya bagi anak-anak Eropa/Belanda tetapi juga kemudian anak-anak pribumi. Bagaimana hal itu berlangsung?

Universitas Brawijaya berkedudukan di Kota Malang. Semula berstatus swasta, dengan embrio sejak 1957, berupa Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi cabang Universitas Swasta Sawerigading, Makasar. Dalam suatu pertemuan di Balai Kota Malang pada tanggal 10 Mei 1957, tercetus gagasan untuk mendirikan sebuah Universitas kotapraja (Gemeentelijke Universiteit). Sebagai langkah pertama ke arah itu, dibentuk Yayasan Perguruan Tinggi Malang tanggal 28 Mei 1957, membuka Perguruan Tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (PTHPM) 1 Juli 1957. Mahasiswa dan dosen PTHPM terdiri dari bekas mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Sawerigading. Bersamaan dengan itu, pada tanggal 15 Agustus 1957 Yayasan Tinggi Ekonomi Malang mendirikan Perguruan Tinggi Ekonomi Malang (PTEM). Pada perkembangan berikutnya, DPRD Kotapraja Malang dengan keputusan 19 Juli 1958 mengakui PTHPM sebagai milik Kotapraja Malang. Pada Peringatan Dies Natalis IV Universitas Kotapraja Malang, nama universitas diganti menjadi Universitas Brawijaya. Selanjutnya 3 Oktober 1961 diadakan penggabungan antara Yayasan Perguruan Tinggi Ekonomi Malang dilebur dengan membentuk baru Yayasan Universitas Malang. Singkatnya, setelah sejumlah fakultas dinegerikan maka dilakukan penegerian universitas (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 1963 yang berlaku sejak tanggal 5 Januari 1963). Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari lahir (Dies Natalis) Universitas Brawijaya (https://ub.ac.id/id/about/history/)

Lantas bagaimana sejarah pendidikan di Malang, kapan bermula? Seperti disebut di atas, itu bermula sejak era Pemerintah Hindia Belanda. Tidak hanya penyelenggaraan sekolah Eropa juga sekolah pemerintah bagi penduduk pribumi. Lalu bagaimana sejarah pendidikan di Malang, kapan bermula? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja*.

Pendidikan di Malang, Kapan Bermula? Sekolah Eropa dan Sekolah Pemerintah bagi Penduduk Pribumi

Sejarah pendidikan di Indonesia (baca: Hindia Belanda) dimlai dari sejarah pemerintahannya sendiri. Dalam hal ini pemerintahan adalah Pemerintah Hindia Belanda. Pada era VOC tidak ada program Pendidikan yang dilakukan, karena tidak ada tujuan VOC ke arah itu. Meski demikian pihak swasta berinisiatif melakukannya, dalam hal ini para misionaris. Pemerintah Hindia Belanda sendiri dimulai tahun 1800 (setelah VOC dibubarkan). Oleh karena mengusung pemerintahan, maka salah satu misinya adalah menyelenggarakan pendidikan.

Pada permulaan Pemerintah Hindia Belanda tidak terinformasikan apakah sudah sempat program pendidikan direalisasikan. Pada tahun 1811 terjadi pendudukan Inggris. Selama pendudukan Inggris urusan pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah. Di sejumlah kota dicatat keberadaan kepala sekolah atau school master (lihat Almanak 1815). Kepala sekola ada di Batavia, Semarang, Soerabaja, Soeracarta, Japara dan Soemanap. Pendudukan Inggris harus berakhir 1816 (Pemerintah Hindia Belanda dipulihkan).

Pasca pendudukan Inggris, penyelenggaraan pendidikan diteruskan kembali oleh Pemerintah Hindia Belanda. Dalam Almanak 1827 tanggungjawab penyelenggaraan pendidikan (sekolah) berada di Algemeen Bestuur yang dipimpin oleh Inspektur Pendidikan dasar dan menengah (lager en middlebare). Cabang-cabangnya terdapat di sejumlah wilayah/kota dengan mengangkat seorang pengawas dan sejumlah guru seperti di distrik Batavia, Soerabaja, Buitenzorg, Chirebon, Semarang, Soerakarta, Amboina dan Padang. Ada juga swasta (zending) di Depok dan Toegoe. Keberadaan sekolah swasta/misionaris Katolik di Semarang tahun 1832 (Javasche courant, 13-12-1832). Di Malang sendiri hal pendidikan tersebut baru terinformasikan pada tahun 1850.

Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad, 22-07-1850: ‘Berdasarkan laporan pendidikan 1846-1849, menunjukkan ada pertambahan jumlah sekolah (baca: ELS) 24 sekolah negeri menjadi 35 buah, sembilan buah kini diizinkan untuk didirikan antara lain di Malang dan Banjoewaugie. Jumlah anak yang bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sebelumnya. Pada Desember 1845 diperkirakan 400 siswa, hingga saat ini di seluruh Hindia Belanda sekitar 3.200 anak Eropa, atau keturunan Eropa, mengenyam pendidikan dasar, seperempatnya di sekolah swasta’. Algemeen Handelsblad, 26-05-1849: ‘Pemerintah, sebagai tanggapan atas pernyataan yang dibuat dalam hal ini oleh Ketua Komisi Pendidikan, telah mengizinkan pembangunan sekolah dasar negeri di Banjermassin (Zuider en Oster afd van Borneo) dan mengeluarkan dana yang diperlukan, untuk pembangunan sekolah dan untuk gaji guru’ 

.Sejak awal terbentuknya Pemerintah Hindia Belanda, pendidikan masih terbatas untuk orang Eropa/Belanda. Tentu saja pendidikan bagi pribumi belum sepenuhnya terperhatikan. Dalam hal ini, di Malang pendidikan untuk Eropa/Belanda baru dalam rencana. Yang dimaksud pendidikan dalam hal ini pendidikan modern (aksara Latin). Untuk pendidikan bagi anak-anak pribumi, di luar pemerintah, sudah ada inisiatif pemimpin local, para bupati. Di Malang sendiri merujuk pada pendirian sekolah pribumi di Pasoeroean (lihat Javasche courant, 26-06-1850).

Sebelum itu sudah ada sejumlah sekolah/pendidikan yang diselenggarakan di sejumlah tempat, seperti di wilayah Vorstenlanden (Soerakarta) dan di pantai barat Sumatra. Residen Padangsche Bovenlanden menginisiasi pendirian sekolah di Fort de Kock yang dibuka pada tahun 1846. Pada tahun ini juga ada usulan Asisten Residen Afdeeling Angkola Mandailing, residentie Tapanoeli untuk penyelenggaraan pendidikan di Angkola Mandailing.

Sekolah yang dibangun di Pasoeroean atas inisiatif Residen Pasoeroean yang ditanggapi dengan baik bupati Poesoeroean ternyata kemudian didukung bupati Malang dan bupati Bangil. Terbentuk pada saat pembukaan sekolah siswa yang memulai tahun pertama, tidak hanya siswa dari Pasoeaan dan Bangil, juga ada 20 siswa berasal dari (afdeeling) Malang. Pada saat pembukaan (1 Juni 1850) juga turut dihadiri Residen Pasoeroean dan bupati Bangil dan bupati Malang.  Gurunya satu guru Jawa dan dua guru magang untuk 87 siswa. Kurikulumnya sebagai berikut: pengajaran pada membaca dan menulis bahasa sehari-hari, dalam aksara aslinya, dan sejauh tertentu diajarkan aksara Latin; prinsip-prinsip aritmatika hingga termasuk aturan dalam bilangan pecahan; untuk pengetahuan tentang ukuran dan bobot, dan prinsip-prinsip survei praktis.

Sebagaimana diketahui bahwa sebelum diformalkan pendidikan di berbagai residentie di Hindia Belanda, sudah ada pendidikan yang diselenggaraan penduduk secara informal di rumah-rumah atau secara non formal di balai desa atau di masjid dan sebagainya. Aksara yang digunakan sesuai daerah masing-masing seperti di (wilayah) Jawa menggunakan aksara Jawa, di Padangsche dengan aksara Jawi (Arab gundul) di Angkola Mandailing dengan aksara Batak. Penggunaan aksaran Latin hanya di sekolah-sekolah Eropa (pemerintah atau swasta). Namun perlu diingat bahwa aksara Latin ini sudah ada sejak lama di sekolah-sekolah rakyat di Amboina dan Manado yang diselenggarakan para misionaris (bahkan sudah menyelenggarakan sekolah guru, yang merupakan bagian dari misi).

Untuk memenuhi kebutuhan guru, pemerintah mulai menginisiasi penyelenggaraan sekolah guru untuk menghasilkan guru-guru pribumi. Sekolah guru (kweekschool) pertama didirikan di Soerakarata pada tahun 1851 yang mana sebagai kepala sekolah adalah Palmer van der Broek (seorang guru Belanda yang bisa berbahasa Melayu). Bahasa pengantar di sekolah guru Soerakarta ini adalah bahasa Melayu yang dibantu oleh seorang guru Jawa. Kurikulumnya sesuai dengan rencana pemerintah yang mana sebagai bahasa pengantar utama adalah bahasa Melayu. Sementara itu di Malang sekolah Eropa akhirnya terealisasikan dan dibuka pada tahun 1851 ini (lihat Javasche courant, 31-12-1851). Dengan demikian, baik anak-anak pribumi maupun anak-anak Eropa/Belanda telah memasuki sekolah.

Sementara di Soerakarta didirikan sekolah guru, lalu pemerintah melalui Militaire Department menyelenggarakan sekolah kedokteran pribumi di Batavia yang dibuka pada tahun 1851. Jumlah siswa yang diterima setiap tahun sekitar 10 siswa yang berasal dari berbagai sekolah pribumi di Jawa. Oleh karena itu sekolah ini disebut Docter Djawa School dengan pengantar bahasa Melayu dan dipekernalkan bahasa Belanda. Pada tahun 1854 dua siswa berasal dari afdeeling Angkola Mandailing Bernama Si Asta dan Si Angan diterima. Mereka ini adalah siswa-siswa pertama yang diterima di Docter Djawa School yang berasal dari luar Jawa. Lama studi selama dua tahun kemudian menjadi tiga tahun. Setelah lulus, Dr Asta Nasoetion ditempatkan di onderafd. Mandailing dan Dr Angan di onderaf. Angkola. Setelah melalui berbagai fase menjadi lama studi lima tahun dan tujuh tahun, lalu pada tahun 1902 Docter Djawa School ditingkatkan lagi dengan nama baru STOVIA (dimana lama studi menjadi sembilan tahun).

Lulusan sekolah guru di Soerakarta dan lulusan sekolah kedokteran di Batavia masih sangat terbatas jumlahnya. Boleh jadi lulusannya belum bisa mencapai sekolah yang ada di Pasoeroean. Sementara itu tahun di Fort de Kock Residen GHW van Ophuijsen menginisiasi pendirian sekolah guru yang dibuka pada tahu 1856. Kweekschool Fort de Kock menjadi sekolah guru pemerintah yang kedua di Hindia Belanda. Kapan sekolah pribumi diselenggarakan di Malang?

Rotterdamsche courant, 29-04-1854: ‘Pada tanggal 29 dan 30 Januari yang lalu berlangsung meriah pembukaan dan peresmian sekolah-sekolah pribumi di Bangil dan Malang, Residentie Pasoeeroewan. Jumlah siswa yang bersekolah di sekolah tersebut pada akhir bulan sebelumnya sebanyak 85 orang di Malang dan 40 orang di Bangil’.

Berdasarkan laporan pendidikan tahun 1856 sudah termasuk sekolah yang ada sekolah pribumi di Malang (lihat Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 07-04-1858). Ini mengindikasikan bahwa pendidikan di Malang yang dimlai tahun 1853 masih eksis hingga tahun 1856.

Pada tahun 1857, seperti kita lihat nanti, satu lulusan sekolah di Angkola Mandailing Bernama Si Sati Nasoetion melanjutkan studi keguruan ke Belanda. Si Sati alias Willem Iskander lulus sekolah guruan dengan akta guru di Haarlem tahun 1860. Pada tahun 1861 Willem Iskander kembali ke tanah air dan pada tahun 1862 mendirikan sekolah guru di Tanobato, afdeeling Angkola Mandailing. Sekolah guru Kweekschool Tanobato ini menjadi sekolah guru ketiga di Hindia Belanda. Lalu dalam perkembangannya pada tahun 1866 sekolah guru keempat didirikan di Bandoeng.

Dalam laporan pendidikan tahun 1856, sudah ada 32 buah sekolah pribumi (di bawah pemerintah) di Jawa. Sekolah-sekolah tersebut berada di Bantam. Krawang, Bandoeng, Soemedang, Manondjaj, Garoet, Chirebon, Tegal, Pemalang, Brebes, Pekalongan, Semarang, Pati, Japara, Rembang, Toeban, Pasoeroean, Bangil, Malang, Besoeki, Bandjoemas, Poerworedjo, Ambal, Keboemen, Magelang, Temanggoeng, Madioen, Magetan, Ponorogo, Ngawi, Toeloengagoeng dan Patjitan. Total keseluruhan siswa sebanya 1.037 siswa.

Sudah barang tentu jumlah sekolah sebanyak 32 buah sangat sedikit untuk seluruh (pulau) Jawa (21 residentie). Sementara itu di province Pantai Barat Sumatra (residentie Res. Padangsche Benelanden, Res. Padangsche Bovenlanden dan Res. Tapanoeli) sudah ada 18 sekolah pribumi dengan total 510 siswa dimana pada tanggal 1 September 1856 dibuka sekolah guru (kweekschool) Fort de Kock dengan 10 siswa. Di residentie Tapanoeli, sekolah pribumi hanya terdapat di afdeeling Angkola Mandailing sebanyak enam buah (yang kelak tahun 1862 menjadi asal siswa di sekolah guru Tanobato).

Tunggu deskripsi lengkapnya

Sekolah Eropa dan Sekolah Pemerintah bagi Penduduk Pribumi: ELS, HBS/AMS hingga Universitas Brawidjaja

Tunggu deskripsi lengkapnya

 

 

*Akhir Matua Harahap, penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat (1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di seputar rumah--agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com