Sejarah Yogyakarta (29): Agresi Militer Belanda II di Jogjakarta 19 Desember 1948; Ir. Soekarno Ingin Pindah Ibukota ke India?

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Yogyakarta dalam blog ini Klik Disini

Ibukota RI pindah ke Jogjakarta adalah satu hal, sedangkan pembentukan negara-negara federal adalah hal lain lagi. Namun dua hal itu selalu dikaitkan. Itulah latar belakang dilakukannya aksi polisional ke wilatah RI menurut versi Belanda atau agresi militer Belanda oleh para Republiken, Dalam konteks spasial ada dua wilayah kerajaan di Indonesia yang berada dalam balapan: wilayah kerajaan Jogjakarta dan wilayah kerajaan Sumatra Timur. Di dua wilayah yang berseberangan inilah pertarungan politik antara Belanda dan RI paling sengit: Jogjakarta pro RI dan Sumatra Timur pro Belanda.

Sidempuan, Bukittinggi dan Jogja (Trouw, 23-11-1948)

Agresi Militer Belanda II di Jogjakarta 19 Desember 1948 hanyalah satu titik penting dari berbagai titik penting peristiwa yang terjadi apakah sebelum dan sesudahnya. Secara defacto, wilayah RI semakin menyusut dan memusat di wilayah Pantai Selatan Jawa di Jogjakarta dan Soeracarta dan di wilayah Pantai Barat Sumatra di Tapanoeli dan Sumatra Barat. Sementara secara dejure pusat RI di Jogjakarta dan Soeracarta telah ditekan dari dua sisi negara federal: Negara Pasoendan di barat dan Negara Jawa Timur di timur; sedangkan di pusat RI di Tapanoeli dan Sumatra Barat juga telah ditekan dari dua sisi negara federal: Negara Sumatra Timur di timur dan Negara Sumatera Selatan di selatan. Itulah mengapa ketika pemimpin RI ditangkap dan dibunuh pada serangan 19 Desember 1948 muncul Pemerintahan Darurat RI di Bukittinggi.   

Peristiwa Agresi Militer Belanda II di ibukota RI di Jogjakarta dan wilayah-wilayah RI lainnya yang dimulai tanggal 19 Desember 1948 tidak sepenuhnya tanggungjawab Belanda tetapi juga para pemimpin lokal negara-negara federal juga. Demikian sebaliknya, reward juga tidak sepenuhnya dimiliki Jogjakarta tetapi juga wilayah-wilayah RI lainnya terutama di Pantai Barat Sumatra. Bagaimana itu bisa terjadi? Itulah pertanyaannya. Suatu pertanyaan yang selama ini kurang terinformasikan. Mari kita sarikan beritanya menurut surat kabar sejaman.

Indonesia vs Belanda

Sekatunya Indonesia tertolong dengan adanya pendudukan Jepang. Paling tidak pada pendudukan Jepang para pemimpin Indonesia bisa duduk sejajar dengan pemimpin militer Jepang di Indonesia, suatu yang mustahil pada era kolonial Belanda. Pendudukan militer Jepang dan era perang kemerdekaan boleh dikatakan fase penting dalam transisi era kolonial Belanda ke era kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Pada penghujung masa transisi ini perjuangan Indonesia terbelah karena para setia Indonesia (Republiken) harus berhadapan dengan para penghianat perjuangan yang berkolaborasi dengan Belanda membentuk negara-negara yang disebut negara-negara federal (Federalis) di Sumatra Timur, Sumatra Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur. Dalam hal ini Jogjakarta setia Republik Indonesia.

Belanda tidak salah memilih Sumatra Timur, Sumatra Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur. Itu sangat rasional, karena tujuan kolonial adalah untuk mendapatkan ‘kue’ yang lebih besar. Jogjakarta, Soeracarta, Tapanoeli dan Sumatra Barat adalah wilayah-wilayah yang tidak menguntungkan bagi Belanda karena secara ekonomi kolonial sulit dikembangkan karena banyak faktor. Dari wilayah-wilayah inilah sejak era kolonial muncul pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia. Namun ketika Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 tidak lama kemudian Belanda kembali merebutnya dari Jepang. Para pemimpin lokal di wilayah-wilayah kaya, ketika mulai menyadari Indonesia kalah tanding dengan Belanda, berbalik merangkul Belanda yang semakin menguat. Dari sinilah pangkal perkara munculnya negara-negara federalis (anti negara kesatuan). Suatu pesoalan yang dapat dikatakan sebagai tindakan penghianatan perjuangan bangsa. Meski demikian, RI adalah RI, Republiken adalah Republiken, kemerdekaan adalah kemerdekaan, kedaulatan bangsa adalah kedaulatan bangsa. Disnilah patriot sejati bangsa Indonesia diuji dan teruji. Dengan perjuangan dan pengorbanan yang besar terbukti pada akhirnya secara eksternal kedaulatan Indonesia diakui Belanda tanggal 27 Desember 1949 dan secara internal terbentuk kembali negara kesatuan RI (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak ini hingga  kini Indonesia tetap NKRI.

Namun harus diakui tidak semua orang di wilayah RI sebagai Republiken, demikian juga di wilayah federal juga masih banyak Republiken. Jadi pertarungan politik tidak hanya antar wilayah, tetapi juga diantara individu di dalam wilayah. Oleh karenanya di Jogjakarta sebagai wilayah RI juga terdapat penghianat, sementara di Sumatra Timur yang menjadi wilayah federal juga terdapat banyak pejuang Republiken. Hanya wilayah Tapanoeli yang terbilang 100 persen Republiken.

Agresi Militer Belanda II di Jogjakarta 19 Desember 1948: Langsung Dipantau Jenderal Spoor dari Udara

Agresi Militer Belanda II di Jogjakarta dimulai tanggal 19 Desember 1948. Satu resimen aneh diterjunkan ke dua titik yakni di Magoewo dan Wonosari. Resimen aneh baru diketahui kemudian sebagai resimen Speciale Troepen, suatu resimen yang dilatih secara khusus di luar kaidah-kaidah militer reguler yang memiliki identitas sebagai topi dan sepatu merah (lihat De Volkskrant, 06-05-1950). Pada masa ini di Indonesia resimen serupa ini disebut Kopasus (Komando Pasukan Khusus).

Pasukan Khusus (De Volkskrant, 06-05-1950)

Anehnya mereka ini justru dilatih di suatu basecamp yang tidak diketahui di Indonesia yang terdiri dari Ambonezen, Sumatranen en Javanen yang berumur berkisar antara 19 dan 25. Sementara pasukan yang pertama kali mengepung lapangan terbang Magoewo dan berhasil melumpuhkannya adalah terdiri dari paracorps Indo-Eropa (lahir di Indonesia), Belanda dan Ambon. Pasukan ini lalu dari bandara merangsek memasuki kota Jogjakarta dengan pasukan lain yang diterjunkan di Wonosari.

Setelah pasukan khusus ini menguasai kota, para intel yang menyertai pasukan ini mulai menangkap para tokoh-tokoh penting. Yang pertama ditangkap adalah Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D, seorang ahli hukum yang masih muda yang menjadi penasehat hukum pemerintah (Soekarno dan Mohamad Hatta). Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D ditangkap di rumahnya di Kaliurang pada tanggal 19 Desember 1949 dan membawanya ke Pakem di sebuah ladang jagung.

Het Dagblad, 21-12-1948

Bagaimana pendaratan militer Belanda di Magoewo dilaporkan oleh wartawan surat kabar Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 21-12-1948 yang terbit di Djakarta. Sang wartawan yang berada di dalam pesawat menjadi saksi mata pertama tentang pendaratan pasukan terjun payung Belanda di bandara Djokja saat kejadian tanggal 19 Desember 1949. Berikut laporannya: Wartawan khusus ini mengatakan pesawat bomber Mitehell pada ketinggian 1500 m di atas Djokja dan bandara Megoewo. Pada pukul 6.44 pasukan terjun payung pertama melompat keluar dari pesawat angkut dan dijadwalkan mendarat di sepanjang landasan pacu bandara Magoewo Parasut kuning dan merah menurunkan pasokan perbekalan. Ada sebuah pesawat Republik di lapangan De Havilland dengan 4 mesin kecil, Kemudian di lapangan terbang bendera merah putih biru besar dibentangkan di halaman dekat pasukan Belanda di bandara. Segera sebuah pendaratan besar menyebar di sebelah landasan pacu, menunjukkan bahwa landasan pacu jatuh ke tangan Belanda tanpa ada kerusakan. Sembilan menit kemudian pesawat Dakota Belanda pertama mendarat lalu empat menit kemudian lima alat transportasi sedang sibuk menurunkan pasukan. Setelah 7 menit kemudian perangkat kesehatan yang pertama kali tiba telah dilepas. Perangkat kemudian datang dengan frekuensi dua perangkat per menit. Eksplorasi dari atas Djokja menunjukkan bahwa kota itu benar-benar sepi. Jalanan tampak mati, tidak ada lalu lintas dan tidak ada pabrik yang beroperasi, singkatnya, jika ada yang meyakinkan bahwa Djokja adalah kota yang sudah mati, semua orang bisa mempercayainya saat itu’.

Masdoelhak di rantai dengan penjagaan ketat dengan todongan senjata. Selama menunggu, Masdoelhak hanya bisa berdoa dan makan apa adanya dari jagung mentah.Akhirnya setelah beberapa waktu, beberapa tahanan lainnya berhasil dikumpulkan, total berjumlah enam orang. Lalu keenam orang ini dilepas di tengah ladang lalu diburu, dor..dor..dor. Masdoelhak tewas ditempat. Seorang diantara mereka (Mr. Santoso, Sekjen Kemendagri) terluka sempat berhasil melarikan diri, tetapi ketika di dalam mobil dalam perjalanan ke Jogja dapat dicegat tentara lalu disuruh berjongkok di tepi jalan lalu ditembak dan tewas ditempat. Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D dengan lima tokoh yang lain gugur pada tanggal 21 Desember 1948. Peristiwa ini dilaporkan surat kabar De waarheid, 25-02-1949.

Madoelhak (foto masih mahasiswa di Belanda)

Masdoelhak Nasoetion gelar Soetan Oloan anak dari Nazar Samad Nasoetion gelar Mangaradja Hamonangan (lahir di Padang Sidempoean) dan Namora Siti Aboer br Siregar (lahir di Padang Sidempoean). Masdoelhak, anak keenam dari tujuh bersaudara ini setelah menyelesaikan pendidikan dasar Belanda (ELS) di Siboga berangkat sekolah MULO di Medan dan kemudian dilanjutkan ke AMS di Jawa. Pada tahun 1930, Masdoelhak anak seorang pengusaha di Residentie Tapanoeli ini lulus ujian AMS. Dari 55 kandidat lulus 42 orang dan Masdoelhak salah satu dari lima siswa terbaik yang direkomendasikan melanjutkan ke pendidikan tinggi di Negeri Belanda (lihat, Soerabaijasch handelsblad, 19-05-1930). Di Universiteit Leiden, Masdoelhak mengambil bidang hukum. Setelah lulus tingkat sarjana, Masdoelhak tidak pulang melainkan melanjutkan pendidikan ke tingkat doktoral di Utrecht (Rijksuniversiteit). Pada tahun 1943 Masdoelhak lulus ujian doctoral sebagaimana dilaporkan  Friesche courant, 27-03-1943. Masdoelhak berhasil mempertahankan desertasinya dengan predikat cum laude yang berjudul ‘De plaats van de vrouw in de Bataksche Maatschappij’ (Tempat perempuan dalam masyarakat Batak).

Berita dibunuhnya Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D dan lima yang lainnya beredar di London yang kemudian Dewan Keamanan PBB cepat bereaksi dan meminta Kerajaan Belanda segera melakukan penyelidikan atas dibunuhnya intelektual muda Indonesia tersebut (lihat De Heerenveensche koerier: onafhankelijk dagblad voor Midden-Zuid-Oost-Friesland en Noord-Overijssel, 01-02-1949).

Pembunuhan intelektual ini begitu heboh di London dan di markas PBB dan lebih heboh jika dibandingkan dengan penangkapan Soekarno dan Mohamad Hatta serta lainnya yang kemudian diasingkan. Satu hal yang menjadi heboh karena pembunuhan ini dilakukan dengan cara fasis dan tidak berperikemanusiaan. Itulah mengapa Dewan Keamaan PBB marah besar dan bereaksi cepat. Terbukti penyelidikan segera dilakukan. Pengadilan darurat segera digelar sebagaimana dilaporkan dari ruang sidang oleh surat kabar De waarheid, 25-02-1949. Catatan: Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D ditabalkan sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2006. .

Itulah sari terpenting seputar ruang dan waktu kejadian Agresi Militer Belanda II di Jogjakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Jika diulang adalah sebagai berikut: Pertama, pendudukan Jogjakarta dilakukan oleh pasukan khusus, karena Jogjakarta saat itu adalah ibukota RI tempat dimana Presiden dan Wakil Presiden RI berada dan juga para tokoh penting Indonesia. Tentu saja saat itu ibukota Jogjakarta sejatinya dijaga oleh para militer Indonesia dan boleh jadi pasukan Indonesia kalah segalanya baik dalam hal peralatan maupun taktik. Kedua, penangkapan para pemimpin Indonesia dan pembunuhan para intelektual muda Indonesia. Pembunuhan para intelektual inilah yang menjadi isu penting bagi Dewan Keamanan PBB. Para intelektual muda ini bukan hanya ‘aset’ Indonesia tetapi juga dunia.

Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland, 19-12-1948

Untuk sekadar catatan: sepupu Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D bernama Ida Loemongga adalah juga wanita brilian, perempuan Indonesia pertama yang meraih gelar doktor (Ph.D). Ida Loemonggo meraih gelar sarjana kedokteran di Universiteit Utrecht tahun 1927 dan meraih gelar Ph.D di bidang kedokteran di Universiteit Amsterdam tahun 1930.

Berita penangkapan pemimpin Indonesia di Jogjakarta diberitakan berbagai surat kabar baik di Indonesia maupun di Belanda pada hari Senin tanggal 20 Desember 1948. Surat kabar di Indonesia seperti yang terbit di Djakarta, Soerabaja dan Semarang baru bersifat breaking news. Sedangkan surat kabar yang terbit di Belanda isi beritanya sudah jauh lebih dalam. Mengapa bisa demikian? Itu karena ada perbedaan waktu antara Indonesia dan Belanda. Pengumuman resmi Belanda dilakukan pada pukul 11.30 malam pada hari Minggu (19 Desember 1948).

Nieuwe courant, 20-12-1948: ‘Sukarno, Hatta dan otoritas republik tinggi lainnya diinternir. Di pihak resmi, Minggu malam pukul 11.30 malam di Batavia diumumkan: “Setelah pasukan Belanda menduduki Djokja, otoritas Republik diinternir adalah sebagai berikut: Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohamad Hatta, Hadji Agoes Salim, Komodor udara Soeriadarma, Soetan Sjahrir dan Mr. Pringgodigdo. Mereka saat ini ditempatkan di Istana Presiden dan di Kantor Wakil Presiden. Sejumlah anggota KNIP termasuk Mr. Assaat juga diinternir. Setelah pendudukan bandara Djokjakarta sebuah pesawat Catalina mendarat oleh pilot seorang Amerika dengan tujuh penumpang. Pilot dan penumpang diinternir untuk penyelidikan lebih lanjut’.

Pengumuman resmi lainnya [hari Minggu siang pukul 1 siang Batavia] melaporkan bahwa ‘Minggu pagi pukul tujuh kurang seperempat pasukan terjun payung Belanda di sekitar bandara Magoewo diduduki oleh pasukan dan dalam kondisi tidak rusak. Pada hari Minggu sore pukul 3.30 pasukan terjun payung Belanda menduduki kota seluruhnya, demikian diumumkan pada Minggu malam dari pihak resmi. Sejauh yang diketahui, hanya satu kebakaran yang diamati terjadi di kota. Panglima Angkatan Darat Luitenent Generaal SH Spoor menyaksikan bagian pertama operasi dari pesawatnya sendiri di atas bandara Magoewo (8 kilometer timur Djokjakarta). Setelah dipastikan bahwa aksi pasukan terjun payung telah berjalan sesuai rencana, dan setelah mendengar kata-kata ‘clear’, Jenderal Spoor terbang kembali ke Semarang untuk menyaksikan pemberangkatan penerjun payung. Jenderal itu kemudian kembali ke Batavia.

Nieuwe courant, 20-12-1948 mengutip dari kantor berita Aneta melaporkan selain dari Djokja, Kepandjen (Malang Selatan) sekarang juga diduduki, sementara Keboemen (Kedu) telah berlalu. Di Sumatra dilakukan di Asahan, juga di Sumatera Tengah garis status quo dilintasi di berbagai tempat. Selain Asahan, lokasi lain di selatan yakni Tandjoeng Balai, Rantau Prapat dan perusahaan Wingfoot juga ditempati. Sementara unit-unit tentara yang telah mengambil Djokja akan segera melanjutkan pendudukan ke Solo. Selain itu, di Batavia beberapa tindakan dibuat. Para Republikan, terhadap siapa yang dapat mencurigakan ditangkap di Gedung Delegasi Republik di Pegangsaan yang yang kemudian setiap orang yang banyaknya 15 orang dibawa ke penjara Tjipinang.

Friesch dagblad, 20-12-1948 melaporkan bahwa Dewan Keamanan PBB melakukan sidang sesi darurat untuk menyikapi penyerangan Belanda di Indonesia. Sesi darurat ini atas permintaan Amerika Serikat. Wakil Belanda Dr. Van Royen menyatakan ini adalah masalah urusan rumah tangga (Belanda) dimana Dewan Keamanan tidak berwenang untuk bertindak.Sementara iti juga dilaporkan bahwa pada sore harinya diumumkan bahwa penerjun payung dan pasukan udara telah bersama-sama membebaskan (menguasai) Djokja.

Satu hal yang menimbulkan pertanyaan adalah mengapa penangkapan dan pembunuhan Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D dan lima intelektual lainnya tidak terinfornmasikan. Sementara penangkapan yang dilakukan kepada Republiken di Pegangsaan Djakarta yang kemudian dikirim ke penjara Tjipinang terinformasikan. Ini boleh jadi karena dilakukan secara sunyi senyap jauh di luar kota di Pakem. Lantas mengapa pembunuhan ini terendus dan bocor di London? Dan mengapa pula Dewan Keamanan PBB langsung bereaksi keras dan marah jika dibandingkan dengan penangkapan Soekarno dan tokoh lainnya? Lantas mengapa pula desakan Dewan Keamanan PBB untuk melakukan penyelidikan dan pengadilan segera dilaksanakan Kerajaan Belanda?

Semua pertanyaan tersebut tidak ditemukan data dan informasi yang menjelaskan. Pembunuhan Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D dan lima intelektual lainnya bertentangan dengan pidato yang disampaikan Dr. Beel wakil dari Kerjaan Belanda di Batavia yang disiarkan melalui radio. Dr. Beel menyatakan kepada prajurit: ‘Anda berbaris untuk menduduki wilayah musuh, tetapi untuk membawa keadilan ke tempat yang aman, dimana sebelumnya pelanggaran hukum. Tunjukkan melalui tindakan Anda bahwa tidak ada seorang pun, siapa pun, yang hidup untuk takut terhadap apa pun dari Anda, ketika anda melakukan tugas’. Namun faktanya di lapangan terjadi penangkapan dan diikuti dengan pembunuhan yang direncanakan dan dilakukan secara diam-siam.

Semua menjadi teka-teki. Namun bisa diduga karena penangkapan dan pengasingan (Ir. Soekarno dan tokoh lainnya) dianggap hal lumrah dalam suatu krisis politik. Sedangkan penangkapan Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D dan lima intelektual lainnya yang kemudian dibunuh bukan lagi sikap politik tetapi sudah menjadi tindakan fasis (pembunuhan tokoh politi tanpa proses pengadilan). Namun tetap muncul pertanyaan mengapa Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D dan lima lainnya harus dibunuh dan dilenyapkan. Ini juga sulit dicari penjelasannya. Yang jelas adalah Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D ahli hukum brilian yang meraih gelar Ph.D dengan predikat cum laude. Lalu apakah Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D termasuk rombongan yang akan ke India bersama Presiden, suatu rencana yang diduga akan memindahkan ibukota dari Jogjakarta ke India dan membutuhkan seorang ahli hukum yang mumpuni untuk urusan hukum-hukum internasional? Jawaban ini lebih masuk akal lalu mengapa Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D segera dihabisi.

Satu hal yang juga menimbulkan pertanyaan mengapa peristiwa penangkapan dan pembunuhan Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D dan lima intelektual lainnya tidak pernah dimasukkan dalam sejarah Agresi Militer Belanda II di Jogjakarta 19 Desember 1948? Apakah sejarawan lupa dengan ini? Apakah sejarawan sengaja mengabaikan ini atau mengerdilkannya? Hanya para sejarawan yang memahaminya. Setelah era reformasi mengapa baru tahun 2006 Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D ditabalkan sebagai Pahlawan Nasional dan dilakukan diam-diam pula: sunyi senyap lagi.

Untuk menjawab mengapa pembunuhan terhadap Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D begitu penting bagi Belanda, bagi sejarawan dapat melihatnya pada file Perdana Menteri Belanda di hadapan para anggota Twede Kamer pada tanggal 20 Desember 1948. Perdana Menteri banyak menyinggung soal hukum-hukum internasional (termasuk perjanjian-perjanjian Linggar Jati dan Renville) yang bertabrakan dengan keputusan dilakukannya penyerangan sepihak oleh Belanda ini. Dalam hal inilah kedudukan Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D sebagai penasehat (hukum) Pemerintah (Soekarno dan Mohamad Hatta) sangat penting di pihak Indonesia. Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D seorang doktor ahli hukum yang brilian dalam sisi Belanda harus dilenyapkan dead or alive secara diam-diam. Namun pembunuhan keji ini kemudian bocor dan terdengar sampai ke kantor Dewan Keamanan PBB. Mungkin anda tidak percaya seangkatan dengan Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D dalam meraih doktor kelak menjadi Menteri Kehakiman Belanda sebagaimana seangkatan dengan Drs. Soemitro Djojohadikoesoemo, Ph.D dalam meraih doktor dalam bidang ekonomi kelak menjadi Menteri Keuangan Belanda. Drs. Soemitro Djojohadikoesoemo, Ph.D sendiri pada saat serangan ini sedang berada di Amerika Serikat sebagai perwakilan Indonesia. Jadi, kelompok intelektual muda Indonesia setara dengan kelompok intelektual muda Belanda. Oleh karenanya, target terhadap Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D dead or alive masuk akal. Sebagai catatan tambahan: saat penculikan Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D dari rumahnya di Kaliurang, Commissie voor goede Diensten (atau Komisi Tiga Negara) berkantor di Kaliurang.

Ada Apa dengan Negara-Negara Federal: Ir. Soekarno Memindahkan Ibukota RI dari Jogjakarta ke India?

Melihat semangat Republiken yang dipimpin Ir. Soekarno dalam berjuang melawan Belanda demi kemerdekaan seluruh bangsa Indonesia sebenarnya kita melihat sisi yang lain dari para pemimpin lokal yang aktif terlibat dalam pembentukan negara-negara boneka Belanda alias negara-negara federal. Di Sumatra Timur pihak kesultanan (kraton) sangat mendukung negara federal ini karena sangat diuntungkan. Itulah mengapa di Sumatra Timur terjadi ‘gayung bersambut’ antara Belanda dan pihak kesultanan.

Sejarah kesultanan di Sumatra Timur dengan sejarah kesultanan di Jogjakarta selama era kolonial Belanda sangat berbeda. Para pangeran di Jogjakarta berani melancarkan perang terhadap Belanda pada Perang Jawa (1825-1830) yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Pengalaman surupa ini tidak pernah dialami oleh para pengeran di Sumatra Timur. Selama era kolonial Belanda Jogjakarta sangat dirugikan, sebaliknya Sumatra Timur sangat diuntungkan. Dalam hal in Jogjakarta lebih memilih Republik Indonesia daripada Belanda. Sebaliknya Republiken lebih memilih Jogjakarta sebagai ibukota RI setelah ‘terusir’ dari Djakarta. Hal yang kurang lebih sama, para Republiken di Sumatra Timur lebih memilih mengungsi ke Tapanoeli. Dalam hal ini Jogjakarta dan Tapanoeli berada dalam barisan yang sama untuk menghadapi Belanda.

Kolaborasi pemimpin lokal dengan Belanda di berbagai wilayah yang kemudian terbentuk negara federal (baca: negara dalam negara dari sudut pandang Belanda vs RI) telah memasuki bagian terakhir yang mana secara dominan dimana terdapat Republiken hanya tinggal di Jogjakarta dan Soeracarta di Pantai Selatan Jawa dan Tapanoeli dan Sumatra Barat di Pantai Barat Sumatra. Wilayah-wilayah inilah yang dipandang Belanda sudah tidak mungkin lagi mengajak berkolaborasi dan bahkan untuk sekadar berdiskusi. Hanya dengan pengerahaan kekuatan penuh (pasukan gabungan) yang dapat dijalankan untuk melumpuhkannya. Inilah kesimpulan terakhir sehari sebelum dilakukannya penyerangan ke wilayah RI yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948. Sinyal buntunya dialog dan kolaborasi di satu sisi dan upaya penyerangan dan pendudukan terungkap dari maklumat Kerajaan Belanda yang disiarkan tepat pada tanggal 19 Desember 1948 (lihat Nieuwe courant, 20-12-1948).

Pemimpin RI di Jogjakarta sudah pula memahami situasi yang terus berkembang. Presiden Soekarno, dengan dalih undangan dari Presiden Nehru dari India, sudah bersiap-siap dengan rombongan akan berangkat ke India pada hari Sabtu 18 Desember. Hanya tinggal menunggu pesawat dari India. Wakil Presiden Mohamad Hatta harus tinggal di Jiogjakarta karena sudah dua minggu terakhir sakit. Antara Belanda dan RI tampak seakan balapan. Ketika penerjung payung mendarat di sekitar Magoewa jelang pukul tujuh pagi tanggal 19 Desember 1948 menjadi penghalang kedatangan pesawat dari India di Singapora yang akan menjemput Presiden Soekarno dan rombongan. Pesawat dari India yang sudah di Singapoera tanggal 18 Desember tidak mendapat visa dan izin masuk ke Indonesia karena dalih permohonan visa dan izin ke kedubes Belanda di Singapoera baru dibahas jam 11 malam pada tanggal 17 Desember. Hasilnya bisa diduga: pada tanggal 19 Desember 1948 serangan di Jogjakrat sudah dimulai; Presiden Soekarno dan rombongan yang banyaknya 27 orang (termasuk enam menteri) tertahan di Jogjakarta karena pesawat dengan sengaja tidak diberikan visa dan izin masuk.

Presiden Soekarno boleh jadi ke India ingin memindahkan ibukota RI. Sebagaimana yang diberitakan surat kabar Sin Po yang dilansir Nieuwe courant, 20-12-1948, Presiden Soekarno berbicara di radio pada Kamis Malam [16 Desember 1948] bahwa Presiden Soekarno telah mengucapkan selamat tinggal untuk para Republiken. Menurut Sin Po, bahwa Sukarno memiliki mandat untuk bernegosiasi dengan kepala pemerintah India, subjek diskusi tidak lebih dari permintaan Republik untuk bantuan dari India, baik secara material maupun moral untuk melanjutkan perang melawan Belanda. Kesimpulan Sin Po kemungkinan sifat bantuan [India] ini, yaitu. bantuan dalam bentuk senjata dan, kedua, dukungan politik untuk Republik di PBB. Kunjungan ini juga dapat mengakibatkan India mengakui Republik sebagai negara yang berdaulat, sementara lebih jauh kemungkinan relokasi Pemerintah Republik [Indonesia] ke India juga akan menjadi titik terakhir. Masih menurut Sin Po dalam rombongan ini terdapat Menteri Luar Negeri Agus Salim yang dimungkinkan Menlu untuk melanjutkan perjalanan ke negara-negara sahabat untuk mendapatkan dukungan. Sementara itu Friesch dagblad, 20-12-1948 menulis bahwa Soekarno ke India untuk membentuk pemerintahan di pengasingan agar dapat terus mengambil tindakan di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk rekonstruksi Republik Indonesia.

Para pemimpin yang ditangkap di Jogjakarta sebagian telah dibunuh dan sebagian yang lain setelah diinternir lalu diasingkan. Tokoh Indonesia yang diasingkan ini Soekarno, Mohamad Hatta, Agus Salim, Assaat, Pringgodigdo, Soerjadarma dan Soetan Sjahrir. Setelah terjadi pembunuhan terhadap Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D dan lima intelektual lainnya pada tanggal 21 Desember 1948 lalu kemudian tokoh-tokoh lainnya termasuk Soekarno dan Mohamad Hatta dan lainnya pada tanggal 22 Desember 1948 dievakuasi dari Jogjakarta untuk diasingkan sebagian ke Bangka (yang berpusat di Negara Bagian Sumatra Selatan) dan sebagian yang lain ke Brastagi (yang berpusat di Negara Bagian Sumatra Timur). Presiden Soekarno, Menteri Luar Negeri Agus Salim dan Soetan Sjahrir diasingkan ke Brastagi.

Lantas dimana Soeltan Jogjakarta? Soeltan Hamengkoeboewono berada di Kraton. Saat itu posisi Soeltan di Kabinet RI adalah Menteri Negara. Namun karena Soeltan Hamengkoeboewono diposisikan Belanda sebagai kepala wilayah (kesultanan) tidak termasuk yang dinterniran dan juga tidak termasuk yang diasingkan. Belanda masih memiliki kepentingan sendiri dengan Soeltan sebagai kepala wilayah kesultanan. Untuk sementara militer Belanda tidak melakukan tindaka represif dan hanya sekadar memantau dan mengawasi.

Wilayah kota Jogjakarta telah dikuasi oleh militer Belanda sepenuhnya pada sore hari tanggal 19 Desember. Di belakang pasukan khusus Spciale Troepen menyusul pasukan yang dikomandoi oleh Kolonel D van Langen yang menjadi pimpinan militer tertinggi di kota Jogjakarta.

Pasukan Belanda lainnya maju dari Gombong di Jawa Tengah ke arah timur segera mencapai Karanganjar dan Kabuemen.

Sementara para tokoh pemerintahan dan politik ditangkap, militer Indonesia secara perlahan mundur dan melakukan langkah perang gerilya. Saat itu komando militer sebagai berikut: Kepala Angkatan Perang Jenderal Soedirman dan Wakil Angkatan Perang  TB Simatupang serta Kepala Staf Teritorial Jawa Abdul Haris Nasution. Untuk tetap menjaga kesehatan Jenderal Soedirman dipercayakan kepada Dr. W Hutagalung.

Friesch dagblad, 20-12-1948: ‘Jenderal Sudirman telah mengumumkan perintah harian melalui Radio Djokja, yang berisi poin-poin sebagai berikut: 1. Kami telah diserang; 2. Tanggal 19 Desember Belanda telah membuka serangan; 3. Mereka dengan demikian menolak perjanjian tersebut; 4. Pasukan Republik sekarang melaksanakan rencana yang disusun.

Beberapa jam kemudian seperti yang dilaporkan Friesch dagblad, 20-12-1948, siaran Radio Djogja lenyap dari langit untuk selamanya dan Jenderal Sudirman dipenjara. Praktis pimpinan militer secara bebas berada di tangan dua komandan yakni TB Simatupang dan Abdul Haris Nasution.

Provinciale Drentsche en Asser courant, 20-12-1948 menyebutkan Radio Djogja telah menghentikan siaran pada jam 10 pagi. Disebutkan penyiar berhenti di tengah pemberitaan dan stasiun diam sejak itu. Pada waktu itu, orang sudah menduga bahwa pasukan Belanda sudah ada di dalam kota.

Jogjakarta dan Tapanoeli: Wilayah Mandailing Satu-Satunya Wilayah yang Tidak Dapat Dikuasai Belanda

Sebelum agresi militer, pembentukan pemerintah sementara federal pada 1 Januari kunjungan Menteri Stikker dan Sassen ke Djokja. Kunjungan ini juga tidak membuahkan hasil. Surat Hatta juga tampaknya tidak mengandung dasar untuk negosiasi baru. Belanda memiliki pendirian, RI juga memiliki pendirian. Kedua belah pihak tidak ada lagi kompromi untuk berdiskusi lebih lanjut. Situasi inilah yang menjadi dasar bagi Belanda untuk melakukan agresi. Serangan pada hari-hari pertama pada tanggal 19 Desember 1948 yang dilakukan Belanda adalah di Jogjakarta, Kepanjen (Malang), Djambi dan Asahan di Sumatra Timur.

Pendudukan Belanda di Sumatra Timur pada hari pertama ini bahkan sudah sampai ke Wingfoot (pusat perkebunan) di selatan Tandjong Balai. Ini dengan sendirinya posisi Belanda sudah berada di tiga tempat yakni di Medan dan sekitar, Padang  dan sekitar serta di Wingfoot. Pusat Republiken di Sumatra berada di Kota Pematang Siantar dan di Kota Bukittinggi. Friesch dagblad, 20-12-1948 memberitakan bahwa Radio Boekittingi (Fort de Koek, tempat perwakilan Pemerintah di Sumatra) juga telah mengeluarkan instruksi untuk kaum Republiken yang mana fungsi pertahanan telah didirikan di Sumatra. Dua radio (Jogjakarta dan Boekitttinggi) pada tanggal 19 Desember saling memberi pesan. Keberadaan terakhir dari Radio Jogja adalah pada pukul 10 pagi tanggal 19 Desember yang tidak lama setelah Jenderal Soedirman membacakan maklumat (yang diduga saat itu Jenderal Soedirman ditangkap).

Setelah lumpuhnya ibukota RI di Jogjakarta pada tanggal 19 Desember 1948 dan para pemimpin RI termasuk Soekarno dan Mohamad Hatta ditangkap maka di Bukittinggi pada tanggal 22 Desember 1948 dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin oleh Mr. Sjafroeddin Prawiranegara (Menteri Kemakmuran). Bukittinggi adalah tempat perwakilan RI di Sumatra. Dua kota utama Medan dan Padang sudah sejak 1945 dikuasai oleh Belanda. Pusat Republiken bergeser ke Pematang Siantar dan Bukittinggi. Diantara dua kota inilah wilayah Republiken yang masih tersisa.

.

Trouw, 21-12-1948

Seperti halnya militer Belanda menduduki Jogjakarta dan Wingfoot pada tanggal 19 Desember 1948, militer Belanda juga melakukan serang di Sibolga, ibukota Residentie Tapanoeli. Di Jogjakarta dilakukan serangan via udara (penerjun payung), di Sibolga serangan dilakukan dari udara maupun dari laut. Kota Sibolga akhirnya baru jatuh ke tangan pasukan Belanda pada tanggal 20 Desember 1948. Dengan demikian pada hari kedua agresi wilayah Tapanoeli sudah dijepit dua kekuatan Belanda yakni di barat di Sibolga dan di timur di Wingfoot (Labuhan Batu).

Dari Sibolga, militer Belanda dibagi dua kelompok. Kelompok pertama diarahkan ke utara menuju Taroetoeng untuk mempertemukan militer Belanda yang terus merangsek dari Pematang Siantar dan Parapat di pinggir danau Toba. Kelompok kedua dari Sibolga menuju ke selatan di Padang Sidempoean. Keutamaan militer Belanda ke Padang Sidempoean ini adalah untuk menjepit ibukota RI di Bukittinggi, sementara pasukan Belanda yang lain merangsek dari Padang menuju Bukittinggi.

Pada tanggal 28 Desember 1948, pasukan Belanda telah tiba di jembatan Batangtoru. Jembatan sepanjang hampir 100 meter sebelah timur kota Batangtoru itu telah terlebih dahulu dirusak pasukan MBK (brigade mobil) agar tidak dapat dimanfaatkan pasukan Belanda. Sementara itu Brigade-B yang posnya berada di Padang Sidempuan menyongsong menuju Batangtoru. Penghadangan terhadap pasukan Belanda dilakukan di jembatan Batangtoru. Dalam pertempuran yang tidak sebanding itu pasukan Belanda yang dibantu dengan pesawat tempur dari bandara Pinangsori akhirnya dapat memukul mundur pasukan Brigade-B dan MBK Tapanuli.  Kedua pasukan ini akhirnya mundur ke Padang Sidempuan.

Setelah Batangtoru berhasil direbut, selanjutnya pasukan Belanda mengebom kota Padang Sidempuan dengan dua pesawat tempur. Pasukan Brigade-B dan MBK Tapanuli menyingkir dari kota Padang Sidempoean dan mundur ke Penyabungan.  Untuk menahan masuknya pasukan Belanda dari arah Sibolga, pasukan dan para laskar diperintahkan  melakukan taktik rintangan dan bumi hangus. Seluruh jembatan yang menuju ke Padang Sidempuan diruntuhkan, pohon-pohon besar yang tumbuh sepanjang jalan-raya ditumbangkan ke tengah jalan, permukaan jalan yang rata diberi berlobang dimana-mana. Semua itu dilakukan agar kendaraan militer pasukan Belanda tidak dapat melewatinya atau paling tidak untuk membuatnya bergerak tersendat-sendat. Sementara itu, bangun-bangunan dan gedung yang masih berdiri yang kemungkinan akan digunakan Belanda untuk markasnya dibakar atau diruntuhkan. Aksi bumi hangus dilakukan di Padang Sidempoean.

Pasukan Belanda akhirnya memasuki Padang Sidempuan pada tanggal 1 Januari 1949. Pasukan Belanda menemukan ibukota Angkola itu sudah habis terbakar yang ditinggalkan warganya. Peristiwa bumi hangus di Padang Sidempoean mengingatkan kita pada bumi hangus di Bandoeng Selatan pada bulan Maret 1946.

Afdeeling Padang Sidempoean (kini Tapanuli Bagian Selatan)

De locomotief: Samarangsch handels- en advertentie-blad, 04-01-1949 (Pemurnian Sumatera): ‘Dari sumber-sumber resmi bertanggal 1 ini dikomunikasikan: Padang Sidempoean (tenggara dari Sibolga)...TNI telah dimurnikan (didesak keluar kota).

Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland, 07-01-1949: ‘..Di Padang Sidempoean kantor-kantor pemerintah dan juga markas dari TNI dibakar. Kondisi penduduk di bagian selatan Tapanoeli tampaknya kurang bersahabat daripada di bagian utara’’

Het nieuwsblad voor Sumatra, 11-01-1949: ‘di Tapanoeli TNI dan laskar republik telah mundur ke gunung..di sini tidak ada kebijakan bumi hangus yang diterapkan kecuali di Padang Sidempoean, Selatan Tapanoeli. Penduduk diminta meninggalkan kota, diancam dengan pembalasan jika mereka bekerja sama dengan Belanda’.

Mengapa bisa terjadi aksi bumi hangus di Padang Sidempoean? Sulit dipahami. Yang jelas aksi serupa pernah terjadi Bandoeng. Pada saat itu Komandan Divisi Siliwangi Letnan Kolonel Abdoel Haris Nasution coba menenangkan penduduk dan laskar, namun tetap terjadi pembakaran. Untuk menghimbau agar tidak terjadi aksi bumi hangus bahkan Menteri Pertahanan Mr. Amirb Sjarifoeddin Harahap bergegas dari Jogjakarta datang ke Bandoeng. Kini aksi erupa itu terjadi di Padang Sidempeoan, kampung halaman Mr. Amir Sjarifoeddin Harahap dan Abdoel Haris Nasution.

Aksi bumi hangus di Padang Sidempoean juga sulit dikendalikan oleh Residen Tapanoeli Abdoel Hakim Harahap yang juga ikut mengungsi ke pegunungan. Aksi bumi hangus baik di Bandoeng maupun di Padang Sidempoean sejatinya adalah aksi heroik dari penduduk dan para laskar penduduk untuk melawan Belanda. Penduduk dan para laskar tidak menginginkan properti pemerintah maupun properti masyarakat digunakan Belanda.

Sementara pertempuran berlangsung di Padang Sidempoean dan sekitar terutama di area Benteng Huraba, situasi dan kondisi di Jogjakarta sudah mulai kondusif. Militer Belanda telah menguasai sepenuhnya Jogjakarta dan sekitarnya. Namun yang menjadi persoalan, belum selesai perang kemerdekaan RI melawan Belanda di berbagai tempat seperti di Padang Sidempoean dan sekitarnya sudah ada ratusan perwira TNI yang menyerahkan diri kepada Belanda di Jogjakarta.

De locomotief: Samarangsch handels- en advertentie-blad, 04-01-1949 (Pemurnian Sumatera): ‘Dari sumber-sumber resmi bertanggal 1 ini dikomunikasikan: Di pulau-pulau lepas pantai Sumatera di Selat Malaka berlangsung pembersihan. Daerah Sawahloentoh dan Teloekbetoeng pasukan Belanda telah menduduki tempat ini. Sumber resmi yang lain melaporkan bahwa di Sumatera, Padang Sidempoean (tenggara dari Sibolga), Pagar-Alam (barat daya Lahat) dan Loeboek Linggau (barat laut Lahat) TNI telah dimurnikan (didesak keluar kota). Di Jogjakarta sebanyak 169 mantan perwira TNI telah melaporkan diri’.

Penyerahan diri sebanyak 169 perwira TNI di Jogjakarta adalah satu bentuk penghianatan terhadap Republik Indonesia. Penyerahan diri ini seakan menambah luka baru dari luka-luka darah yang timbul di medan pertempuran. Pasukan Divisi Siliwangi telah bergerak dari Jogjakarta ke Jawa Barat untuk melakukan perang gerilya melawan Belanda. Penyerahan diri ratusan perwira di Jogjakarta ini diduga setelah pasukan Divisi Siliwangi yang dipimpin Kolonel Abdul Haris Nasution kembali ke Jawa Barat.

Sulit dibayangkan jika terjadi penghianatan perwira TNI dengan cara menyerahkan diri di Jogjakarta sementara para intelektual Indonesia ditangkap dan dibunuh seperti Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D, para pemimpin RI ditangkap dan diasingkan seperti Soekarno dan Mohamad Hatta, para militer Indonesia melakukan long march dari Jogjakarta ke Jawa Barat untuk bergerilya yang dipimpin Kolonel Abdul Haris Nasution, Soeltan Hemengkowboewono dijadikan Belanda sebagai tahanan rumah di Kraton Jogjakarta dan Residen Tapanoeli Abdoel Hakim Harahap yang ikut mengungsi ke hutan-hutan dan pegununungan di sekitar Padang Sidempoean. Namun faktanya itulah yang terjadi: diantara perjuangan terdapat penghianatan.

Trouw, 17-01-1950 dan De locomotief, 12-08-1955

Pertempuran di seputar Kota Padang Sidempoean tidak pernah selesai. Benteng Huraba adalah jaminannya. Benteng ini yang berada di sisi timur jalan sempit antara Kota Padang Sidempoean dan Kota Panyaboengan tidak pernah tertembus militer Belanda. Di benteng ini beberapa kali terjadi pertempuran. Kota Panyaboengan di Mandailing adalah kota diantara Padang Sidempoean dan Bukittinggi, kota yang menjadi ibukota kampung halaman Kolonel Abdul Haris Nasution. Dengan tidak berhasilnya Belanda menembus Benteng Huraba di luar Kota Padang Sidempoean maka selamatlah ibukota RI di Bukittinggi dari sisi utara. Untuk sekadar dicatat kembali: Abdul Hakim Harahap beberapa waktu kemudian diangkat sebagai Wakil Perdana Menteri RI di Jogjakarta (21 Januari 1950 - 6 September 1950). Setelah menjabat Gubernur Sumatra Utara (1951-1953) Abdul Hakim Harahap menjadi Menteri Negara Pertahanan pada Kabinet Burhanuddin Harahap (1955/1956).

Berita-Berita Lain Seputar Agresi Militer Belanda II Tanggal 19 Desember 1948

Tunggu deskripsi lengkapnya

*Dikompilasi oleh Akhir Matua Harahap berdasarkan sumber-sumber tempo doeloe. Sumber utama yang digunakan lebih pada ‘sumber primer’ seperti surat kabar sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam setiap penulisan artikel tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja.