Sejarah Banyumas (10): Awal Pemerintahan Banyumas Era Pemerintah Hindia Belanda; Dinasti Monarki hingga Republik Indonesia

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Banyumas dalam blog ini Klik Disini

Pemerintahan yang ada sekarang di wilayah eks residentie Banyumas, secara modern pada dasarnya baru terbentuk secara legalitas (hukum formal) sejak era Pemerintah Hindia BelandaSragen memiliki). Bagaimana awal terbentuknya, yang jelas pada akhirnya dibentuk pemerintahan setingkat residentie yang dipimpin oleh Residen. Lalu selanjutnya pemerintahan di wilayah Banyumas berkembang dari waktu ke waktu hingga hari ini.

Sejak tanggal 22 Juni 1830, daerah Mancanegara Kulon (Banyumasan) dibawah kontrol Pemerintah Hindia Belanda. Awal koloni Belanda akhir pendudukan Mataram. Selanjutnya, adipati di wilayah Banyumasan dipilih dan diangkat oleh Gubernur Jenderal dari kalangan penduduk pribumi, umumnya putera atau kerabat dekat Adipati terakhir (era Gubernur Jenderal Johannes Graaf van den Bosch 1830-1833). Persiapan pembentukan pemerintahan di wilayah Banyumasan dilakukan oleh Residen Pekalongan. Hallewijn (tiba di wilayah Banyumasan 13 Juni 1830) dengan dibantu antara lain oleh Vitalis sebagai administrator dan Kapiten Tak sebagai komandan pasukan. Cakupan wilayah Banyumasan meliputi Kebumen, Banjar (Banjarnegara), Panjer, Ayah, Prabalingga (Purbalingga), Banyumas, Kroya, Adiraja, Patikraja, Purwakerta (Purwokerto), Ajibarang, Karangpucung, Sidareja, Majenang sampai ke Daiyoe-loehoer (Dayeuhluhur) termasuk juga di dalamnya tanah-tanah Perdikan (daerah Istimewa) seperti Donan dan Kapungloo. Akhirnya diresmikan pendirian Karesidenan Banyumas yang meliputi sebagian besar wilayah mancanegara kulon, selanjutnya tanggal 1 November 1830 de Sturler dilantik sebagai Residen Banyumas pertama. Dalam beslit 18 Desember 1830, karesidenan Banyumas diperluas dengan dimasukkannya Distrik Karangkobar (Banjarnegara, terletak di dekat Dieng), pulau Nusakambangan, Madura (sebelumnya termasuk wilayah Cirebon, sekarang termasuk dalam wilayah Wanareja, Cilacap) dan Karangsari (sebelumnya termasuk wilayah Tegal) (Wikipedia).

Lantas bagaimana sejarah pemerintahan di Banyumas era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti disebut di atas, perkembangan pemerintahan secara formal (legal hukum) di wilayah Banyumas baru dimulai di awal era Pemerintah Hindia Belanda. Era dinasti raja (kerajaan) masa lalu, era re-publik Indonesia masa kini. Lalu bagaimana sejarah pemerintahan di Banyumas era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja*.

Pemerintahan di Banyumas Era Pemerintah Hindia Belanda; Era Dinasti Raja hingga Era Republik Indonesia

Pada masa Perang Jawa (1825-1830), sejumlah pemerintahan pada tingkat residentie di (pulau) Jawa sudah terbentuk. Wilayah Banjoemas jauh dari heboh Perang Jawa, seperti halnya sejumlah pemimpin local termasuk dalam hal ini Soesoehoenan (Soeracarta), bupati (district) Banjoemas tidak mendukung pemberontakan yang dilakukan Pangeran Diponegoro dan para pengikut (lihat Bataviasche courant, 30-11-1825). Wilayah Banjoemas menjadi penting pada fase akhir perang,

Wilayah Banjoemas sendiri sejauh ini dalam peta administrasi Pemerintah Hindia Belanda masih dianggap independent (atau dianggap masuk residentie tertentu). Berdasarkan Almanak 1827 residentie yang sudah terbentuk di sekitar wilayah Banjoemas adalah Prenager (di barat), Chirebon, Tegal dan Pekalongan (di utara) dan Kedoe (di timur). Di afdeeling Limbangan residentie Preanger sudah diangkat bupati. Bupati juga sudah diangkat di Koeningan, residentie Chirebon. Bupati lainnya diangkat di Tegal dan Brebes, residentir Tegal. Sementara itu di afdeeling Karangkobar, residentie Pekalongan pejabat Belanda setingkat Asisten Residen ditempatkan. Di residentie Kedoe diangkayt bupati di Magelang. Akhirnya pada awal tahun 1830 Pangeran Diponegoro semakin terdesak hingga memasuki Banjoemas. Dalam perkembangannya, Pangeran Diponegoro mengundang Kolonel Cleerens ke sebuah pertemuan, untuk membahas pertemuan Diepo Negoro dengan Letnan. Jenderal de Koek dalam penyerahan dirinya, di desa Remo Rawal di district Banjoemaas. Lalu pertemuan dengan Letnan Gubernur Jenderal de Koek ditetapkan dimana Diponegoro pada tanggal 18 telah berada Minoreh, 12 pal dari Magelang (lihat Javasche courant, 27-02-1830). Akhirnya Pangeran Diponegoro berhasil diinternir pada tanggal 28 Maret (lihat Javasche courant, 01-04-1830). Sejak dievakuasinya Pangeran Diponegoro di district Banjoemas dan sekitar dibentuk menjadi satu wilayah residentie.

Wilayah district Banjoemas dan sekitar kemudian dibentuk menjadi satu residentie baru. Residenteinya bernama Banjoemas, Ledok en Bagelen (lihat Javasche courant, 13-11-1830). Lulu kemudian nama residdentie menjadi residentie Banjoemas. Yang diangkat menjadi residen adalah JE de Sturler. Pada bulan Desember JE de Sturler diketahui sudah do Banjoemas (lihat Javasche courant, 01-01-1831). JE de Sturler sebelumnya adalah resident di residentie Pekalongan dan masih menjabatnya hingga bulan Oktober (lihat Javasche courant, 28-10-1830).

Residentie Banjoemas, Ledok en Bagelen dalam hal ini dipecah menjadi dua residentie: Residentie Banjoemas dan residentei Bagelen ebn Ledok. Berdasarkan Almanak 1831 yang menjadi residen di residentie Bagelen (nama Ledok dihilangkan) adalah JWH Simissaert. Wilayah Remo yang awalnya berada di district Banjoemas dimasukkan ke residentie Bagelen dengan mengangkat seorang bupati. Di wilayah Residentie Banjoemas, residen dibantu oleh tiga asisten residen di Poerbalingga, di Bandjar [Negara] dan di Adjibaran[g]. Belum ada pemimpin local setingkat bupati yang diangkat. District Karangkobar masih masuk residentie Pekalongan.

Tunggu deskripsi lengkapnya

Era Dinasti Raja hingga Era Re-publik Indonesia: Proses Perubahan Rezim Waktu ke Waktu

Tunggu deskripsi lengkapnya

 

 

*Akhir Matua Harahap, penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat (1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di seputar rumah--agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya jelang tidur. Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com