*Untuk melihat semua artikel Sejarah Indonesia Jilid 1-10 di blog ini Klik Disini
Jasmerah! Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mereka yang lupakan sejarah akan dihukum sejarah. Sejarah Indonesia yang baru telah ditulis. Kementerian Kebudayaan menjanjikan buku Sejarah Indonesia sebanyak 10 jilid akan dibuka akses ke publik pada bulan Februari ini dalam bentuk ebook (gratis). Dalam hal ini sejarah tetaplah sejarah. Hanya saja banyak narasi sejarah yang tidak benar. Sejarah yang benar jangan sekali-kali dilupakan dan melupakan sejarah yang benar akan dihukum sejarah. Pengantar Bisnis di Perguruan Tinggi
Prabowo: Mereka yang Lupakan Sejarah Akan Dihukum Sejarah Kompas.com, 2 Februari 2026: ‘Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya memahami sejarah Indonesia. Menurutnya, bangsa yang lupa akan masa lalunya berisiko terjebak kembali dalam pola ketergantungan dan ketidakadilan global. Presiden menyoroti dinamika politik global dan standar ganda negara-negara besar. "Kita ini diintervensi, diganggu, bahkan dijajah, ini harus kita (me)ngerti, kita harus paham", ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). "Mereka yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah," sambungnya. Prabowo menekankan, mereka yang melupakan sejarah akan terbelit dalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Prabowo pun mengajak masyarakat melihat bagaimana kondisi dunia saat ini yang sebenarnya. Menurutnya, negara-negara yang dulu mengajarkan tentang hak asasi manusia hingga demokrasi, kini justru melanggar apa yang mereka ajarkan. "Karena kita mendapat kesempatan hari ini, kita mendapat kesempatan untuk melihat bagaimana dunia sebenarnya, kita melihat sekarang negara-negara besar yang mengajarkan kita untuk demokrasi, untuk hak asasi manusia, untuk the rule of law, untuk menjaga lingkungan hidup, merekalah yang melanggar apa yang mereka ajarkan," tukas Prabowo. Prabowo pun mempertanyakan di mana hak asasi manusia dan demokrasi yang diajarkan negara besar tersebut. "Puluhan ribu wanita, orang tua, anak-anak tidak berdosa dibantai, dan banyak negara yang diam. Di mana hak asasi manusia? Di mana demokrasi yang mereka ajarkan?" imbuhnya’.
Lantas bagaimana sejarah mereka yang lupakan sejarah akan dihukum sejarah? Seperti disebut di atas, setelah Presiden Soekarno pernah mengingatkan “jangan sekali-kali melupakan sejarah”, kini Presiden Prabowo mengingatkan “mereka yang lupakan sejarah akan dihukum sejarah”. Apa maksud dariperingatan itu semua pada masa kini? Yang jelas, dunia sedang tidak baik-baik saja. Lalu bagaimana sejarah mereka yang lupakan sejarah akan dihukum sejarah? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.
Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja. Dalam hal ini saya bukanlah penulis sejarah, melainkan hanya sekadar untuk menyampaikan apa yang menjadi fakta (kejadian yang benar pernah terjadi) dan data tertulis yang telah tercatat dalam dokumen sejarah.
Prabowo
Ingatkan Mereka yang Lupakan Sejarah Akan Dihukum Sejarah; Dunia Sedang Tidak Baik-Baik
Saja
Perayaan 17 Agustus terakhir yang dipimpin oleh Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia terjadi pada 17 Agustus 1966. Upacara pengibaran bendera tersebut dilaksanakan di Istana Merdeka, Djakarta, di mana Soekarno bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam peringatan HUT RI ke-21 ini, Soekarno menyampaikan pidato kepresidenannya yang terakhir dengan judul "Djangan Sekali-kali Melupakan Sedjarah" (lihat Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland, 17-08-1966).
Sejak 17 Agustus 1946 (di Jogjakarta), setiap tahun, Presiden Soekarno berpidato dalam perayaan (ulang tahun) proklamasi (kemerdekaan) bangsa Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda sebagai Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949, untuk kesekian kalinya, tetapi untuk pertama kali Presiden Soekarno di Djakarta kembali memimpin upacara perayaan hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1950. Nun jauh di Medan, pada hari dan jam yang sama dilakukan upacara perayaan kemerdekaan Indonesia di lapangan Merdeka yang dipimpin oleh GB Joshua Batoebara. Untuk mengisi pidatonya, Presiden Soekarno berpidato melalui siara relai RRI. Singkatnya, dalam peringatan HUT RI tahun 1966 Presiden Soekarno kembali menjadi pemimpin upacara untuk yang ke-21 kalinya. Dalam upacara inilah Presiden Soekarno berpidato (kembali) dengan judul "Djangan Sekali-kali Melupakan Sedjarah" (Verloochen nimmer de geschiedenis). Pada masa ini judul pidato itu dikenal dengan singkatan sebagai “Jasmerah”.
Sebagian besar pidato Soekarno didedikasikan untuk tinjauan sejarah Indonesia sejak kemerdekaan dari pemerintahan Belanda. Judul pidatonya adalah: "Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah". "Mata dunia tertuju pada Jakarta pada hari istimewa ini," kata presiden. "Mereka mengatakan bahwa Sukarno akhirnya digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Bahwa kekuasaan Soekarno akhirnya berakhir. Bahwa sekarang ada triumvirat yang berkuasa... tetapi mereka salah". Dan dengan gerakan tangan yang lebar, ia melanjutkan: "Mereka mengatakan bahwa Kongres Indonesia setidaknya akan menjinakkan Soekarno atau memangkas sayapnya. Sidang Kongres (pada bulan Juni) seharusnya menjadi perhitungan terakhir dengan Soekarno. Perintah tanggal 11 Maret kepada Soeharto adalah pengalihan kekuasaan, pengalihan kedaulatan, kata mereka. Tetapi ternyata mereka salah. Musuh-musuh terkejut. Sekarang, pada hari proklamasi, mereka terkejut melihat bahwa Soekarno masih presiden. Soekarno masih pemimpin besar revolusi. Soekarno masih perdana menteri. Soekarno masih berdiri di platform ini". Pidato berlangsung selama dua jam. Soekarno tampak kelelahan setelah pidatonya. Ia meninggalkan panggung, dibantu oleh orang-orang dari lingkarannya dan di bawah naungan payung hitam. Catatan: Yang dimaksud triumvirat saat itu adalah Soeharto, Hamengkoeboewonio dan Adam Malik Batoebara.
Surat kabar De Telegraaf, 18-08-1966 menyoroti isi pidato Presiden Soekarno dalam hal politik luar negeri: ‘Soekarno menyatakan dirinya senang bahwa kongres rakyat yang berdaulat pada Juni tahun lalu "tidak menginstruksikan saya untuk segera meminta bergabung kembali dengan PBB". Soekarno, di sisi lainnya, masih percaya bahwa PBB didominasi oleh "imperialis". Sebagai antisipasi reformasi PBB, presiden lebih memilih untuk terlebih dahulu melihat konsepnya sendiri untuk PBB yang terdiri dari negara-negara muda yang bercita-cita tinggi (yang disebut CONEFO) diimplementasikan, dengan kantor pusat di Jakarta. "Karena dalam perjuangan melawan imperialisme, Indonesia mengejar strategi global".
CONEFO (Conference of the New Emerging Forces) adalah inisiatif Presiden Soekarno pada tahun 1965 untuk membentuk wadah kerja sama antarnegara berkembang (Asia, Afrika, Amerika Latin) yang antikolonialisme/imperialisme. Organisasi ini dirancang sebagai tandingan PBB dan blok Barat. Gedung CONEFO kini menjadi Gedung MPR/DPR RI di Senayan. Foto: Jenderal Nasoetion dan Jenderal Soeharto tersenyum menghadiri upacara perayaan kemerdekaan (De Telegraaf, 18-08-1966).
MenurutDe Telegraaf, 18-08-1966 bahwa Soekarno tidak hanya berjuang untuk prestise nasionalnya, tetapi masih menganggap dirinya sebagai pemimpin semua negara berkembang di dunia. Dalam konteks ini, mengejutkan bahwa Amerika juga menerima teguran keras terkait Vietnam. Presiden Soekarno mendukung rencana pemerintah "Ampera" Soekarno (Ampera adalah singkatan dari "pesan penderitaan rakyat) untuk meningkatkan kondisi ekonomi, tetapi memperingatkan bahwa rakyat yang percaya diri menginginkan kerja sama dengan negara asing, tetapi tidak ingin dipandang sebagai pengemis. Dalam konteks ini, Soekarno mengulangi pernyataannya sebelumnya bahwa "para monopolis masih bisa pergi ke neraka dengan taktik kotor mereka" (tepuk tangan sopan dan perasaan yang sangat campur aduk menyambut akhir pidato tahunan dari podium).
Trouw, 07-10-1966: ‘Soekarno Menangis di Makam Para Jenderal, Djakarta (ANP, AP). Presiden Soekarno menangis pada hari Rabu ketika mengunjungi Taman Makam Pahlawan di luar Djakarta (baca: Kalibata) tempat enam jenderal yang dibunuh dalam kudeta yang gagal tahun lalu dimakamkan. Ini adalah kunjungan pertama presiden ke pemakaman tersebut. Peringatan tersebut merupakan bagian dari Hari Angkatan Bersenjata. Presiden berdoa di makam dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan sebagai isyarat emosional. Mengheningkan cipta selama satu menit dilakukan. Pada resepsi di malam hari, presiden tampak sangat menikmati dirinya. Ia meminta beberapa personel militer untuk menyanyikan lagu’. Catatan: Enam Jenderal yang dimaksud adalah Jenderal Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat); Letnan Jenderal R Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD); Letnan Jenderal S Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD); Letnan Jenderal MT Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD); Mayor Jenderal DI Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD); Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal AD).
Semuat itu bermula pada pidato pertanggungjawaban "Nawaksara" disampaikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 22 Juni 1966 di depan Sidang Umum ke-IV MPRS. Pidato ini bertujuan menjelaskan sikap Soekarno terkait peristiwa G30S/PKI, namun ditolak MPRS karena dianggap tidak memuaskan dan hanya berupa laporan perkembangan.
Limburgsch dagblad, 28-06-1966: ‘Kongres Rakyat Indonesia (baca: MPRS), otoritas tertinggi di negara Indonesia, telah mengkonfirmasi kekuasaan penuh Jenderal Soeharto. Presiden Soekarno sendiri telah menempatkan badan eksekutif di tangan jenderal tersebut pada tanggal 11 Maret 1966, meskipun tidak sepenuhnya secara sukarela. Jenderal Nasoetion telah terpilih sebagai ketua kongres ini, yang sedang bersidang di Djakarta. Dengan demikian, ia menjadi tokoh kedua negara. Soekarno adalah kepala pemerintahan dan kepala negara. Namun baru-baru ini, kekuasaan sebenarnya telah berada di tangan triumvirat: Jenderal Soeharto, Sultan Jogjacarta, dan Menteri Luar Negeri, Adam Malik. Soekarno, yang merayakan ulang tahunnya yang ke-65 pada 6 Juni, menghadapi periode yang kurang menyenangkan dan makmur secara pribadi. Ia tidak akan lagi dapat memanipulasi triumvirat maupun "kongres rakyat". Kongres, yang harus membuat keputusan bersejarah yang dapat menentukan sejarah Indonesia untuk tahun-tahun mendatang.
Kabinet Ampera dibentuk 28 Juli 1966. Soekarno sebagai Presiden; Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera merangkap Menteri Utama bidang Pertahanan dan Keamanan dan Menteri/Panglima Angkatan Darat; Adam Malik sebagai Menteri Utama bidang Politik merangkap Menteri Luar Negeri; Sultan Hamengkubuwana IX sebagai Menteri Utama Ekonomi dan Keuangan. Namun ketidakstabilan politik dan keamanan setelah peristiwa G30S/PKI, serta penolakan MPRS atas pidato pertanggungjawaban "Nawaksara" (dan pelengkapnya) yang disampaikan Soekarno. Sidang Istimewa MPRS akan diadakan dari tanggal 7 hingga 11 Maret 1967.
Tubantia, 03-03-1967: ‘Soeharto Berusaha Menyelamatkan Soekarno. Djakarta. Para pemimpin militer Indonesia meningkatkan upaya mereka kemarin untuk mengurangi serangan terhadap Presiden Soekarno, menjelang Kongres negara untuk memutuskan masa depan presiden. Para demonstran mahasiswa yang berpengaruh diberi beberapa peringatan, dan semua demonstrasi telah dilarang. Kantor berita resmi Antara disarankan untuk mengurangi pernyataan yang menuduh Soekarno, dan para editor publikasinya juga diperingatkan. Peringatan tersebut tampaknya merupakan bagian dari kampanye oleh Jenderal Soeharto yang berkuasa untuk mencegah pemecatan Soekarno dari jabatannya. Para pejabat militer menyatakan bahwa Soeharto khawatir bahwa pemecatan presiden dari posisinya yang kini tidak berdaya akan menyebabkan keresahan yang meluas dan menyebabkan Soekarno diadili karena keterlibatannya dalam kudeta komunis yang gagal pada tahun 1965’.
Presiden Soekarno tampaknya akan berakhir. Nama Soeharto akan menggantikannya sebagai presiden. Namun situasi berubah, sidang diperpanjang satu hari lagi hingga tanggal 12 maret 1967 (hari Minggu).
Het Rotterdamsch parool, 11-03-1967: ‘Komite Kongres mengambil keputusan meskipun ada perlawanan tentara. Presiden Soekarno Akan Dicopot, Djakarta, Sabtu (Reuters, ANP) — Pagi ini, sebuah komite Kongres Rakyat Indonesia sepakat dalam sidang tertutup untuk mencabut semua kekuasaan dan gelar Presiden Sukarno, menurut sumber-sumber kongres. Seluruh 650 anggota Kongres Rakyat diharapkan menyetujui hal ini. Menurut laporan-laporan tersebut, komite telah menyepakati empat poin berikut: (a) Presiden Soekarno akan dicabut mandat kongresnya dan semua kekuasaan negara. (b) Jenderal Soeharto, presiden baru, akan secara resmi diangkat sebagai presiden sementara. (c) Soekarno akan lebih lanjut menahan diri dari kegiatan politik. (d) Pemerintah diberi wewenang untuk memulai penyelidikan yudisial terhadap perilaku Soekarno selama kudeta yang gagal pada Oktober 1965. Menurut kalangan kongres ini, fokus sekarang adalah merumuskan keputusan dengan benar, dengan mempertimbangkan keinginan militer agar Soekarno tidak diperlakukan terlalu keras. Sebagai contoh, upaya akan dilakukan untuk menghindari kata "pengunduran diri" dan presiden kemungkinan akan diberi ucapan terima kasih atas jasanya kepada negara. Namun, yang signifikan adalah bahwa di kalangan kongres, orang-orang sudah membicarakan "Insinyur Sukarno". Empat komandan militer berpangkat tinggi juga bertugas di komite tersebut. Dalam tiga kasus, mereka diduga mencoba melemahkan keputusan dengan mengajukan usulan tandingan. Ketiga usulan tersebut ditolak. Radio Jakarta kemudian mengumumkan bahwa sidang terakhir Kongres tidak akan diadakan hari ini, tetapi besok. Para pengamat menyimpulkan dari hal ini bahwa masih dibutuhkan waktu untuk menyelesaikan detail dan teks keputusan Kongres. Keamanan: Semalam, tentara semakin meningkatkan pengamanan yang sudah ketat di Jakarta. Sekitar matahari terbit, tank-tank berat dan kendaraan lapis baja mengambil posisi di titik-titik strategis di kota. Istana Soekarno dikelilingi oleh barisan tentara yang ketat. Sejumlah besar pasukan disiagakan untuk berjaga-jaga jika terjadi masalah. Kapal-kapal angkatan laut di Teluk Jakarta dalam keadaan siaga tinggi. Patroli terus dilakukan di pinggiran kota. Secara lahiriah, kota tampak tenang. Area kampus universitas telah ditutup untuk mencegah mahasiswa berkumpul dan melakukan demonstrasi’.
Presiden Soekarno benar-benar berakhir. Pada hari Minggu pukul 20.30, Jenderal Soeharto dilantik sebagai Presiden sementara oleh Jenderal Nasoetion, ketua Kongres Rakyat, dalam upacara khidmat.
Tubantia, 13-03-1967: ‘Putusan akhir tampaknya telah dilaksanakan terhadap Soekarno. Soeharto dilantik. (Oleh editor perjalanan kami). Djakarta — Tanpa tepuk tangan, tanpa drama, tirai jatuh pada Presiden Soekarno tadi malam di sebuah aula olahraga di Djakarta: Indonesia memiliki pemimpin baru. Sekitar pukul 20.30, Jenderal Soeharto dilantik sebagai presiden sementara oleh Jenderal Nasoetion, ketua Kongres Rakyat, dalam upacara khidmat yang menyembunyikan makna historisnya. Periode 21 tahun yang penuh gejolak, di mana sebuah republik lahir, terancam, dan dibawa ke ambang kehancuran ekonomi, dengan demikian berakhir. Istana kepresidenan di Djakarta kini kosong. Tiang tempat bendera kuning presiden biasanya berkibar berdiri di bawah terik matahari. Mantan Presiden Soekarno berada di rumah pedesaannya di Bogor, dan sekretariatnya mengumumkan bahwa kepulangannya ke Djakarta setelah akhir pekan tidak dijadwalkan untuk hari ini. Kongres Rakyat, yang bersidang sehari lebih lama dari yang direncanakan, dengan suara bulat memutuskan tadi malam untuk mencabut semua kekuasaan Presiden Sukarno. Pembukaan dokumen bersejarah tersebut menyatakan bahwa Presiden Soekarno gagal mempertanggungjawabkan perannya dalam kudeta yang gagal pada September 1965 dan atas kemerosotan ekonomi nasional, dan memuat poin-poin berikut: (1) Presiden tidak lagi mampu memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya; (2) Presiden tidak mampu melaksanakan kebijakan pemerintah dan keputusan Kongres Rakyat; (3) Presiden dilarang terlibat dalam kegiatan politik hingga dan termasuk pemilihan umum; mandat yang diberikan kepada Presiden Sukarno oleh Kongres dicabut, dan ia dilucuti dari semua kekuasaan sebagaimana diatur dalam Konstitusi; (4) Jenderal Suharto diangkat sebagai Presiden Sementara hingga pemilihan presiden oleh Kongres Rakyat; (5) Presiden Sementara tunduk dan bertanggung jawab kepada Kongres Rakyat; (6) Pencarian solusi atas masalah hukum yang menyangkut "Dr. Ir. Sukarno" diserahkan kepada Jenderal Soeharto; (7) Keputusan ini berlaku surut sejak 22 Februari, hari ketika Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada Jenderal Soeharto’.
Bagaimanapun tragisnya
di ujung jabatannya sebagai Presiden Indonesia (selama 21) tahun pada tahun 1967,
Ir. Soekarno memulainya dari nol dengan perjalanan perjuangan yang dapat
dikatakan sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Semua itu sudah mulai dilupakan
banyak orang. Hal itulah yang diduga mengapa pada tanggal 17 Agustus 1966 dalam
peringatan kemerdekaan Indonesia mengingatkan “Djangan sekali-kali melupakan
sejarah’. Tampaknya Ir Soekarno yang dikenal dulu, pada saat pidato itu Presiden
Soekarno seakan sudah mulai melihat riwayatnya akan berakhir.
Algemeen Handelsblad, 13-03-1967: ‘Potret Soekarno hilang. Pagi ini, potret Soekarno digantikan dengan potret Soeharto di kementerian-kementerian di Djakarta dan kedutaan besar Indonesia di Tokyo. Tindakan ini dilakukan sebisa mungkin tanpa menarik perhatian. Seperti halnya keputusan Kongres Rakyat yang berakhir kemarin, pihak berwenang berusaha untuk meredakan dampak sensasionalnya. Suasana di Djakarta digambarkan sebagai "gelisah" tetapi reaksi keras terhadap langkah-langkah Kongres Rakyat, yang sebenarnya sangat penting, sejauh ini belum terjadi. Kemarin, Kongres mencabut semua kekuasaan Presiden Soekarno, yang berarti lebih dari sekadar ratifikasi transfer kekuasaan, yang telah dinyatakan presiden sendiri bersedia dilakukan bulan lalu. Saat itu, Soekarno menambahkan bahwa ia dapat merebut kembali kekuasaan jika ia menginginkannya. Kemungkinan hukum untuk ini sekarang telah diputus, karena Soeharto dilantik sebagai Presiden sementara tadi malam dan dilarang terlibat dalam kegiatan politik apa pun hingga pemilihan umum tahun depan. Selain itu, ia tidak lagi diizinkan menyebut dirinya sebagai "pemimpin besar revolusi". Secara lahiriah, anggota Kongres Rakyat berusaha sebaik mungkin untuk mengecilkan arti penting keputusan-keputusan ini. Mereka membuat seolah-olah pada saat itu hanya ada diskusi tentang apakah Soekarno selanjutnya harus disebut "presiden-doktor-insinyur" atau hanya "insinyur". Mereka akhirnya sepakat bahwa Soekarno akan tetap menjadi presiden secara nama, tetapi akan dipanggil sebagai "insinyur". Hal ini dilakukan karena alasan "kesopanan" kata mereka. Bentuk kesopanan Timur tampaknya lebih penting daripada keputusan politik besar. Sikap ini sepenuhnya sesuai dengan keinginan Soeharto. Ia juga menjadi sasaran kritik yang cukup besar di dalam lingkarannya sendiri dalam beberapa hari terakhir. Orang-orang tidak mengerti mengapa ia tiba-tiba kembali membela Soekarno, tetapi kesan yang muncul sekarang adalah bahwa ia tetap sangat tenang di bawah tekanan yang sangat besar. Lagipula, ia hampir tidak dapat disalahkan atas tindakan yang diambil oleh Kongres Rakyat. Kongres mewakili rakyat dan bertindak sesuai dengan keinginan mereka. Pemerintah menunjuk Soeharto sebagai Presiden sementara, berdasarkan Konstitusi 1945. Akibatnya, para pendukung Soekarno memiliki sedikit kesempatan untuk bertindak melawan Soeharto secara pribadi. Jika mereka sekarang menentang jalannya peristiwa, mereka bertindak melawan hukum. Situasi saat ini merupakan kemenangan lebih lanjut bagi kehati-hatian Soeharto, tetapi masalahnya belum terselesaikan. Meskipun ia telah mencegah perang saudara untuk sementara waktu, risiko tetap ada bahwa persatuan negara akan terkikis sekarang setelah figur nasional Soekarno menghilang. Oleh karena itu, Soeharto telah berulang kali menekankan perlunya "persatuan nasional" dalam beberapa hari terakhir. Bahaya terkikisnya otoritas sentralis Djakarta tidak dapat disangkal. Soeharto sekarang menghadapi tugas berat untuk meningkatkan perekonomian. Jika ia gagal dalam hal ini, hal itu dapat menjadi keuntungan bagi Soekarno, yang masih tinggal di Bogor. Kongres Rakyat melarang "presiden" dari semua aktivitas politik hingga tahun 1968. Oleh karena itu, Kongres Rakyat tidak mencabut haknya untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden. Untuk saat ini, ia tetap menjadi tokoh penting di balik layar. Sehubungan dengan hal ini, beberapa pihak kini mengklaim bahwa pemilihan umum "pasti tidak akan berlangsung" tahun depan. Di sisi lain, Kongres Rakyat telah memberikan wewenang kepada Soeharto untuk memulai penyelidikan yudisial atas tindakan Soekarno. Kecaman terhadap kemampuan Soeharto tentu saja tidak berlebihan’.
Memang betul apa yang diingatkan Presiden Soekarno untuk hari-hari ke depan, untuk tidak melupakan sejarah. Dalam konteks inilah pada hari ini Presiden Prabowo ingatkan (kembali) bahwa mereka yang melupakan sejarah akan dihukum sejarah. Apalagi dunia sedang tidak baik-baik saja.
Algemeen Dagblad, 13-03-1967: “Soeharto kini pemimpin tak terbantahkan. Perang Saudara Terhindar. Djakarta. — Jenderal Soeharto telah muncul sebagai pemenang mutlak dari konflik politik yang telah berkecamuk di Indonesia selama hampir satu setengah tahun. Ia tidak hanya mengalahkan faksi Soekarno, tetapi juga kelompok-kelompok yang ingin mencerca Soekarno secara total. Dengan demikian, ia telah menghindari risiko perang saudara. Kemenangannya terlihat dari keputusan Kongres Rakyat Nasional, yang diumumkan kemarin di Djakarta. Soeharto sendiri mengatakan tadi malam setelah upacara pelantikannya: "Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Kemenangan adalah milik rakyat. Sekarang setelah perselisihan politik dalam kepemimpinan berakhir, kita dapat mulai bekerja untuk stabilitas ekonomi dan politik negara serta untuk kesejahteraan rakyat". Meskipun demikian, posisi Soekarno tidak sepenuhnya jelas. Dalam resolusi yang diadopsi oleh Kongres Rakyat, ia tidak lagi disebut sebagai presiden. Di mana namanya disebutkan, digunakan gelar "Dr. Ir.". Kata "pengunduran diri" tidak disebutkan di mana pun. Bahkan tidak jelas apakah Soekarno akan terus tinggal di istana kepresidenan di Djakarta. Faktanya, keputusan Kongres Rakyat menegaskan situasi yang telah ada sejak Soekarno menyerahkan kekuasaan terakhirnya kepada Soeharto pada 22 Februari. Namun, pelantikan resmi Soeharto oleh Kongres Rakyat berarti Soekarno tidak dapat lagi membatalkan transfer ini. Keputusan Kongres Rakyat juga berlaku surut hingga 22 Februari. Penundaan Satu Hari Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan bahwa Soekarno telah gagal memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya dan keputusan Kongres Rakyat. Pada menit terakhir, sidang Kongres Rakyat diperpanjang satu hari. Hal ini tampaknya merupakan hasil dari upaya perwakilan angkatan laut dan partai nasionalis PNI untuk lebih melunakkan resolusi Kongres. Mereka ingin menyebut Soekarno sebagai "presiden." Setelah pelantikannya sebagai presiden sementara, yang disambut dengan tepuk tangan meriah, Soeharto berkata: "Keputusan ini adalah hasil dari persatuan tatanan baru. Kita harus melaksanakan keputusan itu dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab kita". Di Djakarta, penghapusan potret Soekarno dari kantor dan toko dimulai kemarin. Djakarta tenang akhir pekan ini, meskipun ketidakjelasan keputusan kongres pasti mengecewakan banyak lawan militan Soekarno. Laporan dari provinsi juga menunjukkan bahwa, meskipun suasananya agak tegang, namun tetap tenang’.
Dunia Sedang Tidak Baik-Baik Saja: Pelajari Sejarah Negara Sendiri dan Juga Perlu Mempelajari Sejarah Negara Lain
Tunggu deskripsi lengkapnya
*Akhir Matua Harahap, penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat (1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di seputar rumah--agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar