Sejarah Tata Kota Indonesia (42): Ahli Tata Kota dan Insinyur Teknik Sipil Pribumi Era Pemerintah Hindia Belanda; Apa Perannya?

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Tata Kota di Indonesia di blog ini Klik Disini

Orang yang kompeten dalam urusan tata kota di Hindia Belanda (baca: Indonesia) adalah insinyur teknik. Kompetensi ini awalnya hanya diperoleh di perguruan tinggi teknik di Belanda (terutama di Universiteir te Delft). Di universitas ini ada berbagai bidang termasuk insinyur teknik sipil, insinyur teknik arsitektur dan sebagainya. Meski jauh di Belanda, tentu saja ada siswa pribumi di Hindia yang mampu meraihnya. Untuk kompetensi itu kemudian pada tahun 1920 dibuka sekolah tinggi teknik di Bandoeng.

Herman Thomas Karsten Perancang Tata Kota Semarang, Arsitek Belanda Sangat Hargai Budaya Jawa. Tribunjateng.com. Selasa, 3 Januari 2023. Herman Thomas Karsten, arsitek ditunjuk Pemerintahan Hindia Belanda menata Kota Semarang 914. Karsten sangat berkontribusi dalam pengembangan Kota Semarang. Pemerintah Hindia Belanda menyebutkan Karsten sebagai sebagai perancang modernisme Semarang. Guna menunjang perkembangan perekonomian Pemerintah Hindia Belanda, pembangunan infrastruktur hingga akses transportasi dilakukan secara masif di Kota Semarang. Minimnya pemukiman layak huni, pertumbuhan kampung urban secara organik, masalah sanitasi, kebersihan hingga estetika perkotaan jadi problematika yang dihadapi pemerintah Hindia Belanda saat itu. Karsten pun ditugaskan oleh pemerintah kolonial untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada 1919 ia menerapkan rencana kota yang merefleksikan teori desain kota Eropa modern dengan konsep garden city. Dalam penerapannya, Karsten lebih menekankan tata kota yang fungsional, harmonis dan organis. Konsep itu dianggap sebagai sebuah rencana kota pertama ekstensif dan komprehensif di Hindia Belanda. Rencana Karsten tersebut mencakup area selatan Kota Semarang, yang kemudian dinamai Candi Baru, serta kawasan menuju pusat kota. (https://jateng.tribunnews.com/)

Lantas bagaimana sejarah ahli tata kota dan insinyur teknik sipil pribumi semasa era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti disebut di atas, untuk urusan yang terkait tata kota ahli yang kompeten adalah insinyur teknik. Bagaimana orang pribumi mencapai kompetensi tersebut? Lalu bagaimana sejarah ahli tata kota dan insinyur teknik sipil pribumi semasa era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Tata Kota Indonesia (41): Pekerjaan Umum (BOW) Dinas Sipil dan Tata Kota Era Pemerintah Hindia Belanda; Apa Peran?

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Tata Kota di Indonesia di blog ini Klik Disini

Pada masa ini di setiap kabupaten/kota ada dinas terkait dengan tata kota. Meski ada penamaan umum sebagai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, namun ada juga kabupaten/kota yang mengintegrasikasikannya dengan bidang lain seperti Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Tata Kota dan Pariwisata dan sebagainya. Di masa lampau semasa Pemerintah Hindia Belanda hanya satu nomenklatur: Dinas Pekerjaan Umum (BOW). Namun apa pun nama dinas yang berwenang untuk soal tata ruang ini pada intinya penting dalam dalam pembangunan dan pengembangan di dalam kota.

Pekerjaan Umum adalah Openbare Werken pada zaman Hindia Belanda disebut "Waterstaat swerken". Di Pusat Pemerintahan dibina oleh Dep.Van Verkeer & Waterstaat, sebelumnya terdiri 2 Dept: Van Guovernements Bedri jven dan Dept.Van Burgewrlijke Openbare Werken. Dep. VW dikepalai Direktur membawahi beberapa Afdelingen dan Diensten. Yang meliputi bidang PU (openbare werken) termasuk afdeling Waterstaat dengan onder afdelingen: 1. Lands gebouwen, 2. Wegen, 3. Irrigatie & Assainering, 4. Water Kracht, 5. Constructie burreau (untuk jembatan), plus afd. Havenwezen (Pelabuhan), afd. Electriciteitswezen (Kelistrikan) dan afd. Luchtvaart (Penerbangan Sipil). Organisasi PU di daerah adalah sebagai berikut: 1. Di Prov West Java, Midden Java dan Oost Java urusan Waterstaat/openbare werken diserahkan pada Pemerintahan Provinsi. 2. Di wilayah Gouv Yogyakarta dan Gouv. Soerakarta urusan Pekerjaan Umum/Waterstaat dijalankan oleh "Sultanas Werken" (Jogja) "Rijkswerken" (Soerakarta), Mangkunegaranwerken" plus di wilayah Vorstenlander terdapat 3 organisasi "Waterschap", "s" Lands gebouwendienst", Regentschap Werken" dan "Gremeente werken". 3. Untuk daerah luar Jawa Gouv. Sumatera, Borneo dan Grote Oost terdapat organisasi "Gewestelijke Inspectie v/d Waterstaat" dikepalai oleh seorang Inspektur. Di wilayah Residentie terdapat "Residentie Water Staatsdienst" yang sebelumnya dikenal "Dienst der BOW". (https://pu.go.id/) 

Lantas bagaimana sejarah Dinas Pekerjaan Umum (BOW) Sipil dan Tata Kota semasa era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti disebut di atas, dinas yang terkait dengan penataan kota berawal dari pembentukan Dinas Pekerjaan Umum (BOW). Bagaimana perannya? Lalu bagaimana sejarah Dinas Pekerjaan Umum (BOW) Sipil dan Tata Kota semasa era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Tata Kota Indonesia (40): Tata Kota dan Pemberlakuan Desentralisasi 1903 Era Pemerintah Hindia Belanda; Apa Relasiya?

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Tata Kota di Indonesia di blog ini Klik Disini

Kota-kota di Indonesia yang sekarang adalah garis continuum dari masa lampau, sejak kota-kota tersebut masih kecil (bahkan sebesar kampong). Ketika kota-kota tersebut sudah tumbuh dan berkembang, lalu system pemerintahan dintroduksi mengikuti politik desentralisasi (dalam hal ini dibatasi kota mengurus ruang kotanya sendiri). Pemberlakuan desentralisasi itu dimulai tahun 1903. Apa relasinya?

Pengembangan Wilayah dan Kota di Indonesia: Dimensi Urbanisasi dan Desentralisasi. Pengarang Tommy Firman. Penerbit ITB Press. 2020. Pengembangan Wilayah dan Kota bersifat kompleks dan melibatkan banyak disiplin ilmu pengetahuan. Penulisan buku ini juga melihat PWK dalam konteks yang lebih luas tidak semata-mata sebagai pengembangan tata ruang wilayah dan kota. Bahasan pada buku ini terfokus pada kaitan PWK dan desentralisasi dan urbanisasi di Indonesia. Buku ini merupakan suatu koleksi atau kumpulan (antologi) sebagian karya-karya terpilih Jabatan Guru Besar dari ITB, sejak tahun 1998 hingga 2018, yang telah diterbitkan dalam bentuk artikel yang telah mengalami proses review oleh pakar (peer-reviewed articles) pada berbagai jurnal internasional dalam bahasa inggris, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Walaupun beberapa artikel ditulis pada awal tahun 2000-an, akan tetapi isunya masih sangat relevan dengan kondisi PWK di Indonesia pada saat ini. Buku ini terdiri atas dua bagian. Bagian pertama (Bab 2-bab 4) membahas pengembangan wilayah kota dikaitkan dengan urbanisasi, sedangkan bagian kedua (Bab 5-bab 7) dikaitkan dengan desentralisasi. (https://pu.go.id/pustaka/)

Lantas bagaimana sejarah tata kota dan pemberlakuan desentralisasi 1903 era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti disebut di atas, pemberlakuan desentralisasi semasa Pemerintah Hindia Belanda tahun 1903, sementara kota sudah tumbuh dan berkembang sejak lama. Apa relasiya? Lalu bagaimana sejarah tata kota dan pemberlakuan desentralisasi sejak era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Tata Kota Indonesia (39): Tata Kota di Nabire dan Wamena; Teluk Cendrawasih dan Lembah Besar Baliem di Gunung Tinggi

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Tata Kota di Indonesia di blog ini Klik Disini

Pada masa ini Wamena ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Papua Pegunungan dan Nabire juga telah ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah. Dua kota ini jelas berjauhan, satu di pesisir pantai dan satu lagi di pedalaman. Kota Nabire tepat berada di bagian paling dalam teluk besar Cendrawasih. Kota Wamena tepat berada di tengah lembah luas (lembah Baliem) di lereng gunung tertinggi di Papua (gunung Jayawijaya). Kedua kota ini sulit dihubungkan dengan jalan darat. Sungai Baliem bermuara ke pantai barat di Laut Arufuru.

Wamena adalah ibu kota kabupaten Jayawijaya dan sekaligus juga sebagai ibu kota Provinsi Papua Pegunungan. Wamena juga merupakan sebuah distrik di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Wamena adalah pusat kota di daerah pedesaan yang menampung dataran tinggi dengan konsentrasi populasi tertinggi di Lembah Baliem dan daerah sekitarnya. Penduduk Wamena memiliki sejumlah kelompok etnis, yang paling dominan adalah suku Dani, Lani dan Yali. Kabupaten Nabire adalah salah satu kabupaten yang juga merupakan ibu kota Provinsi Papua Tengah, yang berbatasan dengan Provinsi Papua Barat di sebelah barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di punggung pulau Papua (di bagian dalam teluk Cendrawasih) (Wikipedia)

Lantas bagaimana sejarah tata kota Nabire dan tata kota Wamena? Seperti disebut di atas, dua kota ini masing-masing telah ditetapkan sebagai ibu kota provinsi. Kota Nabire di teluk besar (Teluk Cendrawasih), sungai Membramo di pantai utara berhulu di lembah luas (Lembah Baliem) di lereng gunung tertinggi. Lalu bagaimana sejarah tata kota Nabire dan tata kota Wamena? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Tata Kota Indonesia (38): Tata Kota Merauke Fakfak Sorong Pantai Barat Papua; VOC hingga Pemerintah Hindia Belanda

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Tata Kota di Indonesia di blog ini Klik Disini

Sejumlah provinsi baru dibentuk di wilayah Papua. Papua Selatan dengan ibu kota Merauke (UU No 14/2022) dan Papua Barat Daya beribu kota di Sorong (UU No 29/2022). Sebelumnya sudah terbentuk provinsi Papua Barat dengan ibu kota Monokwari (UU No 45/1999). Salah satu kabupaten di Papua Barat adalah Fakfak yang menjadi ibu kota. Kota Merauke, Fakfak dan Sorong secara geografis berada di pantai barat wilayah Papua (Kota Manokwari sendiri berada di pantai utara).

Harmonisasikan Ranperbup Kabupaten Merauke, Kanwil Kemenkumham Papua Bantu Sempurnakan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Merauke. Jayapura, Senin 17 Juli 2023. Bupati Kabupaten Merauke dalam hal ini diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan beserta jajaran melakukan kunjungan ke Kanwil Kemenkumham Papua, dalam rangka Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Merauke tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Merauke. Proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu dari rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 58 ayal (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal Kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". (https://papua.kemenkumham.go.id/)

Lantas bagaimana sejarah tata kota di Merauke, Fakfak, Sorong Pantai Barat Papua? Seperti disebut di atas ada tiga kota utama di pantai barat Papua yakni Merauke, Fakfak dan Sorong yang mana Merauke dan Sorong masing-masing telah ditetapkan sebagai ibu koyta provinsi baru. Lalu bagaimana sejarah tata kota di Merauke, Fakfak, Sorong Pantai Barat Papua? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Tata Kota Indonesia (37): Tata Kota Dili di Pulau Timor; Sejak Era Portugis dan VOC hingga Pemerintah Hindia Belanda

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Tata Kota di Indonesia di blog ini Klik Disini

Pada tahun 2021 Pemerintah Timor Leste mulai merencanakan penataan ulang tata kota Dilli (lihat Jose Reis: Perencanaan Tata Kota Dilli Sangat Pentinghttps://id.tatoli.tl/). Salah satu pemicu gagasan itu terjadinya banjir bandang pada tanggal 4 Juli 2021. Menteri Jose Reis menjelaskan pada tahun 2030 populasi di Dili akan menjadi 500.000 orang sehingga sangat sulit mengelola kota kecil seperti Dili dengan populasi begitu besar.

Timor Lester sudah beberapa decade menjadi negara yang berdiri sendiri. Sebelumnya wilayah (negara) Timor Leste dengan nama Timor Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia. Sebelum Timor Timur berintegrasi denganh wilayah Republik Indonesia, adalah wilayah yang terpisah dengan Indonesia dimana pengaruh Portugis masih ada. Gerakan politik yang terjadi (faksi-faksi yang ingin, memisahkan diri dari pengaruh Portugis, merdeka sepenuhnya dan diintegrasikan dengan, dengan Indonesia menyebabkan terjadi perang saudara yang pada akhirnya wilayah Timor Timur menjadi bagian dari wilayah Indonesia sebagai satu provinsi (bertetangga dengan provinsi Nus Tenggara Timur). Gerakan politik yang terus berlanjut untuk perjuangan kemerdekaan Timor Timur sepenuhnya menyebabkan wilayah Timor Timur dilepaskan kembali di wilayah Indonesia yang kemudian menjadi negara Timor Leste. Dalam konteks ini nama Dilli menjadi penting karena menjadi ibu kota selama ini. Dalam konteks Timor Leste yang telah merdeka sepenuhnya, pada tahun 2021 mulai merencanakan kembali tata kota Dilli.

Lantas bagaimana sejarah tata kota di Dilli pulau Timor? Seperti disebut di atas, kota Dilli menjadi ibu kota dari masa ke masa hingga hari ini. Dalam hal ini bagaimana kota Dilli terbentuk dan tumbuh berkembang sejak era Portugis dan VOC hingga semasa era Pemerintah Hindia Belanda dan era Republik Indonesia. Lalu bagaimana sejarah tata kota di Dilli pulau Timor? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.