Sejarah Dewan di Indonesia (31): Pemilihan Anggota Dewan Era Republik Indonesia; Pemilihan Umum Pertama Demokratis 1955

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Pemilihan anggota dewan sudah dimulai sejak era Pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi peran pemerintah (Gubernur Jenderal) masih kuat dan ikut campur di sana sini soal hukum dan realisasi pemilihan apakah di tingkat kota (gemeenteraad) maupun di tingkat pusat (Volksraad). Pada era Pemerintah Republik Indonesia mulai terasa lebih demokratis. Semakin demokratis hingga pemilu pertama pada tahun 1955.

Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 (Pemilu 1955) adalah pemilihan umum pertama di Indonesia. Angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Jumlah kursi DPR diperebutkan 260 kursi. Pemilu ini dipersiapkan sejak PM Ali Sastroamidjojo, namun pelaksanaan pada masa PM Burhanuddin Harahap. Pada Februari 1951 kabinet Natsir memperkenalkan RUU pemilu. Februari 1952, kabinet Wilopo memperkenalkan RUU pendaftaran pemilih. Pada 25 November 1952, RUU Pemilu telah diajukan ke DPR (disahkan pada 1 April 1953 dan menjadi hukum pada 4 April). Jumlah keanggotaan legislatif satu anggota legislatif untuk 150.000 penduduk dan bagi semua usia di atas 18 tahun, atau pernah atau menikah. Anggota Komite Pemilihan Pusat. Pada 25 Agustus 1953, perdana menteri baru, Ali Sastroamidjojo, mengumumkan jadwal persiapan untuk pemilihan selama 16 bulan mulai bulan Januari 1954. Pada 8 September, Menteri Penerangan mengatakan pemilihan akan diadakan 29 September. Sebanyak 87,65% pemilih memberikan suara sah dan 91,54% memberikan suara. Dengan mengesampingkan jumlah kematian antara pendaftaran dan pemungutan suara, hanya sekitar 6% yang tidak memilih. Hasil Partai Nasional Indonesia (PNI)          22 persen; Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)  21 persen; Nahdlatul Ulama (NU)     18 persen; Partai Komunis Indonesia (PKI) 16 persen. (Wikipedia) 

Lantas bagaimana sejarah pemilihan anggota dewan era Republik Indonesia? Seperti disebut di atas. Pemilihan anggota dewan sudah dimulai pada era Pemerintah Hindia Belanda, Pada era Pemerintah Republik Indonesia pemilihan umum pertama tahun 1955. Lalu bagaimana sejarah pemilihan anggota dewan era Republik Indonesia? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (30): Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Badan Kerja; Dewan Awal Era Republik Indonesia

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia diproklamasikan di Djakarta. Setelah UUD diselesaikan, lalu diangkat pejabat pemerintah Indonesia. Kemudian dibentuk suatu komite terdiri para pemimpin Indonesia yang disebut KNIP sebagai representasi dewan di Indonesia. KNIP ini menjadi semacam dewan pusat (Volksraad) semasa Pemerintah Hindia Belanda.

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk berdasarkan Pasal IV, Aturan Peralihan, UUUD 1945 dan dilantik serta mulai bertugas 29 Agustus 1945. KNIP merupakan Badan Pembantu Presiden, terdiri pemuka-pemuka dari berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan anggota PPKI. KNIP diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia, sehingga diresmikan menjadi Hari Jadi DPR RI. Pada formasi pertama, terdiri 137 orang, sebagai pimpinan adalah: Mr. Kasman Singodimedjo – Ketua; Mas Sutardjo Kertohadikusumo - Wakil Ketua I; Mr. J. Latuharhary - Wakil Ketua II; Adam Malik - Wakil Ketua III. Pekerjaan sehari-hari KNIP dilakukan oleh Badan Pekerja, dipilih dikalangan anggota, bertanggung jawab kepada KNIP. Badan Pekerja dibentuk 16 Oktober 1945 diketuai Sutan Sjahrir dan penulis Soepeno beranggotakan 28 orang. Pada tanggal 14 November 1945, Sutan Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri, sehingga BP-KNIP diketuai oleh Soepeno dan penulis dr. Abdul Halim. Kemudian pada tanggal 28 Januari 1948, Soepeno diangkat menjadi Menteri Pembangunan dan Pemuda pada Kabinet Hatta I, sehingga ketua adalah Mr. Assaat Datu Mudo, dan penulis tetap dr. Abdul Halim. Pada tanggal 21 Januari 1950, Mr. Assaat diangkat menjadi Pelaksana Tugas Presiden Republik Indonesia dan dr. Abdul Halim diangkat menjadi Perdana Menteri, serta sebagian besar anggauta BP-KNIP diangkat menjadi Menteri dalam Kabinet Halim. (Wikipedia) 

Lantas bagaimana sejarah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Badan Kerja? Seperi disebt di atas, badan semacam dewan (Volksraad) semasa Pemerintah Hindia Belanda dibentuk segera setelah proklamasi kemerdekaaan Indonesia. KNIP menjadi dewan pada awal era Republik Indonesia. Lalu bagaimana sejarah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Badan Kerja? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.