Sejarah Menjadi Indonesia (332): Pahlawan-Pahlawan Indonesia dan Duo Abdoel Moeis di Samarinda; Republik Indonesia Serikat

 

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Menjadi Indonesia dalam blog ini Klik Disini

Di Samarinda tempo doeloe ada dua tokoh yang sama-sama menggunakan nama Abdoel Moeis yakni Inche Abdoel Moeis dan Abdoel Moeis Hassan. Namun untuk urusan politik dan perjuangan keduanya memiliki sikap yang berbeda. Inche Abdoel Moeis cenderung pro negara federal (Belanda/NICA) sementara Abdoel Moeis Hassan cenderung pro Republik (NKRI). Yang jelas keduanya sama-sama memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda.

Inche Abdoel Moeis disingkat IA Moeis (lahir di Samarinda, 2 Agustus 1920-meninggal di Jakarta, 1978) adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang menjabat selama kurang dari tiga bulan pada 3 Maret s.d. 27 Mei 1959. IA Moeis bukan gubernur karena pada saat bersamaan ada posisi gubernur yang dijabat oleh APT Pranoto. Tahun 1943-1945 mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di Jepang.    Tahun 1946-1948 menjadi pengurus Ikatan Nasional Indonesia Cabang Samarinda.    Tahun 1947 ditunjuk sebagai Ketua Front Nasional tapi tidak lama kemudian diberhentikan karena sikapnya yang mendukung pembentukan Negara Federal Kalimantan oleh Van Mook. Kedudukan Ketua Front Nasional kemudian digantikan oleh pejuang Republiken Samarinda Abdoel Moeis Hassan. Abdoel Moeis Hassan (2 Juni 1924-21 November 2005) adalah seorang tokoh pemuda pergerakan kebangsaan di Samarinda pada masa 1940–1945 dan pemimpin perjuangan diplomasi politik untuk kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kalimantan Timur pada masa 1945–1949. Pada tahun 1940, ia mendirikan Roekoen Pemoeda Indonesia (Roepindo) dan menjadi ketuanya. Bersama AM Sangadji, ia mendirikan lembaga pendidikan bernama Balai Pengadjaran dan Pendidikan Ra'jat pada tahun 1942. Ia bergabung dalam Panitia Persiapan Penyambutan Kemerdekaan Republik Indonesia (P3KRI) untuk mewujudkan Proklamasi Negara Indonesia di Samarinda tahun 1945 dan mendirikan Ikatan Nasional Indonesia (INI) Cabang Samarinda yang bertujuan menentang pendudukan Belanda di Samarinda setahun setelahnya. Tahun 1947 ia menjadi ketua Front Nasional sebagai koalisi organisasi yang mendukung RI dan menentang federasi yang dibentuk Belanda.

Lantas bagaimana sejarah Inche Abdoel Moeis dan Abdoel Moeis Hassan di Samarinda? Seperti disebut di atas, keduanya memiliki sikap politik yang berbeda untuk memperjuangkan masyarakat Kalimantan Timur. Lalu bagamaina sejarah Ince Abdoel Moeis dan bagaimana pula sejarah Abdoel Moeis Hassan? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja*. Foto (kiri-kanan) Sampan alias Zainoedin uit Longiram; radja van Boeloengan, Datoe Mohammad; onbekend; A.R. Alfoes uit Koetai

Pahlawan-Pahlawan Indonesia dan Duo Abdoel Moeis di Samarinda: Inche Abdoel Moeis dan Abdoel Moeis Hassan

Nama duo Abdoel Moeis di Samarinda, Oost Borneo mengemuka pada era perang kemerdekaan Indonesia. Ini bermula ketika kehadiran Belanda (NICA) kembali ke wilayah Indonesia. Pemerintahan NICA mulai menginisiasi pertemuan para pemimpin dari Borneo dan Indonesia Timur di dalam suatu konferensi (Malino).Tujuannya adalah untuk membentuk pemerintahan yang terpisah dengan Republik Indonesia (yang telah pindah ibu kota dari Djakarta ke Djogjakarta). Pemerintahan ini di bawah Belanda (NICA) yang dipimpin oleh HF van Mook dengan membentuk Komisaris Umum Pemerintahan yang didampingi oleh suatu dewan yang terdiri dari orang Belanda, pribumi dan Cina. Dalam konferensi yang diadakan pada bulan Juli 1946 turut diundang perwakilan dari Oost Borneo (Kalimantan Timur).

Yang mewakili dari wilayah Oost Borneo adalah AR Afloes dari Koetai, Datoe Muhammad, Pangeran Besar Boeloeungan dan Samnoen alias Zainoedin dari Loneiram, perwakilan Dayak (lihat Nieuwe courant, 25-06-1946). AR Afloes adalah seorang nasionalis (pro Republik Indonesia). Dalam konferensi perwakilan Kalimantan Timur sebagai pembicara keenam, Sampan alias Zainoeddin van Longiram, perwakilan Dayak Kalimantan Timur (lihat Nieuwe courant, 20-07-1946). Zainoeddin meminta agar kerajaan Koetai diberikan kebebasan penuh. Bersama dengan kerajaan-kerajaan Kalimantan lainnya, kerajaan itu ingin membentuk Republik Kalimantan yang akan menjadi bagian dari Republik Indonesia. AR Afloes van Koetai, di awal pidatonya mengutip pidato penguasa besar Boeloengan, Datoek Mohammed, yang mengatakan bahwa penduduk menginginkan persatuan di negara Indonesia. dan berdiri di belakang [PM Soetan] Sjahrir. Dia kemudian memberikan pidatonya sendiri, dimana dia berpendapat bahwa dia setuju dengan Sjahrir tentang upaya kemerdekaan Indonesia dengan melakukan negosiasi dengan pemerintah Belanda. Tindak lanjut dari konferensi ini akan diadakan pertemuan di Denpasar. Dewan Penasihat Komisariat Pemerintah Umum untuk Kalimantan dan Groote Oost. Ada 15 orang anngota Dewan Penasihat Komisariat Pemerintah Umum untuk Kalimantan dan Groote Oost yang ditunjuk/diangkat ke pertemuan tersebut, delapan orang Belanda dan tujuh orang mewakili tujuh daerah. Tidak ada perwakilan daerah Oost Borneo. Yang ada adalah Bali, Makassar, Bandjarmasin, Minahasa, Maluku, Pontianak dan Bangka-Belitung (lihat Nieuwe courant, 26-08-1946).`Dalam daftar anggota dewan ini juga tidak ada mewakili orang Dajak.

Sebelum dan sesudah konferensi Malino, hanya perwakilan Oost Borneo yang berbicara tentang persatuan dan mengaitkan dengan Republik Indonesia. Memang ada Oevaan Oeray dari perwakilan orang Dajak dari West Borneo tetapi terkesan ragu alias wair en see. Orang Dajak West Borneo memiliki masalah yang dihubungkan dengan masa lalu dengan wilayah tetangga di West Borneo yang non Dajak. Tidak adanya perwakilan dari Oost Borneo, semakin jelas ketika diketahui ada relasi para pemimpin Oost Borneo dengan RI di Jawa (lihat Nieuwe courant, 28-10-1946). Disebutkan menurut komunikasi dari Kementerian Penerangan Republik [Indonesia], sebuah telegram diterima oleh Soetan Sjahrir, ditandatangani oleh AR Afloes, perwakilan rakyat Kalimantan Timur yang isi telegram ini berbunyi sebagai berikut: ‘Kalimantan terancam kelaparan, kami dengan rendah hati tetapi mendesak meminta Republik Indonesia untuk mengirimkan beras, dikuliti atau tidak dikupas, atau jagung, untuk menghidupi 400.000 orang’. Sejauh ini Oost Borneo konsisten berjuang (non cooperatove dengan Belanda/NICA) sesuai dengan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Untuk sekadar dipahami. Orang Belanda sudah sejak lama dan hadir di seluruh wilayah Indonesia (Hindia Belanda). Ada sebagian penduduk yang dirugikan dan ada yang diuntungkan orang-orang Belanda. Kehadiran kembali orang Belanda (NICA) mungkin direspon berbeda diantara penduduk. Hal itulah mengapa kembali muncul sikap cooperative ketika sebagian besar penduduk Indonesia telah non cooperative (yang pro proklamasi kemerdekaan). Oleh karena itu saat perang kemerdekaan ini ada yang pro dan kontro Belanda. Di tiap wilayah Kalimantan (Barat, Selatan dan Timur) ada yang pro dan ada yang kontro. Namun sangat tergantung siapa yang menjadi pemimpin. Di Kalimantan Barat sikap Soeltan Hamid II jelas pro Belanda tetap Oevaang Oeray belum tentu. Drmikian juga di selatan ada yang pro dan kontra. Hal itu pula di Kalimantan Timur ada yang pro dan ada yang kontra. Yang kontra termasuk AR Alfoes, namun tidak berarti ada pemimpiu-pemimpin lokal lainnya di Kalimantan Timur yang pro dan wait en see dan akan pro Belanda (karena di masa lalu mendapat keuntungan dari Belanda).

Dalam perkembangannya diketahui, sejumlah kalangan nasionalis di Kalimantan seperti Rivai dan Singagar dari SKI (Partai Nasionalis di Kalimantan) akan melakukan perjalanan ke Jawa, dimana mereka tidak hanya berbicara dengan HJ van Mook dan Dr. Hoven di Batavia tetapi juga melakukan perjalanan ke Djokja untuk bertemu Sjahrir. Mereka yang akan ke Jawa ini adalah kelompk yang keberatan menyangkut struktur federalis Indonesia. Namun sangat dikhawatirkan setelah perjalanan mereka ke Jawa, mereka tetap menjadi oposisi, yang berkontribusi pada tumbuhnya gerakan non-kooperatif di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang non daerah Dayak (lihat Nijmeegsch dagblad, 20-12-1946). Ini mengindikasikan bahwa tidak hanya ada pemimpin nasionalis (RI) di Oost Borneo tetapi juga di Zuid Borneo. Dengan Kalimantan Barat masih melihat posisi Oevaang Oeray yang masih wait en see.

Untuk sekadar catatan saat ini belum lama berlangsung perjanjian. Komisi Umum Pemerintah (NICA) telah membawa RUU ke Belanda, selain hasil persetujuan Linggadjati. Jadi dalam hal ini antara orang-orang Belanda dan orang Indonesia di Indonesia (yang pro dan kontra) selalu dikonsultasikan ke (kerajaan) Belanda nun jauh disana. Dengan kata lain, orang Indonesia pro Belanda dikonsultasikan ke Belanda, sementara orang pro Republik Indonesia dikonsultasikan ke Djogjakarta. Dalam konteks ini Oevaang Oeray dari West Borneo mulai memberikan reaksi sebagaimana dapat dibaca dalam berita Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 05-02-1947: ‘Persatoean-Dajak, yang didirikan pada Hari Tahun Baru di bawah kepemimpinan Oevaang-Oeray di Kalimantan Barat, telah menulis surat terbakan yang ditujukan kepada komisaris pemerintah umum untuk Kalimantan dan Indonesia Timur dengan keinginan bahwa mereka sebanding dengan jumlah jiwa orang Dayak yang ingin terwakili di semua organ yang menjaga nasib Kalimantan Barat khususnya dan Kalimantan umumnya. Dia menyatakan dalam surat ini bahwa organisasi ini dapat berbicara atas nama semua orang Dayak di Kalimantan Barat dan bahwa orang Dayak merupakan mayoritas penduduk Kalimantan’. Dalam hal ini Oevaang Oeray masih berjuang pada tahap internal sendiri (di Kalimantan), belum berbicara lebih eksplisit soal pro dan kontra terhadap Belanda (NICA).. Berbeda dengan perwakilan orang Dayak di Oost Borneo yang secara eksplisit disuarakan oleh AR Alfoes maupun Zainoeddin.

Tunggu deskripsi lengkapnya

Inche Abdoel Moeis dan Abdoel Moeis Hassan: Republik Indonesia Serikat (RIS)

Dalam perkembangannya adanya keinginan untuk menyatukan berbagai daerah di Kalimantan menjadi satu Kalimantan semakin mengerucut sebagaimana halnya daerah-daerah di Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku telah disatukan dengan nama Negara Indonesia Timur (NIT) yang dipimpin oleh Soekowati (dari Bali). Seperti halnya halnya sebelumnya AR Alfoes yang menyuarakan kerajaan Koetai dengan kerajaan-kerajaan lainnya bersatu dan Oevaang Oeray menyuarakan seluruh Dayak bersatu, maka menyatukan seluruh Kalimantan merupakan perkembangan lebih lanjut yang diarahkan untuk menentukan status Kalimantan (sebagaimana NIT memisahkan diri dari RI dan membentuk negara sendiri), Panttia-panitia wilayah mulai dibentuk, dimana di wilayah Kalimantan Timur diwakili AR Djokoprawiro, ketua Dewan Koetei dan IA Moeis, ketua ‘Front Naslcnal’ di Samarinda (lihat Nieuwe courant, 25-02-1948). Dalam hal ini AR Djokoprawiro mewakili kelompok adat dan IA Moeis mewakili kelompok nasionalis (pro RI). Tampaknya IA Moeis telah berubah sikap yang lalu cenderung menjadi bagian dari kelompok pendukung federalis yang didukung oleh Belanda (NICA).

De nieuwsgier, 13-08-1948: ‘Delegasi Kalimantan Timur ke Bandung, Konferensi Federal di Bandoeng terdiri dari Adji Raden Djokoprawiro, ketua, IA Moeis, wakil ketua, dan Adji Raden Padmo, G Geerligs, Andi Tjati, Bachroen, Hassan Basri, anggota. Yang terakhir juga bertindak sebagai sekretaris. Wakilnya adalah MA Boene, Teng'koe Montel dan Adji Bambang Joesoef. Wakil ketua telah lebih dulu pergi ke Bandung kemarin, yang lain akan menyusul nanti. Dewan Kalimantan Timur akan membahas resolusi kepala negara yang akan disusun di Bandung pada tanggal 20 September’.

Bersamaan dengan rencana penyelenggaraan konferensi Bandoeng, juga telah dijaring nama-nama yang akan berangkat ke Belanda untuk menghadiri penobatan Ratu Juliana dan ulang tahun Ratu Wilhelmina (lihat De nieuwsgier, 17-08-1948). Direncanakan rombongan akan berangkat antara tanggal 22 dan 25 September yang akan dipimpin oleh Prof Husein Djajadiningrat yang tengah membuat daftar sebanyak 43 orang beserta istri masing-masing. Perwakilan Kalimantan adalah Soeltan Hamid II (Sultan Pontianak, Kepala Daerah Kalimantan Barat), Adji Pangeran Sosronegoro (Ketua Dewan Pengurus Kalimantan Timur), Rd. Umar Said (Controleur BB di Pegatan, atas nama Kalimantan Tenggara dan Dayak Besar), Pangeran Merah Nadalsjah (Kiai Besar, Kepala Departemen Hoeloe Soengei, Kalimantan Selatan, Bandjar).   

Tunggu deskripsi lengkapnya

 

 

*Akhir Matua Harahap, penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat (1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di seputar rumah--agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com