Sejarah Bandung (20): Wali Kota Pertama Kota Bandung, RA Atmadinata; Seorang Guru Alumni Belanda

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Bandung dalam blog ini Klik Disini

RA Atmadinata, Walikota pertama Bandung

Yang pertama seharusnya selalu diperhatikan, sebab yang pertama biasanya menarik perhatian, dan yang pertama juga umumnya banyak dipublikasikan. Namun sangat disayangkan Wali kota pertama Bandoeng RA Atmadinata hanya sedikit terinformasikan, karenanya kurang dikenal. Padahal, RA Atmadinata adalah tokoh penting di Kota Bandoeng sejak era Pemerintah Hindia Belanda hingga pasca pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda. Perjuangannya tidak perlu diragukan: Dinu Kiwari Ngancik Nu Bihari, Seja Ayeuna Sampeureun Jaga.

Tidak hanya wali kota pertama kota Bandung, ternyata setali tiga uang dengan wali kota pertama Medan dan walikota pertama Surabaya—sama-sama kurang terinformasikan. Semoga itu karena hanya sekadar kurangnya atau tiadanya data dan informasi tentang mereka. Jangan sampai karena ada maksud pihak tertentu untuk mengerdilkan mereka. Jika hanya soal data dan informasi dapat dicari atau dikumpulkan. Untuk itu, mari kita telusuri profil RA Atmadinata, Wali kota Pertama Kota Bandung. Wali kota yang satu ini layak mendapat tempat dalam bingkai Sejarah Preanger dan Sejarah Kota Bandung..

Gemeenterraad Bandoeng

Atmadinata mulai terkenal sejak dicalonkan utnuk menjadi anggota dewan kota (gemeenteraad) Bandoeng. Pada saat wali kota Bandoeng kali pertama diangkat tahun 1917, Atmadinata adalah anggota dewan kota dari golongan pribumi. Di tengah kebisingan politik, Atmadinata masih sempat membagi perhatian untuk fungsi seorang guru: mengajar dan tetap terus belajar.

De Preanger-bode, 08-11-1921: ‘Raden Atmadinata, guru salah satu sekolah pribumi Hollands (HIS), juga menjabat anggota dewan, meninggalkan pertengahan tahun ini ke Belanda, untuk belajar di sana dan sesuai dengan pesan telegraf sudah lulus. Untuk itu diucapkan selamat’.

Atmadinata, seorang guru swasta yang bersahaja di Tjimahi tetap berdedikasi untuk mencerdaskan bangsa. Untuk mengisi kekosongan guru, pada tahun 1923 Atmadinata bersedia ditempatkan sebagai guru HIS di Pariaman (De Preanger-bode, 12-11-1923).

Sangat jarang guru berjuang di dewan, namun masih ada beberapa. Selain Atmadinata, sang guru yang menjadi anggota dewan, di Medan juga seorang guru berani menjadi anggota dewan. Radja Gaoenong, mantan guru dan penilik sekolah menjadi anggota dewan pribumi pertama di gemeenteraad Medan (sebagaimana Atmadinata di gemeeteraad Bandoeng). Para guru ini tidak hanya berjuang di kelas sekolah tetapi juga berjuang di ruang rapat dewan. Seharusnya guru-guru ini harus diberi pahlawan dengan tanda jasa.

Volksraad

Nama Atmadinata di Bandoeng tidak ada duanya. Namanya terus mendapat tempat di tengah penduduk. Meski Armadinata nun jauh di Sumatra, tetapi tetap diusulkan sebagai kandidat untuk Volksraad (De Preanger-bode, 20-12-1923). Atmadinata harus bersaing dengan kandidat lainnya, seperti Bupati Bandoeng (Raden Toemenggoeng Aria Wira Nata Koesoema) dan Bupati Tjiandjoer (Raden Toemenggoeng Rangga Soeria Di Ningrat).

Atmadinata juga menjadi bagian dari persaingan di tingkat nasional. Atmadinata, seperti: Abdul Moeis (Padang), Abdul Rashid Siregar (Padang Sidempuan), Djajadiningrat (Banten). Ratoe Langi, Firman Siregar gelar Mangaradja Soangkoepon (Sumatra Timur), Todoeng Harahap gelar Soetan Goenoeng Moelia (Batavia), Radjiman Wiriodiningrat (Solo), Soetomo, Tjipto Mangoenkoesoemo dan Tjokroaminoto (De Indische courant, 14-01-1924).  

Meski Atmadinata tidak lolos ke Pedjambon, tetapi namanya tentu saja mengindikasikan kiprahnya di Preanger khususnya di Tjimahi dan Bandoeng harus diperhitungkan. Dari 12 dapil (hanya satu orang setiap dapil) di Pedjambon. Untuk Sumatra sendiri hanya satu kursi (satu dapil) yang dimenangkan oleh Abdoel Moeis (47 suara) dan pesaing kuatnya Dr. Abdoel Rashid dari Kotanopan (40 suara) dan Soetan Goenoeng Moelia dari Padang Sidempuan (35 suara). Nama-nama besar juga banyak yang tidak lolos seperti Mohammad Husni Thamrin, Tjokroaminoto, Agus Salim.

Pada saat itu belum ada ‘money politic’, penduduk dapat mencalonkan siapa, dengan persetujuan yang bersangkutan. Sementara sang kandidat tidak perlu kampanye dan tetap bisa bekerja di bidangnya meski sang kandidat tengah berada jauh dari konstituennya.

Setelah kembali dari Pariaman, Armadinata dipindahkan ke HIS Koeningan. Pada tahun 1928 Atmadinata kembali pindah dan kini dipindahkan ke kampong halaman di HIS Bandoeng (Bataviaasch nieuwsblad, 15-06-1928). Dengan kembalinya ke Bandoeng, Atmadinata memiliki kesempatan kembali untuk berjuang untuk peningkatan pendidikan penduduk. Atmadinata kembali ke konstituen. Saat itu, Pagoejoeban Pasoendan tengah mengusulkan HIS untuk kaum perempuan. Dalam pertemuan yang dilaksanakan di gedung Himpoenan Soedara, Atmadinata berpidato dan akhirnya diputuskan pendirian sekolah tersebut yang akan dimulai pada bulan Agustus (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 01-08-1929).

Setelah cukup lama berdinas sebagai guru, Atmadinata mengajukan permintaan pension. Permohonan itu dikabulkan yang berlaku pada tanggal 1 Februari. Dengan begitu, Atmadinata, guru berlisensi Eropa, berpangkat guru kelas-3 sebagai guru HIS dinyatakan pension (Bataviaasch nieuwsblad, 27-01-1930).

Guru Atmadinata setelah pension kembali ke dewan kota (gemeenteraad). Bertarung kembali dari bawah. Namanya masih jaminan mutu. Atmadinata namanya disebut sebagai Rd. A. King Atmadinata (De Indische courant, 20-06-1930). Akhirnya Atmadinata menang dalam pemilu kota.

Walikota Bandoeng dan Wethouder RA Atmadinata

Tulisan-tulisan yang selama ini menganggap Maurenbrecher sebagai walikota Bandoeng pertama jelas keliru. Maurenbrecher dan J.A. van der Ent tetap berposisi sebagai Asisten Residen Bandoeng. Sementara, Kruijsboom juga disebut pernah menjabat walikota Bandoeng, tetapi kenyataanya tidak. GLH Kruijsboom adalah Asisten Residen Bandoeng (lihat juga Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode, 01-04-1931). Demikian juga Verwijk, Vleuten dan Bijleveld tetap dalam posisi sebagai Asisten Residen Bandoeng

Preangerbode, 01-04-1931

Lantas kapan jabatan walikota (burgemeester) pertama di Kota (gemeente)  Bandoeng? Pengangkatan Walikota Bandoeng baru akan dilakukan pada tahun 1917 yang bersamaan dengan pengangkatan walikota Medan (lihat Algemeen Handelsblad, 12-11-1916). Lalu kemudian siapa yang akan menjadi walikota Bandoeng pertama? Yang pertama ditunjuk sebagai pejabat sementara adalah B. Coops. Hal ini bermula dari permintaan para anggota dewan (gemeenteraad) agar Asisten Residen Bandoeng, Coops ditunjuk sebagai Walikota Bandoeng (lihat Bataviaasch nieuwsblad, 19-12-1916). Permintaan ini tampaknya dikabulkan pemerintah dengan mengangkat Coops sebagai pejabat sementara (wd) Walikota Bandoeng awal tahun 1917 (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 12-04-1917). Coops menjadi walikota Bandoeng akhirnya menjadi kenyataan (Bataviaasch nieuwsblad, 18-06-1917).

Sejak diangkatnya walikota Bandoeng (burgemeester) tahun 1917, ketua dewan kota berada di tangan walikota (tidak lagi oleh Asisten Residen Bandoeng seperti selama ini). Pada saat kembali RA Atmadinata sebagai anggota dewan kota (1930), Walikota Bandoeng dijabat oleh Ir. JEA von Wolzogen dan wakilnya Ir. H. Biezeveld.

Oleh karena, Atmadinata pernah menjadi anggota dewan kota (sebelum pergi kuliah ke Belanda, awal 1920an), maka kehadirannya kembali di dewan kota dianggap sebagai anggota dewan kota senior (Wethouder/Alderman). Untuk sekadar catatan (dalam artikel gemeenteraad), sejak 1926 Gemeente Bandoeng memiliki wakil walikota yang dijabat oleh Ir. H. Biezeveld. Di Dewan Kota Bandoeng diangkat tiga pimpinan mewakili golongan (Eropa, Tionghoa dan pribumi) yang merupakan anggota dewan senior. Dari kalangan Eropa kebetulan adalah wakil walikota Bandoeng, sementara dari golongan Tionghoa adalah Tjeng Djin Tjong. Sedangkan dari kaoem pribumi adalah RA Atmadinata.

Pimpinan dewan kota dipegang oleh Walikota Ir. JEA von Wolzogen dan didampingi tiga pimpinan (wakil) yang merupakan representasi anggota dewan (dan konstituen) Kota Bandoeng, yakni: Biezeveld, Atmadinata dan Tjeng Djin Tjong. Dengan hadirnya RA Atmadinata di dewan kota, perimbangan mulai terjadi. Sebagai wethouder, RA Atmadinata akan sendirinya memimpin pribumi, memperjuangkan kebutuhan kaoem pribumi. Beberapa kebijakan yang muncul sejak Atmadinata menjadi anggota dewan adalah: pembentukan Centraal Comité van Reclasseeringsinstellingen in de residentie Midden-Priangan, semacam pusat penanganan dan pembinaan narapidana yang wakil ketuanya RA Atmadinata (lihat Bataviaasch nieuwsblad, 03-10-1931), gerakan anti riba (anti woeker beweging) lihat Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 23-02-1932), pembebasan lahan perkebunan untuk pengembangan perumahan tidak terkecuali untuk rumah bagi penduduk asli (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 26-05-1932), penataan sekolah kejuruan (ambachtsschool) dimana sebanyak 83 persen siswanya pribumi yang mana pada saat itu ;kepala dinas tenag kerja’ dijabat oleh M. Enoch (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 13-06-1932). Tentu saja juga Atmadinata peduli dengan adanya kisruh organisasi sepakbola (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 23-02-1933).

Kiprah Atmadinata, De Wethouder

Setelah berakhir masa walikota Ir. JEA von Wolzogen (1933) lalu digantikan oleh ED Wermuth. Entah bagaimana, Wermuth dicopot, yang boleh jadi tidak kapabel untuk walikota (sekelas) Bandoeng (yang perkembangannya sangat pesat). Untuk itu, walikota Bandoeng yang baru didatangkan dari Medan, JM. Wesselink walikota Medan yang masih aktif namun pengalamannya sangat dibutuhkan segera di Bandoeng.  

JM Wesselink adalah walikota Medan (1931-1934). Terhitung 27 November 1933 di Medan dibentuk Komisi Administrasi (Tatakelola) Kota Medan untuk masa tugas selama dua tahun. Komisi ini terdiri dari Kajamoedin Harahap gelar Radja Goenoeng, Mr. JM. Wesselink, Mr. JF. Kayser, APM. Audretsch dan  Ds. TJ. Wielinga yang mana Kajamoedin bertindak sebagai Presiden (lihat De Sumatra post, 21-11-1933). Komisi ini adalah sesuatu yang baru di Hindia Belanda. Hal ini muncul karena perkembangan yang sangat pesat di Kota Medan sebagai pusat perkebunan di Sumatra Timur memerlukan tatakelola yang sesuai dengan kota Internasional (kota Eropa). Catatan: Kajamoedin, mantan guru dan penilik sekolah adalah pribumi pertama anggota dewan kota (gemeenteraad) Medan tahun 1918. Kajamoedin Harahap gelar Radja Goenoeng lahir di Padang Sidempuan.

Pada tahun dimana JM Wasseling menjadi walikota Bandoeng, pemilihan kota dimulai lagi (setelag berakhirnya masa periode dewan kota). RA Atmadinata kembali dicalonkan (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 20-06-1934). Jumlah kursi di dewan tampak semakin banyak. Jumlah kursi yang diperbutkan sebanyak 27 kursi: 15 untuk warga Eropa/Belanda. sembilan kursi untuk pribumi dan tiga untuk non-Belanda (timur asing).

Anggota dewan pribumi yang terpilih adalah sebagai berikut: R Atmadinata (Pasundan), R. Moech. Enoch (Pasundan), Kadmirah Karnadidjaja (Pasundan), RKS. Natawyogja (Pasundan), Ir. Roosseno (Budi Utomo), Ir. Soetoto (Persatoean Bangsa Indonesia), R. Ali Tirtosoewirjo (Budi Utomo), Óetoen Tisnasapoetra (Pasundan) dan Hadji Hasan Wiratmana, serikat Nahdatoel Oelama. Untuk golongan Tionghoa yang terpilih adalah Dalam kelompok ini terpilih Bapak Tjen Djin Tjong, Tjoan Tio Tek dan The Goan Tjoan. (lihat Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 04-07-1934).

JM Wasseling sebagai walikota, maka Wasseling untuk kali pertama menjadi bagian sepenuhnya dari dewan kota Bandoeng. Dalam pertemuan dewan yang pertama yang dipimpin Wasseling hadir 24 dari 27 anggota dewan (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 23-08-1934). Pidato Wesselink menekankan situasi dan kondisi yang sulit (dampak resesi masih terasa) dan penghematan masih diperlukan. Pada pertemuan pertama agenda utama memilih pimpinan dewan. Setelah melalui voting terpilih tiga pimpinan yang mewakili tiga kelompok (Eropa, Indonesia dan Tionghoa). Dalam pemilihan ini 19 suara memilih H. Biezeveld, juga 19 suara untuk RA Atmadinata sedangkan Tjeng Djin Tjong dipilih 22 anggota.

Dengan demikian pimpinan dewan kota yang kini dipegang oleh Walikota JM Wesselink akan didampingi tiga pimpinan (wakil) yang merupakan representasi anggota dewan (dan konstituen) Kota yang persis sama pada periode sebelumnya: Biezeveld, Atmadinata dan Tjeng Djin Tjong. Lalu keempat pimpinan dewan kota tersebut dibagi tugas (lihat Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 19-09-1934) dengan empat bidang:

Burgemeester (Walikota): Kebijakan Umum, Finance, undang-undang, personalia, rumah sakit, merawat orang miskin, pertukaran tenaga kerja dan pemadam kebakaran. Wethouder Biezeveld: Perencanaan kota dan pekerjaan umum, air, tanah pekuburan, rioleering, pemakaman ETI dan pengawasan konstruksi. Wethouder Atmadinata: Pasar, jagal sapi, ambaehtsschool, perbaikan kampung, pemakaman pribumi/adat, folktcholen dan Layanan Kedokteran Hewan (kuda). Wethouder Tjen Djin Tjong: Woningbediyf, woningtoezicht, kinderordonnantic, Chineesche begraafplaats, straatverlichting en varkens abattoir.

Dalam pemilihan anggota dewan kota pada periode berikutnya RA Atmadinata tetap diajukan dan Parindra juga sudah memiliki calon (Bataviaasch nieuwsblad, 25-11-1937). RA Atmadinata terpilih lagi dimana juga muncul anggota dewan perempuan (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 21-07-1938). Dengan demikian, RA Atmadinata menjadi satu-satunya anggota dewan terlama dan nama Emma Poeradiredja sebagai perempuan pertama di dewan kota Bandoeng. Komposisinya adalah sebagai berikut: Rd. Moh Enoch, Rd. Atmadinata, Rd. Idih Prawiradipoetra, Rd. S. Raja Natawijogja, Mrs. Emma Poeradiredja, Bapak Hasan Wiratmana, Ir. Oekar Bratakoesoema, Hussein Kartasasmita dan Soeparman.

Pimpinan dewan masih dimenangkan oleh RA Atmadinata dan Tjen Djin Tjong. Akan tetapi posisi Biezeveld digantikan oleh FLH. Dessauvagie (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 24-09-1938). Sedangkan untuk ketua dewan adalah walikota N. Beets (Soerabaijasch handelsblad,   27-09-1938). Dalam pertemuan pertama dewan walikota menyambut anggota baru dalam sambutannya dan anggota wanita pertama, Ms Emma Poeradiredja.

Satu hal yang khusus dalam periode ini adalah selesainya gedung N.V. Onderlinge Levensverzekering Maatschappij Boemipoetra (asuransi jiwa pribumi). Dalam peresmian gedung ‘mewah’ ini RA Atmadinata berpidato yang memuji Boemipoetra dan ingat bahwa pada tahun 1912 di Magelang Boemipoetra ini didirikan oleh Perserikatan Guru Hindia Belanda dan pada tahun 1920 mendirikan asuransi (terutama ditujukan kepada guru-guru). Dalam sambutannya, Wethouder Atmadinata menunjukkan bahwa gedung ini seakan permata Bandung, telah didirikan untuk dan oleh orang Indonesia (Indonesier) (lihat Bataviaasch nieuwsblad, 10-03-1941).

Singkat kata, sebagaimana diketahui, penduduk Jepang terjadi pada tahun 1942. Ini berarti dewan kota (gemeenteraad) Bandoeng berakhir. RA Atmadinata telah menjadi anggota yang begitu lama, dan selama itu pula dia berjuang untuk rakyat Bandoeng.

Bataviaasch nieuwsblad, 20-10-1941

RA Atmadinata ikut menghadiri perayaan sekolah guru Bandoeng yang ke-70. Sekolah guru pribumi ini telah meningkat dari Kweekschool tahun 1866 kini menjadi Hoogere  Kweekschool. Awal pendirian sekolah ini tidak lepas dari dedikasi Paul Frederik Holle yang didukung oleh teman Mohamad Moesa (Soerabaijasch handelsblad, 26-05-1941).

RA Atmadinata juga menjadi anggota Provincial Raad (Bataviaasch nieuwsblad, 20-10-1941) suatu dewan baru yang lebih luas. Selama ini hanya ada dewan kabupaten/kota dan pusat (Volksraad). Dari Priangan terdapat delapan kandidat dan termasuk RA Atmadinata yang terpilih. Dengan demikian, lengkaplah sudah kiprah RA Atmadinata di Preanger khususnya di Bandoeng. Pada saat pendudukan Jepang, nama RA Atmadinata tidak terdeteksi, namun setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, RA Atmadinata diangkat menjadi Walikota Bandoeng. RA Atmadinata diangkat karena pemilik portofolio tertinggi di Bandoeng. Merdeka!

*Dikompilasi oleh Akhir Matua Harahap berdasarkan sumber-sumber tempo doeloe.