Sejarah Dewan di Indonesia (25): Dewan 1 April 1906; Semarang Bandoeng Cheribon Tegal Pekalongan Magelang Palembang …

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Banyak factor yang menentukan suatu kota (gemeente) diberlakukan desentralisasi. Tidak hanya karena ukuran kota (kota besar). Fakta bahwa ada juga kota kecil seperti Magelang dan Blitar. Lantas factor apa lagi. Yang jelas setelah di kota Batavia, Meester Cornelis dan Buitenzorg dibentuk dewan (geeemteraad), kota-kota lain menyusul secara rombongan: Semarang, Bandoeng, Cheribon, Tegal, Pekalongan, Magelang, Palembang, Kediri, Soerabaja, Blitar, Padang dan Makassar.

Pada tahun 1906 pemerintahan kolonial Belanda mengeluarkan sebuah Staatsblad van Nederlandche Indie Tahun 1906 Nomor 150 tanggal 1 April 1906, yang isinya adalah menetapkan pembentukan Gemeente Blitar. Momentum pembentukan Gemeente Blitar inilah yang kemudian dikukuhkan sebagai hari lahirnya Kota Blitar. Pada tahun itu juga dibentuk beberapa kota lain di Indonesia antara lain kota Batavia, Buitenzorg, Bandoeng, Cheribon, Magelang Semarang, Madioen, Blitar, Malang, Surabaja dan Pasoeroean. Pada tahun 1928, Kota Blitar pernah menjadi Kota Karisidenan dengan nama "Residen Blitar", dan berdasarkan Stb. Tahun 1928 Nomor 497 Gemeente Blitar ditetapkan kembali. Pada tahun 1930. Pada tahun 1942, Jepang berhasil menduduki Kota Blitar dan istilah Gementee Blitar berubah menjadi “Blitar Shi”, yang diperkuat dengan produk hukum yang bernama Osamu Seerai. (https://blitarkota.go.id/id/)

Lantas bagaimana sejarah dewan 1 April 1906? Seperti disebut di atas, tanggal ini merupakan desentralisasi diberlakukan di kota-kota Semarang, Bandoeng, Cheribon, Tegal, Pekalongan, Magelang, Palembang, Kediri, … Soerabaja, Blitar, Padang dan Makassar. Lalu bagaimana sejarah dewan 1 April 1906? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (24): Mengapa Diperlukan Dewan dan Mengapa Dibentuk Dewan; Kerajaan Belanda v Hindia Belanda

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Ada satu pertanyaan yang mungkin tidak pernah ditanyakan dalam narasi sejarah Indonesia khusunya sejarah dewan: Mengapa diperlukan dewan, mengapa dewan dibentuk di Hindia Belanda? Pertanyaan ini kemudian dibingkai sebagai ‘desentralisasi’. Pembentukan dewan dalam konteks desentralisasi ini yang menjadi garis continuum ke masa kini (DPR).

Sejarah terbentuknya DPR RI secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga periode: Volksraad, Masa perjuangan Kemerdekaan, Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut: Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan Penjajah Belanda yang dinamakan Volksraad.Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia.Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan Kemerdekaan. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia) di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP (29 Agustus 1945) dijadikan sebagai TANGGAL dan HARI LAHIR DPR RI. Dalam Sidang KNIP yang pertama telah menyusun pimpinan sebagai berikut: Ketua: Mr. Kasman Singodimedjo; Wakil Ketua I: Mr. Sutardjo Kartohadikusumo; Wakil Ketua II: Mr. J. Latuharhary; Wakil Ketua III: Adam Malik (https://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr)

Lantas bagaimana sejarah mengapa diperlukan dewan, mengapa dewan dibentuk? Seperti disebut di atas, pembentukan dewan di Indonesia bermula semasa Pemerintah Hindia Belanda. Dalam hal ini apakah hubungan Kerajaan Belanda vs Hindia Belanda. Lalu bagaimana sejarah mengapa diperlukan dewan, mengapa dewan dibentuk? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (23): Gemeente Palembang Mulai 1906; Gemeente Generasi Pertama di Sumatra, Palembang dan Padang

 

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Gemeente Palembang seumur dengan gemeente Padang, sama-sama diberlakukan pada tahun 1906. Bagaimana dengan kota Medan? Kota Medan, baru menjadi gemeente pada tahun 1909. Dalam hal ini kota Palembang menjadi penting karena kota pertama yang disebut di Sumatra yang layak diberlakukan desentralisasi.

Palembang Di Tahun 1906-1942. BeritaPagi Minggu, 20 Januari 2019. Otonomi yang diberikan pemerintah Belanda pada setiap daerah di Hindia Belanda dituangkan dalam Wethoudende Decentralisatie van het Bestuur in Nederlandsch-Indie, atau lebih dikenal dengan nama Decentralisatie Wet 1903. Palembang memperoleh status sebagai kotapraja yang memiliki otoritas lokal atau ditetapkan menjadi gemeente pada tanggal 1 april 1906 dengan Stbl. 1906 no. 126. Pada awalnya dalam bidang infrastruktur Gemeente Palembang hanya memiliki peraturan tentang pendirian dan pembongkaran bangunan, yaitu Verordening op het bouwen en sloopen in de gemeente Palembang yang berlaku sejak tahun 1918. Untuk membuat perencanaan kota yang matang pada tahun 1929 atas perintah van Lissa, dibuatlah Stadsplan (perencanaan induk kota, Master Plan) oleh Ir. Thomas Karsten seorang ahli planologi dari Surabaya. Perkembangan Infrastruktur Palembang dimulai pada saat Palembang telah memiliki sorang burgermeester. Hal pertama yang dilakukan yaitu membangun jalan. Pembangunan lain yaitu pembangunan pelabuhan, pembangunan sarana pemerintahan, pembangunan kawasan perumahan, pembangunan kawasan perniagaan, pembangunan sarana peribadatan, pembangunan sarana kesehatan, serta pembangunan sarana transportasi. (https://beritapagi.co.id/)

Lantas bagaimana sejarah Gemeente Palembang mulai 1906? Seperti disebut di atas, dalam pemberlakuan desentralisasi, kota Palembang yanh disebut pertama. Namun untuk wilayah, yang pertama di afdeeling Deli (yang mana ibu kotanya Medan). Gemeente Palembang, dua hemeente pertama di Sumatra bersama Gemeente Padang. Lalu bagaimana sejarah Gemeente Palembang mulai 1906?  Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (22): Gemeente Makassar Bermula 1906; Generasi Pertama Kota-Kota Masa Pemerintah Hindia Belanda

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Kota Makassar adalah kota terpenting di Sulawesi semasa Pemerintah Hindia Belanda. Kota ini menjadi kota (gemeente) dibentuk pertama kali pada tahun 1906 berdasarkan Staatsblad tahun 1906 Nomor 171. Dalam hubungan itu, jumlah anggota dewan kota (gemeenteraad) sebanyak 17 orang. Namun demikian yang memimpin Gemeente Makassar bukan Wali Kota (Burgemeester) melainkan tetap dijabat oleh Asisten Residen.

1 April 1906: Hari Jadi Makassar Versi Pemerintah Hindia-Belanda. IDN Times Sulsel 7 April 2020. Sejak tahun 2019, Pemerintah Kota Makassar menetapkan setiap tanggal 1 April sebagai Hari Kebudayaan. Alasannya adalah merujuk pada peristiwa cikal bakal pembentukan Kota Makassar pada 1 April 1906. Menurut catatan sejarah, pada tanggal itu pemerintah Hindia Belanda membentuk dewan pemerintahan Gemeentee di Kampung Baru, yang terletak di kawasan Pantai Losari dan Benteng Fort Rotterdam. Kawasan ini yang berkembang menjadi kota Makassar hingga kini. Selama ini, kita tahu bahwa 9 November adalah hari jadi Kota Makassar. Soal itu ditetapkan lewat Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2000. Tanggal tersebut merujuk pada penyatuan Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo pada 9 November 1607, dalam peristiwa salat Jumat bersejarah di Masjid Tallo. Lalu, apa yang terjadi sebenarnya di tanggal 1 April 1906? Makassar ditetapkan sebagai daerah otonomi oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda pada 1 April 1906. Sebelum menjelang abad ke-21, tanggal 1 April menjadi rujukan orang-orang atas perkara Hari Jadi Makassar. Tanggal tersebut berasal dari keputusan pemerintah Hindia-Belanda di Batavia menjadikan Makassar sebagai daerah yang memiliki otonomi sendiri (gemeente) pada 1 April 1906. (https://sulsel.idntimes.com/) 

Lantas bagaimana sejarah Gemeente Makassar mulai 1906? Seperti disebut di atas, kota Makassar adalah kota terpenting di Sulawesi semaa Pemerintahh Hindia Belanda. Generasi pertama kota-kota semasa Pemerintah Hindia Belanda. Lalu bagaimana sejarah Gemeente Makassar mulai 1906? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (21): Guru Rd. Atmadinata Masa Gemeenteraad Bandoeng; Para Wethouder Pribumi Menjadi Wali Kota

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Banyak tokoh Indonesia memulai karir politik di dewan kota (gemeenteraad) sejak era Hindia Belanda. Diantara mereka ada yang mencapai posisi wethouder di gemeenteraad yang kemudian menjadi wali kota pertama era RI seperti Raden Atmadinata di Bandoeng, Radjamin Nasoetion di Soerabaja dan Dr Abdoel Hakim Nasoetion di Padang. Juga ada Wethouder di Medan Abdoel Hakim Harahap yang menjadi Wakil Perdana Menteri RI di Jogjakarta.

Walikota Bandung Tahun 1906 hingga Sekarang. Sabtu, 13 Agustus 2016. 1. E.A. Maurenbrecher (exofficio) 1906-1907; 2 R.E. Krijboom (exofficio) 1907-1908; 3. J.A. van Der Ent (exofficio) 1909-1910; 4. J.J. Verwijk (exofficio) 1910-1912; 5. C.C.B. van Vlenier dan 1912-1913 B. van Bijveld (exofficio) 1913-1920; 6. B. Coops 1920-1921; 7. S.A. Reitsma 1921-1928; 8. B. Coops 1928-1934; 9. Ir. J.E.A. van Volsogen Kuhr 1934-1936; 10. Mr. J.M. Wesselink 1936-1942; 11. N. Beets 1942-1945; 12. R.A. Atmadinata 1945-1946; 13. R. Siamsurizal; 14. Ir. Ukar Bratakusumah 1946-1949; 15. R. Enoch 1949-1956; 16. R. Priatna Kusumah 1956-1966; 17. R. Didi Jukardi 1966-1968; 18. Hidayat Sukarmadijaya 1968-1971; 19. R. Otje Djundjunan 1971-1976; 20. H.Ucu Junaedi 1976-1978; 21. R. Husein Wangsaatmaja 1978-1983; 22. H. Ateng Wahyudi 1983-1993; 23. Wahyu Hamidjaja 1993-1998; 24. Aa Tarmana 1998-2003; 25. H.Dada Rosada 2003-2013; 26. Ridwan Kamil 2013-Sekarang. (https://www.bandung.go.id/).

Lantas bagaimana sejarah Raden Atmadinata di gemeenteraad Bandoeng? Seperti disebut di atas, Raden Atmadinata seorang guru memulai karir politik di dewan kota di Bandoeng. Ada sejumlah para wethouder pribumi yang menjadi wali kota seperti Raden Atmadinata. Lalu bagaimana sejarah Raden Atmadinata di gemeenteraad Bandoeng? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (20): Gemeente Bandoeng Mulai 1906; Mengapa Peresmian Bersamaan Kota Soerabaja dan Semarang?

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Setelah pembentukan dewan kota (gemeenteraad) di Batavia, Meester Cornelis dan Buitenzorg, kota-kota lain yang kemudian diusulkan adalah Semarang dan Soerabaja. Namun dalam perkembangannya kota Bandoeng juga dinyatakan siap untuk diberlakukan desentralisasi. Mengapa para pegiat desentralisasi di Belanda baru menyadarinya?

Ketika Kota Bandung Menjadi Gemeente. 1 April 2023. Sejak tahun 1889 sampai 1906, jumlah penduduk Eropa di kota Bandung bertambah sekitar 7 kali lipat dari 339 orang menjadi 2199 orang. Secata total, penduduk Bandung di medio tersebut bertambah dari 18.000 orang menjadi 47.491 orang. Namun, pesatnya pertumbuhan penduduk Eropa menimbulkan masalah bagi pemerintah Bandung. Dengan adanya pemerintahan otonom, maka tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat berkurang dan daerah lebih mempunyai kekuasaan untuk mengatur urusannya sendiri. Pemerintah mulai mempersiapkan landasan dan menyusun aturan-aturan tentang desentralisasi di Hindia Belanda. Pada tahun 1903 pemerintah pusat mengesahkan UU Desentralisasi. Undang-undang ini merupakan landasan hukum yang memungkinkan dibentuknya gemeenschappen, yaitu daerah yang mempunyai pemerintah dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Decentralisatiebesluit tahun 1905, diajukanlah 32 kota yang akan menyandang status gemeente di pulau Jawa dan Madura, termasuk kota Bandung. Gemeente Bandung didirikan berdasarkan Surat Keputusan 21 Februari 1906 dan Undang-undang 1 Maret 1906. Pada tanggal 1 April 1906, Gubernur Jenderal J.B. van Heutz secara resmi menetapkan kota Bandung sebagai gemeente. (https://www.sejarahbandung.id/)

Lantas bagaimana sejarah gemeente Bandoeng mulai 1906? Seperti disebut di atas, setelah Batavia, Meester Cornelis dan Buitenzorg, kota-kota lain diusulkan dan yang dianggap siap adalah kota Soerabaja dan kota Semarang. Mengapa peresmian gemeente Bandoeng bersamaan dengan Soerabaja dan Semarang? Lalu bagaimana sejarah gemeente Bandoeng mulai 1906? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.