*Untuk melihat semua artikel Sejarah Menjadi Indonesia dalam blog ini Klik Disini
Brunai adalah sejarah sejak zaman kuno. Brunai adalah suatu kerajaan awal di pantai utara Borneo (Borneo Utara). Kerajaan yang pada era Prtigis meliputi seluruh wilayah Borneo Utara kini hanya tersisa sebagai wilayah kecil Negara Brunai Darussalam. Bagian terluas dari wilayah Borneo Utara dimiliki Federasi Malaysia (Serawak dan Sabah). Pada tahhn 1984 Brunai mendapatkan kemerdekaannya. Mengapa begitu lama? Apakah masih ada sissa pengaruh Inggris pada masa ini?
Lantas bagaimana sejarah Brunai mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1984? Seperti disebut di atas, dulu Brunai memiliki wilayah yang sangat luas, tapi kini hanya dengan luasan yang sangat kecil. Mengapa Federasi Malaysia yang berkuasa pada wilayah yang lebih luas? Lalu bagaimana sejarah Brunai mendapatkan kemerdekaan? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe..
Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja*.
Brunai Merdeka 1984. Mengapa Begitu Lama? Apakah Masih Ada Sisa Pengaruh Inggris
Tidak ada lagi negara-negara besar yang berada di bawah penjajahan (kolonialisme). Filipina, Indonesia dan Viernnam sudah lama merdeka. Hanya negara-negara kecil yang belum merdeka, yang disebut berada di bawah protektorat negara-negara besar, antara lain Inggris terhadap Btunai di Kalimantan Utara. Negara-negara protektorat ini tidak menarik lagi, tidak menjadi heboh lagi. Oleh karena itu janji yang akan diberikan Inggris untuk mendapatkan kemerdekaan bagi Brunai tidak terlalu penting lagi. Negara-negara di sekitar seperti Indonesia dan Filipina tengah bergelut dunianya sendiri dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
Menurut hukum internasional, protektorat adalah negara atau wilayah yang dikontrol, bukan dimiliki, oleh negara lain yang lebih kuat. Sebuah protektorat biasanya berstatus otonomi dan berwenang mengurus masalah dalam negeri. Pemimpin pribumi biasanya diperbolehkan untuk memegang jabatan kepala negara, walaupun hanya sebatas nominal saja. Negara pengontrol mengurus hubungan luar negeri dan pertahanan protektoratnya, seperti yang tertulis dalam perjanjian. Singkat kata, protektorat merupakan salah satu jenis wilayah dependensi. (Wikipedia)
Negara protektorat Inggris di Brunai di dalam era modern hanyalah urusan antara tuan dan hambanya saja. Negara-negara lain tidak terlalu peduli lagi apa yang terjadi di dalam negeri antara tuan dan hambanya tersebut. Dalam hubungan ini apa yang terjadi dalam negeri Brunai sejak 1962 para tetangga sudah lupa. Generasi telah berganti, tetapi sosok (Sultan) Hasanoel Bolkiah menjadi orang penting dan terpenting di Brunai. Lantas bagaimana sikap ASEAN terhadap kehadiran Inggris di Brunai? Oraganisasi bangsa-bangsa Asia Tenggara yang diobentuk tahun 1967 di dalam misi awalnya termasuk untuk tujuan stabilisasi dan menghindari campur tangan asing di kawasan.
Trouw, 01-11-1980: ‘Othman bin Haji Karim adalah seorang petani berusia 66 tahun dari Brunei — sebuah kesultanan di pantai barat laut Kalimantan — yang telah ditahan sejak tahun 1962 di bawah ketentuan Undang-Undang Darurat, yang dapat diperbarui setiap dua tahun atas kebijaksanaan Sultan Brunei bahwa Karim telah menghabiskan tujuh tahun terakhir di Penjara Jeroedong. Karim dikatakan telah menjadi anggota atau pejabat lokal dari 'partal kakyat Brunei', Partai Rakyat Brunei (PRB) dan dipenjara karena berpartisipasi dalam pemberontakan politik pada Desember 1962. Dia tidak pernah didakwa atau diadili. dewan legislatif dibekukan pada tahun 1962, PRB dilarang. Saat itu, partai ini menduduki semua kursi terpilih di dewan legislatif. Ketika sultan mengangkat wakilnya sendiri ke dewan, partai membuat pembentukan pemerintahan independen Brunei. Pada tanggal 12 Desember 1962, sultan menyatakan keadaan darurat — yang masih berlaku — dan meminta bantuan pasukan Inggris. Inggris akan bertanggung jawab untuk menangani urusan luar negeri sampai tahun 1983, dan baru kemudian 2.500 anggota PRB Brunai ditangkap dan sebagian besar telah dibebaskan. Dari 49 yang diadopsi oleh Amnesty International pada tahun 1974 senbanyak 39 tahanan dibebaskan, memberikan kesan bahwa pemerintah tidak lagi melihat anggota PRB sebagai ancaman keamanan. Selain Othman bin Haji Karim, sembilan orang lagi telah dipenjarakan tanpa tuduhan atau pengadilan sejak pemberontakan tahun 1962, termasuk seorang guru sekolah, empat petani, seorang nelayan, seorang tukang dan dua mandor. Permintaan sopan untuk pembebasan Othman bin Haji Karim harus dikirim ke: Yang Mulia Sir Muda Hassanal Bolkiah. Sultan Brunei - Istana Darul Hana - Bandar Seri Begawan – Brunei’.
Apakah ASEAN harus menunggu hingga tahun 1983 apa yang diperjanjikan Inggris di Brunai? Di Brunai, perusahaan minyaak Inggris, Shell masih mengekploitasi minyak yang juga menjadi sumber pundi-pundi kesultanan dengan populasi penduduk hanya beberapa ratus jiwa. Sultan menjadi sangat kaya sendiri. Sehubungan dengan berakhirnya pengaruh Inggris di Brunai tahun 1983, negara besar yang ingin melihat peluang adalah negara Jepang dengan bekerjasama dengan ASEAN. Sesama ASIA akan menonjol ke depan ketika sisa penjajahan Eropa (Inggris) akan berakhir di Asia Tenggara. Brunai akan segera bergabung dengan ASEAN.
De Volkskrant, 11-05-1983: ‘Untuk meningkatkan upaya pertahanan Jepang, Nakasone menemukan kebajikan yang luar biasa di negara-negara ASEAN. Dari tim redaksi kami di luar negeri. Amsterdam. Dengan sumber daya yang minim, Perdana Menteri Nakasone dari Jepang telah memanfaatkan perjalanannya ke lima negara ASEAN dan protektorat Inggris di Brunei, yang akan merdeka pada akhir tahun ini dan kemudian mungkin bergabung dengan organisasi non negara-negara Asia komunis. Nakasone menemukan tuan rumahnya secara signifikan lebih memahami upaya pertahanan Jepang yang berkembang daripada yang telah diantisipasi. Pembangunan militer Jepang, meskipun di bawah tekanan Amerika, sebelumnya telah disambut dengan jijik di negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia dan Filipina, yang masih mengingat dengan jelas pendudukan Jepang dan dimana kebencian anti-Jepang masih hidup. Tetapi Nakasone yang percaya diri, yang mendapatkan simpati di Filipina khususnya dengan meminta maaf atas perilaku Jepang selama pendudukan pada pertemuan kematian, berhasil menghilangkan ketakutan akan kebangkitan nuhtarianisme Jepang. Dia menekankan bahwa dia tidak akan meninggalkan Doktrin Fukuda, dinamai Perdana Menteri Jepang yang menyatakan pada tahun 1976 bahwa Jepang tidak akan pernah menjadi kekuatan militer dan, dengan perluasan, mengumumkan bahwa pengeluaran militer Jepang akan membuat 1 persen dari GNP, tidak akan pernah melebihi. Pengeluaran militer Jepang saat ini sangat mendekati 1 persen itu. Di Jakarta, dimana Nakasone menggarisbawahi bahwa pembangunan militer sejalan dengan "konstitusi perdamaian" Jepang dan prinsip-prinsip pertahanan negara yang tidak telanjang, Presiden Suharto menolak keberatannya sebelumnya.Thailand, tempat perlawanan terbesar diperkirakan terjadi, melangkah lebih jauh. Prem Tinsulanond memuji pengaturan pertahanan Jepang sebagai kontribusi bagi perdamaian dan keamanan di Asia Timur. Dan Presiden Filipina Marcos tampak diyakinkan setelah reputasi Nakasone sebagai elang dan nasionalis meyakinkannya bahwa pertahanan selat dan wilayah udara Jepang hingga 1.600 kilometer dari pantai Jepang tidak akan meluas ke Filipina, Taiwan atau Guam’.
Pada masa bulan-bulan terakhir kemerdekaan Brunai, berbagai peristiwa dunia di seputar Asia Tenggara terjadi. Pemberitaan kemerdekaan Brunai ini tidak terlalu heboh, di dalam pemberitaan hanya sekadar pemberitaan biasa. Boleh jadi kemerdekaan Brunai hanya dianggap seremoni saja, suatu peristiwa yang hanya dianggap penting di Brunai ketika terjadi serah terimana kekuasaan vital (luar negeri dan pertahanan) di Brunai antara perwakilan Inggris dan semua pejabat tinggi di Brunai (yang akan dipimpin oleh sultan). Brunai yang kaya dan penduduk yang tidak masalah menjadi pencapaian kemerdekaaan Brunai dilihat lebih penting tentang kehidupan di Brunai daripada isu mengenai kemerdekaan. Brunai telah merasakan arti kemakmuran jauh sebelum kemerdekaan itu sendiri diberikan. Kemerdekaan tidak terlalu penting bagi Brunai sebenarnya, karena sultan dan penduduk pada dasarnya telah merdeka dari urusan ekonomi. Brunai bergabung dengan ASEAN menjadi peristiwa tersendiri.
Setelah 95 tahun di bawah protektorat Inggris, kesultanan kecil Brunei kini bersiap untuk menjadi negara yang sepenuhnya merdeka pada akhir tahun ini. Brunei tidak dapat dibandingkan dengan sebagian besar negara muda Dunia Ketiga. Demikian NRC Handelsblad, 17-06-1983menurunkan sebuah tajuk berita. Pengangguran dan kemiskinan tidak ada, pajak penghasilan dan bea masuk tidak ada. Perawatan medis dan gigi gratis, begitu juga pendidikan, termasuk universitas. Berkat minyak dan gas alam, yang memberikan 99 persen pendapatan expor, 200.000 penduduk Brunei menikmati pendapatan per kapita yang dilampaui di Asia saja hanya oleh Jepang. Anggarannya seimbang dan cadangan devisa Brunei lebih dari 13,4 miliar dolar AS. Pembangunan bangsa tidak menimbulkan masalah besar, karena Brunei tidak memiliki kontroversi atas bahasa, agama atau ras. Loyalitas terhadap sultan sudah ada sebelum Brunei menjadi ciptaan buatan penguasa kolonial. Mungkin yang paling aneh dari semuanya, para penguasa Brunei ingin tetap berada di bawah protektorat Inggris dan hanya dengan enggan tahun 1979 setuju untuk memperoleh kemerdekaan penuh tahun ini. Tidak ada perubahan besar dalam pemerintahan yang diharapkan setelah London menyerahkan dua tanggung jawab yang tersisa, urusan luar negeri dan pertahanan, pada 31 Desember.
Setelah 16 tahun ASEAN terbentuk (tahun 1967) ASEAN akan segera menambah keanggota baru Brunai. Selama ini ASEAN hanya terdiri dari lima negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapoera dan Thailand. Bergabungnya Brunai sebagai anggota ASEAN diberitakan oleh De Volkskrant, 12-11-1983. Disebutkan Brunei resmi menjadi anggota keenam ASEAN pada 7 Desember mendatang. Brunei, protektorat Inggris yang akan memperoleh kemerdekaan penuh pada bulan Desember, terletak di barat laut pulau Kalimantan di Indonesia, sebelumnya Borneo. Lima negara ASEAN saat ini adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Bergabungnya Brunai ke dalam ASEAN menjelang detik-detik kemerdekaan Brunai.
Tunggu deskripsi lengkapnya
Brunai: Dulu dan Sekarang
Tunggu deskripsi lengkapnya
*Akhir Matua Harahap, penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat (1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di seputar rumah--agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar