Sejarah Menjadi Indonesia (16): Belanda Menyatukan Tanah Jajahan Tapi Menentang Persatuan di Hindia; Pecah Belah NKRI

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Menjadi Indonesia dalam blog ini Klik Disini

Hanya satu motif Belanda sejak era VOC dan Pemerintah Hindia Belanda yakni keuntungan. Investasi besar bukan untuk biaya meningkatkan kesejahteran penduduk pribumi di tanah jajahan tetapi untuk meratakan jalan dalam meraih keuntungan. Biaya besar untuk membangun benteng-benteng besar, belanja senjata dan membayar serdadu untuk menghancurkan perlawanan penduduk dan berperang melawan pesaing (Poertugis, Inggris dan lainnya). Bagi penduduk yang patuh dikenakan retribusi dan pajak untuk baiya pengadministrasian wilayah dan membayar gaji pejabat dan pegawai.

Semua itu dimaksudkan untuk memfasilitasi para investor swasta dan investor pemerintah dalam berusaha di bidang perdagangan, pertanian, industri dan perusahan=persuahan jasa. Keuntungan perusahaan menjadi keuntungan bagi pemerintah dan kerajaan Belanda dalam bentuk-bentuk pajak perusahaan. Hanya perusahaan yang menguntungkan yang didukung oleh pemerintah. Dalam hal ini, hanya sebagian kecil keuntungan pemerintah tersebut yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan sosial (kesehatan dan pendidikan penduduk). Penduduk menyumbang tenaga yang seharusnya dihitung sebagai biaya untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan.

Untuk mencapai misi tersebut secara maksimal, VOC dan Pemerintah Hindia Belanda (melalui Menteri Koloni) berusaha menyatukan semua tanah jajahan dalam satu administrasi tanah jajahan. Gubernur Jenderal VOC/Belanda di Batavia dapat mengirim militer ke Malabar, Ceylon atau Afrika Selatan. Demikian juga Pemerintah Hindia Belanda dapat mendorong pengusaha yang patuh dan penduduk yang tunduk untuk mengumpulkan sumbangan untuk membantu kesulitan orang Belanda di India atau di Afrika Selatan. Pemerintah hanya menghitung keuntungan dari investasi para insvestor utama di Belanda (termasuk invesasi keluarga kerajaan).

Persatuan yang muncul diantara penduduk pribumi adalah lawan dari pemerintah untuk mencapai keuntungan. Terbentuknya persatuan harus dihalangi dan bila perlu dikenakan pasal yang dianggap melawan pemerintah. Pembentukan persatuan penduduk pribumi di tanah jajahan, seperti Hindia Belanda adalah dianggap gejala penyakit yang dapat menggerogoti tubuh pemerintah. Sebelum persatuan menjadi penyakit yang mematikan pemerintah melakukan tindakan preventeif dan kuratif.. Oleh karena itu persatuan penduduk adalah kegiatan kontra-pemerintah, karena itu harus diminimalkan.

Hanya satu yang mampu mengatasi kekuatan investasi Belanda yakni pendudukan Jepang. Ada perbedaan besar antara kebijakan Belanda dan Jepang di Indonesia. Seperti disebutkan, Belanda ingin mengeruk keuntungan melalui pembentukan pemerintahan, sedangkan Jepang bukan motif keuntungan tetapi membangun partner untuk menyokong pembangunan kekuasaan yang lebih besar melawan sekutu-sekutu Belanda. Karena itu Jepang tidak menghalangi munculnya persatuan di Indonesia dan bahkan ikut mendukungnya. Yang diinginkan Jepang, persatuan Indonesia dapat memperkuat posisinya di dunia internasional. Kebutuhan utama Jepang hanya menjaga ladang-ladang dan kilang-kilang minyak agar tetap beroperasi untuk mendukung pergerakannya dalam melawan musuh-musuhnya.

Hukum alamiah ‘rantai makanan’ dipraktekkan. Siapa yang lebih buas dia yang dapat memangsa yang lebih lemah. Pemerintah Kerajaan Belanda memakan (penduduk) Indonesia. Lalu Kerajaan Jepang memakan Kerajaan Belanda. Ternyata masih ada yang lebih buas Sekutu (sebagai induk Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda) memakan Kerjaan Jepang. Pihak Sekutu lalu mendistribusikan makanan kepada anak-anaknya: Inggris dan Belanda. Amerika Serikat yang menjadi anggota Sekutu, tidak mendapat bagian dalam distribusi makanan berupa tanah jajahan dan hanya mendapat uang preman terhadap musuh bebuyutannya, yakni Jepang (konvensasi serangan Jepang terhadap Pearl Harbour di Hawaii.

Ketika tanah jajahan (dalam hal ini Indonesia) dikembalikan kepada Pemerintah Kerajaan Belanda (pasca Perang Dunia II), langkah pertama yang dilakukan Belanda/NICA adalah memecah persatuan yang telah mengkristal di Indonesia pada era pendudukan Jepang, suatu supra persatuan yang kemudian diproklamirkan sebagai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pemecahan persatuan dimulai dengan menguasai kembali kota-kota utama (sebagai wujud baru kolonialisasi). Kota-kota utama antara lain Batavia, Semarang, Sorabaja, Medan, Bandoeng, Palembang, Padang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan dan Makassar. Tentu saja muncul perlawanan dari Pemerintah RI sebagai wujud lambang persatuan di Indonesia. Langkah kedua dilakukan Belanda/NICA adalah melakukan tindakan yang lebih agresif dengan melancarkan dua kali agresi militer. Pada fase inilah memecah peratuan Indonesia Belanda/NICA dengan membentuk negara-negara boneka.

Pemerintah Kerajaan Belanda tidak membutuhkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah Kerajaan Belanda hanya membutuhkan wilayah-wilayah yang dapat menciptakan keuntungan besar. Praktek tanah jajahan dimulai lagi. Praktek tanah jajahan itu dijalankan dengan membentuk negara-negara boneka yang memisahkan bagian Belanda dengan bagian RI. Negara-negara boneka yang dibentuk dan menjadi bagian Belanda adalah Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan, Negaras Jawa Timur plus negara penghubung setelah semuanya lebih dahulu terbentuk Nagara Indonesia Timur yang berpusat di Makassar.

Di semua negara bomeka itu terbentuk karena hanya satu parameternya, yakni wilayah yang telah menguntungkan sejak era kolonial (sebelum pendudukan Jepang). Di wilayah-wilayah tersebut industri pertanian dan industri manufaktur sudah terbentuk. Suatu wilayah-wilayah yang harus dikuasai yang dapat menjanjikan keuntungan yang besar berapapun besarnya biaya yang harus dikeluarkan jika pun terjadi perang antara Belanda dan Indonesia.  

Namun yang tetap menjadi pertanyaan dalam terbentuknya negara-negara boneka adalah mengapa ada orang Indonesia yang berpartisipasi aktif dalam membentuk negara-negara boneka tersebut, ketika para pejuang-pejuang Indonesia (yang dipimpin TNI) masih berperang melawan serdadu-serdadu Belanda di berbagai tempat. Jawabnya adalah diantara penduduk dan pemimpin Indonesia banyak yang tidak menginginkan persatuan. Hanya ingin mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan persatuan Indonesia. Mereka ini dapat dianggap sebagai penghianat NKRI. Siapa mereka itu sangat mudah diidentifikasi pada masa kini. Untuk menghindari munculnya penghianatan bangsa kembali TNI selalu berada di depan. Karena itulah muncul slogan NKRI: Hidup atau Mati! Mengapa? Karena dalam rantai makanan para pemangsa selalu bersiap memakan pada saat Indonesia melemah. Peratuan dan kesatuan adalah musuh terbesar negara-negara pemangsa.

Tunggu deskripsi lengkanya

*Dikompilasi oleh Akhir Matua Harahap berdasarkan sumber-sumber tempo doeloe. Sumber utama yang digunakan lebih pada ‘sumber primer’ seperti surat kabar sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam setiap penulisan artikel tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja.