Sejarah Dewan di Indonesia (14): Volksraad, Dewan Perwakilan Rakyat Era Pemerintah Hindia Belanda;Raad van Indie Tempo Dulu

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri Kini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI). Dewan pusat di Jakarta ini merupakan garis continuum sejak era Pemerintah Hindia Belanda (Volksraad). Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe: ‘Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri’.

Volksraad yang diambil dari bahasa Belanda dan secara harafiah berarti "Dewan Rakyat", adalah semacam dewan perwakilan rakyat Hindia Belanda. Dewan ini dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 oleh pemerintahan Hindia Belanda yang diprakarsai oleh Gubernur-Jendral J.P. van Limburg Stirum bersama dengan Menteri Urusan Koloni Belanda; Thomas Bastiaan Pleyte. Pada awal berdirinya, Dewan ini memiliki 38 anggota, 15 di antaranya adalah orang pribumi. Anggota lainnya adalah orang Belanda (Eropa) dan orang timur asing: Tionghoa, Arab dan India. Pada akhir tahun 1920-an mayoritas anggotanya adalah kaum pribumi. Awalnya, lembaga ini hanya memiliki kewenangan sebagai penasehat. Baru pada tahun 1927, Volksraad memiliki kewenangan ko-legislatif bersama Gubernur-Jendral yang ditunjuk oleh Belanda. Karena Gubernur-Jendral memiliki hak veto, kewenangan Volksraad sangat terbatas. Selain itu, mekanisme keanggotaan Volksraad dipilih melalui pemilihan tidak langsung. Pada tahun 1939, hanya 2.000 orang memiliki hak pilih. Dari 2.000 orang ini, sebagian besar adalah orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Selama periode 1927-1941, Volksraad hanya pernah membuat enam undang-undang, dan dari jumlah ini, hanya tiga yang diterima oleh pemerintahan Hindia Belanda. Sebuah petisi Volksraad yang ternama adalah Petisi Soetardjo. Soetardjo adalah anggota Volksraad yang mengusulkan kemerdekaan Indonesia. (Wikipedia).

Lantas bagaimana sejarah Volksraad, Dewan Perwakilan Rakyat era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti disebut di atas semuanya ada permulaan dan berlanjut dan berkembang hingga ke masa kini. Itu bermula dari Raad van Indie. Lalu bagaimana sejarah Volksraad, Dewan Perwakilan Rakyat era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja*.

Volksraad, Dewan Perwakilan Rakyat Era Pemerintah Hindia Belanda; Sejak Raad van Indie

Volksraad adalah dewan pusat. Selama ini sudah ada dewan local/kota (gemeente) dan ada dewan regional (Residentie, Afdeeling). Pembentukan dewan kota dan dewan regional adalah wujud dari desakan dan pemberlakukan desentralisasi di Hindia Belanda. Itu dimulai berlaku tahun 1903. Lantas dalam hal ini bagaimana dengan dewan pusat (Volksraad) sendiri? Apakah gagasan pembentukan Volksraad sebagai wujud dari protes orang-orang Belanda—kelompok warga Belanda yang kemudian membentuk Indisch Bond tahun 1884?

Setelah disahkan UU Desentralisasi di Hindia Belanda 1903, isu perlunya suatu dewan pusat (Kamer) dilontarkan oleh Mr C Th Deventer yang dimuat di majalah Ver Ind. Gen 1904 dengan judul Een kamer voor Nederlandsch Indie. Tulisan ini menjadi menarik, karena Deventer juga salah satu orang penting di Belanda yang memperjuangkan UU Desentralisasi. Namun tentu saja bagaimana suatu Kamer (DPR) direalisasikan di Hindia Belanda tidak mudah dilaksanakan, karena focus pemerintah masih di ringkat local dan tingkar regional. Setelah satu dasawarsa kemudian, Reglegment van Nederlandsch Indie diubah dalam hubungannya dengan pembentukan Volksraad (Handelingen Staten Generaal 1914/1915.

Undang-Undang tentang Volksraad disahkan pada tanggal 16 Desember 1916 (Stbls No. 114). Dalam UU ditetapkan lembaga Volksraad yang kemudian akan mulai berlaku 1917.  Sehubungan dengan itu, di Hindia Belanda mulai ramai direspon. Di Bandoeng, mosi telah diadopsi oleh dewan kota (gemeenteraad) yang mana mosi ini meminta pemerintah untuk mendirikan Volksraad di Bandung (lihat De Sumatra post, 03-01-1917).

Menteri Koloni mengatakan di Tweede Kamer mengatakan bahwa pendirian Volksraad memang itu harus dianggap sebagai langkah yang diambil dengan pemisahan keuangan dari tanah air, bersama dengan pengenalan pemerintahan sendiri secara lokal, yang mengarah pada stabilitas politik di koloni. Menteri mencatat dengan senang hati bahwa anggota lain, terutama mereka yang tidak menganggap persetujuan Volksraad sangat umum, tidak buta terhadap keuntungan dari posisi ini. Emansipasi atau desentralisasi pemerintahan tidak dapat dipisahkan. Desentralisasi, keputusan dibuat untuk memungkinkan Pribumi dan orang Timur asing ikut serta dalam pemilihan dewan lokal juga (lihat De Sumatra post, 31-01-1917).

Pada bulan Maret di Tweede Kamer dibahas soal kriteria ketua Volksraad termasuk gaji yang diberikan sebesar f25.000 (lihat De Sumatra post, 10-03-1917). Setelah itu kemudian diterbitkan Keputusan Kerajaan tanggal 30 Maret 1917 No. 69, 70 dan 71 masing-masing menetapkan: (1) ketentuan tentang susunan Volksraad pertama. pengunduran diri anggota secara berkala (Ind. Stbl. 1917, No. 441); (2) ketentuan tentang pemilihan anggota Volksraad (Ind. Stbl. 1917, No. 442); (3) tata tertib rapat-rapat Volksraad.

Besaran gaji ketua Volksraad sebesar f25.000 dapat dibandingkan besaran gaji yang diterima oleh ketua Raad van Indie sebesar f28.000. Sementara gaji gaji Algemeene Secretarie sebesar f24.000, yang mana ketua Raad van Indie mendapat kenaikan sebesar f1000 per tahun dan kumulatif bagi Alg Sec sebesar f3.800. Jelas dalam hal ini gaji ketua Volksraad dapat dikatakan yang terbesar di Hindia Belanda setelah Gubernur Jenderal. Juga bahwa gaji anggota Volksraad terbesar bagi gaji diantara orang pribumi. 

Pelaksanaan Volksraad dimulai dan rapat pertama pada tanggal 21 Mei 1918.

Tunggu deskripsi lengkapnya

Sejak Raad van Indie: Gagasan Pemisahan, Desentralisasi hingga Gagasan Kemerdekaan

Tunggu deskripsi lengkapnya

 

 

*Akhir Matua Harahap, penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat (1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di seputar rumah--agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com