Selasa, 07 Januari 2020

Sejarah Jakarta (76): Naturalisasi ala Anies Baswedan Solusi Banjir Jakarta? Pengendali Banjir Tempo Dulu, Kini Butuh Normalisasi


*Untuk melihat semua artikel Sejarah Jakarta dalam blog ini Klik Disini 

Sebagian besar wilayah Jakarta sejak tempo doeloe kerap terjadi banjir hingga ini hari dan terkesan berulang di tempat yang sama. Cara ampuh solusi banjir tempo doeloe adalah kanalisasi. Dalam fase berikutnya muncul lagi banjir, solusi yang dilakukan adalah normalisasi. Namun dalam fase berikutnya banjir tetap terjadi. Lalu muncullah sejumlah gagasan baru.

Setu dan kanal Menteng (Foto udara, 1943)
Pada era Republik Indonesia dua bentuk solusi banjir yang dilakukan adalah pembangunan Waduk Pluit dan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT). Sebelum kedua situs tersebut dibangun, sudah lebih awal pemerintah melakukan program kanalisasi di wilayah Bekasi dan Tengerang. Wujud program kanalisasi di era Presiden Soekarno itu adalah terbentuknya kanal Kalimalang (Bekasi) dan kanal Pasar Baroe (Tangerang). Kanal Pasar Baroe di Tangerang ini memberi kontribusi positif terbentuknya lahan luas bebas banjir di area dimana kini dibangun bandara Soekarno-Hatta. Sebaliknya kanal Kalimalang lebih banyak menimbulkan masalah, boleh jadi terkait dengan potensi banjir di Bekasi, seperti yang terjadi baru0baru ini. Kanal Pasar Baroe di Tangerang mengikuti hukum alam (semua sungai kecil jatuh ke kanal), sementara kanal Kalimalang di Bekasi melawan hukum alam (kanal yang dibuat melintang menyebabkan aliran alamiah sungai-sungai kecil terkendala).

Pada akhir-akhir ini muncullah suatu gagasan seakan baru tentang solusi banjir dengan istilah naturalisasi (ala Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan). Suatu terminologi yang tidak dikenal sejak era VOC/Belanda. Lantas mengapa tidak dikenal? Sebab yang ada hanya kanalisasi dan normalisasi. Apakah naturalisasi suatu gagasan brilian? Gagasan ini mirip pembangunan setu-setu. Yang dibutuhkan pada masa ini adalah normalisasi pada kanal-kanal dan setu-setu. Mengapa bisa melakukan normalisasi pada waduk Pluit, tetapi lupa melakukan normalisasi pada kanal-kanal dan setu-setu di wilayah hulu? Biaya normalisasi akan lebih murah daripada naturalisasi.

Sejarah Singapura (2): NATUNA, Wilayah Indonesia Sudah Dikenal Sejak Tempo Dulu di Singapura; Apa Dasar Klaim oleh Cina?


*Untuk melihat semua artikel Sejarah Singapura dalam blog ini Klik Disini

Singapura sejak dulu adalah pelabuhan internasional. Para pedagang manca negara seperti Eropa (Inggris, Belanda), Arab, India, Tiongkok dan Jepang di Singapura sudah mengenal Natuna sebagai bagian wilayah Indonesia (baca: Hindia Belanda). Pulau-pulau Natuna ini sangat membantu bagi pelayaran mereka yang melintas di Laut Cina Selatan karena sewaktu-waktu dapat dijadikan sebagai tempat berlindung ketika badai besar terjadi. Lantas mengapa kini, laut (sebelah) utara Natuna diklaim Cina sebagai wilayah tradisionalnya?

Natuna (merah); Spratly (kuning)
Tentu saja klaim Cina terhadap laut (sebelah) utara Natuna baru-baru ini sebagai miliknya membuat para pihak di Indonesia meradang. Para pihak bereaksi dengan klaim Cina tersebut dengan nada patriotisme: NKRI Harga Mati! Apakah reaksi Indonesia tersebut membuat Cina mundur? Kita lihat nanti. Bagi Indonesia melihat perkembangan berikutnya dengan wait en see. Singapoera yang doeloe sebagai kota pelabuhan dan kini menjadi negara berdiri sendiri sudah barang tentu tidak nyaman dengan situasi ini.

Klaim Cina tidak hanya soal laut Natuna. Sebelumnya Cina telah berselisih paham dengan Viernam dan Filipina. Lantas pertanyaannya. Bagaimana Cina membuat klaim pada laut (sebelah) utara Natuna, yang secara spasial berada di antara negara-negara regional di Asia Tenggara (ASEAN)? Apakah Cina tengah coba mengganggu keamanan regional? Itu masalah lain. Tujuan tulisan ini adalah untuk membuktikan Natuna adalah wilayah Indonesia sejak lama. Untuk itu mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.