Sejarah Dewan di Indonesia (31): Pemilihan Anggota Dewan Era Republik Indonesia; Pemilihan Umum Pertama Demokratis 1955

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Pemilihan anggota dewan sudah dimulai sejak era Pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi peran pemerintah (Gubernur Jenderal) masih kuat dan ikut campur di sana sini soal hukum dan realisasi pemilihan apakah di tingkat kota (gemeenteraad) maupun di tingkat pusat (Volksraad). Pada era Pemerintah Republik Indonesia mulai terasa lebih demokratis. Semakin demokratis hingga pemilu pertama pada tahun 1955.

Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 (Pemilu 1955) adalah pemilihan umum pertama di Indonesia. Angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Jumlah kursi DPR diperebutkan 260 kursi. Pemilu ini dipersiapkan sejak PM Ali Sastroamidjojo, namun pelaksanaan pada masa PM Burhanuddin Harahap. Pada Februari 1951 kabinet Natsir memperkenalkan RUU pemilu. Februari 1952, kabinet Wilopo memperkenalkan RUU pendaftaran pemilih. Pada 25 November 1952, RUU Pemilu telah diajukan ke DPR (disahkan pada 1 April 1953 dan menjadi hukum pada 4 April). Jumlah keanggotaan legislatif satu anggota legislatif untuk 150.000 penduduk dan bagi semua usia di atas 18 tahun, atau pernah atau menikah. Anggota Komite Pemilihan Pusat. Pada 25 Agustus 1953, perdana menteri baru, Ali Sastroamidjojo, mengumumkan jadwal persiapan untuk pemilihan selama 16 bulan mulai bulan Januari 1954. Pada 8 September, Menteri Penerangan mengatakan pemilihan akan diadakan 29 September. Sebanyak 87,65% pemilih memberikan suara sah dan 91,54% memberikan suara. Dengan mengesampingkan jumlah kematian antara pendaftaran dan pemungutan suara, hanya sekitar 6% yang tidak memilih. Hasil Partai Nasional Indonesia (PNI)          22 persen; Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)  21 persen; Nahdlatul Ulama (NU)     18 persen; Partai Komunis Indonesia (PKI) 16 persen. (Wikipedia) 

Lantas bagaimana sejarah pemilihan anggota dewan era Republik Indonesia? Seperti disebut di atas. Pemilihan anggota dewan sudah dimulai pada era Pemerintah Hindia Belanda, Pada era Pemerintah Republik Indonesia pemilihan umum pertama tahun 1955. Lalu bagaimana sejarah pemilihan anggota dewan era Republik Indonesia? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (30): Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Badan Kerja; Dewan Awal Era Republik Indonesia

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia diproklamasikan di Djakarta. Setelah UUD diselesaikan, lalu diangkat pejabat pemerintah Indonesia. Kemudian dibentuk suatu komite terdiri para pemimpin Indonesia yang disebut KNIP sebagai representasi dewan di Indonesia. KNIP ini menjadi semacam dewan pusat (Volksraad) semasa Pemerintah Hindia Belanda.

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk berdasarkan Pasal IV, Aturan Peralihan, UUUD 1945 dan dilantik serta mulai bertugas 29 Agustus 1945. KNIP merupakan Badan Pembantu Presiden, terdiri pemuka-pemuka dari berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan anggota PPKI. KNIP diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia, sehingga diresmikan menjadi Hari Jadi DPR RI. Pada formasi pertama, terdiri 137 orang, sebagai pimpinan adalah: Mr. Kasman Singodimedjo – Ketua; Mas Sutardjo Kertohadikusumo - Wakil Ketua I; Mr. J. Latuharhary - Wakil Ketua II; Adam Malik - Wakil Ketua III. Pekerjaan sehari-hari KNIP dilakukan oleh Badan Pekerja, dipilih dikalangan anggota, bertanggung jawab kepada KNIP. Badan Pekerja dibentuk 16 Oktober 1945 diketuai Sutan Sjahrir dan penulis Soepeno beranggotakan 28 orang. Pada tanggal 14 November 1945, Sutan Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri, sehingga BP-KNIP diketuai oleh Soepeno dan penulis dr. Abdul Halim. Kemudian pada tanggal 28 Januari 1948, Soepeno diangkat menjadi Menteri Pembangunan dan Pemuda pada Kabinet Hatta I, sehingga ketua adalah Mr. Assaat Datu Mudo, dan penulis tetap dr. Abdul Halim. Pada tanggal 21 Januari 1950, Mr. Assaat diangkat menjadi Pelaksana Tugas Presiden Republik Indonesia dan dr. Abdul Halim diangkat menjadi Perdana Menteri, serta sebagian besar anggauta BP-KNIP diangkat menjadi Menteri dalam Kabinet Halim. (Wikipedia) 

Lantas bagaimana sejarah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Badan Kerja? Seperi disebt di atas, badan semacam dewan (Volksraad) semasa Pemerintah Hindia Belanda dibentuk segera setelah proklamasi kemerdekaaan Indonesia. KNIP menjadi dewan pada awal era Republik Indonesia. Lalu bagaimana sejarah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Badan Kerja? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (29): Dewan Masa Pendudukan Militer Jepang; BPUPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Ada suatu dewan dibentuk pada masa pendudukan militer Jepang, disebut Chuo Sangi-In di pusat dan Chuo Sangi Kai di daerah. Badan-badan ini semasa Pemerintah Hindia Belanda analog dengan Volksraad dan dewan local seperti gemeenteraad. Dewan pada masa pendudukan Jepang ini seluruhnya orang Indonesia. Seperti pada masa Pemerintah Hindia Belanda, dewan yang dibentuk masa Jepang ini tidak sepenuhnya menentukan.

Chuo Sangi-In. Pada 5 September 1943, Saikou Shikikan (panglima tertinggi) Kumaikici Harada mengeluarkan osamu seirei nomor 36 dan 37 tentang pembentukan Chuo Sangi-In (Dewan Pertimbangan Pusat) dan Chuo Sangi Kai (Dewan Pertimbangan Keresidenan). Pembentukan ini melibatkan tokoh-tokoh Indonesia sebagai penasihat dan pelaksana. Badan ini berada di bawah pengawasan Saiko Shikikan. Pimpinan pertama Chuo Sangi In Ir. Soekarno didampingi RM Kusumo Utoyo dan dr. Buntaran Martoatmojo yang diangkat melalui sidang Chuo Sangi In pertama pada tanggal 17 Oktober 1943. Secara umum, badan ini mirip dengan volksraad pada masa pendudukan Belanda sebelumnya, tapi tidak berwenang menentukan pemerintahan Indonesia secara utuh. Pada waktu itu penentuan dan kendali utama pemerintahan Indonesia harus atas persetujuan pemerintah pusat di Tokyo. Kantor Chuo Sangi In ada di Jakarta Pusat (sekarang jadi gedung Pancasila atau gedung kementerian luar negeri Republik Indonesia). Dalam berbagai sidangnya, Chuo Sangi In hanya boleh membahas pengembangan militer, kesehatan, mempertinggi derajat rakyat, industri dan ekonomi, pendidikan dan penerangan, kemakmuran dan pemberian bantuan sosial. Anggota Chuo Sangi In terdiri dari 23 orang yang diangkat Saiko Shikikan, 2 orang dipilih Chuo Sangi Kai dan Tokubetsu Shi Sangi Kai (Dewan Pertimbangan Kotapraja), dan 2 orang disulkan oleh kooti dan koci (Solo dan Yogyakarta) (Wikipedia). 

Lantas bagaimana sejarah dewan masa pendudukan militer Jepang? Seperti disebut di atas, ada dewan yang dibentuk dan mirip dengan dewan rakyat Volksraad semasa Pemerintah Hindia Belanda. Bagaimana dengan BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia? Lalu bagaimana sejarah dewan masa pendudukan militer Jepang? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (28): Majelis Rakyat Indonesia - Partai Indonesia (GAPI); Dewan Permusyawaratan Bangsa Indonesia

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Kemerdekaan Indonesia tidaklah datang tiba-tiba. Prosesnya cukup lama dan berlangsung tahap demi tahap. Dalam masa proses itu terjadi dialektika, tidak hanya antara pemimpin revolusioner Indonesia dengan Pemerintah (Hindia) Belanda, tetapi juga faksi-faksi yang berbeda diantara penduduk Indonesia. PPPKI dan MRI adalah puncak-puncak persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia dalam menuju Indonesia merdeka yang demokratis.

Ada satu hal yang besar terjadi di Jogjakarta, tidak hanya Boedi Oetomo melebur (merger) dengan Partai Bangsa Indonesia (PBI) yang kemudian menjadi Partai Indonesia Raja (Parindra) pada tahun 1935, tetapi adalah dibentuknya Madjelis Rakjat Indonesia tahun 1941. Kepemimpinan Madjelis Rakjat Indonesia yang disingkat MRI ini disebut Dewan Pimpinan yang didirikan pada tanggal 13 September 1941 di Jogjakarta. Madjelis Rakjat Indonesia, dasarnya demokratis, saat itu dianggap sebagai Badan Perwakilan Rakyat Indonesia. Madjelis Rakjat Indonesia adalah ujung perjalanan dari proses persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi penjajah Belanda. Hanya dengan persatuan dan kesatuan energi besar penduduk Indonesia dapat digabung untuk melawan kekuatan Belanda. Persatuan dan kesatuan yang berakhir pada Madjelis Rakjat Indonesia ini bermula pada saat pembentukan Permoefakatan Perhimpoenan-Perhimpoenan Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada tahun 1927 di Batavia. Bagaimana kronologisnya hingga terbentuk Madjelis Rakjat Indonesia?

Lantas bagaimana sejarah Majelis Rakyat Indonesia (MRI) dan partai Indonesia? Seperti disebut di atas, untuk mencapai kemerdekaan Indonesia melalui proses yang panjang dan bertahap. Salah satu tahapan itu adalah masa MRI sebagai dewan permusyawaratan seluruh bangsa Indonesia. Lalu bagaimana sejarah Majelis Rakyat Indonesia (MRI) dan partai Indonesia? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (27): Menjelang Detik Berakhir Volksraad; Fraksi Nasionalis Berjuang Mencapai Kemerdekaan Indonesia

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Dewan rakyat (Volksraad) dimulai 1918. Namun dalam perjalanannya, Volskraad harus pula berakhir tahun 1942 sehubungan dengan takluknya Pemerintah Hindia Belanda kepada (pendudukan militer) Jepang. Apa yang terjadi di Volksraad pada akhir masanya, tetntu saja menarik untuk diperhatikan. Bagaimana itu berakhir tidak terinformasikan.

Selama periode 1927-1941, Volksraad hanya pernah membuat enam undang-undang, dan dari jumlah ini, hanya tiga yang diterima oleh pemerintahan Hindia Belanda. Sebuah petisi Volksraad yang ternama adalah Petisi Soetardjo. Soetardjo adalah anggota Volksraad yang mengusulkan kemerdekaan Indonesia. Dominasi kolonial pada masa itu hampir mencakup semua aspek, sampai pada forum-forum resmi harus menggunakan Bahasa Belanda, padahal sejak Kongres Pemuda II (1928) bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa persatuan yang menjadi salah satu alat perjuangan kalangan pro-kemerdekaan. Untuk itulah Mohammad Hoesni Thamrin mengecam pedas tindakan-tindakan yang dianggap mengecilkan arti bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang-sidang Volksraad diperbolehkan sejak Juli 1938. (Wikipedia)

Lantas bagaimana sejarah detik-detik berakhir Volksraad? Seperti disebut di atas bermula 1918 tetapi harus berakhir pada tahun 1942. Pada fase terakhir Volksraad ini fraksi nasionalis berjuang dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Lalu bagaimana sejarah detik-detik berakhir Volksraad? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (26): PPPKI dan Volksraad; Para Pejuang Indonesia Melalui Partai Coperative - Non Coperative

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Desentralisasi adalah satu hal, terbentuknya organisasi kebangsaan adalah hal lain lagi. Namun pada akhirnya kedua elemen bernegara ini memiliki arsiran. Organisasi kebangsaan di berbagai tempat dimungkinkan kandidatnya di berbagai dewan mulai dari dewan kota hingga pusat. Dalam perkembangannya berbagai organisasi kebangsaan yang ada membentuk federasi (PPPKI=Permoefakatan Perhimpoenan-Perhimpoenan Kebangsaan Indonesia). Diantara anggota federasi ini ada juga organisasi kebangsaan yang non cooperative (kurang mendukung dewan).

Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) adalah organisasi pergerakan kemerdekaan yang pernah ada di Indonesia. PPPKI merupakan organisasi kumpulan dari beberapa organisasi-organisasi seperti Partai Sosialis Indonesia, Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Paguyuban Pasundan, Jong Sumatranen Bond, Pemuda Kaum Betawi, dan Kelompok Studi Indonesia. Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) didirikan dalam sebuah rapat di Bandung pada tanggal 17–18 Desember 1927. Latar belakang didirikannya PPPKI adalah karena tokoh-tokoh pergerakan nasional beranggapan bahwa berjuang melalui masing-masing organisasi tidak akan membawa hasil. Soekarno kemudian mempunyai ide untuk menggabungkan organisasi-organisasi tersebut supaya Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya (Wikipedia)

Lantas bagaimana sejarah PPPKI dan Volksraad? Seperti disebut di atas, dewan pusat (Volksraad) sudah dibentuk sejak 1918. Namun saat itu organisasi-organisasi kebangsaan Indonesia belum Bersatu sama lain. Pada tahun 1927 dibentuk PPPKI sebagai federasi organisasi-organisasi kebangsaan yang menjadi wadah Bersama. Sebagian organisasi mendukung Volksraad dan Sebagian yang lain tidak. Sebab pejuang Indonesia masih memiliki platform berbeda-beda, ada partai coperative (seperti PBI) dan ada non cooperative (seperti PNI). Lalu bagaimana sejarah PPPKI dan Volksraad? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (25): Dewan 1 April 1906; Semarang Bandoeng Cheribon Tegal Pekalongan Magelang Palembang …

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Banyak factor yang menentukan suatu kota (gemeente) diberlakukan desentralisasi. Tidak hanya karena ukuran kota (kota besar). Fakta bahwa ada juga kota kecil seperti Magelang dan Blitar. Lantas factor apa lagi. Yang jelas setelah di kota Batavia, Meester Cornelis dan Buitenzorg dibentuk dewan (geeemteraad), kota-kota lain menyusul secara rombongan: Semarang, Bandoeng, Cheribon, Tegal, Pekalongan, Magelang, Palembang, Kediri, Soerabaja, Blitar, Padang dan Makassar.

Pada tahun 1906 pemerintahan kolonial Belanda mengeluarkan sebuah Staatsblad van Nederlandche Indie Tahun 1906 Nomor 150 tanggal 1 April 1906, yang isinya adalah menetapkan pembentukan Gemeente Blitar. Momentum pembentukan Gemeente Blitar inilah yang kemudian dikukuhkan sebagai hari lahirnya Kota Blitar. Pada tahun itu juga dibentuk beberapa kota lain di Indonesia antara lain kota Batavia, Buitenzorg, Bandoeng, Cheribon, Magelang Semarang, Madioen, Blitar, Malang, Surabaja dan Pasoeroean. Pada tahun 1928, Kota Blitar pernah menjadi Kota Karisidenan dengan nama "Residen Blitar", dan berdasarkan Stb. Tahun 1928 Nomor 497 Gemeente Blitar ditetapkan kembali. Pada tahun 1930. Pada tahun 1942, Jepang berhasil menduduki Kota Blitar dan istilah Gementee Blitar berubah menjadi “Blitar Shi”, yang diperkuat dengan produk hukum yang bernama Osamu Seerai. (https://blitarkota.go.id/id/)

Lantas bagaimana sejarah dewan 1 April 1906? Seperti disebut di atas, tanggal ini merupakan desentralisasi diberlakukan di kota-kota Semarang, Bandoeng, Cheribon, Tegal, Pekalongan, Magelang, Palembang, Kediri, … Soerabaja, Blitar, Padang dan Makassar. Lalu bagaimana sejarah dewan 1 April 1906? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (24): Mengapa Diperlukan Dewan dan Mengapa Dibentuk Dewan; Kerajaan Belanda v Hindia Belanda

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Ada satu pertanyaan yang mungkin tidak pernah ditanyakan dalam narasi sejarah Indonesia khusunya sejarah dewan: Mengapa diperlukan dewan, mengapa dewan dibentuk di Hindia Belanda? Pertanyaan ini kemudian dibingkai sebagai ‘desentralisasi’. Pembentukan dewan dalam konteks desentralisasi ini yang menjadi garis continuum ke masa kini (DPR).

Sejarah terbentuknya DPR RI secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga periode: Volksraad, Masa perjuangan Kemerdekaan, Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut: Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan Penjajah Belanda yang dinamakan Volksraad.Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia.Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan Kemerdekaan. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia) di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP (29 Agustus 1945) dijadikan sebagai TANGGAL dan HARI LAHIR DPR RI. Dalam Sidang KNIP yang pertama telah menyusun pimpinan sebagai berikut: Ketua: Mr. Kasman Singodimedjo; Wakil Ketua I: Mr. Sutardjo Kartohadikusumo; Wakil Ketua II: Mr. J. Latuharhary; Wakil Ketua III: Adam Malik (https://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr)

Lantas bagaimana sejarah mengapa diperlukan dewan, mengapa dewan dibentuk? Seperti disebut di atas, pembentukan dewan di Indonesia bermula semasa Pemerintah Hindia Belanda. Dalam hal ini apakah hubungan Kerajaan Belanda vs Hindia Belanda. Lalu bagaimana sejarah mengapa diperlukan dewan, mengapa dewan dibentuk? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (23): Gemeente Palembang Mulai 1906; Gemeente Generasi Pertama di Sumatra, Palembang dan Padang

 

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Gemeente Palembang seumur dengan gemeente Padang, sama-sama diberlakukan pada tahun 1906. Bagaimana dengan kota Medan? Kota Medan, baru menjadi gemeente pada tahun 1909. Dalam hal ini kota Palembang menjadi penting karena kota pertama yang disebut di Sumatra yang layak diberlakukan desentralisasi.

Palembang Di Tahun 1906-1942. BeritaPagi Minggu, 20 Januari 2019. Otonomi yang diberikan pemerintah Belanda pada setiap daerah di Hindia Belanda dituangkan dalam Wethoudende Decentralisatie van het Bestuur in Nederlandsch-Indie, atau lebih dikenal dengan nama Decentralisatie Wet 1903. Palembang memperoleh status sebagai kotapraja yang memiliki otoritas lokal atau ditetapkan menjadi gemeente pada tanggal 1 april 1906 dengan Stbl. 1906 no. 126. Pada awalnya dalam bidang infrastruktur Gemeente Palembang hanya memiliki peraturan tentang pendirian dan pembongkaran bangunan, yaitu Verordening op het bouwen en sloopen in de gemeente Palembang yang berlaku sejak tahun 1918. Untuk membuat perencanaan kota yang matang pada tahun 1929 atas perintah van Lissa, dibuatlah Stadsplan (perencanaan induk kota, Master Plan) oleh Ir. Thomas Karsten seorang ahli planologi dari Surabaya. Perkembangan Infrastruktur Palembang dimulai pada saat Palembang telah memiliki sorang burgermeester. Hal pertama yang dilakukan yaitu membangun jalan. Pembangunan lain yaitu pembangunan pelabuhan, pembangunan sarana pemerintahan, pembangunan kawasan perumahan, pembangunan kawasan perniagaan, pembangunan sarana peribadatan, pembangunan sarana kesehatan, serta pembangunan sarana transportasi. (https://beritapagi.co.id/)

Lantas bagaimana sejarah Gemeente Palembang mulai 1906? Seperti disebut di atas, dalam pemberlakuan desentralisasi, kota Palembang yanh disebut pertama. Namun untuk wilayah, yang pertama di afdeeling Deli (yang mana ibu kotanya Medan). Gemeente Palembang, dua hemeente pertama di Sumatra bersama Gemeente Padang. Lalu bagaimana sejarah Gemeente Palembang mulai 1906?  Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (22): Gemeente Makassar Bermula 1906; Generasi Pertama Kota-Kota Masa Pemerintah Hindia Belanda

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Kota Makassar adalah kota terpenting di Sulawesi semasa Pemerintah Hindia Belanda. Kota ini menjadi kota (gemeente) dibentuk pertama kali pada tahun 1906 berdasarkan Staatsblad tahun 1906 Nomor 171. Dalam hubungan itu, jumlah anggota dewan kota (gemeenteraad) sebanyak 17 orang. Namun demikian yang memimpin Gemeente Makassar bukan Wali Kota (Burgemeester) melainkan tetap dijabat oleh Asisten Residen.

1 April 1906: Hari Jadi Makassar Versi Pemerintah Hindia-Belanda. IDN Times Sulsel 7 April 2020. Sejak tahun 2019, Pemerintah Kota Makassar menetapkan setiap tanggal 1 April sebagai Hari Kebudayaan. Alasannya adalah merujuk pada peristiwa cikal bakal pembentukan Kota Makassar pada 1 April 1906. Menurut catatan sejarah, pada tanggal itu pemerintah Hindia Belanda membentuk dewan pemerintahan Gemeentee di Kampung Baru, yang terletak di kawasan Pantai Losari dan Benteng Fort Rotterdam. Kawasan ini yang berkembang menjadi kota Makassar hingga kini. Selama ini, kita tahu bahwa 9 November adalah hari jadi Kota Makassar. Soal itu ditetapkan lewat Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2000. Tanggal tersebut merujuk pada penyatuan Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo pada 9 November 1607, dalam peristiwa salat Jumat bersejarah di Masjid Tallo. Lalu, apa yang terjadi sebenarnya di tanggal 1 April 1906? Makassar ditetapkan sebagai daerah otonomi oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda pada 1 April 1906. Sebelum menjelang abad ke-21, tanggal 1 April menjadi rujukan orang-orang atas perkara Hari Jadi Makassar. Tanggal tersebut berasal dari keputusan pemerintah Hindia-Belanda di Batavia menjadikan Makassar sebagai daerah yang memiliki otonomi sendiri (gemeente) pada 1 April 1906. (https://sulsel.idntimes.com/) 

Lantas bagaimana sejarah Gemeente Makassar mulai 1906? Seperti disebut di atas, kota Makassar adalah kota terpenting di Sulawesi semaa Pemerintahh Hindia Belanda. Generasi pertama kota-kota semasa Pemerintah Hindia Belanda. Lalu bagaimana sejarah Gemeente Makassar mulai 1906? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (21): Guru Rd. Atmadinata Masa Gemeenteraad Bandoeng; Para Wethouder Pribumi Menjadi Wali Kota

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Banyak tokoh Indonesia memulai karir politik di dewan kota (gemeenteraad) sejak era Hindia Belanda. Diantara mereka ada yang mencapai posisi wethouder di gemeenteraad yang kemudian menjadi wali kota pertama era RI seperti Raden Atmadinata di Bandoeng, Radjamin Nasoetion di Soerabaja dan Dr Abdoel Hakim Nasoetion di Padang. Juga ada Wethouder di Medan Abdoel Hakim Harahap yang menjadi Wakil Perdana Menteri RI di Jogjakarta.

Walikota Bandung Tahun 1906 hingga Sekarang. Sabtu, 13 Agustus 2016. 1. E.A. Maurenbrecher (exofficio) 1906-1907; 2 R.E. Krijboom (exofficio) 1907-1908; 3. J.A. van Der Ent (exofficio) 1909-1910; 4. J.J. Verwijk (exofficio) 1910-1912; 5. C.C.B. van Vlenier dan 1912-1913 B. van Bijveld (exofficio) 1913-1920; 6. B. Coops 1920-1921; 7. S.A. Reitsma 1921-1928; 8. B. Coops 1928-1934; 9. Ir. J.E.A. van Volsogen Kuhr 1934-1936; 10. Mr. J.M. Wesselink 1936-1942; 11. N. Beets 1942-1945; 12. R.A. Atmadinata 1945-1946; 13. R. Siamsurizal; 14. Ir. Ukar Bratakusumah 1946-1949; 15. R. Enoch 1949-1956; 16. R. Priatna Kusumah 1956-1966; 17. R. Didi Jukardi 1966-1968; 18. Hidayat Sukarmadijaya 1968-1971; 19. R. Otje Djundjunan 1971-1976; 20. H.Ucu Junaedi 1976-1978; 21. R. Husein Wangsaatmaja 1978-1983; 22. H. Ateng Wahyudi 1983-1993; 23. Wahyu Hamidjaja 1993-1998; 24. Aa Tarmana 1998-2003; 25. H.Dada Rosada 2003-2013; 26. Ridwan Kamil 2013-Sekarang. (https://www.bandung.go.id/).

Lantas bagaimana sejarah Raden Atmadinata di gemeenteraad Bandoeng? Seperti disebut di atas, Raden Atmadinata seorang guru memulai karir politik di dewan kota di Bandoeng. Ada sejumlah para wethouder pribumi yang menjadi wali kota seperti Raden Atmadinata. Lalu bagaimana sejarah Raden Atmadinata di gemeenteraad Bandoeng? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (20): Gemeente Bandoeng Mulai 1906; Mengapa Peresmian Bersamaan Kota Soerabaja dan Semarang?

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Setelah pembentukan dewan kota (gemeenteraad) di Batavia, Meester Cornelis dan Buitenzorg, kota-kota lain yang kemudian diusulkan adalah Semarang dan Soerabaja. Namun dalam perkembangannya kota Bandoeng juga dinyatakan siap untuk diberlakukan desentralisasi. Mengapa para pegiat desentralisasi di Belanda baru menyadarinya?

Ketika Kota Bandung Menjadi Gemeente. 1 April 2023. Sejak tahun 1889 sampai 1906, jumlah penduduk Eropa di kota Bandung bertambah sekitar 7 kali lipat dari 339 orang menjadi 2199 orang. Secata total, penduduk Bandung di medio tersebut bertambah dari 18.000 orang menjadi 47.491 orang. Namun, pesatnya pertumbuhan penduduk Eropa menimbulkan masalah bagi pemerintah Bandung. Dengan adanya pemerintahan otonom, maka tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat berkurang dan daerah lebih mempunyai kekuasaan untuk mengatur urusannya sendiri. Pemerintah mulai mempersiapkan landasan dan menyusun aturan-aturan tentang desentralisasi di Hindia Belanda. Pada tahun 1903 pemerintah pusat mengesahkan UU Desentralisasi. Undang-undang ini merupakan landasan hukum yang memungkinkan dibentuknya gemeenschappen, yaitu daerah yang mempunyai pemerintah dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Decentralisatiebesluit tahun 1905, diajukanlah 32 kota yang akan menyandang status gemeente di pulau Jawa dan Madura, termasuk kota Bandung. Gemeente Bandung didirikan berdasarkan Surat Keputusan 21 Februari 1906 dan Undang-undang 1 Maret 1906. Pada tanggal 1 April 1906, Gubernur Jenderal J.B. van Heutz secara resmi menetapkan kota Bandung sebagai gemeente. (https://www.sejarahbandung.id/)

Lantas bagaimana sejarah gemeente Bandoeng mulai 1906? Seperti disebut di atas, setelah Batavia, Meester Cornelis dan Buitenzorg, kota-kota lain diusulkan dan yang dianggap siap adalah kota Soerabaja dan kota Semarang. Mengapa peresmian gemeente Bandoeng bersamaan dengan Soerabaja dan Semarang? Lalu bagaimana sejarah gemeente Bandoeng mulai 1906? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (19): R Slamet, Gemeenteraad Semarang; Semarang Penting dalam Sejarah Perjuangan Desentralisasi

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Siapa Raden Slamet di Semarang? Mungkin tidak ada yang mengetahui. Boleh jadi karena itu tidak ada narasi sejarahnya. Raden Slamet sejatinya pernah menjadi anggota dewan kota (gemeenteraad) Semarang. Terbilang cukup lama. Oleh karena itu diduga kuat karyanya di Semarang cukup banyak. Gemeenteraad Semarang dibentuk tahun 1906. Raden Slamet salah satu tokoh Boedi Oetomo.

Ada dua tokoh Boedi Oetomo dengan nama Raden Slamet. Satu adalah dokter lulusan Stovia, yang lain pegawai pemerintah lulusan HBS Semarang. Nama Dr Raden Slamet adalah salah satu pendiri Boedi Oetomo. Raden Slamet di Semarang, menjadi penting di dalam organisasi Boedi Oetomo, yang menjadi organisasinya untuk menuju kursi di dewan kota Semarang.

Lantas bagaimana sejarah Raden Slamet di Gemeenteraad Semarang? Seperti disebut di atas, nama Raden Slamet kurang terinformasikan, sejatinya Raden Slamet termasuk anggota dewan gemeenteraad pribumi terkenal di Semarang, kota penting dalam sejarah perjuangan desentralisasi semasa Pemerintah Hindia Belanda. Lalu bagaimana sejarah Raden Slamet di Gemeenteraad Semarang? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (18): Gemeente Semarang Mulai 1906; Ibu Kota Residentie Semarang - Ibu Kota Province Midden Java

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Semarang adalah salah satu dari tiga kota awal di Indonesia semasa Pemerintah Hindia Belanda yang dijadikan sebagai status kota (gemeente). Dua lainnya adalah Batavia dan Soerabaja. Tiga kota ini dapat dikatakan kota-kota terbesar saat itu, yang mana pemberlakuan desentralisasi dimungkinkan dengan membentuk dewan kota (gemeenteraad). Dalam perkembangannya, kota Semarang yang telah menjadi ibu kota residentie juga ditetapkan sebagai ibu kota province pada tahun 1922.

 

Riwayat Kota Lama Semarang dan Keunggulannya sebagai Warisan Dunia. Tim Departemen Sejarah Universitas Diponegoro. Berdasarkan besluit 1 April 1906, Semarang ditetapkan sebagai gemeente atau pemerintahan kotapraja (Stbs 1906 No. 120). Pemerintahan Kota Semarang dijalankan burgemeester, college van burgemeester, wethouder, dan gemeenteraad. Pada awal pembentukannya, Gemeenteraad Semarang memiliki 23 orang anggota yang terdiri atas 15 orang Eropa, 5 orang bumiputra, dan 3 orang Timur Asing. Pada tahun-tahun pertama, anggota gemeenteraad masih diangkat oleh pemerintah pusat, namun mulai tahun 1909 anggota-anggota dewan tersebut telah dipilih, dan pelaksana pemilihannya adalah Semarangshe Kiesvereeniging (badan pemilihan Semarang). Pembicaraan-pembicaraan dalam gemeenteraad dilakukan menggunakan bahasa Belanda. Padahal ketika itu masih sangat sedikit orang yang mampu berkomunikasi menggunakan bahasa tersebut. Untuk mengatasinya, asisten residen menyalin pembicaraan-pembicaraan ke dalam bahasa Melayu. Asisten residen, selaku ketua dewan, juga memberikan saran-saran kepada anggota bumiputra dan Cina, karena mereka memang belum berpengalaman dalam urusan gemeenteraad. Pada tahun 1917 jumlah anggota gemeenteraad ditambah, dari 23 orang menjadi 27 orang, yang terdiri atas 15 orang Eropa, 8 orang bumiputra, dan 4 orang Timur Asing. (https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/)

Lantas bagaimana sejarah Gemeente Semarang bermula 1906? Seperti disebut di atas, Semarang sudah sejak lama berkembang menjadi kota besar yang kemudian ditingkatkan statusnya pada tahun 1906 sebagai gemeente. Gemeente Semarang juga adalah ibu kota Residentie Semarang, dan kemudian dijadikan ibu kota Province Midden Java. Lalu bagaimana sejarah Gemeente Semarang bermula 1906? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (17): Wethuder Gemeenteraad Surabaya, Radjamin Nasution Sejak 1931; Volksraad Menjadi Walikota

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Narasi sejarah Radjamin Nasoetion di Wikipedia begitu minim. Hanya satu kalimat. Apakah Radjamin Nasoetion tidak begitu penting dalam narasi sejarah Kota Soerabaya? Idem dito dengan Doel Arnowo, namun narasinya ada beberapa kalimat. Sekali lagi apakah Doel Arnowo Harahap tidak begitu penting dalam narasi sejarah Kota Soerabaya? Okelah. Sejarah tetaplah sejarah. Seperti kata Ashli sejarah tempo doeloe: Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri.

Radjamin Nasution gelar Sutan Kumala Pontas (15 Agustus 1892 – 10 Februari 1957) adalah Wali Kota Surabaya yang pertama. Ia juga merupakan salah satu anggota Komite Nasional Indonesia. Doel Arnowo (nama asli: Abdoel Adhiem) (30 Oktober 1904 – 18 Januari 1985) adalah Wali Kota Surabaya yang menjabat antara tahun 1950 sampai 1952. Selain itu, ia juga menjadi Rektor Universitas Brawijaya yang pertama, pada tahun 1963-1966. Doel Arnowo meninggal dunia di RSUD dr Soetomo, Surabaya pada 18 Januari 1985. Doel Arnowo merupakan penggagas pembangunan monumen Tugu Pahlawan di Surabaya yang diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1952. (Wikipedia)

Lantas bagaimana sejarah Wethouder di Gemeenteraad Soerabaja, Radjamin Nasoetion sejak 1931? Seperti disebut di atas, narasi sejarah Radjamin Nasoetion kurang diinformasikan. Fakta bahwa Radjamin adalah seorang anggota dewan kota senior di kota (gemeente) Soerabaja. Radjamin Nasoetion pernah anggota Volksraad dan menjadi Walikota Sioerbaja yang pertama. Lalu bagaimana sejarah Wethouder di Gemeenteraad Soerabaja, Radjamin Nasoetion sejak 1931? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (16): Gemeente Soerabaja Mulai 1906; Ibu Kota Residentie Soerabaja dan Ibu Kota Province Oost Java

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Soerabaja adalah salah satu dari tiga kota awal di Indonesia semasa Pemerintah Hindia Belanda yang dijadikan sebagai status kota (gemeente). Dua lainnya adalah Batavia dan Semarang. Tiga kota ini dapat dikatakan kota-kota terbesar saat itu, yang mana pemberlakuan desentralisasi dimungkinkan dengan membentuk dewan kota (gemeenteraad). Dalam perkembangannya, kota Soerabaja yang telah menjadi ibu kota residentie juga ditetapkan sebagai ibu kota province pada tahun 1922.

Surabaya, Masa Pemerintahan Hindia Belanda. Wilayah dengan luas 291,78 Km2 serta menurut data terakhir- berpenduduk 1.807.112 jiwa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan tata pemerintahan, organisasi, pembagian wilayah administrasi dari satu pe­riode ke periode lain sebagai berikut: Pemerintahan Kota Surabaya menurut sejarah berdiri sejak 1 April 1906 dengan dasar pasal 1 Instellings Ordonantie, Staatblad 1906 Nomor 149. Luas daerah kewenangan Pemerintah Gemeente Surabaya saat itu seluas Ibu Kota Karesiden Surabaya, yakni kurang lebih 103 Km2, meliputi tanah-tanah eigendom, parti­kelir (particuliere landerijen), militer dan pe­merintah. Kepala Daerah Gemeente Surabaya se­mula dirangkap oleh seorang Asisten Residen yang merangkap Asisten Residen untuk Kabupaten (Afdeling) Surabaya serta menja­bat pula sebagai Ketua Dewan Gemeente (Gemeente Raad). Pada waktu itu belum ada jabatan Burgermeester (Walikota).. Dewan Gemeente terdiri dari: 15 orang Eropa, 5 orang Indonesia, 3 Timur Asing. Urusan yang ditangani Pemerintah Gemeente Surabaya belum banyak. Dinas-dinas Gemeente hanya terdiri dari: Bagian Umum (Gemeente Secretarie); Bagian Pekerjaan Umum (Gemeente Werken) yang meliputi Dinas Brand- weer, Dinas Bangunan dan Dinas Saluran. Bagian Perusahaan (Gemeente Bedrij- ven), antara lain Perusahaan Air dan Pembantaian). agian Dinas Kesehatan Umum yang juga bertugas memeriksa kebersihan pabrik-pabrik roti dan Dinas Kese­hatan dengan tugas mengawasi tem­pat persewaan gerobak, dokar serta pemerahan susu. (https://jawatimuran.disperpusip.jatimprov.go.id/2012)

Lantas bagaimana sejarah Gemeente Soerabaja bermula 1906? Seperti disebut di atas, Soerabaja sudah sejak lama berkembang menjadi kota besar yang kemudian ditingkatkan statusnya pada tahun 1906 sebagai gemeente. Gemeente Soerabaja juga adalah ibu kota Residentie Soerabaja, dan kemudian dijadikan ibu kota Province Oost Java. Lalu bagaimana sejarah Gemeente Soerabaja bermula 1906? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (15): Anggota Volksraad Masa Mangaradja Soangkoepon; Abdoel Moeis Soetardjo Otto Iskandardinata

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Siapa Mangaradja Soangkoepon? Mungkin banyak yang tidak mengetahui. Sebab nama Mangaradja Soangkoepon belum lama muncul di Wikipedia tidak ada laman nama Mangaradja Soangkoepon. Padahal pada era Pemerintah Hindia Belanda namanya sangat dikenal. Nama kecilnya adalah Abdoel Firman, anggota Volksraad terlama, berasal dari dapil province Oost Sumatra selama empat periode berturut-turut (1924-1942). Mangaradja Soangkoepon sejatinya adalah ‘macan’ Pedjambon, anggota Volksraad paling vokal.

Abdul Firman tiba-tiba menjadi terkenal di Negeri Belanda karena namanya diberitakan di koran-koran yang terbit sekitar Maret 1912. Apa pasal? Dua imigran dari Madura terlibat perkelahian dengan sesama imigran dari Jawa (Oost Java), korban akhirnya meninggal dunia akibat tusukan. Di pengadilan Amsterdam terdakwa disidangkan dan menghadirkan saksi-saksi. Aparat pengadilan bingung, karena para imigran (terdakwa dan saksi-saksi) tidak bisa berbahasa Belanda. Untuk mencari penerjemah sekaligus untuk pemandu sumpah (secara Islam) ternyata tidak mudah. Dari sejumlah mahasiswa yang ada hanya Abdul Firman yang bersedia dan sukarela (tanpa paksaan). Dari namanya memang pantas tetapi ternyata juga Abdul Firman adalah orang yang alim. Karenanya masyarakat Belanda menganggap Abdul Firman Siregar gelar Mangaradja Soangkoepon adalah pemimpin (imam) Islam dari para imigran dari Indonesia (Hindia Belanda). Abdul Firman tidak keberatan. Di dalam pengadian tersebut Abdul Firman membela terdakwa untuk dikurangi tuntutan djaksa. Dan, memang berhasil. Dalam laman Wikipedia, pada entry Volksraad, tidak ada nama Mangaradja Soangkoepon. Mengapa? Nama-nama yang dicatat adalah Cokroaminoto, Agus Salim, Hok Hoei Kan, Khouw Kim An, Abdoel Moeis, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Loa Sek Hie, Mas Aboekassan Atmodirono, Mohammad Hoesni Thamrin, Wiranatakoesoema, Otto Iskandardinata, Jahja Datoek Kajo, Radjiman Wedyodiningrat dan Koesoemo Oetoyo.

Lantas bagaimana sejarah anggota Volksraad semasa Mangaradja Soangkoepon? Seperti disebut di atas, di dalam lama Wikipedia pada entry Volksraad tidak ada nama Mangaradja Soangkoepon. Yanga ada antara lain Abdoel Moeis, Soetardjo dan Otto Iskandardinata. Oklah. Lalu bagaimana sejarah anggota Volksraad semasa Mangaradja Soangkoepon? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (14): Volksraad, Dewan Perwakilan Rakyat Era Pemerintah Hindia Belanda;Raad van Indie Tempo Dulu

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri Kini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI). Dewan pusat di Jakarta ini merupakan garis continuum sejak era Pemerintah Hindia Belanda (Volksraad). Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe: ‘Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri’.

Volksraad yang diambil dari bahasa Belanda dan secara harafiah berarti "Dewan Rakyat", adalah semacam dewan perwakilan rakyat Hindia Belanda. Dewan ini dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 oleh pemerintahan Hindia Belanda yang diprakarsai oleh Gubernur-Jendral J.P. van Limburg Stirum bersama dengan Menteri Urusan Koloni Belanda; Thomas Bastiaan Pleyte. Pada awal berdirinya, Dewan ini memiliki 38 anggota, 15 di antaranya adalah orang pribumi. Anggota lainnya adalah orang Belanda (Eropa) dan orang timur asing: Tionghoa, Arab dan India. Pada akhir tahun 1920-an mayoritas anggotanya adalah kaum pribumi. Awalnya, lembaga ini hanya memiliki kewenangan sebagai penasehat. Baru pada tahun 1927, Volksraad memiliki kewenangan ko-legislatif bersama Gubernur-Jendral yang ditunjuk oleh Belanda. Karena Gubernur-Jendral memiliki hak veto, kewenangan Volksraad sangat terbatas. Selain itu, mekanisme keanggotaan Volksraad dipilih melalui pemilihan tidak langsung. Pada tahun 1939, hanya 2.000 orang memiliki hak pilih. Dari 2.000 orang ini, sebagian besar adalah orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Selama periode 1927-1941, Volksraad hanya pernah membuat enam undang-undang, dan dari jumlah ini, hanya tiga yang diterima oleh pemerintahan Hindia Belanda. Sebuah petisi Volksraad yang ternama adalah Petisi Soetardjo. Soetardjo adalah anggota Volksraad yang mengusulkan kemerdekaan Indonesia. (Wikipedia).

Lantas bagaimana sejarah Volksraad, Dewan Perwakilan Rakyat era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti disebut di atas semuanya ada permulaan dan berlanjut dan berkembang hingga ke masa kini. Itu bermula dari Raad van Indie. Lalu bagaimana sejarah Volksraad, Dewan Perwakilan Rakyat era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (13): Pemilih Perempuan di Dewan Kota Sesama Hindia Belanda; Emma Poeradiredja di Bandoeng

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Awalnya hak perempuan untuk memilih anggota dewan tidak ada. Apalahi untuk dipilih, Akan tetapi setelah semakin kuatnya desakan, perempuan dapat dipilih dan juga dapat memilih. Demikianlah urutan sejarah dalam pemilihan di Indonesia sejak era Pemerintah Hindia Belanda. Siapa perempuan Belanda yang dipilih? Yang jelas perempuan pribumi yang pernah terpilih adalah Emma Poeradiredja di Bandoeng.

Emma Poeradiredja adalah salah satu pejuang dan tokoh pergerakan perempuan Sunda. Nama sebenarnya ialah Nyi Raden Rachmat’ulhadiah Poeradiredja, akan tetapi nama ini tidak pernah dipakai. Emma Poeradiredja adalah putri Raden Kardata Poeradiredja. Emma tamat HIS Tasikmalaya tahun 1917. Setelah itu melanjutkan sekolah ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs). Pada waktu itu belum begitu banyak kaum pribumi yang dapat memperoleh pendidikan apalagi melanjutkan ke sekolah lanjutan yang lebih tinggi dengan bahasa Belanda. Emma termasuk wanita pertama melanjutkan ke MULO. Kemudian Emma pindah ke MULO Salemba di Batavia, tamat tahun 1921. Dia bekerja pada Staatspoor en tramwegen (SS). Sambil bekerja, Emma tetap aktif dalam pergerakan yaitu Kongres Pemuda Indonesia I dan organisasi Jong Islamieten Bond sebagai Ketua Cabang Bandung, 1925. Tahun 1927, Emma bersama Artini Djojopuspito, Sumardjo, Ayati, Emma Sumanegara, Suhara, Kasiah, Kartimi, dan Rusiah mendirikan Dameskring. Anggota-anggota Dameskring ini adalah perempuan muda terpelajar berasal dari perbagai suku bangsa di Bandung. Kemudian Emma ikut pula aktif dalam Kongres Pemuda Indonesia II yang diadakan di Batavia pada tahun 1928. Pada tanggal 30 April 1930 didirikanlah Pasundan Istri (PASI) untuk menampung aspirasi kaum perempuan. (Wikipedia)

Lantas bagaimana sejarah anggota dewan dan pemilih perempuan era Hindia Belanda? Seperti disebut di atas, awalnya hak perempuan tidak ada untuk memilih dan dipilih. Akan tetapi lambat laun proses demokrasi memungkinkan perempuan memilih dan dipilih. Salah satu perempuan Indonesia yang terpilih adalah Emma Poeradiredja di Bandoeng. Lalu bagaimana sejarah anggota dewan dan pemilih perempuan era Hindia Belanda? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.