Sejarah Menjadi Indonesia (358): Pahlawan Indonesia Soetan Koemala Pontas; Banyak Tokoh Indonesia Butuh Perlu Narasi Sejarah

 

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Menjadi Indonesia dalam blog ini Klik Disini

Banyak pahlawan Indonesia tidak memiliki narasa sejarah. Mengapa bisa begitu? Salah satu yang tidak memiliki narasi sejarah adalah Gubernur Sumatera Utara yang ke-5 versi Wikipedia yang menjabat 18 Maret 1956 hingga 1 April 1960. Cukup lama. Tentu saja banyak yang telah dilakukannya untuk pembangunan bangsa khususnya di provinsi Sumatera Utara. Tentu saja diluar itu ada yang diperbuatnya di tempat lain sebelum dan seudah menjabat gubernur.

Gubernur Sumatra Utara adalah kepala daerah tingkat I yang memegang pemerintahan di Sumatra Utara bersama dengan Wakil Gubernur dan 100 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatra Utara. Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Utara dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Daftar gubernur Sumatera Utara mulai dari yang pertama sebagai berikut: 1. Sutan Mohammad Amin Nasution (1 Juni 1948-17 Mei 1949); 2. Ferdinand Lumbantobing (17 Mei 1949-   14 Agustus 1950); 3. Abdul Hakim Harahap (25 Januari 1951-23 Oktober 1953); 4. Sutan Mohammad Amin Nasution (23 Oktober 1953-12 Maret 1956); 5. Sutan Kumala Pontas (18 Maret 1956-1 April 1960); 6. Raja Djundjungan Lubis (1 April 1960-5 April 1963); 7. Ulung Sitepu (15 Juli 1963-16 November 1965); 8. Marah Halim Harahap (31 Maret 1967 -12 Juni 1978) (Wikipedia).

Lantas bagaimana sejarah pahlawan Indonesia Sutan Kumala Pontas yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara 18 Maret 1956 hingga 1 April 1960? Seperti disebut di atas, narasi sejarah Sutan Kumala Pontas belum ada. Lalu bagaimana sejarah pahlawan ndonesia Sutan Kumala Pontas? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja*.

Pahlawan Indonesia Sutan Kumala Pontas

Zainal Abidin gelar Sutan Kumala Pontas memulai karir sebagai pejabata tinggi dengan posisi bupati di kabupaten Tapanuli Tengah, Residentie Tapanoeli yang diangkat pada tanggal 24 Agustus 1945. Ini berarti segera setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena pada saat itu belum menentu di banyak daerah, Residen Lampoeng Mr Abdoel Abbas Siregar mendapat tambahan pejabat (dari Kementerian Dalam Negeri) yang kompeten untuk Residentie Lampoeng (di Tanjung Karang). Pilihannya jatuh kepada pejabat berpengalaman Soetan Koemala Pontas dari Tapanoeli. Posisi Soetan Koemala Pontas di Tapanuli Tengtah yang beribukota Sibolga (juga ibu kota residentie Tapanoeli) digantikan oleh bupati Tapanuli Selatan, Dr Mr Hazairin (Harahap) pada tanggal 1 Februari 1946.

Residen Mr Abdoel Abbas Siregar juga tidak lama bertugas di Residentie Lampoeng, karena eskalasi politik yang meningkat di Medan (sehubungan dengan perang melawan Sekutu/Inggris dan Belanda/NICA, pemerintah pusat memindahkan Mr Abdoel Abbas ke Medan sebagai Residen Sumatra Timur untuk membentu Gubernur Sumatra bagian utara Mr SM Amin Nasoetion. Dalam perkembangannya, Mr Gele Haroen Nasoetion didaulat rakyat Lampoeng untuk dingakat menjadi Residen Lampoeng. Mr Abdoel Abbas Siregar dan Mr Gele Haroen Nasortion adalah dua advocat yang banyak membantu warga Lampoeng pada era Pemerintah Hindia Belanda. Mr Abdoel Abbas Siregar adalah anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang ditunjuk pusat untuk membentuk badan konstituante di (provinsi) Sumatrta bersama Mr T Mohamad Hasan (yang juga merangkap gubenrur Sumatra) dan Dr Mohamad Amir (merangkap wakil gubernur. Sehubungan dengan selesainya pembentukan konstituante Mr Abdoel Abbas diangkat menjadi Residen di Lampoeng. Mr Gele Haroen Nasoetion, kelahiran Sibolga 1910 adalah anak Dr Haroen Alrasjid Nasoetion di Telok Betong yang sejak 1912 membuka klinik kesehatan di Tandjoeng Karang dan Liwa.. Mr Abdoel Abbas Siregar kelahiran Medan tahun 1906. Saat ini, Menteri Penerangan yang merangkap Menteri Pertahaanan/KR adalah Mr Amir Sjarifoeddin Harahap (juga kelahiran Medan, 1907).   

Mr Gele Haroen dan Soetan Koemala Pontas selama perang kemerdekaan (pendudukan Belanda/NICA) tidak mau bekerjasama dan lebih memiilih mengungsi memimndahkan pemerintahan ke Liwa (wilayah yang sudah dikenal Gele Haroen dimana keluarganya masih memiliki klinik kesehatan). Oleh rakyat Lampoeng Mr Gele Haroen dikenal sebagai Residen Perang. Pasca perang (setelah pengakuan kedaulatan Indonesia 27 Desember 1949) dua pejabat perang di Lampoeng ini terus melanjutkan pemerintahan (tidak lagi di pengungsian). Sementara Mr Gele Haroen sebagai Residen, Soetan Koemala Pontas ditarik ke Kemenetrian Dalam Negeri. Dalam pekermbangannya Soetan Koemala Pontas pada saat Menteri Mr Mohamad Roem (Dalam Negeri) diangkat menjadi Resident di Kalimantan Selatan. Sebelumnya di Provinsi Kalimantan sudah diangkat T Siregar sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan yang membantu Gubernur Kalimantan (Moerdjani, sebelumnya Gubernur Jawa Barat). Dengan demikian trio Moerdjani, Siregar dan Soetan Koemala Pontas akan semakin kuat sehubungan dengan meningkatnya eskalasi politik domestik di (pulau) Kalimantan.

Zainal Abidin gelar Soetan Koemala Pontas lulus ujian pegawai negeri Kleine Ambtnaar pada tahun 1931 (lihat Deli courant, 01-12-1931). Syarat siswa yang mengikuti ujian adalah lulusan MULO (lulusan Osvia biasanya langsung ditempatkan). Dimana ditempatkan Zainal Abidin pertama kali tidak diketahui tetapi kemudian ditempatkan di Sipirok, onderafdeeling Angkola enm Sipirik, Afdeeeling Padang Sidempoean, residentie Tapanoeli sebagai assiten demang (lihat Deli courant 05-11-1935). Setelah beberapa tahun Zainal Abidin mendapatkan kenaikan pangkat sebagai demang ditempatkan di kantor residen di Sibolga (lihat De Sumatra post, 18-03-1940). Sebagaimana umumnya, Zainal Abidin tidak terinformasikan selama pendudukan militer Jepang. Yang diketahui pada saat pendudukan militer Jepang Abdoel Hakim Harahap sebagai ketua dewan di wilayah (residentie) Tapanoeli di Taroetoeng. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Zainal Abidin diangkat sebagai bupati kabupaten Tapanuli Tengah. Sementara Residen Tapanoeli Dr FL Tobing dan Wakil Residen Abdoel Hakim Harahap. Lalu kemudian Abdoel Hakim Harahap menjadi Residen Tapanoeli dengan wakilnya Binanga Siregar. Pasca perundingan Roem-Roeiyen (April 1949) dilanjutkan dengan perundingan di Den Haag (Konferensi Medja Boendar/KMB). Dalam konferensi ini sebagai pejabat yang berpengalaman di bidang ekonomi pada era Pemerintah Hindia Belanda, Abdoel Hakim Harahap menjadi salah satu penasehat delegasi Indonesia ke KMB (penasehat ekonomi). Untuk menggantikan posisi Abdoel Hakim Harahap digantikan oleh Mr Abdoel Abbas Siregar (mantan residen Sumatra Timur dan mantan Residen Lampoeng). Sepulang konferensi KMB Abdoel Hakim Harahap tidak kembali ke Tapanoeli tetapi menjadi Wakil Perdana Menteri RI di Djogjakarta (1950). Setelah RIS dibubarkan, kabinet RI di Djogjakarta juga dibubarkan dan Abdoel Hakim Harahap ditarik ke Kementerian Dalam Negeri. Pada tanggal 2 Januari Abdoel Hakim Harahap diangkat menjadi Gubernur Sumatra Utara yang pertama setelah pengakuan kedaulatan Indonesia).

Di Provinsi Kalimantan, sebagai Residen untuk Residentie Kalimantan Selatan juga berfungsi sebagai Koordinator Residen Provinsi Kalimantan. Ini mengindikasikan bahwa Soetan Koemala Pontas sudah setara dengan Wakil Gubernur. Di provinsi Kalimantan sendiri terdapat tiga residentie (Kalimantan Selatan, Kaliamantan Barat dan Kalimantan Timur). Dalam perkembangannya sehubungan adanya demonstrasi di Kalimantan Selatan karena beberapa kelompok masyarakat di Kalimantan Selatan mennginginkan pembubaran parlemen dan menuntut untuk posisi Gubernur diisi oleh orang Kalimantan sendiri, Soetan Koemala Pontas dipanggil ke Djakarta (lihat Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie,        29-10-1952). Disebutkan pada hari Selasa pagi, Koordinator Residen Kalimantan, Soetan Koemaia Pontas, atas nama Gubernur Kalimantan (Moerdjani), melaporkan kepada Perdana Menteri (Mr Wilopo) tentang demonstrasi baru-baru ini di Bandjarmasin yang menuntut pembubaran parlemen. Soetan Koemala Pontas mengatakan dia hanya menyampaikan keinginan para pengunjuk rasa yang juga menyerukan penarikan anggota parlemen yang mewakili Kalimantan. Soetan Koemala Pontas menolak mengomentari demonstrasi itu sendiri. Laporan yang sama juga disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mr Mohamad Roem, atasanya yang juga seniornya di Masjumi). Situasi di Kalimantan kemudian mereda.

De nieuwsgier, 10-12-1952: ‘Penduduk bekerja sama di Kalimantan. Situasi di Kalimantan tidak mengecewakan. Masyarakat mendukung pemerintah dalam menyelesaikan kesulitan dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah, polisi dan tentara sangat baik, kata Koordinator Residen Borneo, Soetan Koemala Pontas, kepada koresponden Borneo. PIA di Bandjenmasin. Pernyataan tersebut disampaikan Residen saat melakukan perjalanan keliling di wilayah tenggara, dan wilayah barat Borneo, yang dilakukan bersama Pangdam VI, Kolonel Sadikin dan jajarannya. untuk memeriksa pasukan dibawah komandonya dan properti CTN di daerah yang dikunjungi. Soetan Koemala Pontas menemukan bahwa keamanan publik di daerah itu secara umum dapat disebut baik. Dimana-mana penduduk bekerja sama dalam pembangunan pulau yang luas ini’.

Tunggu deskripsi lengkapnya

Banyak Tokoh Indonesia Memerlukan Narasi Sejarah

Tunggu deskripsi lengkapnya

 

 

*Akhir Matua Harahap, penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat (1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di seputar rumah--agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com