Sejarah Yogyakarta (22): Sejarah Masjid di Yogyakarta; Masjid Syuhada Indonesia, 1950 dan Masjid Kauman Jogjakarta, 1779

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Yogyakarta dalam blog ini Klik Disini 

Ada dua masjid besar di Yogyakarta yang memiliki nilai sejarah penting, yaitu Masjid Kauman dan Masjid Syuhada. Masjid Kauman dibangun tahun 1779 ketika pedagang-pedagang Islam (Arab) bermukim dan semakin banyak di Jogjakarta. Pemukiman pedagang-pedagang Arab (muhajirin) tersebut disebut kauman. Sedangkan Masjid Syuhada dibangun tahun 1950 ketika orang-orang Belanda semakin hilang dan kembali ke Belanda pasca pengakuan kedaulatan Indonesia. Nama masjid disebut untuk menghormati para syuhada Indonesia yang gugur dalam melawan Belanda dalam perang kemerdekaan Indonesia.

Masjid Kaoeman di Jogjakarta, 1874

Pendirian Masjid Kauman digagas oleh Soeltan Hamengkoeboewono I untuk menghormati para pedagang-pedagang Arab yang tidak hanya datang untuk berdagang tetapi juga memperkuat pemahaman (syiar) agama Islam di Jogjakarta. Masjid Kauman menjadi lambang persatuan di era VOC/Belanda. Pendirian Masjid Syuhada digagas oleh Wakil Perdana Menteri RI Abdoel Hakim Harahap untuk menghormati para pejuang yang telah gugur dalam perang melawan Belanda. Abdoel Hakim Harahap adalah mantan Residen perang di Tapanoeli. Masjid Istiqlal di Djakarta, Masjid Syuhada di Jogjakarta. Masjid Syuhada juga menjadi lambang kemerdekaan dari penjajah Belanda.

Ada perbedaan waktu selama 171 tahun ketika Masjid Kauman didirikan tahun 1779 dengan Masjid Syuhada didirikan tahun 1950. Selama itu pula banyak peristiwa penting di Jogjakarta dalam kaitannya dengan penjajahan. Satu yang terpenting adalah perang yang dilancarkan oleh para kaum ulama yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro (1825-1830). Bagaimana itu dapat terhubung satu sama lain? Mari kita telusuri.   

Masjid Syuhada: Masjid Para Pejuang Kemerdekaan Indonesia

Wakil Perdana Menteri Abdul Hakim Harahap mengundang sejumlah pihak di kantor Wakil Perdana Menteri RI di Jogjakarta. Hal yang ingin dibicarakan adalah soal rehabilitasi dan rekonstruksi nasional. Dua hal pokok yang dibicarakan adalah pembangunan fasilitas sosial diantaranya masjid dan melisting para pejuang dan menyatukannya dalam satu makam pahlawan. Inilah awal mula pembangunan masjid baru di Jogjakarta yang kemudian namanya disebut Masjid Syuhada. Lokasi yang dipilih adalah di wilayah lingkungan elit Eropa/Belanda (sejak tahun 1923 ketika jalan akses dan jembatan dibangun dari Jalan Malioboro).

Abdul Hakim Harahap adalah satu-satunya di dalam kabinet RI di Jogjakarta dari Partai Masyumi. Abdul Hakim Harahap adalah satu-satunya di dalam kabinet yang ikut bergerilya dalam perang kemerdekaan. Abdul Hakim Harahap sebagai Residen Tapanoeli memimpin para pejabat pemerintah di Tapanoeli di pengungsian untuk membantu TNI dalam perang melawan Belanda (Agresi Militer Belanda II). Setelah gencatan senjata, dalam persiapan ke KMB di Den Haag, Abdul Hakim Harahap baru menarik napas. Banyak TNI dan pejabat yang gugur dalam perang, tidak terhitung jumlahnya penduduk yang ikut mendukung perlawanan. Abdul Hakim Harahap, mantan pejabat ekonomi di era kolonial Belanda yang menguasasi tiga bahasa asing (Belanda, Inggris dan Prancis) menjadi penasehat ekonomi ke KMB. Sepulang dari Den Haag, Abdoel Hakim Harahap langsung ke ibukota RI di Jogjakarta. Abdoel Hakim Harahap termasuk yang tidak setuju dengan isi perjanjian KMB dengan membentuk RIS. Di Jogjakarta, Abdul Hakim Harahap diangkat sebagai Wakil Perdana Menteri RI yang diresmikan pada tanggal 21 Januari 1950.

Mendengar kabar bahwa di Jogjakarta (wilayah RI) tengah digodok persiapan pembangunan Masjid Syuhada oleh sebuah kepanitiaan, di Djakarta (ibukota RIS) pada tanggal 10 Juli muncul keinginan untuk membangun sebuah masjid di Bandoeng (wilayah federal). Masjid ini disebut Masjid Agoeng. Tidak diketahui siapa yang mengusulkan tetapi yang jelas kepanitiaan pembangunan Masjid Agoeng di Bandoeng adalah Ir. H. Mohamad Enoch. Desain masjid tersebut adalah desain masjid yang pernah dibuat oleh Ir. Soekarno pada tahun 1925 (yang saat itu Soekarno masih kuliah di THS Bandoeng).

Usulan pembangunan Masjid Agoeng di Bandoeng besar dugaan adalah Ir. Soekarno (Presiden RIS di Djakarta). Dugaan ini berdasarkan kepanitiaan dibentuk di Djakarta dan desain yang digunakan adalah karya Ir. Soekarno sendiri. Dalam kepanitiaan, Ir. H. Mohamad Enoch berkoordinasi dengan Presiden Soekarno.  

Dalam perkembangannya RIS dibubarkan karena mendapat tekanan dari berbagai daerah terutama dari Provinsi Sumatra Utara dan secara resmi Pemerintahan RI (NKRI) berdiri tegak kembali pada tanggal 6 September 1950. Ir. Soekarno dan Drs. Mohamad Hatta kembali menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Mohamad Natsir (Partai Masjumi) menjadi Perdana Menteri RI (menggantikan Perdana Menteri RIS Mohamad Hatta).

Jogjakarta dan Tapanoeli adalah wilayah RI paling setia (Republiken). Sementara Sumatra Timur adalah salah satu wilayah federal yang disebut Negara Sumatra Timur (negara boneka Belanda). Namun di Negara Sumatra Timur jumlah Republiken dan jumlah pendukung federalis cukup berimbang. Dalam hitungan bulan setelah berdirinya RIS, mulai ada kasak-kusuk antara Jogjakarta (Wakil Perdana Menteri Abdul Hakim) dengan dua tokoh Republiken di Medan yaitu Dr. Djabangoen Harahap dan Mr. GB Joshua Batubara.

Bulan April para Republiken di Medan melakukan kongres di Medan yang disebut Kongres Rakyat. Hasil kongres ini mengusulkan ke pusat agar di Negara Sumatra Timur diadakan Referendum. Isi Referendum adalah Bubarkan Negara Sumatra Timur dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Djakarta molohok. Yang paling kaget adalah Perdana Menteri RIS Mohamad Hatta, tetapi tidak demikian dengan Presiden Soekarno. Boleh jadi karena Ir. Soekarno belum lama dari Medan dari tempat pengasingan di Parapat, diasingkan sejak Agresi Militer II di Djogjakarta Desember 1948.

Utusan kelompok federalis datang ke pusat menemui Perdana Menteri Mohamad Hatta untuk menghalang-halangi desakan referendum. Beberapa kali Mohamad Hatta berkilah dan mengulur-ulur waktu untuk referendum tetapi desakan para Republiken untuk referendum semakin menguat. Akhirnya Djakarta (ibukota RIS) tak berdaya dan menyetujui referendum. Tentu saja Wakil Perdana Menteri RI di Jogjakarta Abdul Hakim Harahap tersenyum. Dalam referendum, Republiken menang sebagai konsekuensinya Negara Sumatra Timur dibubarkan dan bentuk yang berlaku di Sumatra Timur adalah Negara Kesatuan (RI).

Situasi terbaru yang terjadi di Sumatra Timur membuat daerah lain terbangun. Kondisi terbaru di Sumatra Timur menjadi rujukan wilayah-wilayah federal lainnya untuk kembali ke negara kesatuan. Pusat (Pemerintahan RIS di Djakarta) kewalahan dan lalu muncul desakan dari berbagai kalangan terutama dari KNIP/parlemen untuk kembali ke negara kesatuan. Lalu pemerintah memutuskan RIS dibubarkan dan dibentuk NKRI sebelum tanggal 17 Agustus 1950. Kabinet Mohamad Hatta lalu dibubarkan dan Presiden Soekarno menunjuk Mohamad Natsir untuk menyusun kabinet baru.

Sebagaimana halnya Abdul Hakim Harahap, Mohamad Natsir juga adalah pemimpin Masjumi. Inilah kemenangan Masjumi yang ingin 100 persen RI (NKRI). Presiden Soekarno tentu saja lebih menyukai NKRI daripada federalis (RIS). Pemikiran ini sudah muncul ketika Soekarno setelah selesai dipilih dan disumpah sebagap Presiden RIS di Djogjakarta pidato (lihat De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad, 19-12-1949). Satu kalimat penting yang terdapat dalam pidato Sukarno ini adalah: ‘...Kemarin saya dipilih oleh dewan perwakilan Republik Indonesia dan negara-negara federal di RIS. Akan lebih baik jika pemilihan yang lebih langsung dapat diselenggarakan oleh rakyat, yang dipilih langsung oleh rakyat... Selama lebih dari tiga puluh tahun saya telah berbagi perasaan nasional rakyat kita. Saya adalah pelayan rakyat, bukan tuan mereka. Itulah sebabnya saya berjanji untuk melayani rakyat dan negara saya... saya mengatakan bahwa semua harus dinamis. Semuanya (harus) mengalir, tidak ada yang tetap, Itulah mengapa RIS bukan tujuan akhir kita. Semoga Tuhan memberkati kita dan menjadikan kita bangsa yang hebat....’.

Bagian kalimat terakhir Sukarno inilah yang diduga diterjemahkan secara eksplisit oleh para tokoh Republiken di Sumatra Timur (Dr. Djabangoen Harahap dan Mr. GB Joshua Batubara) yang tentu saja didukung Jogjakarta (Wakil Perdana Menteri RI Abdul Hakim Harahap). Sebagai catatan, Dr. Djabangoen Harahap, Mr. GB Joshua Batubara dan Abdul Hakim Harahap sudah saling kenal lama. Pada tahun 1930 Dr. Djabangoen Harahap kepala divisi penyakit kusta di rumah sakit di Medan dan Abdul Hakim Harahap kepala cabang bea dan cukai Medan  yang juga anggota dewan kota Medan mendirikan klub sepakbola Sahata yang juga keduanya sekaligus pemain. Pada tahun 1936 kepala sekolah Joshua Institute Mr GB Joshua Batubara menjadi anggota dewan kota ketua klub Sahata didelegasikan Abdul Hakim Harahap kepada GB Joshua Batubara sehubungan dengan dipindahkannya Abdul Hakim Harahap tahun 1937 menjadi pejabat ekonomi di West Java di Bandoeng. Ketiganya berasal dari Padang Sidempoean.

Nama Abdul Hakim Harahap tidak terdapat dalam Kabinet Natsir, karena Abdul Hakim Harahap dipersiapkan untuk menjadi Gubernur Sumatra Utara. Kementerian Dalam Negeri masih bekerja di Sumatra Timur dan Tapanoeli untuk proses integrasi menjadi Provinsi Sumatra Utara. Meski demikian, urusan pembangunan Masjid Syuhada di Jogjakarta tetap berjalan lancar karena sudah beberapa bulan sebelumnya dibentuk kepanitiaan yang dipimpin oleh Wali Kota Jogjakarta, Mr. Soedarisman. Abdul Hakim Harahap sendiri masih berada di Jogjakarta.

Pada tanggal 21 September 1950 ada empat menteri (terakhir) yang dilantik di Djakarta, termasuk Menteri Dalam Negeri Mr. Assat (mantan Presiden RI di Jogjakarta). Setelah dilantik, kunjungan pertama ke daerah yang dilakukan Mr. Assat adalah Jogjakarta. Besar dugaan Mr. Assat ke Jogjakarta karena semata-mata alasan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Syuhada. Boleh jadi karena rekan-rekannya sesama Republiken, masih banyak yang berada di Jogjakarta seperti Abdul Hakim Harahap (pemimpin Masjumi). Menteri Dalam Negeri Mr. Assaat (Partai Sosialis Indonesia) didampingi oleh Menteri Keuangan Mr. Sjafroeddin Prawiranegara (pemimpin Masjuimi).

Sementara persiapan pembangunan Masjid Agoeng di Bandoeng masih digodok, pada tanggal 25 September di Jogjakarta diadakan peletakan batu pertama untuk pembangunan Masjid Sjuhada. Acara peletakan batu pertama ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Mr. Assaat dan Menteri Keuangan Mr. Syafroeddin Prawiranegara yang didampingi oleh Wali Kota Jogjakarta Mr. Soedarisman. Selain itu acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kantor pemerintah dan organisasi. Mr. Assat melakukan peletakan batu pertama. Dalam acara ini surat/pesan Presiden Ir. Soekarno dibacakan oleh Kepalda Daerah Jogjakarta, Pakoe Alam.

Sultan Hamengkoeboewono tentu saja tidak bisa hadir dalam acara ini. Boleh jadi karena kesibukan di Djakarta. Sebagaimana diketahui Sultan Hamengkoeboewono adalah Wakil Perdana Menteri dan juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan. Ketidakhadiran Sultan Hamengkoeboewono tampaknya sudah cukup terwakili oleh Pakoe Alam sebagai tokoh masyarakat Jogjakarta. Sultan Hamengkoeboewono yang juga bertindak sebagai Koordinator Pertahanan (kini semacam Menko) dan Abdul Haris Nasution, Kepala Staf  Angkatan Perang RI sedang membicarakan persiapan pemindahan Kementerian Pertahanan dari Djakarta ke Bandoeng. Dua pejabat ini sangat super sibuk sehubungan dengan dievakuasinya semua militer Belanda yang berada di seluruh Indonesia termasuk kaburnya Westerling dan persoalan Daroel Islam di Preangarer. Pada berikutnya Wakil Perdana Menteri Sultan Hamengkoe Boewono ke Bali terkait dengan adanya kerusuhan sebelumnya.

Dengan demikian sah Masjid Syuhada mulai dibangun. Batu pertama pembangunan sudah diletakkan. Itu terjadi tidak lama setelah euforia NKRI. Proklamasi NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950 menandai semua orang Belanda harus kembali ke Belanda. Perjuangan para Republiken selesai sudah. Pembangunan Masjid Syuhada adalah tonggak penghormatan kepada para pejuang yang gugur (syuhada) di medan perang selama perang kemerdekaan (1945-1949). Itulah riwayat awal pembangunan Masjid Syuhada di Jogjakarta.

Pada tanggal 28-09-1951 ketika Presiden Soekarno diundang UGM untuk menerima gelar doktor honoris causa di Jogjakarta menyempatkan diri (di luar protokoler) melihat pembangunan Masjid Syuhada. Uniknya ketika Soekarno melihat berkeliling seputar pembangunan masjid, para pekerja tidak mengetahui bahwa yang berada di dekat mereka adalah Presiden RI.

Pada tanggal 14-09-1952 di Djakarta, Pakistan melalui kuasa usaha (semacam dubes) menyumbangkan 24 karpet untuk Masjid Sjuhada di Jogjakarta dalam suatu upacara singkat di Kementerian Luar Negeri. Dalam upacara ini disebutkan Masjid Syuhada di Jogjakarta akan dibuka (diresmikan) pada tanggal 20 September yang mana disebutkan Presiden Sukarno akan hadir.

Tentu saja dalam peresmian ini Sultan Hameng Koeboewono tidak bisa hadir di Jogjakarta. Hal ini karena di Djakarta Sultan Hameng Koeboewono (Menteri Pertahanan) tengah menghadapi kritik yang dilancarkan Kolonel Bambang Soepeno terhadap kebijakan Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Sultan Hameng Koeboewono. Kolonel Bambang Soepeno mengirim surat ke parlemen yang diterima oleh Wakil Ketua Parlemen Mr. Tamboenan. Kisruh ini berujung dengan demontrasi yang dipimpin KASAD Abdul Haris Nasution ke istana tanggal 17 Oktober 1952 agar parlemen dibubarkan. Akibat demonstrasi ini KASAD Abdul Haris Nasution dan Kepala Staf Angkatan Perang (suksesi Jenderal Sudirman) TB Simatoepan dirumahkan. Setelah merumahkan para jenderal tersebut tidak lama kemudian Menteri Pertahanan Sultan Hameng Koeboewono mengundurkan diri.

Pada saat kembali Partai Masjumi ke pemerintahan, pada Kabinet Burhanuddin Harahap (1955), Abdul Hakim Harahap, Gubernur Sumatra Utara dan Wakil Perdana Menteri RI terakhir di Jogjakarta diangkat menjadi Menteri Negara (urusan pertahanan). Abdul Hakim Harahap memanggil pimpinan dua kubu militer yang terus berseteru: kubu yang dipimpin oleh Abdul Haris Nasution dan kubu yang dipimpin oleh Kolonel Zulkifli Lubis. Kesapakatan yang dibuat Abdul Hakim Harahap adalah memutuskan Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution kembali sebagai KASAD. Presiden Soekarno sedikit bingung menuver yang dibuat Abdul Hakim Harahap, tetapi Perdana Menteri Burhanuddin Harahap menjamin situasi akan kondusif. Mantan Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal Sultan Hameng Koeboewono mulai tersenyum. Terbukti antara Soekarno dan Abdul Haris Nasution tidak terpisahkan, bagaikan dua sisi mata uang. Hanya perisitiwa G 30 S/PKI 1965 yang memisahkan keduanya. Itulah riwayat para pejuang-pejuang Republiken dari Jogjakarta.    

Masjid Kauman: Masjid Para Penyiar Agama Islam

Pembangunan Masjid Syuhada adalah akhir keberadaan orang Eropa/Belanda dan akhir dari penjajahan. Sebaliknya pembangunan Masjid Kaoeman dilakukan ketika VOC/Belanda orang-orang Eropa/Belanda merangsek dari Soeracarta ke Djocjocarta, suatu fase yang mana VOC/Belanda mulai membangun pemerintahan (koloni) di Djocjocarta. Saat itu wilayah Soeracarta dan Djocjocarta di bawah satu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Residen yang berkedudukan di Soeracarta (Solo). Untuk sekadar catatan: Kraton Cartasoera dan benteng VOC/Belanda dipindahkan tahun 1745 ke tempat yang baru yang kemudian dikenal sebagai Soeracarta (Solo).

Kota Djocjocarta (1771)

Setelah perjanjian Giyanti tahun 1755, Kerajaan Mataram yang berpusat di Soeracarta dibagi menjadi dua: Kasoenanan Soeracarta dan Kesultanan Jogjacarta. Kerajaan baru (pemekaran) Kesultanan Jogjacarta yang berkedudukan di ibukota Kerajaan Mataram lama di Malioboro (kini Kota Gede) mulai memindahkan ibukota ke suatu tempat yang baru yang kemudian dikenal sebagai Kraton Jogjacarta. Radja yang pertama bergelar Soeltan Hamengkoeboewono. Penampilan ibukota (kraton) Jogjacarta dapat diperhatikan pada sketsa (lukisan) yang dibuat tahun 1771. Dua pohon beringin kembar di dalam pagar masih terlihat kecil. Jika kraton dan penanaman dua pohon beringin kembar dilakukan pada tahun yang sama, itu berarti terjadi setelah tahun 1755.

Seiring dengan pembangunan Kraton Jogjakarta dan perkembangan para pedagang-pedagang dari Semarang terutama Arab dan Tionghoa juga mulai menyebar ke lingkungan Kraton Jogjakarta. Basis perdagangan mereka di pedalaman selama ini berada di Cartosoera/Soeracarta dan ibukota Mataram lama (Kota Gede). Sultan Jocjocarta menempatkan pemukimanan para pedagang ini di luar pagar (lihat Lukisan 1771). Pedagang-pedagang Arab di sisi pagar sebelah barat dan para pedagang Tionghoa di sisi timur pagar. Area pemukiman Arab ini kemudian berkembang dan disebut (perkampongan) Kaoeman; area pemukiman Tionghoa ini juga bekembang dan disebut kampong Tjina.

Peta Fort Vredeburg 1893

Pada fase berikutnya, para pedagang Eropa/Belanda mulai merangsek dari Soeracarta ke Djocjocarta. Pada era VOC pedagang juga merangkap sebagai (pejabat) pemerintah VOC. Para pedagang/pejabat VOC ini tidak seperti pola pemukiman Arab dan Tionghoa, tetapi membangun logement (loji), suatu bangunan luas yang dikelilingi tembok tinggi (bukan pagar seperti kraton) yang di dalamnya terdapat sejumlah bangunan yang diperuntukkan untuk kepala, gedung administrasi, gudang senjata, barak tentara, gudang perdagangan (komoditi ekspor dan barang impor) dan barak tenaga kerja (pribumi dari tempat lain), kandang kuda. Loji ini pada prinsipnya adalah benteng yang ada kalanya di setiap sudut dibuat bastion. Di tengah-tengah benteng ini diperuntukan sebagai lapangan yang digunakan untuk pelatihan militer atau titik kumpul evakuasi manakala terjadi gempa.

Tidak diketahui kapan loji ini dibangun. Yang jelas dibangun setelah pembangunan Kraton Jogjakarta dan setelah terdapatnya pemukiman Tionghoa dan pemukiman Arab. Sebab pada dasarnya pedagang-pedagang Arab dan Tionghoa adalah juga agen (pedagang) bagi pedagang VOC/Belanda di loji (benteng). Lokasi dimana loji ini dibangun tepat berada di sisi timur jalan ke utara dari pintu gerbang kraton. Logi ini kelak di era Pemerintahan Hindia Belanda (pasca perang Pengeran Diponegoro) direnovasi sehingga bentuknya menjadi seperti yang tampak sekarang.

Peta Aloon-aloon kraton dan masjid (1833)

Pada tahun 1779 Sultan membangun masjid di dalam area kraton. Oleh karena pedagang-pedagang Arab juga adalah penyiar agama Islam, maka untuk mempertemukan kebutuhan penghuni di dalam lingkungan kraton dengan pemukim di perkampoengan Kaoeman maka batas pagar kraton diduga telah disesuaikan. Pagar kraton dimundurkan ke belakang pohon beringin kembar, sementara area yang ditinggalkan pagar menjadi aloon-aloon termasuk dua pohon beringin kembar. Posisi masjid ini terlihat dengan posisi masih berada di area aloon-aloon yang bersinggungan dengan area perkampoengan Kaoeman. Lingkungan masjid ini dipagar yang mana terdapat akses (pintu) baik yang datangnya dari arah dalam kraton maupun dari arah perkampoengan Kaoeman. Pembangunan masjid ini dimulai pada tanggal 29 Mei 1779.  Pembangunan masjid ini diduga untuk menggantikan langgar (musholah) baik yang terdapat di dalam kraton maupun di perkampongan Kaoeman. Oleh karena itu kelak masjid ini disebut Masjid Gedhe Kaoeman (masjid besar yang berada di dekat perkampongan Kaoeman).

Setelah pagar kraton dimundurkan dan terbentuk aloon-aloon, perkampongan Tionghoa tampak berada terpencil di sudut aloon-aloon arah timur utara. Batas antara perkampongan Tionghoa dan loji yang dibangun oleh VOC/Belanda terbentuk jalan (sebagai pemisah). Jalan ini kemudian menjadi jalan besar yang memotong jalan utama dari arah kraton ke Toegoe. Persimpangan jalan ini menjadi interchange baru. Lokasi logi menjadi berada di hook persimpangan jalan yang terbentuk tersebut.

Pada era permulaan Pemerintah Hindia Belanda (setelah VOC dibubarkan) pada tahun 1800an awal, arus pendatang pedagang-pedagang Tionghoa semakin tinggi. Pada era pendudukan Inggris (1812-1816) perkampongan Tionghoa muncul di utara loji di dua sisi jalan Kraton-Toegoe. Lalu pada era Pemerintahan Hindia Belanda (kembali setelah tahun 1816) Residen Docjocarta yang sebelumnya berada di Boeloe (dekat Toegoe ke arah Magelang) dipindahkan ke depan loji/benteng. Pembangunan kantor Residen dimulai dan renovasi besar-besaran terhadap loji dilakukan. Pada saat ini sudah mulai mengkristal pedagang di dalam satu lokasi yang berdekatan dengan loji. Lokasi pusat transaksi di luar loji ini secara perlahan terbentuk pasar (pasar yang kelak dikenal sebagai Pasar Beringharjo). Semakin populernya pasar baru ini, Pasar Gede (kini Kota Gede) semakin meredup.

Pada era perang Perang Diponegoro (1825-1830) para pedagang Arab dan para pedagang Tionghoa mengungsi ke Soeracarta dan Semarang. Setelah usai perang, dan situasi dan kondisi kondusif, para pedagang Arab dan Tionghoa kembali lagi bermukim di perkampongan masing-masing. Jumlah pendatang pedagangan Arab dan Tionghoa ini semakin banyak. Demikian juga para investor Eropa/Belanda juga mulai berdatangan. Perkampongan Tionghoa yang berada di sudut aloon-aloon kemudian direlokasi ke perkampongan Tionghoa di dekat pasar. Eks perkampoengan Tionghoa yang dekat dengan aloon-aloon menjadi pemukiman baru untuk orang Eropa/Belanda. Pemukiman orang-orang Eropa/Belanda juga meluas ke belakang benteng (Fort Vredeburg) yang berdampingan dengan barak-barak militer. Fort Vredeburg lambat laun hanya difungsikan sebagai pertahanan (titik kumpul jika terjadi perang). Perkantoran pemeritah berkembang di depan benteng atau sekitar Kantor Residen yang berpusat pada simpang empat.

Tunggu deskripsi lengkapnya

*Dikompilasi oleh Akhir Matua Harahap berdasarkan sumber-sumber tempo doeloe. Sumber utama yang digunakan lebih pada ‘sumber primer’ seperti surat kabar sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam setiap penulisan artikel tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja.