*Untuk melihat semua artikel Sejarah Kupang dalam blog ini Klik Disini
Pada
era Portugis perdagangan sangat longgar di kota-kota pantai. Hal itu juga
terjadi pada permulaan kehadiran Belanda (sejak 1613). Pada tahun 1665
pemerintah VOC mengubah kebijakannya dari perdagangan yang longgar di pantai
menjadi kebijakan baru yang mana penduduk asli (lokal) dijadikan sebagai
subjek. Pemerintah VOC melalui para pedagang-pedagangnya membuat kontrak-kotrak
(kerjasama) dengan para pemimpin lokal, Di provinsi Nusa Tengara Timur yang
sekarang begitu banyak para pemipin lokal (raja-raja) di berbagai pulau-pulau
yang berbeda. Pada saat ini wilayah yurisdiksi antara Belanda dan Portugis di
pulau Timor sudah mengerucut (yang kini menjadi batas provinsi NTT dan negara
Timor Leste).
Permulaan kebijakan baru VOC pada tahun 1665
bersamaan dengan kerjasama pemerintah VOC dengan para pemimpin lokal dalam
mengusir pengaruh petrdagangan Atjeh di pantai barat Sumatra. Lalu langkah ini
disusul pemerintah VOC yang bekerjasama dengan Ternate dan Boeton plus Aroe
Palaka (mewakili Bone) untuk menghancurkan kerajaan Gowa (Macassar). Segera
setelah terjadi kesepakatan antara (kerajaan) Mataram dan pemerintah VOC dalam
soal wilayah bagian barat Jawa, Pemerintah VOC mulai mengirim ekspedisi ke
pedalaman di hulu sungai Tjiliwong pada tahun 1687. Para pasukan pribumi
pendukung militer VOC mulai membuka lahan di sepanjang daerah aliaran sungai
Tjiliwong hingga pedalaman (kelak disebut Buitenzorg dan kini Bogor).
Sebelumnya pada tahun 1684 Pemerintah VOC mengiri satu ekspedisi ke Pagaroejoeng
dan membuat kontrak kerjasama dalam hal perdagangan di pantai timur Sumatra.
Menjelang berakhir abad ini, ekspedisi VOC beberapa kali ke pedalaman Jawa
(dari Tegal dan dari Soerabaja). Pada tahun 1703 Pemerintah VOC mulai membuat
kerjasama dengan para bupati di Preanger. Kerjasama ini dapat dikatakan sebagai
realisasi pertama kebijakan baru dari perdagangan yang longgar di pantai
menjadi kebijakan baru yang mana penduduk asli (lokal) dijadikan sebagai
subjek. Kerjasama-kerjasama VOC ini menjadi kacau ketika Prancis 1795 melakukan
aneksasi di wilayah yurisdiksi Belanda yang akhirnya VOC dibubarkan pada tahun
1799. Lalu giliran Inggris (1811) melakukan aneksasi di wilayah yurisdiksi Belanda
dan berakhir tahun 1816 (kemudian terbentuk Pemerintah Hindia Belanda).
Bagaimana
sejarah pemerintahan di Timor Groep (baca: provinsi NTT)? Sejatinya baru dimulai di era Pemerintah Hindia
Belanda. Pada era pendudukan Inggrsi (1811-1816) hanya terbatas di Jawa dan
beberapa wilayah di Palembang en Bangka, Macassar dan Bandjermasin. Lantas
bagaimana dengan di Bali, Lombok, Sombawa dan Timor Groep? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya
ada permulaan. Untuk
menambah
pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri
sumber-sumber tempo doeloe.