*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini
Kemerdekaan Indonesia tidaklah datang
tiba-tiba. Prosesnya cukup lama dan berlangsung tahap demi tahap. Dalam masa
proses itu terjadi dialektika, tidak hanya antara pemimpin revolusioner
Indonesia dengan Pemerintah (Hindia) Belanda, tetapi juga faksi-faksi yang
berbeda diantara penduduk Indonesia. PPPKI dan MRI adalah puncak-puncak
persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia dalam menuju Indonesia merdeka yang
demokratis.
Ada satu hal yang besar terjadi di Jogjakarta, tidak hanya Boedi Oetomo melebur (merger) dengan Partai Bangsa Indonesia (PBI) yang kemudian menjadi Partai Indonesia Raja (Parindra) pada tahun 1935, tetapi adalah dibentuknya Madjelis Rakjat Indonesia tahun 1941. Kepemimpinan Madjelis Rakjat Indonesia yang disingkat MRI ini disebut Dewan Pimpinan yang didirikan pada tanggal 13 September 1941 di Jogjakarta. Madjelis Rakjat Indonesia, dasarnya demokratis, saat itu dianggap sebagai Badan Perwakilan Rakyat Indonesia. Madjelis Rakjat Indonesia adalah ujung perjalanan dari proses persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi penjajah Belanda. Hanya dengan persatuan dan kesatuan energi besar penduduk Indonesia dapat digabung untuk melawan kekuatan Belanda. Persatuan dan kesatuan yang berakhir pada Madjelis Rakjat Indonesia ini bermula pada saat pembentukan Permoefakatan Perhimpoenan-Perhimpoenan Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada tahun 1927 di Batavia. Bagaimana kronologisnya hingga terbentuk Madjelis Rakjat Indonesia?
Lantas bagaimana sejarah Majelis Rakyat Indonesia (MRI) dan partai Indonesia? Seperti disebut di atas, untuk mencapai kemerdekaan Indonesia melalui proses yang panjang dan bertahap. Salah satu tahapan itu adalah masa MRI sebagai dewan permusyawaratan seluruh bangsa Indonesia. Lalu bagaimana sejarah Majelis Rakyat Indonesia (MRI) dan partai Indonesia? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.
Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja*.
Majelis Rakyat Indonesia dan Partai Indonesia; Dewan Permusyawaratan Seluruh Bangsa Indonesia
Situasi dan kondisi politik internasional yang semakin meningkat eskalasinya, di dalam negeri (Hindia Belanda), pemilihan anggota dewan Volksraad periode 1939-1943 sangat ketat. Untuk jatah kursi bagi pribumi melalui pemilihan sebanyak 25 belum final dengan kekecualiaan di Sulawesi yang tidak dapat memenuhi prosedur sehingga harus ditunjuk (lihat De locomotief, 05-01-1939).
Berdasarkan klasifikasi menurut partai-partai, hasil pemilihan anggota Volksraad pribumi sementara sebagai berikut: (1) PPBB (6 anggota): Soeria Karta Legawa dan Datoe Toemenggoeng (Jawa Barat), Prawoto (Jawa Tengah), Soebardjo dan Harmani. (Jawa Timur), Madjolelo (Pantai Barat Sumatra). (2) Nasionalis (termasuk Parindra) (7 anggota): Thamrin (Jawa Tengah), Soeroso dan Wirjopranoto (Jawa Timur), Abdoel Firman Siregar gelar Mengaradja Soangkoepon (Sumatra Timur), Dr Abdoel Rasjid Siregar (Sumatra Utara), Ir. Mohamad Noor (Borneo), Mochtar (Sumatra Selatan). (3) Pasoendan (1 anggota): Iskandar Dinata (Jawa Barat). (4) VAIB (1 anggota): Drs. Kartowisastro, (Jawa Tengah); (5) PEB (1 anggota): Mapoedji (Sulawesi Selatan); (6) Sarekat Ambon (1 anggota): Latuharhary (Maluku); (7) Persatoean Minahasa (1 anggota): Singal (Sulawesi Utara); (8) Non Partai (2 anggota): Hoedojo (Vorstenlanden), Mogot (Silawesi Utara). Sebanyak 20 Pribumi (14 diantaranya incumbent). Dari para anggota terpilih yang menjabat pada tahun 1939, pembagian menurut keyakinan politik selanjutnya adalah: 4 atau 5 aliran ektrim kanan, 15 atau 16 kanan, 10 aliran kiri dan 8 ekstrim kiri, sehingga hampir sama dengan hasil pemilihan tahun 1935. Catatan: anggota terpilih terlama dan senior adalah Soeroso dan Abdoel Firman Siregar gelar Mengaradja Soangkoepon terpilih selalu dari tahun 1927.
Dari partai-partai yang memiliki anggota di Volksraad yang terpenting adalah Partai Nasionalis. Partai yang akan menentukan arah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Partai inilah yang kemudian di Volksraad menjadi gerbong utama pembentukan Fraksi Nasionalis. Sementara itu, partai-partai nasional telah bergabung dengan nama Gabungan Partai Indonesia (GAPI) pada tanggal 19 Maret 1939 dengan tujuan menyatukan partai politik Indonesia dalam perjuangan kedaulatan pemerintahan, demokratisasi pemerintahan dan mencegah konflik antar partai politik Indonesia dalam melakukan perjuangan kemerdekaan. Organisasi ini terdiri dari beberapa partai politik Indonesia yaitu; Gerindo, Perindra, Partai Pasoendan, Persatoean Minahasa, PSII dan Persatoean Partai Katolik. Organisasi suksesi PPPKI ini dipimpin tokoh besar partai politik Indonesia Moh. Hoesni Thamrin, Mr Amir Sjarifoeddin Harahap dan Abikoesno Tjokrosoejoso.
Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 20-03-1939: ‘Pertja
Selatan mendata anggota Pribumi terpilih untuk masa jabatan parlemen yang akan
datang dan memeringkat mereka menurut keyakinan politik mereka. Fraksi
Nasioanlis, menurut majalah tersebut, kemungkinan besar akan dibentuk Moh. Jamin,
Tadjoedin Noor, MH Thamrin, Oto Iskandar Dinata, RP Soeroso, Soekarjo
Wirjopranoto, Mochtar Praboe Mangkoenegara, Maharaja Soangkoepon and Dr Abdoel
Rasjid. Bukan tidak mungkin fraksi tersebut mendapat bala bantuan dari Noord Celebes,
Maluku dan anggota yang ditunjuk (Sulawesi Selatan). Ini memberi majalah itu
kepuasan. Jika semua bergabung dengan Fraksi Nasionalis, maka akan terdiri dari
sayap kiri dan sayap kanan yang masing-masing dipimpin oleh Jamin dan Thamrin.
Sebagai fitur khusus, majalah itu juga menyebut kedatangan dua jurnalis
Indonesia, diduga Tadjoedin Noor condong ke Gerindo. Gerakan nasional-demokrasi
memiliki dua pengacara Indonesia sebagai advokat. Jamin diharapkan mampu
"mengebom" sistem dengan efek yang lebih besar dibanding
periode-periode sebelumnya’.
Dari tokoh-tokoh penting tersebut ada tiga orang yang berasal dari Padang Sidempoean: Mangaradja Soangkoepon and Dr Abdoel Rasjid dan Mr Amir Sjarifoeddin Harahap. Apa yang akan mereka perbuat dalam detik-detik berakhir Pemerintah Hindia Belanda? Dalam rapat pertama Volksraad dibawah RUU yang melengkapi KUHP dengan pasal baru Art 136, tentang tentang hukuman karena menghina orang berpangkat tinggi dalam keadaan tertentu diadopsi tanpa pemungutan suara, tetapi segera angkat tangan Thamrin dan Soangkoepon menolaknya (lihat De standard, 21-03-1939).
Tunggu deskripsi lengkapnya
Dewan Permusyawaratan Seluruh Bangsa Indonesia: MRI, KNIP dan MPR
Tunggu deskripsi lengkapnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar