Sejarah Menjadi Indonesia (361): Pahlawan-Pahlawan Indonesia - Gubernur Kalimantan Murjani Subarjo Milono; Sekda DA Siregar

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Menjadi Indonesia dalam blog ini Klik Disini

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, pulau Borneo (Kalimantan) kembali dibentuk sebagai satu provinsi. Ada tiga nama gubernur sebelum akhirnya dipecah menjadi empat provinsi pada tahun 1957 (selatan, barat, timur dan tengah). Tiga gubernur itu adalah Moerdjani, Soebardjo dan Milono. Sekretaris Gubernur (kini Sekretaris Daerah) adalah DA Siregar. Uniknya DA Siregar bukan ‘anak Medan’ tetapi ‘anak Soerabaja’. Setelah provinsi Kalimantan dilikuidasi, Gubenur Milono menjadi Gubernur Kalimantan Tengah (1957-1958). Uniknya lagi Milono tercatat sebagai Gubernur Jawa Timur (1950-1959).

Raden Tumenggung Ario Milono (31 Maret 1896 - 10 Februari 1993 adalah salah satu gubernur yang pernah memimpin Provinsi Kalimantan (1955-1957) dan menjadi gubernur pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah yang mulai menjabat dari 1 Januari 1957 sampai 30 Juni 1958. Selain itu dia juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur periode 1958–1959. Dia menyelesaikan sekolah dasar ELS di Pekalongan. Kemudian dilanjutkan dengan sekolah OSVIA bagian 2 di Magelang (lulus 1917). Kemudian mengikuti pendidikan di Bestuurschool, Batavia dan mendapatkan diploma pada tahun 1931. RTA Milono menngawali kariernya sebagai wedono di Slawi, Tegal. Beberapa saat kemudian diangkat sebagai Mantri Polisi Tegal, Mantri Polisi Lebaksiu, Mantri Polisi Kelas I, Brebes dan Sekretaris Kabupaten kelas I, Banyumas. Semenjak tanggal 10 Maret 1936, ia diangkat menjadi Bupati Pati  (Wikipedia).

Lantas bagaimana sejarah para gubernur Kalimantan dan sekretaris gubernur DA Siregar? Seperti disebut di atas, setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pulau Kalimantan dibentuk kembali sebagai satu provinsi. Ada tiga gubernur yang menjabat sedangkan sekretarisnya ‘anak Soerabaja’. Bagaimana semua itu bisa? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Menjadi Indonesia (360): Pahlawan-Pahlawan Indonesia - Nusantara Nama Baru Ibu Kota RI; Djakarta, Jogjakarta, Nusantara

 

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Menjadi Indonesia dalam blog ini Klik Disini

Akhirnya hari ini, Menteri PPN (Perencanaan Pembangunan Nasional) yang sebagai Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengumumkan nama Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur adalah Nusantara (sesuai yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo). Dipilih Nusantara karena telah dikenal oleh masyarakat luas sejak dahulu, baik domestik maupun global. Kini, tinggal Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) ditunggu pengesahannya pada bulan Januari 2022 ini. Sambil menunggu, menarik untuk mengingat kembali nama-nama ibu kota RI sebelumnya..

Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964. Jakarta telah menjadi pusat pemerintahan sejak masih bernama Batavia pada masa Hindia Belanda. Pada tanggal 2 Januari 1946, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII mengirimkan surat mempersilakan pemerintah RI memindahkan ibu kota RI ke Yogyakarta. Tawaran ini pun segera disambut baik oleh Bung Karno dan kawan-kawan yang segera membahas persiapannya keesokan harinya dalam sidang kabinet tertutup. Setiba di Stasiun Tugu, rombongan dijemput langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwana IX, Sri Pakualam VIII, Panglima TKR Jenderal Soedirman, para pejabat tinggi negara yang sudah lebih dahulu berada di Yogyakarta dan segenap rakyat kawula Yogyakarta. Mereka berarak-arakan menuju Gedung Agung melewati Jalan Malioboro. Kegiatan roda pemerintahan harus segera berjalan. Hal ini akan lebih mudah dilakukan di Yogyakarta karena tata pemerintahan di Yogyakarta saat itu telah terkoordinasi dan tertata dengan rapi. Dan selanjutnya roda pemerintahan RI pun kembali normal hingga datangnya serbuan pasukan Belanda pada Agresi Militer II 19 Desember 1948, dimana seluruh pemimpin Republik ditangkap Belanda dan diasingkan ke berbagai tempat. Sehingga pemerintah Republik terpaksa membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dipimpin Mr. Sjafroedin Prawiranegara di Bukit Tinggi, Sumatra Barat. Ibu kota RI baru kembali ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949 dan kemudian ke Jakarta pada 17 Agustus 1950 setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) membubarkan diri dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Wikipedia).

Lantas bagaimana sejarah ibu kota negara Republik Indonesia? Seperti disebut di atas, Jakarta dengan nama Batavia sudah menjadi ibu kota pada era Pemerintah Hindia Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaanm Indonesia, ibu kota RI sempat dipindahkan ke Jogjakrata laalu secara darurat dipindahkan ke Bukit Tinggi. Setelah ibu kota Jogjakarta dipulihkan pada tahun 1949, ibu kota baru pindah kembali ke Djakarta tanggal 18 Agustus 1950 (setelah RIS dibubarkan sehari sebelumnya). Lalu bagaimana sejarah ibu kota RI, yang kini nama ibu kota baru disebut Nusantara? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Menjadi Indonesia (359): Pahlawan-Pahlawan Indonesia - Ruslan Tjakraningrat; Gubernur Pertama Nusa Tenggara Barat

 

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Menjadi Indonesia dalam blog ini Klik Disini

Ruslan Tjakraningrat adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pertama (1958-1968), Cukup lama, Itu biasanya mengindikasikan sukses. Namun siapa Ruslan Tjakraningrat kurang terinformasikan. Mengapa bisa begitu? Padahal yang pertama selalu menarik perhatian. Tapi sesungguhnya tidak hanya Ruslan Tjakraningrat, banyak gubernur, wali kota dan bupati di berbagai daerah di Indonesia juga tidak terinformasikan sejarahnya. Bahkan cukup banyak Menteri Ri yang juga tidak terinformasikan.

Keberadaan status provinsi, bagi NTB tidak datang dengan sendirinya. Perjuangan menuntut terbentuknya Provinsi NTB berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Provinsi NTB, sebelumnya sempat menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur dalam konsepsi Negara Republik Indonesia Serikat,dan menjadi bagian dari Provinsi Sunda Ketjil setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Seiring dinamika zaman barulah terbentuk Provinsi NTB yang secara resmi mendapatkan status sebagai provinsi sebagaimana adanya sekarang, sejak tahun 1958, berawal dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT, dan yang dipercayakan menjadi Gubernur pertamanya adalah AR. Moh. Ruslan Djakraningrat. Walaupun secara yuridis formal Daerah Tingkat I NTB yang meliputi 6 Daerah Tingkat II dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1958, namun penyelenggaraan pemerintahan berjalan berdasarkan Undang- undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Keadaan yang tumpang tindih ini berlangsung hingga tanggal 17 Desember 1958, ketika Pemerintah Daerah Lombok dan Sumbawa dilikuidasi. Hari likuidasi inilah yang menandai resmi terbentuknya Provinsi NTB. (Wikipedia).

Lantas bagaimana sejarah Ruslan Tjakraningrat? Seperti disebut di atas, sejarah Ruslan Tjakraningrat kurang terinformasikan. Padahal Ruslan Tjakraningrat adalah gubernur pertama di provinsi Nusa Tenggara Barat. Lalu bagaimana sejarah Ruslan Tjakraningrat? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.