Sejarah Dewan di Indonesia (31): Pemilihan Anggota Dewan Era Republik Indonesia; Pemilihan Umum Pertama Demokratis 1955

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Pemilihan anggota dewan sudah dimulai sejak era Pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi peran pemerintah (Gubernur Jenderal) masih kuat dan ikut campur di sana sini soal hukum dan realisasi pemilihan apakah di tingkat kota (gemeenteraad) maupun di tingkat pusat (Volksraad). Pada era Pemerintah Republik Indonesia mulai terasa lebih demokratis. Semakin demokratis hingga pemilu pertama pada tahun 1955.

Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 (Pemilu 1955) adalah pemilihan umum pertama di Indonesia. Angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Jumlah kursi DPR diperebutkan 260 kursi. Pemilu ini dipersiapkan sejak PM Ali Sastroamidjojo, namun pelaksanaan pada masa PM Burhanuddin Harahap. Pada Februari 1951 kabinet Natsir memperkenalkan RUU pemilu. Februari 1952, kabinet Wilopo memperkenalkan RUU pendaftaran pemilih. Pada 25 November 1952, RUU Pemilu telah diajukan ke DPR (disahkan pada 1 April 1953 dan menjadi hukum pada 4 April). Jumlah keanggotaan legislatif satu anggota legislatif untuk 150.000 penduduk dan bagi semua usia di atas 18 tahun, atau pernah atau menikah. Anggota Komite Pemilihan Pusat. Pada 25 Agustus 1953, perdana menteri baru, Ali Sastroamidjojo, mengumumkan jadwal persiapan untuk pemilihan selama 16 bulan mulai bulan Januari 1954. Pada 8 September, Menteri Penerangan mengatakan pemilihan akan diadakan 29 September. Sebanyak 87,65% pemilih memberikan suara sah dan 91,54% memberikan suara. Dengan mengesampingkan jumlah kematian antara pendaftaran dan pemungutan suara, hanya sekitar 6% yang tidak memilih. Hasil Partai Nasional Indonesia (PNI)          22 persen; Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)  21 persen; Nahdlatul Ulama (NU)     18 persen; Partai Komunis Indonesia (PKI) 16 persen. (Wikipedia) 

Lantas bagaimana sejarah pemilihan anggota dewan era Republik Indonesia? Seperti disebut di atas. Pemilihan anggota dewan sudah dimulai pada era Pemerintah Hindia Belanda, Pada era Pemerintah Republik Indonesia pemilihan umum pertama tahun 1955. Lalu bagaimana sejarah pemilihan anggota dewan era Republik Indonesia? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja*.

Pemilihan Anggota Dewan Era Republik Indonesia; Pemilihan Umum Pertama Tahun 1955

Persiapan pemilihan umum (Pemilu) 1955 hampir rampung, tiba-tiba Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo (PNI) membubarkan kabinetnya dan lalu mengundurkan diri. Ada apa? Apa yang ada dalam dinamika politik? Hari-H Pemilu hanya tinggal menghitung minggu.   

Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland, 25-07-1955: ‘Masjoemi menginginkan Hatta sebagai perdana Menteri. Pada Minggu malam, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo secara resmi menyerahkan pengunduran diri pemerintahannya kepada Wakil Presiden Mohammed Hatta. Pukul sembilan ia mengembalikan mandat di kediaman Hatta di Djakarta. "Saya berniat membentuk kabinet baru secepatnya," kata Hatta kemudian kepada wartawan. Dia mengatakan akan memulai pembicaraan besok dengan 20 partai yang diwakili di parlemen sementara. Dia akan mulai dengan partai terbesar, yaitu Masjoemi, disusul oleh partai nasionalis Sastroamidjojo, PNI. Menurut Wakil Presiden, konsultasi ini akan memakan waktu tiga hari, setelah itu Hatta ingin menunjuk formatur, yang harus mencoba membentuk kabinet yang memiliki fitur mayoritas di parlemen. Sementara partai-partai oposisi yang bekerja sama telah mengumumkan bahwa mereka mendukung kabinet yang dipimpin oleh Hatta. Partai-partai ini adalah: Masyumi, PSI sosialis, PIR (Prof. Hazairin), Fraksi Demokrat dan fraksi Katolik Roma dan Protestan. Burhanoeddin Harahap dari Masjoemi mengatakan bahwa pihak-pihak tersebut berpendapat bahwa keadaan darurat sekarang ada, karena situasi internal telah memburuk dalam banyak hal, terutama keuangan, ekonomi dan keamanan. “Seseorang sekarang membutuhkan orang yang cakap, yang jujur dan memiliki otoritas yang cukup. Apalagi, pembentukan kabinet parlementer tampaknya akan memakan waktu lama, karena banyaknya isu politik yang berlipat ganda dan keegoisan partai yang kuat. Kabinet ekstra parlementer akan disukai paling lama satu tahun dan terutama akan menciptakan suasana yang jelas untuk pemilihan. Masjoemi tidak ingin mengesampingkan pihak mana pun, kecuali PKI, dari kerja sama yang diperlukan untuk tujuan ini," kata Burhanoeddin Harahap. Majalah sosialis "Pedoman" memuat gambar dimana Kolonel [Zulkigli] Loebis meniup "Tiang Terakhir" di depan kuburan milik kabinet Ali-Sastroamidjojo’.

Presiden dan Wakil Presiden cepat tanggap. Presiden Ir Soekarno lagi menunaikan ibadah haji. Lalu pada hari Rabu melalui Wakil Presiden Mohamad Hatta meminta Masjoemi yang dipimpin oleh Mr. Boerhanoeddin Harahap unttuk membentuk kabinet Indonesia (lihat Trouw 04-08-1955). Sementara militer Indonesia aktig menangkap para koruptor, Boerhanoeddin Harahap yang telah melakukan langkah-langkah strategis, menetapkan hasil upaya pembentukannya, Harahap harus melaporkan kembali kepada Presiden Soekarno, yang diharapkan kembali ke Djakarta pagi ini pukul Sembilan (lihat Algemeen Dagblad, 05-08-1955). Disebutkan dalam perjalanan pulang dari menunaikan ibadah haji ke Mekkah, Soekarno bertemu Perdana Menteri Nehru dari India di New Dehli. Mereka berbicara tentang isu-isu penting Asia. Soekarno mengatakan kepada wartawan bahwa krisis kabinet di negaranya akan diselesaikan segera setelah dia kembali.

Meski mengalami kesulitan awalnya, akhirnya terbentuk daftar sementara cabinet dimana Boerhanoeddin Harahap akan menjadi Perdana Menteri dan merangkap Menteri Pertahanan (lihat De Maasbode, 11-08-1955). Harahap melaporkan kepada Presdiden Soerkano (Mohamad Hatta sedang berlibur). Dalam susunan cabinet ini, dimana PNI menjadi oposisi, tidak ada namanya dalam daftar Menteri. Dalam daftar ada wakil perdana menteri pertama dan kedua; Anak Agung Gde Agung (Demokrat) merangkap Menteri Luar Negeri dan Soenarjo (PSI) merangkap urusan dalam negeri. Disebutkan program pemerintah Harahap mencakup tujuh poin, termasuk mengembalikan otoritas moral pemerintah terhadap tentara dan rakyat, mengadakan pemilihan umum sesuai rencana, undang-undang untuk desentralisasi (mungkin tahun ini), menghentikan inflasi dan memperjuangkan “kembalinya” “Irian Barat”.

Perdana Menteri Mr Boerhanoeddin Harahap dari Masjoemi yang merangkap Menteri Pertahanan menjadi menarik karena posisi rangkap serupa ini pernah terjadi pada masa Perdana Menteri Mr Amir Sjarifoeddin Harahap dari Partai Sosialis Indonesia (1947-1948). Yang menarik lagi, Boerhanoeddin Harahap mengangkat seniornya dari Padang Sidempoean sebagai Menteri Negara Pertahanan, Abdoel Hakim Harahap. Mengapa? Saat itu, sejak 1952 ketika Jenderal Abdoel Haris Nasoetion dirumahkan Presiden Soekarno karena Peristiwa Oktober 1952, tidak ada panglima militer Indonesia. Militer Indonesia sendiri terbagi dua faksi: Faksi dipimpin Major Jenderal Abdoel Haris Nasoetion dan Faksi dipimpin oleh Kolonel Zulkifli Loebis. Dalam konteks inilah kahadiran Abdoel Hakim Harahap di dalam cabinet penting.

Ketika Poetera dibubarkan Maret 1944 dan sebagai penggantinya Djawa Hookoo Kai, Masjoemi tetap eksis (lihat Amigoe di Curacao: weekblad voor de Curacaosche eilanden, 28-01-1946). Disebutkan masyarakat Islam yang menjadi satu organisasi, pada awal 1944 terbilang berhasil, organisasi yang didukung oleh dua organisasi Islam terbesar (Mohamadijah dan Nachdatul Ulama). Sebagaimana Djawa Hookoo Kai yang diberi peluang membentuk organ pertahanan (Heiho/tentara permbantu dan Peta/tantara sukarela), Masjoemi juga diberi kesempatkan untuk sayap pertahanan yang disebut Hizbullah (yang dilatih secara militer Jepang). Sejak era dewan pusat Poetera (hingga Djawa Hookoo Kai) di sejumlah wilayah lain juga dibentuk dewan daerah. Di wilayah Tapanoeli dibentuk dewan pada tahun 1943 yang diketuai oleh Abdoel Hakim Harahap yang berkedudukan di Taroetoeng. Abdoel Hakim Harahap juga menginisiasi pembentukan Masjoemi di Tapanoeli. Pada masa perang kemerdekaan Abdoel Hakim Harahap menjadi Residen Tapanoeli, lalu Wakil Perdana Menteri RI di Jogjakarta (1950) dan kemudian menjadi Gubernur Sumatra Utara (1951-1953) dan terakhir Menteri Negara bidang pertahanan pada cabinet Mr Boerhanoeddin Harahap. Sementara iti, ketika Heiho dibentuk dan juga Masjoemi membentuk kesatuan sendiri yang diberi nama Hizboellah, komandannya di wilayah Tapanoeli adalah Abdoel Hakim Harahap dan di wilayah Batavia/Djakarta adalah Zainoel Arifin Pohan, yang pada tahun 1953 ketika NU memisahkan diri dari Masjoemi Zainoel Arifin Pohan mendirikan Partai NU (1953) dimana di cabinet Ali Sastroamidjojo sebagai Wakil Perdana Menteri (yang berangkat Bersama Presiden Soekarno menunaikan haji ke Mekkah). 

Abdoel Hakim Harahap memiliki Riwayat karir politik yang panjang, jauh lebih panjang dari Boerhanoeddin Harahap. Abdoel Hakim Harahap pernah selama tujuh tahun sebagai anggota dewan kota/wethouder gemeenteraad Medan (1930-1937), komandan Hizboellah dan Residen Tapanoeli semasa perang kemerdekaan, Wakil Perdana Menteri RI di Jogjakarta dan Gubernur Sumatra Utara. Dengan portofolio inilah Boerhanoeddin Harahap mengangkat Abdoel Hakim Harahap sebagai Menteri Negara bidang pertahanan. Tentu saja dimaksudkan untuk meredam konflik di militer Indonesia yang tidak pernah kunjung damai.

Tunggu deskripsi lengkapnya

Pemilihan Umum Pertama Tahun 1955: Seberapa Demokratis?

Pemerintah pimpinan Perdana Menteri Boerhanoeddin Harahap telah berjalan kondusif, panitia pemilihan sudah menyelesaikan tuga-tugas persiapan pemilu, maka pemilihan umum yang ditunggu-tunggu akan direalisasikan di kotak suara di TPS. Ada sebanyak 43 juta yang berhak memilih di dalam daftar pemilih. Pilihan dilakukan dengan memilih gambar dengan cara menusuk dengan lidi penusuk.

Het vrije volk: democratisch-socialistisch dagblad, 27-09-1955: ‘Sebanyak 43 juta orang Indonesia di kotak suara untuk pertama kalinya/ Simbol Partai ditusuk di selembar kertas (dari koresponden kami di Djakarta). Terlepas dari semua klaim oposisi, pemilihan umum, yang pertama di Indonesia merdeka, akan berlangsung pada 29 September: Hari itu antara pukul 08:00 dan 14:00, sebanyak 43.104.464 pemilih terdaftar akan menggunakan hak pilihnya - hak pilih, karena di Indonesia bukanlah satu suara - Anda akan memilih 260 anggota parlemen, itu adalah satu perwakilan dari 300.000 rakyat Indonesia. Pada bulan Desember mereka akan memilih 1 perwakilan untuk setiap 150.000 dan itu akan menjadi konstituante kuat sebanyak 520 orang, majelis yang merancang konstitusi Indonesia. Pada prinsipnya, lebih dari 43 juta pemilih. Karena tidak mungkin di kepulauan besar ini diadakan pemilu dimana-mana pada hari yang sama. Merupakan penghargaan bagi pemerintah saat ini bahwa ia tidak menyalahkan pemerintah sebelumnya, meskipun memang harus disalahkan; dia seharusnya memastikan bahwa di daerah seperti Maloekoe dengan ribuan pulaunya, ada cukup kapal pada waktunya untuk mengangkut para pemilih, dan semua bahan yang diperlukan tersedia dimana-mana tepat waktu. Pemerintah Boerhanoeddin melakukan "survei stok" segera setelah intervensinya dan berdasarkan data yang diperolehnya, menyediakan area mana saja yang masih membutuhkan material. Ia juga menanyakan area mana yang paling pasti belum siap pada tanggal 29 September. Indonesia terbagi menjadi 208 kabupaten (kabupaten). Dari jumlah tersebut, beberapa lusin mengatakan bahwa mereka pasti tidak siap; ini adalah satu-satunya kabupaten di Aceh yang memberontak, dan juga kabupaten di daerah yang sulit dilalui di Kalimantan (Kalimantan), Riau dan Maloekoe, yang terkadang membutuhkan waktu sebulan sebelum transportasi tersedia dari satu tempat ke tempat lain. Seluruh Jawa bisa mencoblos pada tanggal 29 dan itu sudah bisa memberikan gambaran yang baik tentang komposisi parlemen yang baru bisa dimulai sekitar enam bulan lagi; di Jawa; yaitu, 168 dari 260 anggota terpilih. Jadi mungkin ada 184 kabupaten dimana seseorang dapat memilih pada tanggal 29, yaitu setengah dari mereka dapat melakukannya tanpa syarat, setengah lainnya hanya jika semua barang dan uang yang dibutuhkan sudah tersedia sebelum itu. Pemerintah telah menyediakan semua yang diminta dan diasumsikan dari 184 kabupaten itu sedikitnya 90 kabupaten siap tgl 29. Mereka yang tidak mampu melakukannya harus meminta pemerintah untuk menunda tanggal 29. Jika diizinkan, kabupaten harus menetapkan hari pemilihan sebelum 29 November. Oleh karena itu, hasil akhir tidak akan diketahui hingga Desember atau Januari. Masih banyak orang di Indonesia yang tidak bisa membaca dan menulis. Jadi Anda bisa melakukannya dengan dua cara untuk memilih. Ada sejumlah simbol partai di kertas suara. Pemilih mendapat tusuk sate dan simbol yang ditusuknya adalah pilihan miliknya. Dia kemudian secara otomatis memilih pemimpin. Mereka yang bisa membaca dari daftar yang tergantung di kotak, cari calon sendiri dan tulis namanya. Kemudian surat suara dilipat dan dimasukkan ke dalam kotak suara. Itu berbeda dengan yang dilakukan di India dan berbeda dengan yang dilakukan itu di Djokja, dimana sebagai ujian untuk pemilihan saat ini tiga tahun yang lalu dewan kota dipilih menurut sistem India. partai ke dalam kotak. Orang-orang memasukkan surat suara mereka — tanpa terlihat oleh orang lain — ke dalam kotak pilihan mereka, dalam hal ini mungkin saja seorang kaki tangan dari suatu partai tertentu dapat memasukkan sebanyak mungkin catatan ke dalam bus partainya dalam privasi bilik buritan yang dapat dibelinya’.

Sukses pemilu 1955 sedikit melegakan Perdana Menteri Boerhanoeddin Harahap. Satu yang tersisa soal bernegara adalah, setelah Konferensi di Gedung Negara Jogjakarta pada tanggal 25 Februari 1955, dua kubu militer tetap panas dingin.

Kabinet Ali Sastroamidjojo (30 Juli 1953-12 Agustus 1955) tidak berhasil mengatasi kisruh di tubuh TNI. Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo (partai PNI) pernah meminta Wakil Perdana Menteri Zainul Arifin Pohan (partai NU) untuk mendamaikan antara kubu Nasution dan kubu Lubis dengan menginisiasi konferensi Jogjakarta Februari 1955. Hal ini dilakukan seteleh Menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri gagal melakukannya. Namun anehnya Zainul Arifin Pohan hanya berhasil di konferensi Jogjakarta tetapi secara psikologis gagal merekatkan (kubu) Nasution dan Lubis, padahal ketiganya (Pohan, Nasution dan Lubis) sejatinya berasal dari kampung yang sama di Kotanopan (Tapanuli Selatan).

Pada era Kabinet Boerhanoeddin Harahap (sejak 12 Agustus 1955) ketegangan antara dua kubu yang dipimpin oleh Nasution dan kubu yang dipimpin oleh Lubis mulai menemukan titik terang. Perdana Menteri Boerhanoeddin Harahap meminta Menteri Negara (pertahanan) Abdul Hakim Harahap untuk mendamaikan dua kubu. Perdana Menteri Boerhanoeddin Harahap (partai Masjumi) melalui Menteri Negara Pertahanan Abdul Hakim Harahap (partai Masjumi) berhasil mendudukkan Nasution dan Lubis dalam satu meja. Berhasil. Perdamaian tercipta dengan kembalinya Kolonel Abdul Haris Nasution menjadi KASAD.

Hasil ini sangat mengejutkan. Mengapa? Presiden Soekarno yang memecat Major Jenderal Nasoetion sebagai KASAD pada tahun 1952 (hingga ketengangan diantara militer tetap terjadi hingga 1955). Setelah Major Jenderal Nasoetion dipecat, kemudian panglima Jenderal TB Simatoepang mengundurkan diri yang kemudian disusul pengunduran diri Menteri Pertahanan Letnan Jenderal Hamengkoeboewono. Jabatan panglima diambil alih Presiden Soekarno. Nah, sekarang, Presiden Soekarno harus duduk Bersama dengan ‘musuhnya’ Major Jenderal Nasoetion. Mengapa bisa? Jelas dalam hal ini peran dua tokoh di kabiner Boerhanoeddin Harahap, yakni Abdoel Hakim Harahap dan Boerhanoeddin Harahap sendiri.

Tuntas sudah dua hal penting dalam bernegara di tangan Perdana Menteri Boerhanoeddin Harahap, yakni pemilu sukses dan militer yang damai. Apakah dua kondisi itu akan menjadi Indonesia yang demokratis?

Tunggu deskripsi lengkapnya

 

*Akhir Matua Harahap, penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat (1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di seputar rumah--agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com