Sejarah Lampung (3): Awal Pemerintahan di Lampung Era Hindia Belanda; Satu Distrik di Sumatra Sangat Dekat ke Wilayah Jawa

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Lampung di dalam blog ini Klik Disini 

Sudah barang tentu sejarah pemerintahan di Lampung sudah ditulis. Namun sejarah tetaplah sejarah. Semakin banyak yang menulis sejarah di suatu daerah khususnya sejarah pemerintahan, narasi sejarah pemerintahan akan sendirinya semakin baik. Satu sama lain, kontribusi penulis saling memvalidasu fakta dan data sejarah. Hal itulah mengapa penting upaya penggalian data yang secara terus menerus diperlukan dalam rangka peningkatan mutu narasi sejarah Indonesia, tidak terkecuali di Lampung.

Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka memang telah menunjukkan corak warna kebudayaan tersendiri. Oleh karena itu pada zaman VOC daerah Lampung tidak terlepas dari incaran penjajahan Belanda. Tatkala Banten dibawah pimpinan Sultan Agung Tirtayasa (1651-1683) Banten berhasil menjadi pusat perdagangan yang dapat menyaingi VOC di perairan Jawa, Sumatra dan Maluku. Sultan Agung ini dalam upaya meluaskan wilayah kekuasaan Banten mendapat hambatan karena dihalang-halangi VOC yang bercokol di Batavia. Putra Sultan Agung Tirtayasa yang bernama Sultan Haji diserahi tugas untuk menggantikan kedudukan mahkota kesultanan Banten. Dengan kejayaan Sultan Banten pada saat itu VOC selalu berusaha untuk menguasai kesultanan Banten. Usaha VOC ini berhasil dengan jalan membujuk Sultan Haji sehingga berselisih paham dengan ayahnya Sultan Agung Tirtayasa. Dalam perlawanan menghadapi ayahnya sendiri, Sultan Haji meminta bantuan VOC dan sebagai imbalannya Sultan Haji akan menyerahkan penguasaan atas daerah Lampung kepada VOC. Akhirnya pada tanggal 7 April 1682 Sultan Agung Tirtayasa disingkirkan dan Sultan Hajidinobatkan menjadi Sultan Banten. Dari perundingan-perundingan antara VOC dengan Sultan Haji menghasilkan sebuah piagam dari Sultan Haji tertanggal 27 Agustus 1682 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa sejak saat itu pengawasan perdagangan rempah-rempah atas daerah Lampung diserahkan oleh Sultan Banten kepada VOC yang sekaligus memperoleh monopoli perdagangan di daerah Lampung. Demikian seterusnya (https://lampungprov.go.id/)

Lantas bagaimana sejarah awal pemerintahan di Lampung sejak era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti disebut di atas, narasi sejarah adalah penting, namun yang lebih penting sejarah adalah narasi fakta dan data. Hal itulah mengapa upaya penulisan narasi sejarah tidak pernah berhenti. Dalam hubungan ini, penting diketahui, bahwa Lampung adalah salah satu distrik di Sumatra tetapi sangat begitu dekat dengan wilayah (pulau) Jawa. Lalu bagaimana sejarah awal pemerintahan di Lampung sejak era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Menjadi Indonesia (805): Salaka Negara dan Wangsa Kerta; Sejarah adalah Narasi terhadap Fakta dan Data Sejarah

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Menjadi Indonesia dalam blog ini Klik Disini

Kerajaan Salakanegara adalah satu hal. Naskah Wangsakerta adalah hal lain lagi. Berbeda dengan Kerajaan Tarumanagara, sejumlah penulis dan tulisan meragukan keberadaan kerajaan Salakanegara. Juga sejumlah tulisan dan penulis menganggap kontroversi terhadap naskah Wangsakerta. Lantas bagaimana duduk persoalannya? Sementara itu, teks Negarakertagama yang disebut ditulis pada tahun 1365 dianggap sebagai kidung, bukan narasi sejarah. Namun teks ini masih berguna untuk menunjukkan keberadaan fakta dalam sejarah masa lampau.

Kerajaan Salakanagara merupakan kerajaan tertua di Nusantara menurut Pustaka Rajya Rajya i Bhumi Nusantara yang merupakan bagian dari Naskah Wangsakerta. Salakanagara diyakini sebagai cikal bakal suku Sunda, hal ini dikarenakan peradaban Salakanagara dianggap memiliki kesamaan dengan wilayah peradaban orang Sunda selama berabad-abad. Salakanagara dianggap terletak di pantai barat Jawa, yaitu provinsi Banten saat ini. Berdasarkan Pustaka Rajya Rajya i Bhumi Nusantara kerajaan ini didirikan oleh Dewawarman I. Ia dikisahkan sebagai seorang pedagang yang datang dari India yang dikirim untuk menjalin hubungan perdagangan di Yawadwipa. Salakanagara keberadaannya cukup misterius karena sumber sejarah dan bukti arkeologinya tidak ditemukan. Dibandingkan dengan Tarumanagara, kerajaan ini tidak meninggalkan catatan sejarah dan peninggalan lokal yang berwujud seperti prasasti atau reruntuhan candi. Naskah Wangsakerta adalah sekumpulan naskah yang disusun oleh sebuah panitia yang dipimpin oleh Pangeran Wangsakerta dari Cirebon. Penemuan naskah ini dianggap disusun sejak abad ke-17 atau pada tahun 1677 s/d 1698, menurut keterangan yang tertulis di dalamnya. Setidaknya perpustakaan Kesultanan Cirebon mengoleksi 1703 judul naskah, yang 1213 di antaranya berupa karya Pangeran Wangsakerta beserta timnya. Naskah kontroversial ini kini tersimpan di Museum Sri Baduga di Bandung. Naskah-naskah yang dihasilkan oleh panitia Wangsakerta dibagi menjadi beberapa naskah, yang masing-masing berjudul: Pustaka Nagarakretabhumi, Pustaka Dwipantaraparwa, Pustaka Pararatwan i Bhumi Jawadwipa, Pustaka Rajya Rajya i Bhumi Nusantara, Pustaka Carita Parahyangan i Bhumi Jawa Kulwan, Pustaka Samastabhuwana. Naskah-naskah yang disusun oleh panitia Wangsakerta terbuat dari bahan kertas daluang dengan sampul kertas karton dibungkus kain blacu putih dan warna kecoklat-coklatan, tinta berwarna hitam, ukuran aksaranya 5 mm. Menggunakan bahasa dan aksara Jawa yang terkesan dikuno-kunokan (Wikipedia) 

Lantas bagaimana sejarah Salaka Negara dan Wangsa Kerta? Seperti disebut di atas kerajaan Salakanegara adalah satu hal, bahkan berbeda dengan kerajaan Tarumanagara. Sementara naskah Wangsakerta adalah hal lain lagi. Menurut para ahli sejarah zaman doeloe, sejarah adalah narasi terhadap fakta dan data. Lalu bagaimana sejarah Salaka Negara dan Wangsa Kerta? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.