Sejarah Pers di Indonesia (34): Kongres Pemuda dan PPPKI di Batavia; Surat Kabar Bintang Timoer Edisi Semarang - Soerabaja

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pers dalam blog ini Klik Disini

Setelah satu decade, nama Indonesia pelan tapi pasti, mulai nama Indonesia diusung oleh berbagai jenis perusahaan Indonesia, organiasi kebangsaan, dan pers pribumi. Akhirnya organisasi pemuda pribumi melahirkan organisasi pemuda pelajar Indonesia (PPPI); demikian juga organisasi senior melahirkan organisasi kebangsaan Indonesia (PPPKI). Tentu saja pers berpartisipasi di dalamnya. Salah satu upaya pers untuk mensukseskan kongres senior (PPPKI) dan kongres junior (PPPI) yang diselenggarakan tahun 1928, surat kabar Bintang Timoer pimpinan Parada Harahap menerbitkan edisi Semarang (untuk Midden Java) dan edisi Soerabaja (untuk Oost Java).

 

Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) adalah organisasi pergerakan kemerdekaan yang pernah ada di Indonesia.[1] PPPKI merupakan organisasi kumpulan dari beberapa organisasi-organisasi seperti Partai Sosialis Indonesia, Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Paguyuban Pasundan, Jong Sumatranen Bond, Pemuda Kaum Betawi, dan Kelompok Studi Indonesia. Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) didirikan dalam sebuah rapat di Bandung pada tanggal 17–18 Desember 1927. Latar belakang didirikannya PPPKI adalah karena tokoh-tokoh pergerakan nasional beranggapan bahwa berjuang melalui masing-masing organisasi tidak akan membawa hasil. Soekarno kemudian mempunyai ide untuk menggabungkan organisasi-organisasi tersebut supaya Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya. (Wikipedia). 

Lantas bagaimana sejarah pers, Kongres Pemuda dan Kongres PPPKI di Batavia? Seperti disebut di atas, para jurnalis telah bersatu di Batavia di bawah inisiatif Parada Harahap. Tidak cukup sampai disitu, sebagai jurnalis dan pemimpin surat kabar Bintang Timoer, Parada Harahap mengambil peran penting dalam terselenggaranya Kongres Pemuda dan Kongres PPPKI di Batavia tahun 1928 dengan menerbitkan surat kabar Bintang Timoer edisi Semarang dan edisi Soerabaja. Lalu bagaimana sejarah pers, Kongres Pemuda dan Kongres PPPKI di Batavia? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Pers di Indonesia (33): Pers dan Orang Indo di Hindia; Orang Belanda Rasis dan Orang Indo Berjuang Bersama Pribumi

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pers dalam blog ini Klik Disini

Sebelum orang pribumi menyadari perlunya persatuan, orang-orang Indo bergerak membentuk organisasi untuk kepentingan yang sama dengan tujuan yang sama diantara orang-orang Indo. Lalu dibentuklah Indischbond (IB) di Batavia pada bulan Oktober 1898. Seorang pensiunan guru yang juga menjadi seorang jurnalis di Padang Dja Endar Moeda pada tahun 1900 menginisiasi persatuan diantara orang-orang pribumi dengan mendirikan organisasi kebangsaan yang diberi nama Medan Perdamaian. Dja Endar Moeda tampaknya Medan Perdamaian memiliki visi dan misi yang sama dengan IB, yang lalu kemudian di bawah inisiatifnya melalui penerbit dan percetakan sendiri menerbitkan surat kabar bulanan berbahasa Melayu yang diberi nama Insulinde tahun 1901. Orang-orang Indo di Bandoeng dan Semarang kemudian mendirikan organisasi Insulinde sebagai pengganti nama Indischbond. Namun pada akhirnya aktivis Insulinde dan aktivis pribumi kemudian membentuk partai yang disebut Indisc Partij atau lebih lengkapnya National Indisch Partij (NIP).

Indische Partij (Partai Hindia) adalah partai politik pertama di Hindia Belanda. Berdiri tanggal 25 Desember 1912 oleh tiga serangkai, yaitu E.F.E Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo dan Ki Hajar Dewantara. Partai ini menjadi organisasi orang-orang pribumi dan campuran di Hindia-Belanda. Sebagai seorang Indo, Douwes Dekker merasa terjadinya diskriminasi yang membeda-bedakan status sosial antara Belanda totok (asli), Indo (campuran), dan Bumiputera (pribumi) oleh pemerintah Hindia-Belanda. Kedudukan dan nasib orang Indo tidak jauh berbeda dengan Bumiputera. Indo yang melarat banyak ditemui di Jakarta (Kemayoran), Semarang (Karangbidara), dan Surabaya (Kerambangan). Belanda totok memandang orang Indo lebih rendah dari pada mereka. Pandangan ini pernah diungkapkan dalam buletin "Bond van geneesheeren" (Ikatan para dokter) pada September 1912. Dalam buletin tersebut, para dokter Belanda asli mencela pemerintah yang bermaksud untuk mendirikan Sekolah Dokter kedua (NIAS) di Surabaya yang terbuka untuk segala bangsa. Mereka menganggap kaum Indo yang hina tidak pantas menjadi dokter. Menurut Dekker, jika kaum Indo ingin merubah nasib, maka mereka harus bekerjasama dengan Bumiputera untuk mengadakan perubahan. Hindia bukan hanya diperuntukkan untuk Belanda totok, namun untuk semua orang yang merasa dirinya seorang Hindia. Pandangan ini menjadi dasar dari ideologi nasionalisme yang di usung oleh Indische Partij. (Wikipedia). 

Lantas bagaimana sejarah pers dan Orang Indo di Hindia Belanda? Seperti disebut di atas, orang Indo faktanya bukan orang Belanda (totok). Orang Belanda totok cenderung rasis yang mulai memperjuangkan nasib sendiri sebagai orang Hindia dengan perjuangan memisahkan Hindia Belanda dari negara induk Belanda. Orang Indo pada akhirnya berjuang bersama pribumi yang senasib sepenanggungan. Lalu bagaimana sejarah pers dan Orang Indo di Hindia Belanda? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Pers di Indonesia (32):Buku Silsilah Jurnalis Indonesia Asal Padang Sidempuan, Tapanuli; Dja Endar Moeda - Mochtar Lubis

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pers dalam blog ini Klik Disini

Kota Padang Sidempuan adalah kota terpencil di pedalaman (pulau) Sumatra. Begitu jauh jarak kota Padang, kota Jakarta dan kota Medan, apalagi kota Bandung, Semarang dan Surabaya dari kota Padang Sidempuan. Meski begitu, orang Padang Sidempuan tidak terlalu berkecil hati untuk merantau, meski jauh ke kota-kota tersebut. Ada adagium kuno di wilayah Angkola Mandailing, semakin jauh semakin baik, karena Anda tidak akan kembali. Adagium ini diperkaya dengan pepatah baru: ‘Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Disitu Anda bermasalah, disitu Anda berjuang mengatasi masalah. Oleh karena itu perantau Angkola Mandailing membawa asset dalam merantau dan membangun asetnya di tempat tujuan. Hal itulah mengapa orang asal (diaspora) Angkola Mandailing nasionalis banget dan Indonesia bangat. Seperti Soekarno, orang Angkola Mandailing tidak melihat lagi dari mana dia berasal, tetapi apa yang bisa dilakukannya di tempat tujuan untuk tujuan nasional.

Silsilah jurnalis Indonesia asal Afdeeling Padang Sidempoean (sebelumnya Bernama Afdeeling Angkola Mandailing), Residentie Tapanoeli bukan dongeng, tetapi fakta sejarah yang datanya dapat ditrace ke sumber data sejaman, seperti surat kabar dan majalah. Daftar nama-nama para jurnalis asal Padang Sidempuan seluas afdeeling (kini seluas kabupaten) begitu banyak untuk disebut satu per satu. Namun ada benang merah antara satu yang terdahulu dengan satu yang lain yang muncul pada masa-masa selanjutnya. Mereka yang terdaftar ini dalam daftar jurnalis nasional Indonesia, tidak hanya generasi awal pers nasional tetapi juga memainkan peran sangat penting setiap fase dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dalam artikel ini hanya dibatasi pada garis continuum sejarah pers Indonesia dari Dja Endar Moeda (De Pionier), Parada Harahap (The King of Java Press) hingga Mochtar Lubis (The Last Mochican og Indonesia Press). Namun sangat disayangkan mereka semua hanya disebut sayup-sayup dalam buku tebal narasi sejarah pers Indonesia masa kini, fakta bahwa mereka jika disatukan ibarat sebuah pohon narasi sejarah pers Indonesia, mereka adalah batang dari akar hingga tajuk dimana cabang dan ranting serta daun terbentuk. Kita tidak berbicara lagi propaganda narasi sejarah, tetapi membicarakan sejarah. Sejarah adalah narasi fakta dan data. Propaganda narasi sejarah itu bukan berarti tidak penting, tetapi tidak akan menyelesaikan masalah fakta sejarahnya dalam susunan narasi sejarah pers Indonesia yang sebenarnya. Daftar silsilah jurnalis Indonesia asal afdeeling Padang Sidempoean ini hanya semata-mata untuk menunjukkan fakta sejarah pers Indonesia saja. Hanya itu, tidak lebih dari itu.

Lantas bagaimana sejarah silsilah jurnalis Indonesia asal Padang Sidempuan, Tapanuli? Seperti disebut di atas, sejarah tokoh pers Indonesia asal Padang Sidempuan selain kurang terinformasikan juga terkesan diketepikan. Dalam dunia teknologi data informasi sekarang, propaganda narasi sejarah akan tereliminasi sendiri dengan semakin terbukanya sumber-sumber sejarah. Silsilah jurnalis Indonesia asal Padang Sidempuan ini disusun bukan untuk mengedepankan, tetapi untuk menunjukkan kontribusi mereka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam narasi sejarah pers nasional Indonesia. Lalu bagaimana sejarah silsilah jurnalis Indonesia asal Padang Sidempuan, Tapanuli? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Pers di Indonesia (31): Bapak Pers di Indonesia: Dja Endar Moeda, Kakek Pers Nasional dan Sang Cucu, Parada Harahap

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pers dalam blog ini Klik Disini

Artikel ini tidak sedang menggugat siapa yang dijadikan sebagai Bapak Pers Nasional, tetapi hanya secara epistemologi, siapa sejatinya yang menjadi kakek pers nasional dan siapa sesungguhnya yang menjadi cucu pers Indonesia. Belum lama ini, dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional di Medan, dari aspek sejarah, satu, yang utama mengemuka soal nama Dja Endar Moeda. Saya pernah menulis isu tersebut beberapa tahun lalu dengan judul: ‘Bapak Pers Indonesia: Dja Endar Moeda, Kakek Pers Nasional dan Parada Harahap, Cucu Pers Nasional’ (lihat http://akhirmh.blogspot.com/2015/06/bapak-pers-indonesia-dja-endar-moeda.html).

Siapa Dja Endar Moeda tidak ada yang mengetahui hingga Basyral Hamidy Harahap mengapungkannya ke public. Saya kenal Basyral Hamidy Harahap sejak 1983. Saya waktu itu masih mahasiswa, sebagai sekretaris Halal bi Halan Masyarakat Tapanuli Selatan di Bogor. Untuk itu bersama ketua Hamizul Qubbis Harahap untuk mengisi acara pokok, kami mengundang Basyral Hamidy Harahap sebagai pembicara. Topik yang disampaikan dalam bentuk makalah berjudul: Sejarah Pendidikan dan Willem Iskander. Pada tahun 1991 ketika saya bekerja di Jakarta berkunjung ke rumahnya di Rawamangun bersama Amri Zuhdi yang masih ada hubungan saudara dengan beliau. Basyral Hamidy Harahap yang bekerja di KITLV Jakarta menceritakan, setelah menulis sejarah Willem Iskanden, tengah menulis sejarah Dja Endar Moeda dan Soetan Casajangan. Pada tahun 2013 saya mendapat no hp dari Amri Zuhdi Siregar, lalu saya coba menghubungi beliau Basyral Hamidy Harahap dan mengatakan saya tertarik menulis sejarah Soetan Casajangan Soripada? Keinginan itu muncul setelah saya membaca tulisan Harry A. Poeze. Oleh karena Bang Basyral tetap akan menulisnya, saya alihkan perhatian untuk menggali sejarah Parada Harahap. Dalam upaya memahami sejarah Parada Harahap inilah saya menemukan garis continuum sejarah pers mulai dari Dja Endar Moeda (Padang), Radjioen Harahap gelar Soetan Casajangan (Leiden) dan Parada Harahap (Batavia).

Lantas bagaimana sejarah bapak pers Indonesia? Seperti disebut di atas, kita tidak sedang mempersoalkan siapa yang menjadi bapak pers nasional tetapi untuk sekadar mengingatkan bahwa kakek pers nasional adalah Dja Endar Moeda dan cucunya Parada Harahap. Kakek dan cucu pers nasional ini adalah bagian terpenting dalam perjalanan sejarah pers Indonesia. Dengan memahami kakek dan cucu, akan lebih mudah mengenal siapa bapak pers nasional. Lalu bagaimana sejarah bapak pers Indonesia? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Pers di Indonesia (30): Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia; Berakhir Sudah Pers Belanda Setelah Ratusan Tahun

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pers dalam blog ini Klik Disini

Sejatinya Kerajaan Belanda di Indonesia baru dimulai tahun 1800 dengan dibentuknya Pemerintahan Hindia Belanda (sebagai bagian, salah satu provinsi dari negara Belanda). Sebelumnya pada era VOC (yang dimulai sejak 1619) hanyalah suatu perusahaan (VOC) yang melakukan kontrak-kontrak Kerjasama dengan para pemimpin local di berbagai wilayah (kerajaan-kerajaan). Oleh karena itu nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia, harus menarik garis waktu sejak dibentuk Pemerintah Hindia Belanda dan terbentuknya Negara Republik Indonesia. Nasionalisasi perusahaan belanda di Indonesia adalah tanda berakhir sudah pers Belanda setelah ratusan tahun.

Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Pasal 1. Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia. Pasal 2 ayat (1) Kepada pemilik-pemilik perusahaan-perusahaan tersebut dalam pasal 1 di atas diberi ganti-kerugian yang besarnya ditetapkan oleh sebuah Panitya yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh Pemerintah. Ayat (2) Atas keputusan Panitya tersebut pada ayat 1 di atas maka baik pemilik perusahaan maupun Pemerintah dapat meminta pemeriksaan banding kepada Mahkamah Agung yang akan memberi keputusan terakhir menurut acara pemeriksaan banding di hadapannya antara pemilik perusahaan dan Negara Republik Indonesia sebagai pihak yang bersangkutan. Ayat (3) Pembayaran ganti-kerugian seperti termaksud di atas selanjutnya akan diatur dalam Undang-undang tersendiri. Pasal 3 ayat (1) Ketentuan-ketentuan tersebut dalam "Onteigeningsordonnantie (Stb.1920 No. 574)" untuk nasionalisasi ini tidak berlaku. Ayast (2) Ketentuan-ketentuan pokok tentang pelaksanaan serta akibat-akibat lebih lanjut daripada penyataan seperti termaksud dalam pasal 1 diatas, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah seperti termaksud dalam pasal 3 ayat (2) diatas, dapat mengancamkan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dan/atau hukuman denda setinggi-tingginya satu juta-rupiah atas pelanggaran aturan-aturannya. Ayat (2) Segala tindak pidana seperti termaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah kejahatan. Ayat (3) Mereka yang disangka atau didakwa melakukan kejahatan seperti termaksud dalam ayat (1) diatas, dapat ditahan menurut cara yang dilakukan terhadap tersangka-tersangka atau terdakwa-terdakwa yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau lebih. Ayat (4) Semua peraturan tentang hukum acara pidana mengenai penahanansementara dilakukan terhadap mereka yang dimaksudkan dalam ayat (3) di atas. Pasal 5. Setiap perjanjian atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah seperti termaksud dalam pasal 3 ayat (2) di atas adalah batal karena hukum. Pasal6. Undang-undang ini    dapat disebut "Undang-undang    Nasionalisasi Perusahaan Belanda". Pasal 7. Undang-undang   ini   mulai   berlaku   pada   hari   diundangkan   dan mempunyai daya surut sampai tanggal 3 Desember 1957.  Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd. Soekarno.

Lantas bagaimana sejarah nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia? Seperti disebut di atas nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia adalah tanda berakhir sudah pers Belanda setelah ratusan tahun. Lalu bagaimana sejarah nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Pers di Indonesia (29): Internasional Pers Indonesia dan Mochtar Lubis; Bahasa Asing dan Lembaga Pers Internasional

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pers dalam blog ini Klik Disini

Seperti halnya hari pers nasional (HPN) yang tidak merepresentasikan dengan sejarah pers Indonesia, hari per sedunia juga tidak merepresentasikan dengan sejarah pers dunia. Hari pers nasional didasarkan pada hari kelahiran PWI tahun 1946. Hari pers sedunia dimulai pada tanggal 3 Mei 1991 yang dicanangkan oleh PBB. Apa masalahnya? Hari Pers Nasional dan Hari Pers Sedunia, hanya terkait dengan suatu propaganda (misi tertentu), tidak mengandung esensi sejarah pers itu sendiri. Artikel ini mendeskripsikan sejarah pers internasional Indonesia.

Peringati Hari Kebebasan Pers Sedunia, Kominfo Terbitkan Prangko. Jakarta, Kominfo. Peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia Tahun 2017 ini lebih meriah dengan penerbitan Prangko Istimewa seri Kebebasan Pers Se-Dunia atau World Press Freedom Day.  Penerbitan prangko merupakan penugasan Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada PT Pos Indonesia (Persero) selaku penyelenggara pos milik negara. Penerbitan itu mempertimbangkan usulan dan masukan dari seluruh komponen masyarakat. Hari Kebebasan Pers Dunia secara internasional diproklamasikan Majelis Umum PBB pada tahun 1993 menyusul rekomendasi Sidang ke-26 Konferensi Umum UNESCO Tahun 1991. Setiap tanggal 3 Mei dirayakan prinsip-prinsip dasar kebebasan pers. Peringatan itu merupakan respons atas ajakan kelompok Wartawan Afrika pada tahun 1991 sesuai kesepakatan Deklarasi Windhoek yang berisi tentang pluralisme dan kemandirian media. Peringatan Hari Kebebasan Pers Se-Dunia merupakan momentum evaluasi kebebasan pers di seluruh dunia. Selain itu juga menjadi upaya mempertahankan media dari ancaman atas kemerdekaan dan larangan membayar upeti kepada wartawan serta untuk memberikan penghormatan kepada wartawan yang telah kehilangan nyawa mereka dalam menjalankan profesi. Momentum 3 Mei merupakan pengingat kepada pemerintah mengenai komitmen untuk menghormati kebebasan pers dan refleksi di kalangan profesional media mengenai isu kebebasan pers dan etika profesional. (https://www.kominfo.go.id/)

Lantas bagaimana sejarah pers internasional Indonesia dan peran Mochtar Lubis? Seperti disebut di atas, sejarah pers internasional Indonesia adalah satu hal, pencanangan hari pers sedunia adalah hal lain lagi. Sejarah pers internasional Indonesia terkait dengan surat kabar bahasa asing (terutama penggunaan bahasa Inggris) dan terbentuknya Lembaga Pers Internasional di Indonesia sebagai bagian dari pers internasional. Lalu bagaimana sejarah pers internasional Indonesia dan peran Mochtar Lubis? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Pers di Indonesia (28): Kebebasan Pers Indonesia, Dulu Bagaimana? Buku Pers Parada Harahap dan Sejarah Pers Indonesia

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pers dalam blog ini Klik Disini

Kebebasan pers adalah suatu hal. Penulisan buku-buku pers adalah hal lain lagi. Isu kebebasan pers sudah ada sejak era Pemerintah Hindia Belanda. Namun itu tampaknya peraturan yang ada hanya tajam ke bawah (pers Indonesia) dan tumpul ke atas (pers Belanda). Pada masa pendudukan Jepang lain lagi. Bagaimana dengan pada era Republik Indonesia? Yang jelas sudah banyak buku ditulis tentang pers. Buku pers Indonesia pertama ditulis oleh Parada Harahap.

Kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan, pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Melalui kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui berbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Karena itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat 2 bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat 3 bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat 4 bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum. Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (Robert Hutchins) sebagai pencetus teori tanggung jawab sosial merupakan sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang tepat bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima prasyarat yang dituntut masyarakat modern dari pers. (Wikipedia)

Lantas bagaimana sejarah kebebasan pers Indonesia masa ke masa dan Parada Harahap? Seperti disebut di atas kebebasan pers sudah ada sejak era Pemerintah Hindia Belanda, tetapi peraturan pers yang ada selalu menyulitkan pers pribumi/pers Indonesia. Dengan banyaknya buku-buku pers di Indonesia hingga masa ini lalu apa dampaknya bagi kebebasan pers? Lalu bagaimana sejarah kebebasan pers Indonesia masa ke masa dan Parada Harahap? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Pers di Indonesia (27): Akademi Wartawan; Parada Harahap Kembangkan Wawasan Metodologi Jurnalis di Indonesia

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pers dalam blog ini Klik Disini

Pada masa ini Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta (IISIP) adalah perguruan tinggi di Jakarta Selatan di Lenteng Agung yang berdiri pada 5 Desember 1953 (umur 69) sebagai Sekolah Tinggi Publisistik (STP). Rektornya adalah Dr. Ir. Ilham P. Hutasuhut, M.M (lihat Wikipedia). Lalu apa hubungannya dengan Akademi Wartawan pertama Indonesia di Djakarta yang berdiri tahun 1950?

Sejarah Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya (STIKOSA-AWS). Bermula pada kuartal akhir 1963 – dua orang yang memiliki kepedulian terhadap kehidupan pers dan pekerja pers di Jawa Timur. Kedua tokoh itu Pemimpin umum/Pemimpin redaksi (Pemred) Surabaya Post, A. Azis, serta Kepala Jawatan Penerangan (Japen) Propinsi Jawa Timur, R. Moejadi Notowardojo. Saat itu A. Azis, yang juga Ketua PWI cabang Surabaya mengungkapkan pentingnya kontribusi wartawan yang memiliki etika, memiliki pengetahuan dan profesional. Perbagai persiapan dilakukan. Setelah semua unsur berkumpul, maka disetujui untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi berjenjang “akademi” dan sepakat diberi nama “Akademi Wartawan Surabaya (AWS)”. Pada 18 Maret 1964. diadakan pertemuan khusus untuk membahas rencana dan wujud lembaga pendidikan. Hasil besar dari pertemuan 18 Maret 1964 ialah terbentuknya Yayasan Pendidikan Wartawan Surabaya atau disingkat YPWS. Ditunjuklah Mayor Sukarsono untuk menjadi Ketua YPWS, dan Singgih, sebagai Sekretaris Yayasan. Legalitasnya dibuat melalui notaris Gusti Djohan. Kemudian diangkat R. Moeldjadi Notowardojo selaku Direktur Akademi Wartawan Surabaya (AWS) yang pertama. Hari itu, tanggal 11 November 1964, merupakan kelahiran Akademi Wartawan Surabaya. Butuh perjuangan dan kerja keras. Akhirnya para penggagas mampu mendirikan Akademi Wartawan Surabaya (AWS). Di tengah perkembangan zaman dan tuntutan pasar, pada tahun 1984, AWS meningkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi dengan nama “Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Massa” atau disingkat “Stikosa” dan, menetapkan sebutan “AWS” masih melekat (https://www.stikosa-aws.ac.id/) 

Lantas bagaimana sejarah akademi wartawan di Indonesia? Seperti disebut di atas, kini sudah banyak lembaga Pendidikan tinggi yang membina program studi jurnalistik seperti akadami, institute mauoun universitas. Semuanya bermula dari satu. Parada Harahap sejak 1950 mengembangkan wawasan metodologi jurnalis muda Indonesia melalui pendirian Akademi Wartawan di Djakarta. Lalu bagaimana sejarah akademi wartawan di Indonesia? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Pers di Indonesia (26): Kedaulatan Pers Indonesia, Pers Berdaulat di Indonesia; Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pers dalam blog ini Klik Disini

Ada dua surat kabar dengan motto yang sama: dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dua surat kabar tersebut adalah Pikiran Rakyat Bandoeng dipimpin oleh Sakti Alamsjah Siregar dan Indonesia Raya Jakarta dipmpin oleh Mochtar Lubis. Surat kabar Pikiran Rakyat masih eksis hingga ini hari. Indonesia Raya pertama kali terbit sebagai surat kabar di Jakarta pada 29 Desember 1949, atau dua hari setelah penandatanganan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda tanggal 27 Desember 1949.

Harian Indonesia Raya adalah surat kabar nasional yang mengalami dua kali masa penerbitan, yakni pada masa pemerintahan Orde Lama dan masa Orde Baru. Pada kedua masa pemerintahan tersebut harian Indonesia Raya mengalami larangan terbit. Selama masa penerbitan pertama 1949-1968, lima wartawannya pernah ditahan selama beberapa hari, bahkan ada yang sampai satu bulan. Pemimpin redaksinya, Mochtar Lubis, menjadi tahanan rumah dan dipenjarakan selama sembilan tahun tanpa proses peradilan. Pertama kali Indonesia Raya tutup, ketika di dalam perusahaan terjadi konflik internal antara ketiga pemegang saham, yaitu Mochtar Lubis, Hasjim Mahdan, dan Sarhindi. Mochtar Lubis ingin tetap bersikap kritis terhadap pemerintah, sementara dua lainnya menginginkan "sikap netral". Kedua pemegang saham terakhir ini berhasil memperoleh Surat Izin Terbit (SIT) tanggal 7 Oktober 1958. Para wartawan pengasuh harian itu seluruhnya wajah baru, karena semua wartawan Indonesia Raya lama mendukung pendirian Mochtar Lubis.Indonesia Raya baru ini hanya berumur kurang dari tiga bulan karena kehilangan para pelanggan. Masa penerbitan kedua selama lima tahun (1968-1974). Pada masa pemerintahan Orde Baru, atau pada tanggal 30 Oktober 1968, harian Indonesia Raya kembali terbit. Sebagian wartawan dan staf tata usaha Indonesia Raya generasi pertama mengasuh kembali harian ini di bawah pimpinan Mochtar Lubis sebagai pemimpin umum merangkap pemimpin redaksi (Wikipedia).

Lantas bagaimana sejarah kedaulatan pers Indonesia dan pers berdaulat Indonesia? Seperti disebut di atas, pasca pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda tanggal 27 Desember 1949 muncul dua surat kabar dengan motto yang sama: dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Lalu bagaimana sejarah kedaulatan pers Indonesia dan kemerdekaan pers Indonesia? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Pers di Indonesia (25): Radio, Radio Bandoeng, Radio Republik Indonesia; Sakti Alamsjah Siregar dan Abdulrahman Saleh

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pers dalam blog ini Klik Disini

Narasi sejarah RRI di Wikipedia terkesan bersifat gaya novelis. Namun bagaimana sejarah radio di Indonesia secara historis sejak era Hindia Belanda tetap kurang terinformasikan sepenuhnya. Dalam hal ini satu fase terpenting dalam sejarah radio Indonesia adalah dalam proses pembentukan radio pemerintah Indonesia, Radio Republik Indonesia (RRI).

Sejarah Radio Republik Indonesia bermula secara resmi pada tanggal 11 September 1945, oleh para tokoh yang mengoperasikan stasiun radio Jepang Hoso Kyoku di 6 kota. Rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman Jalan Menteng Dalam, menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih dr. Abdulrahman Saleh sebagai pemimpin umum. Pada bulan 1 Maret 1942 Belanda menyerah kepada Jepang, tepat pada tanggal 8 Maret 1942 pemerintah Belanda dengan seluruh angkatan perangnya menyatakan menyerah kalah di Kalijati Subang. Radio siaran yang tadinya berstatus perkumpulan swasta dimatikan dan diurus oleh jawatan khusus bernama Pusat Jawatan Radio Hoso Kanri Kyoku, yang merupakan pusat radio siaran dan berkedudukan di Jakarta. Cabang-cabangnya terdapat di Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya dan Malang. sesungguhnya di juga berdiri Medan Hoso Kyoku dibulan Maret 1942. Kini mereka menuntut penyerahan radio Hoso Kyoku kepada mereka. Bandung Hoso Kyoku yang dapat direbut tanggal 16 Agustus 1945. Setelah proklamasi dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945, bertempat di kantor Solo Hoso Kyoku Balapan 199, Yasaki menandatangani naskah penyerahan kekuasaan atas Solo Hoso Kyoku dalam bahasa Jepang dan Indonesia tepat pada jam 10.00 pada tanggal 1 Oktober 1945. Sebagai balas budi Yasaki, Yamamoto dan Kono (Kepala Teknik) diberitahu. Dengan penyerahaan kekuasaan oleh Yasaki kepada Maladi atas Solo Hoso Kyoku pada tanggal 10 Oktober 1945, maka bagian pertama dari program RRI di Surakarta telah terlaksana. Keselamatan mereka di Solo dan kemudian di tempat kosentrasi orang-orang Jepang di Baros Tampir akan dijamin. Wakil - wakil dari 8 studio RRI di Jawa berkumpul lagi untuk bermusyawarah pada tanggal 12 dan 13 Januari 1946. Konperensi radio kedua ini di adakan di Solo yang mendorong bahkan mengharuskan bermusyawarah ialah situasi negara dan keadaan studio - studio RRI (Wikipedia). 

Lantas bagaimana sejarah Radio, Radio Bandoeng, Radio Republik Indonesia? Seperti disebut di atas, sebelum terbentuknya Radio Republik Indonesia, ada sejarah awal yang dimulai dari era Pemerintah Hindia Belanda. Siapa Sakti Alamsjah Siregar dan Abdulrahman Saleh. Lalu bagaimana sejarah Radio, Radio Bandoeng, Radio Republik Indonesia? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Pers di Indonesia (24): Pers Amerika Diantara Pers Belanda dan Pers Indonesia: G McTurnan Kahin, BM Diah, Mochtar Lubis

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pers dalam blog ini Klik Disini

Pers Amerika Serikat sejatinya pernah membantu pers Indonesia di dunia pers internasional. Itu bermula pada masa perang kemerdekaan Indonesia. Jurnalis Amerika Serikat George McTurnan Kahin melaporkan situasi pendudukan Belanda/NICA di Jogjakarta tanggal 18 Desember 1948. Kisah ini diduga yang menjadi alasan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memberikan beasiswa para jurnalis Indonesia studi pers ke Amerika Serikat, diantaranya BM Diah dan Mochtar Lubis. Studi pers ke Eropa/Belanda menjadi masa lalu.

Profesor Amerika: Indonesia beruntung punya UU Pers.  Sabtu, 17 Maret 2018. Jakarta (Antara News) - Profesor Jurnalisme Universitas George Washington, Janet Steele berpendapat bahwa jurnalis Indonesia jauh lebih beruntung ketimbang di negara-negara Asia Tenggara lainnya karena telah memiliki Undang-Undang Pers. "Saya sudah pernah ke Singapura dan Brunei, walaupun teknologinya maju, tapi mereka masih dikontrol pemerintah. Setelah Reformasi ada UU Pers dan Dewan Pers, pemerintah tidak bisa campur tangan. Steele mengunjungi Indonesia dalam rangka penerbitan bukunya "Mediating Islam: Jurnalisme Kosmopolitan di Negara-Negara Muslim Asia Tenggara" berdasarkan penelitiannya terhadap media di Indonesia dan Malaysia. Menurut Steele, direktur Institute for Public Diplomacy and Global Communication, Undang-Undang No 40 tentang Pers telah memberikan jaminan perlindungan kepada wartawan untuk melakukan tugas-tugas jurnalistik dan jika terjadi masalah, pihak mana pun termasuk pemerintah harus menyelesaikannya melalui Dewan Pers. Steele meneliti kaitan Islam dan jurnalisme di tiga media di Indonesia, yakni Majalah "Sabili", Harian "Republika", Majalah "Tempo"; dan dua media Malaysia, yaitu "Harakah" dan "Malaysia Kini". Peraih gelar doktor bidang sejarah dari Universitas John Hopkins, AS, tersebut mengatakan penelitian kualitatifnya dapat dilakukan dengan dilandasi rasa saling percaya, pertemanan, dengan sesekali ia menjadi pengajar dalam kelas jurnalisme di berbagai media, termasuk di Yayasan Pantau dan Koran Tempo. (https://www.antaranews.com/)

Lantas bagaimana sejarah pers Amerika Serikat diantara pers Belanda dan pers Indonesia? Seperti disebut di atas, pers Amerika Serikatc pernah membantu Indonesia ketika pers Indonesia lumpuh pada saat terjadinya pendudukan Belanda/NICA ke wilayah Republik. Jurnalis yang membantu itu adalah George McTurnan Kahin yang kemudian BM Diah, Mochtar Lubis dan lainnya studi pers ke Amerika Serikat. Lalu bagaimana sejarah pers Amerika Serikat diantara pers Belanda dan pers Indonesia? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Pers di Indonesia (23): Pers Semasa Perang Kemerdekaan Indonesia; Jogjakarta, Soerakarta, Padang Sidempoean, Bukittinggi

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pers dalam blog ini Klik Disini

‘Berdirinya organisasi PWI menjadi awal perjuangan Indonesia dalam menentang kolonialisme di Indonesia’. Pernyataan ini tidak tepat. Awal perjuangan (orang) Indonesia dalam menentang kolonialisme di Indonesia sudah dimulai sejak lama sejak era Pemerintah Hindia Belanda dengan mengusung nama Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan (bangsa) Indonesia. Berdirinya organisasi PWI bukan awal perjuangan Indonesia dalam menentang kolonialisme di Indonesia, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) organisasi wartawan pertama di Indonesia, berdiri 9 Februari 1946 di Surakarta (tanggal tersebut ditetapkan sejak 1985, sebagai Hari Pers Nasional). Berdirinya organisasi PWI menjadi awal perjuangan Indonesia dalam menentang kolonialisme di Indonesia. Sebelum didirikan, panitia persiapan dibentuk 9-10 Februari 1946 di balai pertemuan Sono Suko, Surakarta, saat pertemuan antar wartawan Indonesia. Pertemuan tersebut menghasilkan dua keputusan, diantaranya adalah: Disetujui membentuk organisasi wartawan Indonesia dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang diketuai oleh Mr. Sumanang Surjowinoto dengan sekretaris Sudarjo Tjokrosisworo. Disetujui membentuk sebuah komisi beranggotakan: Sjamsuddin Sutan Makmur (Harian Rakyat Jakarta), BM Diah (Merdeka, Jakarta). Abdul Rachmat Nasution (kantor berita Antara, Jakarta). Ronggodanukusumo (Suara Rakyat, Mojokerto). Mohammad Kurdie (Suara Merdeka, Tasikmalaya). Bambang Suprapto (Penghela Rakyat, Magelang). Sudjono (Surat Kabar Berjuang, Malang), Suprijo Djojosupadmo (Kedaulatan Rakyat Yogyakarta). Delapan orang komisi yang telah dibentuk tersebut selanjutnya dibantu oleh Mr. Sumanang dan Sudarjo Tjokrosisworo, merumuskan hal-ihwal persuratkabaran nasional waktu itu dan usaha mengkoordinasinya ke dalam satu barisan pers nasional (Wikipedia).

Lantas bagaimana sejarah pers Indonesia semasa perang kemerdekaan? Seperti disebut di atas, pers semasa perang kemerdekaan Indonesia adalah pers Indonesia yang mengambil bagian dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apakah dalam hal ini ada pers Indonesia yang mengambil sikap sebaliknya? Ada, pers Indonesia yang mendukung kerjasama dengan (kerajaan) Belanda. Pers Indonesia ini terdapat di berbagai tempat seperti di Djakarta, Medan, Jogjakarta, Soerakarta, Sibolga dan Bukittinggi. Lalu bagaimana sejarah pers Indonesia semasa perang kemerdekaan? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Pers di Indonesia (22):Saat Berakhir Pers Belanda, Pers Indonesia di Pendudukan Jepang; The King of Java Press - Para Junior

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pers dalam blog ini Klik Disini

Ada satu fase pers di Indonesia yang terbilang samar-samar, eksis tetapi tidak terinformasikan sepenuhnya, terjadi pada masa pendudukan Jepang. Hal yang sama juga terjadi pada era semasa ketika (negeri) Belanda diduduki Jerman. Pers Indonesia pada masa pendudukan Jepang, tidak dapat dikatakan terkontrol, tetapi lebih tepat disebut diarahkan, Para jurnalis di Indonesia pada masa pendudukan Jepang, bukanlah jurnalis Jepang, tetapi para jurnalis Indonesia sendiri. Sejumlah jurnalis terpenting pada masa pendudukan Jepang, derik-detik berakhir Pers Belanda adalah Parada Harahap, Adinegoro, Adam Malik, Sakti Alamsjah, Mochtar Lubis dan BM Diah.

Perkembangan pers di era pendudukan Jepang & revolusi fisik. Selasa, 21 Juni 2016. Merdeka.com - Wartawan adalah seseorang yang bekerja untuk pers. Pers adalah sebuah media yang ditujukan kepada orang umum. Pers ini mengalami perkembangan dari masa ke masa, mulai dari masa penjajahan Jepang sampai sekarang. Di masa pendudukan Jepang, pers ini cuma digunakan buat alat pemerintah Jepang dan dibuat untuk mendukung Jepang. Pers mengalami banyak sekali penderitaan dan pengekangan kebebasan yang lebih buruk daripada di jaman Belanda. Namun, ada beberapa keuntungan bagi perkembangan pers Indonesia yang bekerja di penerbitan Jepang, yaitu: (1) Pengalaman yang diperoleh para karyawan pers semakin bertambah (2) Penggunaan Bahasa Indonesia dalam media pers makin sering dan luas (3) Ada pengajaran untuk rakyat supaya bisa berpikir kritis terhadap berita yang diberikan oleh sumber resmi dari Jepang. Sedangkan di jaman periode revolusi fisik yang terjadi antara tahun 1945 sampai 1949, pers ini terbagi menjadi dua golongan, yaitu: (1) Pers NICA, yaitu pers yang diterbitkan dan diusahakan oleh sekutu dan Belanda yang dinamakan sebagai Belanda. (2) Pers Republik, yaitu pers yang diterbitkan dan diusahakan oleh orang Indonesia sendiri. Sesuai dengan fungsi, naluri dan tradisinya, pers sudah seharusnya menjadi penjaga kepentingan publik atau lebih kita kenal dengan public watch dog. Untuk bisa mengatasi masalah pers, pemerintah membentuk Dewan Pers di tanggal 17 Maret 1950, yang anggotanya terdiri dari orang-orang surat kabar, cendikiawan, dan pejabat-pejabat pemerintah (https://www.merdeka.com/)

Lantas bagaimana sejarah detik berakhir pers Belanda, pers Indonesia masa pendudukan Jepang? Seperti disebut di atas, pers (berbahasa) Belanda tamat pada masa pendudukan Jepang, pers Indonesia berada di atas angin. Siapa mereka? The King of Java Press di Jawa dan para junior. Lalu bagaimana sejarah detik berakhir pers Belanda, pers Indonesia masa pendudukan Jepang? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Pers di Indonesia (21): Djamaloedin Adinegoro, Bintang Timoer ke Pewarta Deli; Studi Pers ke Eropa, Hadiah Adinegoro Kini

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pers dalam blog ini Klik Disini

Nama Adinegoro masa kini cukup dikenal di dunia pers Indonesia, karena ada hadiah pers setiap tahun yang disebut Hadiah Adinegoro. So, siapa Adinegoro? Nama aslinya adalah Djamaloedin. Bagaimana hubungan Djamaloedin dan Mohamad Jamin dengan Parada Harahap dan Abdoellah Lubis? Yang jelas Djamaloedian alias Adinegoro berkembang dari Bintang Timoer hingga Pewarta Deli.

Djamaluddin Adinegoro (14 Agustus 1904 – 8 Januari 1967) sastrawan dan wartawan kawakan Indonesia. Ia berpendidikan STOVIA (1918-1925) dan pernah memperdalam pengetahuan mengenai jurnalistik, geografi, kartografi, dan geopolitik di Jerman dan Belanda (1926-1930). Nama asli Adinegoro adalah Djamaluddin, adik Muhammad Yamin, saudara satu bapak, ayah mereka Usman gelar Baginda Chatib. Adinegoro terpaksa memakai nama samaran karena ketika di STOVIA tidak diperbolehkan menulis, padahal, keinginannya menulis tinggi, maka digunakan nama samaran Adinegoro. Ia pun bisa menyalurkan keinginannya untuk mempublikasikan tulisannya tanpa diketahui orang bahwa Adinegoro itu adalah Djamaluddin. Oleh karena itulah, nama Adinegoro sebagai sastrawan lebih terkenal daripada nama aslinya. Ia memulai karier wartawan di majalah Caya Hindia. Setiap minggu ia menulis artikel tentang masalah luar negeri di majalah tersebut. Ketika belajar di luar negeri (1926—1930), ia nyambi menjadi wartawan bebas pada surat kabar Pewarta Deli (Medan), Bintang Timur, dan Panji Pustaka (Batavia). Kembali ke tanah air, Adinegoro memimpin majalah Panji Pustaka 1931, tetapi, tidak bertahan lama, hanya enam bulan. Sesudah itu, ia memimpin surat kabar Pewarta Deli di Medan (1932—1942). Selama pendudukan Jepang, ia juga pernah memimpin Sumatra Shimbun. Pada tahun 1974 Adinegoro dianugerahi gelar Perintis Press Indonesia. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai badan tertinggi insan press nasional, menyediakan tanda penghargaan tertinggi bagi karya jurnalistik terbaik setiap tahunnya, yaitu Hadiah Adinegoro. (Wikipedia)

Lantas bagaimana sejarah Djamaloedin alias Adinegoro, dari Bintang Timoer ke Pewarta Deli? Seperti disebut di atas, nama Adinegoro kini cukup dikenal dengan penganugerahan Hadiah Adinegoro di dunia pers Indonesia. Namun meski sejarahnya sudah ada yang menulis, tertapi narasi sejarahnya tidak terinformasikan sepenuhnya. Lalu bagaimana sejarah Djamaloedin alias Adinegoro, dari Bintang Timoer ke Pewarta Deli? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Pers di Indonesia (20):Kantor Berita Antara dan Mr Amir Sjarifoeddin Harahap; Riwayat Adam Malik hingga Mochtar Lubis

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pers dalam blog ini Klik Disini

Kantor berita Antara masih eksis hingga ini hari. Dalam narasi sejarah Antara pada masa ini, selalu hanya dikaitkan dengan empat nama, para pendiri: Albert Manumpak Sipahutar, Mr. Soemanang, Adam Malik dan Pandoe Kartawigoena. Mengapa begitu? Sebab sejarah kantor berita Antara mengindikasikan banyak yang tidak terinformasikan.

Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara merupakan kantor berita di Indonesia dimiliki Pemerintah Indonesia sebagai BUMN. Perum Antara diberikan tugas Pemerintah melakukan peliputan dan penyebarluasan informasi yang cepat, akurat, dan penting. NV Kantor Berita Antara didirikan 13 Desember 1937, pada saat itu diterbitkan pertama, Buletin Antara, di jalan Raden Saleh Kecil No. 2 Jakarta. Para pendiri Albert Manumpak Sipahutar, Mr. Soemanang, Adam Malik dan Pandoe Kartawigoena. Redaktur adalah Abdul Hakim dibantu Sanoesi Pane, Mr. Soemanang, Mr. Alwi, Sjaroezah, Sg. Djojopoespito. Tahun 1941, jabatan Direktur Mr. Sumanang diserahkan kepada Sugondo Djojopuspito, sedangkan jabatan Redaktur tetap pada Adam Malik merangkap Wakil Direktur. Kantor Antara 1942 pindah ke Noord Postweg 53 Paser Baroe bersama dengan Kantor Berita Domei, Soegondo pindah bekerja di Kantor Shihabu, Adam Malik dan AM Sipahutar tetap menjadi pegawai Domei. Tahun 1946, hijrah ke Yogyakarta. Pada masa itu, Direkturnya Adam Malik, dengan pimpinan sehari-hari Pangulu Lubis dan Rachmat Nasution (ayah Adnan Buyung Nasution). Tahun 1962, Antara resmi menjadi Lembaga Kantor Berita Nasional berada di bawah Presiden (Wikipedia).

Lantas bagaimana sejarah Mr Amir Sjarifoeddin Harahap dan kantor berita Antara? Seperti disebut di atas, kantor berita Antara yang dibentuk pada era Pemerintah Hindia Belanda masih eksis hingga ini hari. Bagaimana sejarah lengkapnya? Yang jelas ada fase erjarah Adam Malik hingga Mochtar Lubis yang kurang terinformasikan. Lalu bagaimana sejarah Mr Amir Sjarifoeddin Harahap dan kantor berita Antara? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Pers di Indonesia (19): Perjuangan Pers Indonesia, dari Kongres ke Kongres; Kongres Pers Indonesia, Kini Dewan Pers

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pers dalam blog ini Klik Disini

Apa perbedaan Kongres Pers Indonesia pada era Pemerintah Hindia Belanda dengan masa kini era Pemerintah Republik Indonesia.  Tentu banyak. Sebab situasi dan kondisi yang dihadapi berbeda. Pada era Pemerintah Hindia Belanda, Kongres Pers Indonesia menjadi simpul penting dalam perjuangan pers Indonesia. Beda dengan sekarang yang berada di dalam Dewan Pers.

Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers berdiri pada tahun 1966 melalui Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, tetapi pada saat itu Dewan Pers berfungsi sebagai penasehat pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan. Seiring berjalannya waktu Dewan Pers terus berkembang dan akhirnya memiliki dasar hukum terbaru yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sejak saat itu, Dewan Pers menjadi sebuah lembaga independen. Pembentukan Dewan Pers juga dimaksudkan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), karena kemerdekaan pers termasuk sebagai bagian dari HAM. Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. Sebagai lembaga independen, Dewan Pers tidak memiliki perwakilan dari Pemerintah pada jajaran anggotanya. Fungsi Dewan Pers menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pers, Dewan Pers berfungsi sebagai berikut: Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; Mendata perusahaan pers. Dewan Pers terdiri atas 4 komisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Komisi-komisi yang terdapat dalam Dewan Pers adalah: 1. Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers; 2. Komisi Hukum dan Perundang-Undangan; 3. Komisi Pendidikan dan Pelatihan; 4. Komisi Hubungan Antarlembaga dan Hubungan Luar Negeri (Wikipedia)

Lantas bagaimana sejarah perjuangan pers Indonesia dan kongres ke kongres? Seperti disebut di atas, ada perbedaan antara era Pemerintah Hindia Belanda dan era Pemerintah Republik Indonesia. Kongres Pers Indonesia hingga Kini Hari Pers Nasional. Lalu bagaimana sejarah perjuangan pers Indonesia dan kongres ke kongres? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Pers di Indonesia (18): Organisasi Persatoean Djoernalis Indonesia (PERDI); WR Soepratman dan Lagu Indonesia Raya

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pers dalam blog ini Klik Disini

Apakah ada hubungan pers Indonesia dan lagu Indonesia Raya? Yang jelas ada. WR Soepratman adalah seorang jurnalis di Batavia yang mencipta lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan dalam Kongres Pemuda 1928, sementara Persatoean Djoernalis Indonesia (PERDI) yang diketuai oleh Mohamad Tabrani disebut pernah memecat jurnalis yang tidak menghormati lagu Indonesia Raya. Benarkah? Yang jelas Parada Harahap adalah salah satu pendiri PERDI.

PERDI Pecat Wartawan yang Tak Sikap Hormat 'Indonesia Raya'. 14 Aug 2022. Republika.id. WR Supratman menciptakan lagu Indonesia Raja terinspirasi pidato-pidato di Kongres Pemuda 1926. Pidato yang menginspirasinya adalah pidato disampaikan Tabrani (ketua panitia kongres). Menurut B Sularto dalam buku WR Supratman, bahwa Supratman menyampaikan pujian isi pidato itu kepada Tabrani sekaligus memberi tahu akan menuangkannya dalam lagu. Lagu “Indonesia Raya” itu kemudian dibawakan di Kongres Pemuda 1928. Lirik lengkap tiga stanza untuk pertama kali dimuat di koran dwimingguan milik PNI, Persatoean Indonesia, edisi 1 November 1928. Redaksi Persatoean Indonesia berjanji akan memuat lengkap dengan notasi pada edisi 15 November 1928. Sin Po menerbitkan lirik dan not lagu “Indonesia Raya” edisi 10 November 1928. Persatoean Indonesia edisi 15 November 1928 batal menerbitkan not lagu tersebut. Pada edisi berikutnya, 1 Desember 1928, Persatoean Indonesia menulis bahwa notasi lagu Indonesia Raya berikut liriknya telah dicetak oleh WR Supratman dan dijual. Kelak, Persatoean Djoernalis Indonesia (Perdi) semasa kepengurusan Tabrani pernah memecat anggotanya gara-gara sikap tidak hormat lewat keputusan rapat di Semarang, Januari 1940. Tabrani terpilih menjadi ketua pada Kongres Perdi di Solo April 1939. Ksiaha wartawan yang dipecat itu bermula dari acara Parindra, saat lagu “Indonesia Raya” dinyanyikan, wartawan itu tetap duduk santai di kursinya. Meski telah diingatkan, bahkan, oleh rekan-rekan sesame Cina, Tuan J tetap duduk dengan tenang di kursinya di meja pers. “Ini dianggap oleh Perdi sebagai kesalahan serius,” tulis De Koerier edisi 13 Januari 1940 (https://www.republika.id/)

Lantas bagaimana sejarah organisasi Persatoean Djoernalis Indonesia (PERDI)? Seperti disebut di atas ketua Kongres Pemuda I adalah Mohamad Tabrani dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan dalam Kongres Pemuda II. Ketua PERDI disebut pernah memecat anggota yang tidak menghormati lagu Indonesia Raya. Lalu bagaimana sejarah organisasi Persatoean Djoernalis Indonesia (PERDI)? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Pers di Indonesia (17): Mohamad Tabrani dan The King of Java Press di Jawa; Parada Harahap, Kongres Pemuda, PPPKI

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Pers dalam blog ini Klik Disini

Apakah ada hubungan pers Indonesia dan Kongres Pemuda 1926 dan 1928? Yang jelas ada. Mohamad Tabrani adalah seorang jurnalis muda di Batavia yang menjadi ketua Kongres Pemuda 1926, sementara Parada Harahap adalah jurnalis senior yang menginisiasi terbentuknya federasi organisasi kebangsaan Indonesia (PPPKI) tahun 1927. Dalam dua kongres pemuda tersebut ada peran strategis Parada Harahap.

Kongres Pemuda adalah kongres nasional yang pernah diadakan 2 kali di Batavia. Kongres Pemuda I diadakan tahun 1926 dan menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya. Kongres ini diikuti oleh seluruh organisasi pemuda saat itu seperti Jong Java, Jong Sumatra, Jong Betawi, dan organisasi pemuda lainnya. Selanjutnya juga disepakati untuk mengadakan kongres yang kedua. Kongres Pemuda I dilaksanakan dari tanggal 30 April - 2 Mei 1926. Kongres Pemuda I diketuai oleh Muhammad Tabrani. Kongres Pemuda II, yang diadakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928 dipimpin oleh Soegondo Djojopoespito dari PPPI, menghasilkan keputusan penting: Sumpah Pemuda. Selain itu pada kongres itu lagu Indonesia Raya ciptaan WR Supratman juga ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Selanjutnya Kongres Pemuda II diselenggarakan selama dua hari (27 - 28 Oktober 1928) yang mana hari pertama diselenggarakan di gedung Katholikee Jongelingen Bond. Hari kedua di gedung Oost Java (sekarang di Medan Merdeka Utara Nomor 14). Susunan Panitia Kongres Pemuda II adalah: Ketua: Sugondo Joyopuspito (PPPI); Wakil ketua: Joko Marsaid (Jong Java); Sekretaris: Muhammad Yamin (Jong Sumateranen Bond); Bendahara: Amir Syarifoeddin Harahap (Jong Bataks Bond); Pembantu I: Djohan Mohammad Tjai (Jong Islaminten Bond); Pembantu II: R. Katja Soengkana (Pemoeda Indonesia); Pembantu III: Senduk (Jong Celebes); Pembantu IV: Johanes Leimana (Jong Ambon); Pembantu V: Rochjani Soe'oed (Pemuda Kaoem Betawi) (Wikipedia).

Lantas bagaimana sejarah Mohamad Tabrani dan The King of Java Press di Jawa? Seperti disebut di atas, Mohamad Tabrani adalah seorang jurnalis muda di Batavia yang menjadi ketua Kongres Pemuda 1926. Dalam Kongres Pemoeda dan Kongres PPPKI 1928 Parada Harahap memiliki peran strategis. Lalu bagaimana sejarah Mohamad Tabrani dan The King of Java Press di Jawa? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.