Sejarah Pers di Indonesia (20):Kantor Berita Antara dan Mr Amir Sjarifoeddin Harahap; Riwayat Adam Malik hingga Mochtar Lubis

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pers dalam blog ini Klik Disini

Kantor berita Antara masih eksis hingga ini hari. Dalam narasi sejarah Antara pada masa ini, selalu hanya dikaitkan dengan empat nama, para pendiri: Albert Manumpak Sipahutar, Mr. Soemanang, Adam Malik dan Pandoe Kartawigoena. Mengapa begitu? Sebab sejarah kantor berita Antara mengindikasikan banyak yang tidak terinformasikan.

Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara merupakan kantor berita di Indonesia dimiliki Pemerintah Indonesia sebagai BUMN. Perum Antara diberikan tugas Pemerintah melakukan peliputan dan penyebarluasan informasi yang cepat, akurat, dan penting. NV Kantor Berita Antara didirikan 13 Desember 1937, pada saat itu diterbitkan pertama, Buletin Antara, di jalan Raden Saleh Kecil No. 2 Jakarta. Para pendiri Albert Manumpak Sipahutar, Mr. Soemanang, Adam Malik dan Pandoe Kartawigoena. Redaktur adalah Abdul Hakim dibantu Sanoesi Pane, Mr. Soemanang, Mr. Alwi, Sjaroezah, Sg. Djojopoespito. Tahun 1941, jabatan Direktur Mr. Sumanang diserahkan kepada Sugondo Djojopuspito, sedangkan jabatan Redaktur tetap pada Adam Malik merangkap Wakil Direktur. Kantor Antara 1942 pindah ke Noord Postweg 53 Paser Baroe bersama dengan Kantor Berita Domei, Soegondo pindah bekerja di Kantor Shihabu, Adam Malik dan AM Sipahutar tetap menjadi pegawai Domei. Tahun 1946, hijrah ke Yogyakarta. Pada masa itu, Direkturnya Adam Malik, dengan pimpinan sehari-hari Pangulu Lubis dan Rachmat Nasution (ayah Adnan Buyung Nasution). Tahun 1962, Antara resmi menjadi Lembaga Kantor Berita Nasional berada di bawah Presiden (Wikipedia).

Lantas bagaimana sejarah Mr Amir Sjarifoeddin Harahap dan kantor berita Antara? Seperti disebut di atas, kantor berita Antara yang dibentuk pada era Pemerintah Hindia Belanda masih eksis hingga ini hari. Bagaimana sejarah lengkapnya? Yang jelas ada fase erjarah Adam Malik hingga Mochtar Lubis yang kurang terinformasikan. Lalu bagaimana sejarah Mr Amir Sjarifoeddin Harahap dan kantor berita Antara? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Pers di Indonesia (19): Perjuangan Pers Indonesia, dari Kongres ke Kongres; Kongres Pers Indonesia, Kini Dewan Pers

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pers dalam blog ini Klik Disini

Apa perbedaan Kongres Pers Indonesia pada era Pemerintah Hindia Belanda dengan masa kini era Pemerintah Republik Indonesia.  Tentu banyak. Sebab situasi dan kondisi yang dihadapi berbeda. Pada era Pemerintah Hindia Belanda, Kongres Pers Indonesia menjadi simpul penting dalam perjuangan pers Indonesia. Beda dengan sekarang yang berada di dalam Dewan Pers.

Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers berdiri pada tahun 1966 melalui Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, tetapi pada saat itu Dewan Pers berfungsi sebagai penasehat pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan. Seiring berjalannya waktu Dewan Pers terus berkembang dan akhirnya memiliki dasar hukum terbaru yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sejak saat itu, Dewan Pers menjadi sebuah lembaga independen. Pembentukan Dewan Pers juga dimaksudkan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), karena kemerdekaan pers termasuk sebagai bagian dari HAM. Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. Sebagai lembaga independen, Dewan Pers tidak memiliki perwakilan dari Pemerintah pada jajaran anggotanya. Fungsi Dewan Pers menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pers, Dewan Pers berfungsi sebagai berikut: Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; Mendata perusahaan pers. Dewan Pers terdiri atas 4 komisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Komisi-komisi yang terdapat dalam Dewan Pers adalah: 1. Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers; 2. Komisi Hukum dan Perundang-Undangan; 3. Komisi Pendidikan dan Pelatihan; 4. Komisi Hubungan Antarlembaga dan Hubungan Luar Negeri (Wikipedia)

Lantas bagaimana sejarah perjuangan pers Indonesia dan kongres ke kongres? Seperti disebut di atas, ada perbedaan antara era Pemerintah Hindia Belanda dan era Pemerintah Republik Indonesia. Kongres Pers Indonesia hingga Kini Hari Pers Nasional. Lalu bagaimana sejarah perjuangan pers Indonesia dan kongres ke kongres? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.