Sejarah Ternate (28): Kunjungan Presiden Soekarno ke Ternate 1951; Ir. Soekarno dan Tidore, Perjuangan Rebut Irian dari Belanda

 

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Ternate dalam blog ini Klik Disini

Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia hanya dalam wujud RIS (lihat Plakat KMB). Itu satu, Yang kedua kerajaan Belanda masih ingin memiliki Papua (barat). Sikap Belanda ini segera mendapat reaksi dari bangsa Indonesia, lalu RIS dibubarkan dan kembali menjadi NK(RI). Ir Soekarno yang menjadi Presiden Republik Indonesia mulai berteriak di setiap kesempatan: Bebaskan Irian Barat. Dalam konteks inilah nama Soekarno terhubung dengan Tidore.

 

Ir Soekarno adalah Presiden (NK)RI, karena itu Ir Soekarno ingin mengunjungi seluruh bagian wilayah Indonesia. Rencana kunjungan Presiden Soekarno ke Indonesia Timur termasuk Maluku (utara) pada bulan April 1950 batal. Hal itu karena terjadi kisruh di Makassar. Pada saat itu Irian Barat masih dikuasai oleh Belanda, karena dejure tercantum dalam Plakat KMB 1949. Ketika RIS dibubarkan 17 Agustus 1950, kembali menjadi NKRI (Proklamasi 18 Agustus 1950), status Irian Barat mulai diperjuangkan. Apa yang menjadi klaim Belanda atas Papua, diklaim Presiden Soekarno atas nama Sultan Tidore. Apa pasal? Sejak 1667 bagian barat pulau Pupua berada di bawah Sultan Tidore dan Pemerintah Hindia Belanda baru pada tahun 1889 sepenuhnya berada di bawah kekuasaan (Hindia) Belanda. Seperti diketahui, Papua barus berhasil direbut dari Belanda tahun 1963.

Lantas bagaimana sejarah kunjungan Presiden Soekarno ke Ternate? Itu satu paket dengan kunjungan ke Tondano (Minahasa) pada bulan November 1951. Namun kunjungan ke Ternate ini, membuat darah Presiden Soekarno mendidih karena melihat Belanda di Papua. Boleh jadi itu membuat Presiden Soekarno sempat flu satu hari di Ternate sehingga jadwal ke Tondano tertunda Presiden Soekarno dan rakyat Indonesia menginginkan Papua. Sultan Tidore taruhannya. Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Ternate (27): Ide Republik Maluku Selatan Tempo Dulu, Provinsi Maluku Utara Masa Kini; Indo Hindia Ingin Pisah Belanda

 

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Ternate dalam blog ini Klik Disini

Satu bab dalam sejarah Indonesia adalah soal pemisahan dan penggabungan wilayah. Pada level yang lebih rendah pemekaran dan penggabungan wilayah lazim dilakukan bahkan sejak awal era Pemerintah Hindia Be;landa. Tujuannya hanya satu yakni mengadministrasikan wilayah di dalam satuan pemerintahan untuk tujuan keseimbangan antara peningkatan penerimaan pemerintah (profit) dan pengembangan welfare penduduk (pendapatan, kesehatan dan pendidikan). Pemisahan dan penggabungan dilakukan atas dasar satuan geografis, etnografis dan efisiensi pembangunan infastruktur (pelabuhan, jembatan dan jalan serta fasilitas pemerintahan).

Pada era VOC, sistem pemerintahan memang sudah ada tetapi masih samar-samar. Batas administrasi wilayah hanya sebatas pengakuan para raja atau sultan yang menjadi mitra VOC. Hukum hanya sebatas perjanjian dan kerjasama dalam bentuk plakat (pendek atau panjang). Meski demikian, hukum ini diakui di Eropa (paling tidak diantara negara-negara yang telah memiliki yurisdiksi perdagangan seperti di Asua Tenggara). Ketika Pemerinta Hindia Belanda dibentuk (setelah VOC) dibubarkan pada tahun 1799, batas-batas wilayah administrasi negara mulai dirapihkan. Yang paling mencolok pada fase awal ini penegasan batas-batas wilayah yurisdiksi Belanda dan Inggris yang mana Bengkoelen dan Malaka dipertukarkan (Traktat London 1824). Penarikan batas Papua terkesan tergesa-gesa karena kurangnya studi etnografi di pedalaman, Batas-batas Timor sudah sejak lama, namun minat Australia (defacto Inggris) diabaikan Portugis. Penarikan batas Belanda dan Amerika Serikat (sebelumnya Spanyol) soal (pulau) Miangas sempat berlarut-larut hingga ke mahkamah internansiona (arbitrasi) 1912. Dokumen Ternate (Talaud) akhirnya memenangkan Belanda. Sementara itu di internal Hindia Belanda penarikan batas-batas itu sangat dinamis seperti pemisahan dan penggabungan pada level provinsi, residentie, afdeeling dan bahkan hingga tingkat district. Batas-batas inilah yang juga menjadi dasar pembentukan provinsi dan kabupaten pada awal Pemerintah Republik Indonesia.

Lantas bagaimana sejarah awal munculnya gagasan Republik Maluku Selatan (RMS)? Hal itu terkait dengan pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS (bukan dala bentuk RI). Dalam konteks ini juga diperkeruh oleh tarik-ulur kerajaan Belanda soal Papua (Irian Barat). Bagaimana semua itu saling terhubung? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.