*Untuk melihat semua artikel Sejarah Menjadi Indonesia dalam blog ini Klik Disini
Setelah sekolah guru (kweekschool) dan sekolah kedokteran di masa lampau, lalu dibuka sekolah pamong, sekolah pertanian, sekolah kedokteran hewan dan kemudian menyusul sekolah hukum. Sekolah hukum (rechtschool) di Batavia yang dibuka pada 1909 menjadi cikal bakal pembentukan sekolah tinggi hukum di Batavia (Rechthoogeschool). Sebelum terbentuk sekolah tinggi hukum ini pada tahun 1924 sudah banyak pribumi yang bergelar sarjana hukum (Mr).
Lantas bagaimana sejarah sekolah hukum? Seperti disebut di atas, sekolah hukum (rechtschool) adalah sekolah hukum di Hindia Belanda. Untuk mendapatkan gelar sarjana hukum melanjutkan studi ke Belanda. Lalu bagaimana sejarah sekolah hukum? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.
Pahlawan Indonesia dan Sejarah Sekolah Hukum: Sarjana Hukum di Belanda
Pada tahun 1906 akan diimplementasikan sejumlah kebijakan pemerintah diantaranya penyelenggarakan sekolah perwira bagi pribumi di akademi militer di Meester Cornelis (lentnan dua yang telah ada dapat dinaikkan menjadi kapten), pembukaan sekolah kedokteran hewan dan pembukaan sekolah hukum (lihat De Preanger-bode, 04-09-1906). Namun yang akan disegerakan direalisasikan tahun 1907 adalah sekolah perwira (di Meester Cornelis) dan sekolah kedokteran hewan (di Buitenzorg).
Rencana pendirian sekolah hukum sudah dalam bentuk draft yang kini tengah dibahas oleh Tweede Kamer (lihat Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 17-04-1907). Dalam pembentukan sekolah hukum ini telah dibentuk suatu komite berdasarkan Dekrit 8 Januari 1906 dimana Gubernur Jenderal telah mengangkat Dr. C Snouck Hurgrocje sebagai ketua. Dalam hal ini ada juga keberatan dari pihak tertentu di antara orang Belanda. Disebutkan akan mengurangi minat anak muda Belanda datang ke Hindia. Pihak tertentu tersebut juga mempertanyakan apakah pribumi yang menjadi bagian pengadilan akan bertindak adil kepada rekan sebangsanya. Isu serupa ini tidak terdapat pada realisasi sekolah perwira dan sekolah kedokteran hewan. Para pendukung sekolah hukum bagi pribumi ini termasuk Prof Snouck Hurgronje di Hindia dan Mr Cohen Stuart di Belanda. Dalam hal ini Gubernur Jenderal juga termasuk yang keberatan (terutama yang dihubungkan dengan bahasa). Namun yang membuat aturan perundangan adalah Tweede Kamer dan GG hanya menjalankan. Menteri Koloni pada dasarnya mendudukan pembukaan sekolah hukum asal saja dilakukan perbaikan.
Pada paruh kedua tahun 1907 pembahasan pembentukan sekolah hukum sudah memasuki tahapan pembahasan anggran dan berbagai aspek yang lebih renci (lihat Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 16-11-1907). Pembahasan anggaran termasuk soal pengadan guru, perumahan, perkiraan pengeluaran untuk setiap siswa sekitar f1.000 per tahun dalam lima tahun dan kemungkinan pengiriman studi lebih lanjut ke Belanda. Soal aspek lain juga termasuk kriteria yang menjadi calon siswa.
Tunggu deskripsi lengkapnya
Recht[hooge]school Batavia: Suksesi Sekolah Hukum Rechtschool
Tunggu deskripsi lengkapnya
*Akhir Matua Harahap, penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat (1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di seputar rumah--agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar