Sejarah Menjadi Indonesia (317): Pahlawan-Pahlawan Indonesia dan Kahar Muzakkar; Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan - DI/TII

 

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Menjadi Indonesia dalam blog ini Klik Disini

Seperti nama Kapten Andi Azis, nama Kahar Muzakkar juga sangat dikenal dalam sejarah di Sulawesi. Permasalahan yang dihadapi sama terkait dengan militer Indonesia (APRIS/TNI). Yang membedakan adalah kesatuan Andi Azis berafiliasi dengan Belanda/NICA, sedangkan kesatuan Kahar Muzakkar (KGSS) kemudian dihubungkan dengan NII-Kartosuwirjo (di Jawa Barat) dalam DI/TII.

Abdul Kahar Muzakkar atau Abdul Qahhar Mudzakkar, nama kecilnya La Domeng (24 Maret 1921 – 3 Februari 1965) adalah pendiri Tentara Islam Indonesia (TII) di Sulawesi. Sekolah di Standarschool (Muhammadiyah), lulus 1935. Ia melanjutkan pendidikan ke Mualimin Solo, sekolah guru (Muhammadiyah). Ia aktif di Hizbul Wathan (HW). Sebagai guru, Kahar memimpin pasukan HW di Palopo. Pada awal 1950-an, memimpin bekas gerilyawan Sulawesi Selatan - Tenggara dan mendirikan TII, yang kemudian bergabung dengan Darul Islam (DI) yang dikenal sebagai DI/TII di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Pada tahun 1950 terjadi kenflik APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) dengan pihak gerilyawan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS). KGSS menginginkan tempat di APRIS. Pada Juni 1950, Kahar sebagai mantan pemimpin KGSS mengungkapkan di Makasaar agar KGSS diakomodir menjadi Resimen Hasanuddin (TNI), tetapi ditolak. Pada 7 Agustus 1953, bersama pasukan KGSS bergabung NII Kartosuwiryo untuk wilayah Sulawesi Selatan. Pada tanggal 3 Februari 1965, Operasi Tumpas dipimpin M Jusuf, Kahar Muzakkar tertembak mati saat pertempuran antara TNI satuan Divisi Siliwangi Kujang I 330 di Lasolo. Kahar tewas oleh tembakan Kopral Ili Sadeli. Namun makamnya tidak pernah diberitakan. Pada tahun 1965, kabar kematian Kahar Muzakkar itu telat sampai ke Jakarta karena lokasi tertembaknya Kahar sangat sulit dijangkau dan jenazahnya dibawa ke Makassar, Kolonel M Jusuf memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyaksikan dan memastikan sendiri, namun sebagian orang tetap percayai Kahar Muzakkar belum mati. Pemerintah merahasiakan makam demi menghindari pemujaan terhadap Kahar Muzakkar (Wikipedia).

Lantas bagaimana sejarah Kahar Muzakkar? Seperti disebut di atas, Kahar Muzakkar studi di Jawa dan kembali sebagai guru ke Sulawesi Selatan. Kahar Muzakkar ikut berjuang tetapi eks pasukannya tidak diakomodir dalam militer Indonesia yang kemudian berafiliasi dengan DI/TII.  Lalu bagaimana sejarah Kahar Muzakkar? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja*.

Pahlawan-Pahlawan Indonesia dan Letnan Kolonel Kahar Muzakkar: Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan Overste Sumual

Tidak ada yang paling sibuk di seluruh wilayah Indonesia, kecuali KASAD Major Jenderal Abdoel Haris Nasution. Pada tahun 1857 di berbagai wilayah situasi dan kondisi keamanan bermasalah, diantaranya di Padang, Sumatra Tengah Letnan Kolonel Achmad Husin (komandan resimen) pada akhir 1956 membentuk Dewan Banteng yang kemudian terbentuk dewan lain di Medan (TT-I/BB) dan di Palembang (TT-II/Sriwidjaja).

Untuk menangani gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok Kahar Muzakkar Kolonel Soedirman bekerjasama dengan gubernur Sulawesi yang baru Andi Pangerang Petta Rani. Kolonel Soedirman yang tengah berada di pedalaman meminta gubernur menghubungi Andi Mapanyuki, raja Bone yang lama untuk bertemu dengan Kahar Muzakkar. Andi Mapanyuki kebetulan ayah dari sang gubernur yang tinggal di Bone. Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, KASAD Major Jenderal Abdoel Haris Nasution mengirim utusan ke Makassar, perwakilan dari KASAD Kolonel Kretarto juru bicara KASAD Letnan Koleonel Pirngadi (lihat Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode, 08-03-1957). Juga disebutkan untuk mendapatkan keterangan dari Kolonel Soedirman diutus Komanada TT-V/Brawidjaja Kolonel Sarbini. Selain itu, Kolonel Sarbini juga mau melihat satuan pasukan dari Brawidjaja yang ditempatkan di bawah Kolonel Soedirman di Soelawesi.(Kolonel Soedirman sebelumnya adalah Panglima TT-V/Brawidjaja. Dalam berita ini juga disebutkan Letnan Kolonel Sumual telah melantik Andi Pangerang Petta Andi Pangerang Petta Rani sebagai gubernur militer untuk Sulawesi Selatan dan Tenggara, selain posisinya sebagai gubernur Sulawesi (tangga 7 Maret 1957). Dalam hal ini, dalam sudut pandang pusat (KASAD) Letnan Kolonel Sumal telah bertindak sebagai penguasa di Indonesia Timur.

Dalam hal ini di Indonesia Timur, khususnya di Makassar/Sulawesi Selatan, masalah Kahar Muzakkar adalah satu hal dan masalah Letnan Kolonel Sumual adalah masalah lainnya. Pelantikan Gubernur Sulawesi oleh Overste Sumual menjadi Gubernur Militer sebenarnya telah melampaui kapasitasnya. Dalam rapat umum yang diadakan pada tanggal 10 Maret di Makassar terkesan Overste Sumual telah menjadi pimpinan perlawanan ke pusat.

Pada hari Minggu 10 Maret diadakan rapat massa di lapangan Karebosi yang dihadari 100.000 orang (lihat Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode, 12-03-1957 ). Letnan Kolonel Moh. Saleh Lahade dari dewan militer TT-VII menyatakan pada hari Minggu di pertemuan umum, pertemuan 'Bhineka Tunggal Ika’, di lapangan Karebosi Makassar, dihadiri oleh sekitar 100.000 orang, bahwa proklamasi 2 Maret di Makassar bukanlah Revolusi 2 Maret bukanlah revolusi bersenjata, tetapi revolusi untuk bekerja, revolusi untuk membangkitkan semangat dinamis kebangkitan anak muda, proklamasi cinta daerah dan revolusi untuk perbaikan situasi yang tidak dapat dipertahankan saat ini. tanggal 2 Maret adalah untuk kepentingan prajurit, rakyat, pekerja, petani, nelayan, dan Rapat umum tersebut dihadiri oleh Panglima TT-VII Letnan Kolonel Sumual, Panglima Angkatan Laut Makassar Mayor Langkay, dan perwira lainnya. Organisasi-organisasi yang hadir membawa spanduk pendukung proklamasi dan pemulihan dualitas Soekarno-Hatta, serta slogan-slogan yang mencela konsepsi Presiden Sukarno…Proklamasi 2 Maret menuntut otonomi penuh bagi daerah ini untuk mengatur rumah tangganya sendiri…Overste Saleh Lahade lebih lanjut meminta Kahar Muzakkar pemimpin DI/TII dan anggota kelompok lainnya untuk keluar dari hutan dan melakukan negosiasi damai untuk mengakhiri situasi yang tidak dapat dipertahankan saat ini. Saleh Lahade mengingatkan Kahar Muzakkar dan bahwa salah satu tujuan suci dari proklamasi 2 Maret adalah pemulihan keamanan yang cepat di TT-VII. Akhirnya Overste Saleh Lahade berkata: ‘Kita tetap di Republik Indonesia, kita tetap satu bangsa, kita satu bahasa dan satu tanah air, Indonesia’. Overste Sumual komandan TT-VII. tidak pernah mengatakan dalam hidupnya. ‘Sebagai anggota angkatan bersenjata, saya telah diberi kepercayaan untuk menyelesaikan revolusi kita, yaitu pembentukan negara yang adil dan makmur. Proklamasi tanggal 2 Maret 1957 bertujuan tongkat ini kepada rakyat di Indonesia  Timur dan di Indonesia umumnya untuk kepentingan pembangunan yang baik di daerah-daerah ini’.

Setelah rapat umum, Overste ke Sulawesi utara dan menghimbau kelompok Jan Timbuleng untuk meninggalkan hutan dan bergabung. Overste Sumual di Minahasa telah melantik Major Somba sebagai Gubernur Militeripsi lengkapnyaSetelah rapat umum, Overste Sumual ke Sulawesi Utara dan menghimbau kelompok Jan Timbuleng untuk meninggalkan hutan dan kembali bergabung dengan masyarakat. Overste Sumual di Minahasa juga telah melantik Major Somba sebagai Gubernur Militer Sulawesi Utara dan Tengah. Seperti disebut di atas, sebelumnya Overste Sumual telah melantik Gubernur Sulawesi menjadi Gubernur Militer di Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Overste Sumual terkesan telah menjadi pemimpin tunggal, meski disebutkan Gubernur tetap sebagai Gubernur Sulawesi tetapi sebaliknya diposisikan sebagai Gubernur Militer Sulawesi Selatan Tenggara. Dalam pertemuan umum tanggal 10 tersebut Andi Pangeran Petta Rani tidak hadir dan disebutkan sedang ke Bone urusan dinas. Apakah itu hanya sekadar dalih sang Gubernur? Lalu apakah gerakan Oveste Sumual ini didengar atau diketahui Kahar Muzakkar dan kelompoknya?

Apa yang sedang terjadi di NIT, mirip dengan di Sumatra. Sebagaimana sebelumnya, di Sumatra inisiator berada di tengan Overste Achmad Husin di Padang dan di wilayah utara (Kolonel Simbolon dari TT-II/BB) dan di selatan (Kolonel Barlian TT-II/Srw). Di Sumatra ada kelompok Daud Beureuh. Sementara di Indonesia Timur, Overste Sumual di Makassar yang mana di utara Majoor Somba, di selatan Gubernur Andi Pangerang Petta Rani dan di timur Major Pieters (Ambon Maluku). Di Indonesia Timur sendiri sudah ada kelompok Kahar Muzakkar dan Jan Timbuleng dan dapat ditambahkan sisa eks RMS.

Republik Indonesia dimana dua tokoh utama yang tersisa (Presiden Soekarno dan Jenderal Nasution) harus menghadapi masalah di Sumatra dan Indonesia Timur. Di Jawa sendiri masih besar pengaruh kelompok Kartosuwirjo. Jenderal TB Simatoepan sudah lama tidak terdengar setelah mengundurkan diri dan yang baru-baru ini Mohamad Hatta yang telah mengundurkan diri. Seperti pernah dikatakan oleh Abdoel Hakim Harahap yang menjamin Nasution di lingkaran Soekarno, apakah masih akan terbukti? Di sisi depan (Soekarno dan Nasution) sebenarnya masih ada satu tokoh di latar belakang yang terbilang masih kuat yakni Zainoel Arifin Pohan (ketua Partai NU dan pimpiaan sentral di parlemen). Zainoel Arifin Pohan pernah sukses meredam pemberontakan Daud Beureuh di Atjeh. Zainoel Arifin Pohan adalah komandan Hizbullah di Djakarta pada saat perang kemerdekaan. Seperti halnya Kahar Muzakkar, Zainoel Arifin Pohan sama-sama menyandang pangkat tidak resmi sebagai Overste. Lantas apakah Soekarno dan Nasution akan menyeah begitu saja melihat situasi dan kondisi yang tengah terjadi? Catatan: Saat ini KASAD Major Jenderal Abdoel Haris Nasution didampingi dua wakil yakni Kolonel Kretarto dan Kolonel Dhalan Djambek.

Seperti halnya di Jawa, Kartosuwirjo dan para pengikutnya, di Sulawesi Kahar Muzakkar dengan pengikutnya cukup sentral. Letnan Kolonel Sumual dapat bernegosiasi dengan kelompok Jan Timbuleng, tetapi apakah itu dapat bernegosiasi dengan kelompok Kahar Muzakkar? Dalam hal ini Overste Sumual diwakili Overste Saleh Lahade untuk urusan Kahar Muzakkar. Catatan: Kahar Muzakkar dan kelompoknya di pedalaman Sulawesi memulai aksi perlawanan pada tahun 1952.

Di Makassar ada estafet diantara para perwara asal Sulawesi bagian utara. Ini dimulai pada tahun 1950 yang dipimpin oleh Overste Mokoginta yang mendapat perlawanan dari Kapten Andi Azis. Kemudian posisi Mokoginta digantikan oleh Overste Warrow yang dibantu Majoo Worang. Pada tahun 1953 Overste Warro mengultimatum Kahar Muzakka dan kelomponya (lihat Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode, 20-10-1953): Namun dalam perkembangannya, Warrow dan Worang terkena kasus penyundupan kopra di Sulawesi yang harus dicopot keduanya tahun 1956 dan kemudian posisi Warrow digantikan oleh Overste Sumual dan dibantu oleh Majoor Somba.

Berita terakhir diperoleh dari Radio Makassar yang mengumumkan pada hari Jumat bahwa pemimpin gerakan Darul Islam (DI) di Sulawesi, Kahar Muzakkar, baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan seorang perwira tentara Indonesia (TNI), Mayor Andi Jusuf. Menurut laporan ini, upaya telah dilakukan untuk mencapai kesepakatan sementara tentang kemungkinan penyerahan Kahar Muzakkar dan anak buahnya (lihat Gereformeerd gezinsblad/hoofdred. P. Jongeling, 16-03-1957). Belum diketahui kontak dengan Kahar Muzakkar dilakukan oleh misi Kolonel Soedirman atau misi Overste Sumual/Saleh Lasade. Laporan itu menjadi jelas beberapa hari kemudian yang mana kelompok Kahar Muzakkar menyerahkan diri di hadapan Gubernur Andi Pangerang Petta Rani..

Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 18-03-1957: ‘Anggota kelompok pemberontak menyerah. Hari ini, sebanyak 85 anggota kelompok Islam Indonesia telah mengindahkan seruan negara untuk kembali bermasyarakat. Dengan demikian mereka menyerah kepada Batalyon 717 di Bone. Kelompok ini dipimpin oleh Daeng Pabellang Muslim dan memiliki Bone sebagai wilayah operasinya. Penyerahan ini dilakukan di hadapan Gubernur Andi Pangerang Daeng Petta Rani yang baru saja kembali dari lawatan ke pedalaman Sulawesi Selatan. Gubernur telah bertemu dengan kelompok dan pemimpinnya di Pompanua, di luar Watampone, dan dalam pesannya kepada anggota kelompok itu, gubernur berharap mereka benar-benar menyadari apa artinya menyerah kepada pemerintah yang sah. Dalam sambutannya, gubernur juga mengingatkan keinginan Kahar Muzakkar untuk mengindahkan seruan negara’.

Sementara Overste Sumual bermanuver, soal menyindir pusat (Djakarta), Gubernur Andi Pangeran Petta Rani, paling tidak berhasil memasyarakatkan salah satu bagian kelompok Kahar Muzakkar. Pada pertemuan umum di Makassar, Gubernur tidak hadir disebut sedangkan ke Bone. Yang meminta lebih dulu peran ayah Andi Pangeran Petta Radja untuk membujuk kelompok Kahar Muzakkar adalah Kolonel Soedirman, komandan operasi keamanan di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Dalam hal ini, Batalion 717 di Bone diduga kuat berada di bawah komando Kolonel Soedirman.

Tunggu deskripsi lengkapnya

Overste Kahar Muzakkar dan Jenderal Abdoel Haris Nasoetion: Perang Kemerdekaan, Negara Indonesia Timur (NIT) hingga DI/TII

Apa yang dipikirkan Overste Sumual adalah satu hal, apa yang dipikirkan oleh Overste Kahar Muzakkar adalah hal lain lagi. Meski demikian, persoalan dua Republiken ini (awalnya di Jawa pada era perang kemerdekaan) dapat dikatakan beririsan. Overste Sumual menginisiasi proklamasi 2 Maret di Makassar, sementara Overste Kahar Muzakkar masih di hutan-hutan di pedalaman Sulawesi Selatan. Keduanya sama-sama komandan: Komandan TT-VII/Indonesia Timur dan Komandan DI/TII-Sulawesi Selatan.

Jenderal Abdoel Haris Nasution tidak terlalu menganggap serius dua tokoh ini meski terganggu di pusat (KASAD). Permasalahan yang lebih besar saat itu, KASAD lebih memprioritaskan penangangan masalah (militer) di Sumatra dan soal kelompok Kartosuwirjo di Jawa Barat. KASAD juga terus menyiapkan masalah reorganisasi struktur militer di wilayah, khususnya di luar Jawa. Pembagian wilayah komanda Tentara Teritorium (TT) dianggap tidak efektif lagi sehubungan dengan dinamika masyarakat, karena komando harus menangani kawasan/wilayah yang luas seperti misalnya Sumatra hanya dibagi dua TT (pusat di Medan dan di Palembang) dan Indonesia hanya satu TT di bawah komando Overste Sumual. Namun reorganisasi akan membutuhkan biaya tambahan yang lebih besar sementara keuangan negara belum memadai. Oleh karena itu reorganisasi selalu terhambat. Sebaliknya, kesulitan keuangan dan minimnya anggaran, termasuk si bidang militer, menyebabkan metode yang dijalankan para komandan di di daerah mulai bertentangan dengan kebijakan markas pusat dan peraturan dan perundang-undangan yang harus ditegakakan. Tiga komandan wilayah melakukan aksi penyelundupan untuk membiayai kebutuhan sendiri. Aksi penyelundupan karet di Sumatra Utara dan Sumatra Selatan serta aksi penyelundupan kopra di Sulawesi Utara. Kolonel M Simbolon seikit tertolong karena pembukuan yang baik dan peruntukkan yang jelas. Namun menjadi masalah bagi Overste Warrow (Major Worang) karena diduga soal kurang rapinya pembukuan. Akibatnya Kolonel Warrow di TT-VII/Indonesia Timur diganti (kini ditempati oleh Overste Sumual). Aksi Overste Achmad Husin di Padang (membentuk dewan) menular ke Medan dan Palembang yang masing-masing membentuk dewan. KASAD Jenderal Abdoel Haris Nasution segera melengserkan Kolonel M Simbolon dengan mempromosikan Overste Djamin Ginting. Kasus di Sumatra inilah yang kemudian, dapat dikatakan. Menular ke TT-VII dimana Overste Sumual membentuk dewan yang didahuli proklamasi tanggal 2 Maret 1957. Meski demikian, KASAD belum memfokuskan ke TT-VII (Sumual) masih fokus pada Sumatra (terutama gerakan yang diinisiasi oleh Overste Achmad Husin).    

Saat markas pusat (Djakarta) mulai gerah dengan semua yang terjadi di tiga komando wilayah di luar Jawa, muncul sedikit kabar baik bahwa Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan telah memajukan inisiatif dengan bersedia menemui otoritas pemerintah (Gubernur Andi Pangeran Petta Rani) dan telah mengirim kurir kepada Batalion 717 Bone di bawah komando Kapten Andi Sose pada tanggal 22 Maret 1957. Kelanjutan inisiatif Kahar Muzakkar ini adalah sebagian kelompoknya menyerahkan diri kepada Batalion 703 (lihat Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode, 02-04-1957). Kahar Muzakkar saat ini masih di pedalaman, Kahar Muzakkar sendiri sebelumnya sudah pernah melakukan pertemuan pertama antara Mayor Andi Mohamad Jusuf Amir dan Kahar Muzakkar di suatu tempat di wilayah Bone.

Dalam surat kabar Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode, 02-04-1957 juga disebutkan Jenderal Abdoel Haris Nasution melakukan kunjungan dinas ke Sumatra. Ini sehubungan dengan pembentukan komando daerah militer di Atjeh dimana Jenderal Abdoel Haris Nasution melantik Samaun Gahru sebagai komandan. Pelantikan itu turut dihadiri antara lain Komandan TT-I/BB Overste Djamin Gintings dan Gubernur Aceh, Hasymi. Pada hari yang sama Nasution melanjutkan perjalanan ke Medan yang kemudian dari Medan akan dilanjutkan perjalanan ke Padang untuk menemui langsung Overste Achmad Husin.

Meski sudah ada kelompok Kahar Muzakkar yang menyerahkan diri, tetapi beberapa kelompok yang lain masih bergerilya dan di Takalar seorang anggota parlemen yang diculit minggu lalu dan masih ditahan oleh kelompok Kahar Muzakkar sebagaimana di laporkan komandan Batalion 703 Major Ottay (lihat Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode, 12-04-1957).

Tunggu deskripsi lengkapnya

 

 

*Akhir Matua Harahap, penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat (1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di seputar rumah--agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com