Laman

Minggu, 25 Juni 2023

Sejarah Dewan di Indonesia (20): Gemeente Bandoeng Mulai 1906; Mengapa Peresmian Bersamaan Kota Soerabaja dan Semarang?


*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Setelah pembentukan dewan kota (gemeenteraad) di Batavia, Meester Cornelis dan Buitenzorg, kota-kota lain yang kemudian diusulkan adalah Semarang dan Soerabaja. Namun dalam perkembangannya kota Bandoeng juga dinyatakan siap untuk diberlakukan desentralisasi. Mengapa para pegiat desentralisasi di Belanda baru menyadarinya?


Ketika Kota Bandung Menjadi Gemeente. 1 April 2023. Sejak tahun 1889 sampai 1906, jumlah penduduk Eropa di kota Bandung bertambah sekitar 7 kali lipat dari 339 orang menjadi 2199 orang. Secata total, penduduk Bandung di medio tersebut bertambah dari 18.000 orang menjadi 47.491 orang. Namun, pesatnya pertumbuhan penduduk Eropa menimbulkan masalah bagi pemerintah Bandung. Dengan adanya pemerintahan otonom, maka tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat berkurang dan daerah lebih mempunyai kekuasaan untuk mengatur urusannya sendiri. Pemerintah mulai mempersiapkan landasan dan menyusun aturan-aturan tentang desentralisasi di Hindia Belanda. Pada tahun 1903 pemerintah pusat mengesahkan UU Desentralisasi. Undang-undang ini merupakan landasan hukum yang memungkinkan dibentuknya gemeenschappen, yaitu daerah yang mempunyai pemerintah dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Decentralisatiebesluit tahun 1905, diajukanlah 32 kota yang akan menyandang status gemeente di pulau Jawa dan Madura, termasuk kota Bandung. Gemeente Bandung didirikan berdasarkan Surat Keputusan 21 Februari 1906 dan Undang-undang 1 Maret 1906. Pada tanggal 1 April 1906, Gubernur Jenderal J.B. van Heutz secara resmi menetapkan kota Bandung sebagai gemeente. (https://www.sejarahbandung.id/)

Lantas bagaimana sejarah gemeente Bandoeng mulai 1906? Seperti disebut di atas, setelah Batavia, Meester Cornelis dan Buitenzorg, kota-kota lain diusulkan dan yang dianggap siap adalah kota Soerabaja dan kota Semarang. Mengapa peresmian gemeente Bandoeng bersamaan dengan Soerabaja dan Semarang? Lalu bagaimana sejarah gemeente Bandoeng mulai 1906? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja*.

Gemeente Bandoeng Mulai 1906; Mengapa Peresmian Bersamaan dengan Soerabaja dan Semarang?

Persiapan pemberlakukan desentralisasi di tiga kota sudah siap dan tinggal menunggu waktu untuk diresmikan. Tiga kota tersebut adalah Batavia, Meester Cornelis dan Buitenzorg. Demikianlah yang mengemuka saat mana Menteri Koloni, Idenburg di Tweede Kamer berbicara. Salah satu anggota parlemen (Tweede Kamer) yang sangat intens memperhatikan masalah desentralisasi, Mr D Fock mengajukan pertanyaan kepada Idenburg, soal berikutnya tentang desentralisasi keuangan di Hindia (lihat De nieuwe vorstenlanden, 09-01-1905).


Menteri Idenburg: Dalam membahas hal ini, izinkan saya menekankan bahwa telah menjadi perhatian utama saya untuk memperkenalkan dimulainya desentralisasi sesegera mungkin, dan bahwa saya telah menahan diri saya terikat oleh munculnya undang-undang desemralisasi, yang telah dijelaskan. Beberapa saat kemudian saya bersikeras pada kecepatan dan pada awalnya, diputuskan untuk melanjutkan secara bertahap. Oleh karena itu, dalam upaya pertama- saya akui-hanya bidang aktivitas terbatas yang ditugaskan pada dewan lokal; tetapi, begitu permulaan dibuat, kemungkinan akan berlanjut dengan kekuatan yang lebih besar ke arah itu. Keluhan pertama Mr Fock adalah bahwa lebih banyak pekerjaan diharapkan dari komisari pemerintah. Saya dapat membagikannya kepada Anda, juga mengingat kesulitan besar yang dihadapi oleh pemerintah. Regulasi sendiri dalam hal ini: "Fakta bahwa hanya beberapa dewan yang dapat dibentuk pada tahun 1905 tidaklah mengherankan ketika diperhitungkan bahwa pekerjaan yang yang baru dimulai pada bulan Oktober 1905, pertama-tama harus menyibukkan diri dengan memperoleh pengetahuan tentang data mana yang dapat diperoleh, dan untuk menentukan persetujuan untuk diserahkan kepada Gubernur Jenderal, ketika desentralisasi diperkenalkan, setelah itu hanya ada kesempatan sampai bulan Mei untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan konsultasi yang memakan waktu lama dengan otoritas terkait. Jelas dengan sendirinya bahwa dengan tahun 1906 desentralisasi akan diterapkan ke lebih banyak tempat, diantaranya Soerabaja dan Semarang yang memenuhi syarat di tempat pertama.

Dalam jawaban Idenburg di Tweede Kamer kepada Mr D Fock, pada tahun berikutnya pemberlakuan desentralisasi yang sudah siap adalah (kota) Soerabaja dan Semarang dan anggaran, jika beban pekerjaan dilakukan pemerintah, diusulkan, seharusnya sudah siap pada bulan Mei tahun ini. Idenburg juga menjelaskan bahwa Residen di Soerakarta, di Djokjakarta dan di Oostkust van Sumatra tentang telah tercapai kesepakatan desentralisasi local dan juga pembentukan dewan kota di kota utama Djokjakarta. Juga Idenburg menjelaskan bahwa pada saat ini para resident sedang memproses pembentuk dewan kota di Soerabaja, Semarang, Bandoeng, Cheribon, Magelang, Kediri, Blitar, Padang dan Makassar.


Dalam tanya jawab di Tweede Kamer tersebut, tergambar bahwa dari sejumlah kota yang akan diberlakukan desentralisasi Soerabaja dan Semarang berada pada tahapan yang lebih lanjut, dan diperkirakan sudah selesai bulan Mei 1905. Sementara untuk kota-kota lain seperti Bandoeng, Cheribon dan lainnya sedang berproses. Di luar itu, juga sudah ada pembicaraan awal dengan para residen dalam pemberlakuan desentralisasi di Soerakarta, Jogjakart dan Oostkust van Sumatra. Untuk Jogjakarta sendiri juga akan dilakukan di kota utama.

Dalam perkembangannya, Menteri Koloni Idenburg harus menyerahkan posisinya kepada Menteri koloni yang baru. Pada tanggal 17 Agustus 1905 Perdana Menteri Abraham Kuyper telah digantikan oleh Th de Meester. Yang ditunjuk sebagai Menteri Koloni adalah Mr D Fock, seorang advokat yang berpengalaman yang pernah bekerja di Hindia Belanda yang setahun sebelumnya, seperti disebut di atas, Mr D Fock menanyakan desentralisasi kepada Menteri Koloni Idenburg di Tweede Kamer. Fakta bahwa soal undang-undang pemilihan yang menjatuhkan cabinet Kuyper. Apakah soal desentralisasi akan lebih baik di Hindia dengan cabinet baru?


Dalam sidang Tweede Kamer, PM baru berbicara yang juga soal desentralisasi dibicarakannnya (lihat Het nieuws van den dag: kleine courant, 21-09-1905). Disebutkan proposal telah diterima dari Pemerintah Hindia untuk membentuk dewan kota (gemeenteraad) pada tahun 1906 di Bandoeng, Cheribon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Soerabaja, Magelang, Kediri, Blitar. Padang, Palemhang: dan Makasser, dan pembentukan pemerintahan local sendiri lokal untuk afdeeling Deli, residentie Oostkust van Sumatra.

Sehubungan dengan proposal GG Hindia Belanda ke Menteri Koloni, juga batas-batas kota yang akan diberlakukan desentralisasi sudah selesai (lihat Soerabaijasch handelsblad, 20-10-1905). Batas wilayah Bandoeng, Tegal, Pekalongan, Semarang, Soerabaja, Magelang, Kediri, Padang dan Makasser telah ditetapkan lebih lanjut dalam Indisch Staatsblad 1905 No. 155, 1905 No. 212, 1905 No. 211, 1904 No. .457, 1905 No.70, 1905 No.40, 1905 No.260 dan 1905 No.60.


Bagi afd Deli, dianggap lebih baik dibentuk dewan afdeeeling untuk seluruh afdeeling (terdiri dari onderafd Medan dan Laboean Deli bukan Belawan), sedangkan dewan kota hanya untuk Medan, selain keadaan lokal, telah diperhitungkan, antara lain, bahwa di daerah yang tidak dikelola secara langsung, dimana pekerjaan dewan lokal dapat tidak pernah meluas seperti di wilayah pemerintahan, fragmentasi pekerjaan itu harus dihindari, jika ternyata di Deli pekerjaan di Deli cukup untuk dewan kota, selain dewan distrik, tugas itu masih bisa dibagi. dua belas kotamadya baru dan untuk seksi Deli telah dilakukan perhitungan dan, jika perlu, telah diberikan penjelasan tentang dana apa yang harus disisihkan untuk setiap wilayah guna memenuhi kebutuhan pemerintahan sendiri setempat.

Anggaran untuk kota Bandung sudah dialokasikan yang didalamnya termasuk perincian untuk berbagao bidang kegiatan intuk kota termasukan penanaman pohon di jalan. Tampaknya kota Bandoeng sudah selesai persiapan gemeente dan boleh jadi proses pembentukan anggota dewan kota (gemeenteraad) tengah berlangsung.

Tunggu deskripsi lengkapnya

Mengapa Peresmian Bersamaan dengan Soerabaja dan Semarang? Menteri Koloni Baru Mr D Fock

Tunggu deskripsi lengkapnya

 

 

*Akhir Matua Harahap, penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat (1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di seputar rumah--agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar