*Untuk melihat semua artikel Sejarah Surakarta/Solo dalam blog ini Klik Disini
Narasi sejarah pemerintahan di Soerakrata masa
kini paling tidak muncul dua versi: Pemerintahan yang hanya membatasi pada penduduk
setempat dan pemerintahan semasa Pemerintahan Hindia Belanda saja. Sejatinya,
Surakarta adalah Soerakarta. Oleh karena itu, system pemerintahan apapun yang
terjadi, sejauh sejarah wilayah Soerakarata yang dibicarakan, seharusnya semua
rezim yang pernah memerintah harus diperhatikan.
Eksistensi kota ini di mulai di saat Kesultanan Mataram memindahkan kedudukan raja dari Kartasura ke Desa Sala, di tepi Bengawan Solo. Secara resmi, keraton mulai ditempati tanggal 17 Februari 1745. Akibat perpecahan wilayah kerajaan, di Solo berdiri dua keraton: Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran, menjadikan kota Solo sebagai kota dengan dua admistrasi. Kekuasaan politik kedua kerajaan ini dilikuidasi setelah berdirinya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selama 10 bulan, Solo berstatus sebagai daerah setingkat provinsi, yang dikenal sebagai Daerah Istimewa Surakarta. Selanjutnya, karena berkembang gerakan antimonarki di Surakarta serta kerusuhan penculikan, dan pembunuhan pejabat-pejabat DIS, maka pada tanggal 16 Juni 1946 pemerintah Rl membubarkan DIS dan menghilangkan kekuasaan Kasunanan dan Mangkunegaran. Status Susuhunan Surakarta dan Adipati Mangkunegara menjadi rakyat biasa di masyarakat dan keraton diubah menjadi pusat pengembangan seni dan budaya Jawa. Kemudian Solo ditetapkan menjadi tempat kedudukan dan residen yang membawahi Karisidenan Surakarta (Residentie Soerakarta) dengan luas daerah 5.677 km2. Karesidenan Surakarta terdiri dari daerah-daerah Kota Praja Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukowati (sekarang bernama Kabupaten Sragen), Kabupaten Wonogiri Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali. sedangkan tanggal 16 Juni sampai sekarang ini diperingati sebagai hari jadi Pemerintah Kota Surakarta. Kota Surakarta. Setelah Karesidenan Surakarta dihapuskan pada tanggal 4 Juli 1950, Surakarta menjadi kota di bawah administrasi Provinsi Jawa Tengah (https://dprd.surakarta.go.id/)
Lantas bagaimana sejarah pemerintahan di Soerakarta, dari masa ke masa era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti disebut di atas bagaimana sejarah pemerintahan di Soerakarta dari masa ke masa kurang terinformasikan. Hal itu karena pemerintahan pada era Pemerintah Hindia Belanda tidak terinformasikan. Yang jelas kini Kota Soerakarta menjadi bagian daerah provinsi Jawa Tengah. Lalu bagaimana sejarah pemerintahan di Soerakarta, dari masa ke masa era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.
Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja.
Pemerintahan di Soerakarta, Masa ke Masa Era Pemerintah Hindia Belanda; Soerakarta Jadi Bagian Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Sejatinya, sejak era VOC, meski penduduknya berada di bawah kekuasaan Raja (Soesoehoenan), Pemerintah VOC memiliki (system) pemerintahan sendiri. Dalam fakta kerjasama yang terbentuk antara Soesoehoenan Soerkarta dengan Pemerintah VOC. Soesoehoenan memimpin ke bawah, sedangkan Gubernur Jenderal melalui Resident Soerakarta memimpin orang non pribumi ke atas yang terkait dengan dunia luar. Dalam hal ini praktis pemerintahan di wilayah Soerakarta (Vorstenlanden) terdiri dari dua kamar. Hal inilah yang harus dipahami bahwa sejarah pemerintahan di Soerakarta tidak hanya satu sisi tetapi ibarat koin dengan dua sisi. Oleh karenanya sejarah pemerintahan di Soerakarta harus dipahami dalam dua sisi.
Keberadaan nama tempat Kartasoera di Nigrat sudah diidentifikasi dalam
peta VOC (Peta 1695). Suatu kraton kecil di Kartaseora, relative terhadap
kraton di Mataram (kini Jogjakarta). Pada Peta 1700 sudah diidentifikasi adanya
benteng (fort) VOC di Kartasoera. Sejak inilah, lambat laun di wilayah Mataram terbentuk
dua kerajaan, kesultanan Jogjakarta dan kesunanan Soerakarta. Dua kerajaan ini
dengan tegas telah dibedakan sejak perjanjian Gijanti 1755. Namun tidak lama
kemudian wilayah Kasunanan Surakarta (Pakoeboewana II) dibagi lagi berdasarkan Perjanjian
Salatiga 1757 dimana Raden Mas Said diakui sebagai seorang pangeran merdeka
dengan wilayah kekuasaan berstatus kadipaten (Kadipaten Mangkunegaran dengan gelar
Adipati Mangkunegara I.
Sejak kunjungan Gubernur Jenderal van Imhoff ke pedalaman Jawa khususnya ke Soerakarta, seiring dengan perkembangan pertanian di wilayah Batavia dan sekitar, serta Pekalongan dan sekitar dan Pasoeroroean dan sekitar, maka upaya pengembangan perkebunan di Soerakarta dimulai. Kepala pedagang VOC (Koopman) di Soerakarta kemudian diangkan menjadi Resident di Soerakrata. Dalam masa ini sudah sejak lama orang-orang Cina (juga orang Arab dan Moor) dari Semarang melakukan perdagangan di Soerakarta (hingga ke Jogjakarta). Wilayah Soerakarta menjadi oase kedua para pedagangan VOC di wilayah pedalaman.
Keutamaan wilayah Soerakarta di wilayah pedalaman pada era VOC begitu
jelas diantara pedagang VOC dan Pemerintah VOC. Kerjasama yang sudah terbentuk selama
lebih dari setengah abad, kahadiran militer VOC dengan bentengnya, dan jumlah
pedagangan VOC yang terus bertambah di Soerakarta, hubungan antara Pemerintah
VOC dan Soesoehoenan menjadi begitu special diantara raja-raja pribumi di
Hindia Timur. Volume ekonomi yang besar di wilayah Soerakarta menjadi factor utama.
Namun semuanya menjadi kacau, sejak terjadinya peningkatan eskalasi politik di Eropa. Prancis menduduki Belanda (keluarga kerajaan melarikan diri ke Inggris). Militer Prancis di era Napoleon ini juga menyebabkan wilayah Jawa khusuanya yang berpusat di Batavia jatuh ke tangan militer Prancis pada tahun 1795. Pemerintah VOC mulai melemah, para pedagang VOC mulai saling menyelamatkan diri. Akhirnya VOC dibubarkan pada tahun 1799. Lalu kemudian pada tahun 1800 di Hindia Timur dibentuk Pemerintaah Hindia Belanda dengan ibu kota di Batavia. Pada saat Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811) dua program Pemerintah Hindia Belanda pada era Napoleon yang terpenting adalah pengembangan pertanian dan memperkuat pertahanan (dari ancaman Inggris). Dalam konteks inilah GG Daendels membangunan jalan trans-Java dari Batavia ke Anjer dan dari Batavia ke Panaroekan via Buitenzorg. Namun menjadi sia-sia karena pasukan Inggris yang berpusat di India (Madras) berhasil menaklukkan Batavia dan wilayah Jawa pada tahun 1811.
Kekuatan Inggris di Asia yang berpusat di India begitu kuat. Inggris
sudah memiliki garis kuasa dari Laut Merah hingga pantai timur Tiongkok di
utara dan dari India hingga (benua) Ausralia. Satu koloni terpenting Inggris di
Hindia Timur berada di Bengkoelen (yang mana skuadron Inggris direlokasi dari
Madras ke Bengkoeloe tahun 1779). Hal ini karena dua sebab, pertama Inggris
telah terusir dari Amerika tahun 1774 dan kedua, sejak 1776 Pemerintahan
Inggris menjadi Australia sebagai wilayah koloni baru (penggantia Amerika?). Dalam
konteks inilah Bengkoelen menjadi penting. Pada era Napoleon ini di Hindia Timur
(GG Daendels), Inggris dengan titik utama di Bengkoelen berhasil menyerang
Batavia pada tahun 1811. Pendudukan Jawa dimulai, termasuk di wilayah
Soerakarta dan Jogjakarta.
Pada saat pendudukan Inggris, wilayah Soerakarta mati langkah, karena partner Belanda telah mati kuti. Tidak demikian dengan di wilayah Jogjakarta. Ada perlawanan yang sengit di Jogjakarta meski akhirnya kalah. Pada tahun 1812 di bawah Luitenen Gub Jend Raffles wilayah Vorstenlanden di Soerakarta dan Jogjakarta berada di dalam kuasa Ingggris yang beribukota di Buitenzorg dan Semarang. Residen di Soerakarta telah silih berganti sejak era VOC, era Pemerintah Hindia Belanda, masa pendudukan Inggris. Namun pendudukan Inggris tidak lama karena Prancis dalam perang terakhir di Waterloo kalah telak. Wilayah Hindia Belanda dikembalikan kepada Belanda tahun 1816. Pemerintah Hindia Belanda kembali berkuasa, dimana di wilayah Soerakarta ditempatkan Residen HG Nahuijs sejak 1817. Sejak inilah era baru pemerintahan di Wilayah Soerakarta (dan bertahan hingga 1942; sebelum pendudukan Jepang).
Tunggu deskripsi lengkapnya
Soerakarta Jadi Bagian Wilayah Provinsi Jawa Tengah: Vorstenlanden Era Pemerintah Hindia Belanda
Tunggu deskripsi lengkapnya
*Akhir Matua Harahap, penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat (1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di seputar rumah--agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang sayang (publish or perish). Korespondensi:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar