Sejarah Bandung (19): Gemeenteraad Bandoeng 1 April 1906; Sebaran Dewan di Hindia Belanda

Pembentukan Gemeente (kota) Bandoeng disertai dengan pengangkatan walikota (burgemeester) dan pembentukan Dewan Kota (gemeenteraad). Jumlah anggota dewan kota setiap gemeente di Hindia Belanda berbeda-beda dan disesuaikan dengan kapasitas kota.

Dewan lain yang telah dibentuk adalah dewan kabupaten (gewest), dewan provinsi (residentie) dan bahkan dewan kecamatan (onderafdeeling).

Anggota dewan kota (gemeenteraad) Bandoeng yang dimulai tanggal 1 April 1906 berjumlah 11 orang untuk mewakili warga kota. Kesebelas orang anggota dewan tersebut delapan orang Eropa/Belanda, dua orang pribumi dan satu orang timur asing (Tionghoa). Sebagai ketua adalah asisten residen Bandoeng (lihat De Preanger-bode, 05-03-1906).

Tupoksi dewan kota antara lain: penyediaan kebutuhan peraturan daerah, mempertahankan dan membangun jalan, jembatan, gedung dan lainnya, untuk memperoleh atau distribusi air minum, drainase, kebakaran, kuburan, kebersihan jalan-jalan, promosi kesehatan masyarakatm pengaturan lalu lintas umum dan mempercantik kota. Beberapa hal dikecualikan seperti pengawasan wilayah di bawah kontrol militer, ditunjuk oleh Gubernur Jenderal, dan yang dikelola oleh layanan dari Kereta Api Negara.

Gemeenteraad vs Landraad

Sebelum adanya gemeenteraad, sudah ada dewan yang lain. Dewan tersebut yang sudah terbentuk sejak ditempatkannya asisten residen di Bandoeng (1848) kerap disebut dewan asli (Landraad). Anggota dewan asli terdiri dari pemimpin lokal (termasuk bupati), pemimpin agama dan tokoh lain yang mewakili golongan, seperti guru dan pedagang (‘Himpoenan Soedara’). Dewan ini cakupannya sangat luas tergantung tingkat dewannya apakah dewan keresidenan (Regentshappen) atau dewan kabupaten (regentschap). Foto anggota Landraad Bandoeng, 1900

Sebelum dibentuknya gemeente dan sebelum terbentuknya secara resmi dewan kota (gemeenteraad), ‘dewan kota’ pada dasarnya sudah muncul sejak lama yang dibentuk oleh para Asisten Residen, seperti di Bandoeng dan Medan. Di Medan pra-dewan kota ini disebut Gemeente Fonds, suatu ‘dana kota’ yang berfungsi untuk menghimpun sejumlah individu untuk ikut berpartisipasi dalam menata kota (kota yang perkembangannya sangat cepat). Anggota Gemeente Fonds ini adalah pimpinan instansi tertentu, pengusaha Eropa/Belanda dan juga pengusaha lainnya (biasanya pengusaha Tionghoa).

Di Medan, anggota Gemeente Fonds yang terkenal yang bukan Eropa/Belanda adalah Tjong A Fie, seorang pengusaha Tionghoa di Medan yang memiliki jaringan bisnis yang besar. Di Bandoeng, juga terdapat pengusaha raksasa sebagaimana halnya Tjong A Fie di Medan. Dia adalah Letnan Cina Bandoeng, tokoh Tionghoa. yang membangun klenteng Bandoeng dan pemilik bangunan klub teater.seni ‘Braga’ milik orang Italia yang nama klub ini kelak menjadi nama jalan Braga (Bragaweg).

Gemeente Fonds inilah yang bertransformasi menjadi wujud hadirnya gemeenteraad yang dibentuk di berbagai kota (gemeente). Salah satu anggota dewan kota (gemeeteraad) Bandoeng yang cukup terkenal yang berasal dari pribumi adalah Mas Aksan (De Preanger-bode, 26-05-1916). Mas Aksan adalah seorang pengusaha terkenal di Bandoeng yang kelak namanya secara alamiah diabadikan sebagai situ (danau) Aksan.

Di Medan, untuk menjadi anggota dewan pada tahun 1918 dilakukan dengan format baru: melalui pemilihan (pemilu). Ini untuk kali pertama anggota dewan tidak lagi ditunjuk tetapi harus bersaing melalui pemilihan. Para pemilih dibagi ke dalam kelompok Eropa, pribumi dan timur asing. Untuk pemilih orang Eropa adalah syaratnya dewasa (17 tahun), tetapi untuk orang pribumi dan timur asing mensyaratkan calon pemilih didasarkan pada kriteria tingkat pendapatan tertentu. Jadi, tidak semua penduduk dewasa orang pribumi dan timur asing sebagai pemilih. Pribumi pertama yang terpilih di Medan, untuk menjadi anggota gemeenteraad adalah Kajamoedin Harahap gelar Radja Goenoeng, seorang mantan guru dan penilik sekolah di Medan.

Gemeenteraad Bandoeng

Gemeente Bandoeng dibentuk dan secara resmi berlaku tanggal 1 April 1906. Perangkat pertama pemerintahan yang dibentuk adalah legislatif (gemeenteraad). Dalam hubungan ini tahun 1906 sejumlah individu diangkat sebagai anggota dewan kota (gemeenteraad) baik dengan cara penunjukkan maupun melalui mekasnime ‘pemilihan umum’. Anggota dewan (pada nantinya) akan mengawasi kerja walikota dan berlangsungnya pemerintahan. Dewan kota juga akan menetapkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi kota. Oleh karena Walikota (Burgemeester) Bandoeng belum ada, maka yang menjadi ketua dewan kota adalah Asisten Residen Bandoeng.

Pengangkatan Walikota Bandoeng dilakukan pada tahun 1917 yang bersamaan dengan pengangkatan Walikota Medan (lihat Algemeen Handelsblad, 12-11-1916). Walikota Bandoeng pertama adalah B. Coops. Yang mengusulkan nama B. Coops untuk diangkat pemerintah pusat (Gubernur Jenderal di Batavia) adalah anggota dewan kota Bandoeng. Sejak adanya Walikota Bandoeng, ketua dewan kota (gemeenteraad) adalah walikota (tidak lagi asisten residen). Salah satu walikota yang terkenal di Medan dan Bandoeng adalah JM Wesselink. Dia pernah menjadi walikota di dua kota yang lahir di tahun yang sama. JM Wesselink menjadi walikota di Medan selama tiga tahun (1931-1934) dan menjadi walikota di Bandoeng selama tiga tahun juga (1934-1936).   

Sebaran Dewan di Hindia Belanda

Sampai tahun 1921 di seluruh Hindia Belanda terdapat 53 dewan, termasuk gemeenteraad Bandoeng (lihat De Preanger-bode, 01-02-1921). Uniknya, hanya satu dewan yang berada di level onder-afdeeling (kecamatan), yakni Angkola en Sipirok (kini Padang Sidempuan). Sementara di level afdeeling juga hanya terdapat satu yakni di Minahasa (lihat Tabel-1). Selebihnya terbagi ke dalam sejumlah kota (gemeente) dan sejumlah kabupaten (afdeeling atau regentschap).

Tabel-1. Jumlah anggota dewan pribumi/timur asing (non-Eropa) di Hindia Belanda
No	Nama Daerah	Bentuk administrasi	Jumlah anggota dewan pribumi (non-Eropa)
1	Angkola en Sipirok ( afd. Padang Sidempoean)	Onder-afdeeling	23
2	Bandjermasin	Gemeente	12
3	Bandoeng	Gemeente	13
4	Bantam (Banten)	Gewest	12
5	Banjoemas	Gewest	13
6	Basoeki	Gewest	15
7	Batavia	Gemeente	17
8	Batavia	Gewest	22
9	Bindjei	Gemeente	6
10	Blitar	Gemeente	9
11	Buitenzorg (Bogor)	Gemeente	14
12	Cheribon (Cirebon)	Gemeente	7
13	Cheribon (Cirebon)	Gewest	16
14	Fort de Kock (Bukittinggi)	Gemeente	7
15	Kediri	Gemeente	9
16	Kediri	Gewest	19
17	Kedoe	Gewest	26
18	Komering Ilir	Gewest	17
19	Lematang Ilir	Gewest	17
20	Madioen	Gemeente	11
21	Madioen	Gewest	13
22	Madura	Gewest	12
23	Magelang	Gemeente	11
24	Makasser	Gemeente	12
25	Malang	Gemeente	12
26	Medan	Gemeente	10
27	Menado	Gemeente	9
28	Minahasa	Afdeeling	37
29	Mr. Cornelis (Jatinegara)	Gemeente	12
30	Modjokerto	Gemeente	8
31	Ogan Ilir	Gewest	23
32	Oostkust Sumatra (Sumtra Timur)	Gewest	21
33	Padang	Gemeente	15
34	Padang Pandjang	Gewest	20
35	Palembang	Gemeente	12
36	Pasoeroean	Gemeente	9
37	Pasoeroean	Gewest	25
38	Pekalongan	Gemeente	12
39	Pekalongan	Gewest	11
40	Pematang Siantar	Gemeente	8
41	Preanger Regentschappen	Gewest	28
42	Probolinggo	Gemeente	12
43	Rembang	Gewest	16
44	Salatiga	Gemeente	8
45	Sawah Loento	Gemeente	5
46	Semarang	Gemeente	16
47	Semarang	Gewest	27
48	Soekaboemi	Gemeente	10
49	Soerabaja	Gemeente	19
50	Soerabaja	Gewest	24
51	Tandjong Balei	Gemeente	6
52	Tebing Tinggi	Gemeente	9
53	Tegal	Gemeente	10
Total			767
Catatan: -Koefisien Pemilu adalah 50 -Gemeente=kota -Gewest=Terdiri dari beberapa afdeeling -Afdeeling=Terdiri dari beberapa onder-afdeeling Sumber: De Preanger-bode, 01-02-1921

Uniknya lagi, di Residentie Tapanoeli dewan hanya terdapat di onder-afdeeling Angkola en Sipirok. Jumlah kursi di dewan di onder-afdeeling Angkola en Sipirok sebanyak 23 kursi. Sementara di Province Sumatra’s Oostkust (Sumatra Timur) terdapat dewan di lima kota (gemeente): Kota Medan (10 kursi), Kota Tandjong Balai (6 kursi), Kota Pematang Siantar (8 kursi), Kota Bindjei (6 kursi), Kota Tebingtinggi (9 kursi). Selain itu masih terdapat satu kabupaten (geweest) yang memiliki dewan dengan jumlah kursi untuk pribumi/timur asing sebanyak 21 orang (lebih sedikit dibandingkan dengan onder-afdeeling Angkola en Sipirok).

Nama-nama anggota dewan di Onder-afdeeling Angkola en Sipirok antara lain dapat dilihat pada Bataviaasch nieuwsblad, 20-08-1926. Mereka ini adalah anggota dewan pengganti: ‘Gewestelijke en Plaatselijke Baden. Pada tanggal 17 Agustus 1926 diangkat menjadi anggota plaatselijken raad di ondcrafdeeling Angkola en Sipirok: golongan Belanda, G.H. van Nie1, adm. der onderneming Simarpinggan dan S. Radersma, adm. der onderneming Sigalagala; golongan penduduk lokal, Ma'moer Al Rasjid (Nasoetion), dokter di Padang Sidempoean, Peter Tamboenan, zendelingleeraar di Sipirok, Mangaradja Goenoeng, pedagang di Padang Sidimpoean, MJ Soetan Naga, pedagang di Batang Toroe; Dja Saridin, pedagang di Batang Toroe,  Soetan Josia Diapari, pedagang di Padang Sidempoean, Mangaradja Dori, pedagang di Padang Sidimpoean, Dja Oloan, pedagang di Padang Sidempoean dan Hadji Mohamad Thaib, pedagang di Padang Sidcmpoean; golongan timur asing, Kim Hong Boh, pedagang di Padang Sidempoean’.:

Mungkin anda bertanya-tanya, mengapa di onder-afdeeling Angkola en Sipirok, sebuah kecamatan pula justru terdapat dewan. Jawabnya adalah bahwa di onder-afdeeling Angkola en Sipirok terdapat ibukota afdeeling Padang Sidempuan yakni Padang Sidempuan. Selain itu, di onder-afdeeling (kecamatan) Angkola en Sipirok terdapat belasan perusahaan perkebunan (maschappij) seperti halnya di Sumatra Timur. Pertimbangan lainnya, Padang Sidempoean adalah kota tua (didirikan tahun 1844) dan sejak 1870 menjadi ibukota afdeeling Mandailing en Angkola (menjadi afdeeling Padang Sidempuan sejak 1905). Kota Padang Sidempuan sendiri sejak tahun 1870 sudah memiliki fasilitas lengkap: sekolah Eropa (ELS), sekolah guru pribumi (kweekschool) dan tiga sekolah dasar negeri (pribumi),

Medan sendiri pada tahun 1870 masih terbilang sebuah kampong. Sedangkan Padang Sidempuan sudah menjadi kota besar. Onder=afdeeling Medan baru dibentuk tahun 1875 dengan menempatkan seorang controleur di Medan. Sedangkan di Padang Sidempuan sejak 1870 sudah menjadi ibukota afdeeling Mandailing en Angkola tempat dimana asisten residen berkedudukan. Sejak dibukanya sekolah guru (kweekschool) Padang Sidempuan tahun 1879, perkembangan kota berlangsung cepat. Alumni Kweekschool menyebar dan menjadi guru di Tapanoeli en Nias, Sumatra Timur, Raiu dan Atjeh. Ketika Kweekschool Padang Sidempuan melakukan wisuda guru pertama tahun 1883, belum ada sekolah dasar di Medan.

Volksraad

Di Pusat (Batavia), dewan sudah ada sejak lama (bahkan sejak era VOC). Di era pemerintahan Hindia Belanda dibuat dua kamar: tinggi (semacam MPR) dan rendah (semacam DPR). Nama dewan di pusat ini kemudian bertransformasi menjadi Volksraad.

Anggota Volksraad dari kalangan pribumi baru terjadi pada tahun 1924. Jumlahnya tertentu, sesuai tingkat ekonomi daerah (bukan sesuai jumlah penduduk). Sejumlah kandidat ditentukan lalu dipilih oleh anggota dewam daerah (geweest atau gemeente). Pada ‘pemilu’ pertama tahun 1924 Sumatra hanya satu ‘dapil’ dengan jumlah wakil ke Pedjambon (kini Senayan). Pada ‘pemilu’ kedua tahun 1927 Sumatra menjadi empat ‘dapil’: Zuid Sumatra, Sumatra’s Westkust, Sumatra’s Ooskust dan Noord Sumatra (Tapanoeli en Atjeh). Nama yang terpilih dari Sumatra’s Oostkust (Sumatra Timur) adalah Mr. Mangaradja Soangkoepon (kelahiran Padang Sidempoean). Sementara yang dari Noord Sumatra adalah Dr, Alimoesa (kelahiran Padang Sidempoean). Pada tahun 1938 ada empat anggota Volksraad asal Padang Sidempuan: Mr. Mangaradja Soeangkoepon (dapil Sumatra’s Ooskust), Dr. Abdoel Rasjid (dapil Noord Sumatra), Mr. Soetan Goenoeng Moelia, Ph.D (dapil Batavia) dan Dr. Radjamin Nasoetion (dapil Oost Java).

Anggota Volksraad yang terkenal dari dapil West Java adalah Otto Iskandar Di Nata. Sementara dari dapil Batavia adalah M. Husni Thamrin. Dua ‘macan Pedjambon’ yang berasal dari pribumi dan disegani oleh anggota Volksraad dari kalangan Eropa/Belanda adalah Mangaradja Soangkoepon dan M. Husni Thamrin.

Pada masa ini jejak masa lampau anggota dewan asal Padang Sidempuan masih terlihat di Senayan: Dari sebelas komisi di DPR, empat komisi pimpinannya berasal dari Padang Sidempuan: Rambe Kamaruzaman (Komisi II/Golkar); Gus Irawan Pasaribu (Komisi VII/Gerindra); Saleh Partaonan Daulay (Komisi VIII/PAN) dan Marwan Dasopang (Komisi IX/PKB).

*Dikompilasi oleh Akhir Matua Harahap berdasarkan sumber-sumber tempo doeloe. Tidak disebut sumber karena sudah disebut di artikel-artikel sebelumnya. Sumber disebut jika belum pernah disebut atau disebut lagi untuk lebih menekankan. Sumber utama adalah surat kabar berbahasa Belanda (sumber primer). Foto dan peta dari KITLV.