Sejarah Kota Padang (33): Edward Douwes Dekker di Kota Padang; Controleur Natal, Dibuang di Tengah Bangsanya Sendiri

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Padang dalam blog ini Klik Disi

Edward Douwes Dekker atau Multatuli pada tahun 1843 dipecat dari jabatannya sebagai Controleur di Afdeeling Natal lalu ditelantarkan (dibuang) di Kota Padang. Edward Douwes Dekker yang dalam status dibuang tidak diizinkan bertemu dengan istri yang tinggal di Kota Batavia. Selama hampir setahun, Edward Douwes Dekker terlunta-lunta di Kota Padang, di tengah-tengah bangsanya sendiri. Sangat tragis dan itu terjadi di era kolonial Belanda.

 

Het vrije volk, 28-03-1956

Afdeeling Natal, Residentie Air Bangies, Province Sumatra’s Westkust. Pada tahun 1846 Residentie Air Bangies dihapus, lalu afdeeling Natal dimasukkan ke Residentie Tapanoeli menyusul afdeeling Mandailing en Angkola yang dimasukkan ke Residentie Tapanoeli tahun sebelumnya.

Apa pasal? Edward Douwes Dekker respek terhadap perlawanan yang dilakukan oleh sebagian penduduk Mandailing en Angkola terhadap kebijakan koffiestelsel. Soetan Mangkoetoer di Mandailing dan Ranggar Laoet di Angkola memimpin perlawanan terhadap Belanda. Sebagian penduduk melarikan diri ke Sumatra’s Oostkust dan Semenandjong Malaya. Dalam situasi kondisi serupa inilah Edward Douwes Dekker melihat penderitaan rakyat dan simpati terhadap pemimpin pribumi yang memimpin perlawanan.

Sejarah Kota Padang (32): Soepoetro Brotodihardjo, Gubernur Sumatera Barat 1965-1967; Wali Kota Tegal

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Padang dalam blog ini Klik Disini
.

Soepoetro Brotodihardjo pernah menjabat Gubernur Sumatera Barat yang berkedudukan di Kota Padang selama tiga tahun dari 1965 hingga 1967. Soepoetro Brotodihardjo menggantikan Gubernur Sumatera Barat pertama Kaharudin Datuk Rangkayo Basa (1958-1965), berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 191 Tahun 1965 yang ditetapkan di Djakarta 23 Djuni 1965 oleh Soekarno. Dalam keputusan ini, Soepoetro Brotodihardjo mendjabat djuga sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong tingkat I Sumatera Barat.

Gubernur Sumatera Barat dalam Wikipedia

Pasca kemerdekaaan RI Sumatra terdiri dari tiga provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Pada tahun 1956 Provinsi Sumatera Utara dimekarkan dengan membentuk Provinsi Aceh. Pasca PRRI, Provinsi Sumatera Tengah dibubarkan dan kemudian dibentuk tiga provinsi, yang terdiri dari Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Djambi. Gubernur pertama Provinsi Sumatera Barat diangkat Kaharudin Datuk Rangkayo Basa. Sementara gubernur di Provinsi Riau diangkat SM Amin Nasoetion (1958-1960) dan dilanjutkan Kaharoeddin Nasoetion (1960-1966).

Soepoetro Brotodihardjo dan Kota Tegal

Soepoetro Brotodihardjo adalah Pegawai Tinggi Ketatapradjaan tingkat I diperbantukan pada Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Pekalongan. Soepoetro Brotodihardjo adalah seorang pejabat berprestasi yang kali pertama menjabat sebagai Wali Kota Tegal tahun 1948.

Sejarah Kota Padang (31): Parada Harahap, From Zero to Hero; Radja Delik Pers yang Menjadi The King of Java Press

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Padang dalam blog ini Klik Disi

Parada Harahap tidak asing dengan Kota Padang. Parada Harahap kerap berurusan ke kota terbesar ketiga di Sumatra ini, Urusan pertama soal delik pers dan urusan kedua soal Sumatranen Bond. Itu dulu, ketika baru memulai merintis kegiatan di bidang pers dan ketika baru memulai aktif di bidang organisasi kebangkitan bangsa. Kini, Parada Harahap telah menjadi The King of Java Press.

Het nieuws van den dag voor NI, 02-09-1919

Dulu, jauh sebelumnya, di Kota Padang terkenal seorang yang kini dijuluki sebagai Radja Persoeratkabaran Sumatra. Orang tersebut bernama Dja Endar Moeda, mantan guru yang memulai karir di bidang jurnalistik di ibukota Province Sumatra’s Westkust ini. Dja Endar Moeda kali pertama dikenakan pasal delik pers tahun 1907 dengan hukuman cambuk dan diusir dari Kota Padang. Dja Endar Moeda, orang pribumi pertama yang menjadi editor surat kabar adalah orang pertama di Hindia Belanda pasal delik pers diterapkan.

Parada Harahap datang kali pertama ke Kota Padang pada tahun 1919, tidak lama setelah mendirikan surat kabar bernama Sinar Merdeka di Kota Padang Sidempuan (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 02-09-1919). Parada Harahap datang ke Kota Padang tidak dalam urusan melancong tetapi dalam status terdakwa karena tengah berurusan dengan hukum dalam soal pengenaan pasal delik pers kepada dirinya sebagai editor Sinar Merdeka. Akhirnya keputusan pengadilan ingkrah dan harus dibui di penjara Kota Padang Sidempoean (kelak di penjara yang sama Adam Malik yang masih berusia 17 tahun pernah menjadi penghuni karena urusan politik). Untuk kasus hukum yang dianggap besar kala itu pengadilannya di Kota Padang (belum ke Kota Medan).

Sejarah Kota Padang (30): Ragam Monumen di Padang, Medan dan Batavia; Michiels, Greve, Minangkabau, Sumatranen Bond

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Padang dalam blog ini Klik Disi

Kota Padang terkenal dengan banyak monument. Di Kota Medan hanya terdapat satu monument yakni Monumen Tamiang. Di Batavia terdapat dua monumen terkenal: Monumen Atjeh dan Monumen Michiels. Monumen-monumen tersebut sebagai peringatan di era kolonial Belanda telah dihancurkan pada era pendudukan Jepang dan era pasca kedaulatan RI oleh Belanda.

Monumen di Kota Medan

Monumen Greve di Kota Padang

Monumen Tamiang hanya terdapat di Kota Medan. Monumen ini dibangun di Esplanade (kini Lapangan Merdeka) tahun 1894. Monumen ini dibangun untuk mengenang Perang Tamiang yang telah membawa korban banyak diantara tentara Belanda dan para hulubalangan Kesultanan Deli.

Pada April 1893 suatu ekspedisi militer dikirim ke Tamiang melalui jalur sungai Tamiang. Ekspedisi ini datang dengan kapal besar yang di dalamnya juga terdapat para hulubalang Kesultanan Deli.

Hal ini boleh jadi karena militer Belanda kekurangan balabantuan dari Jawa dan Ambon yang masih terkonsentrasi di Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dan Bataklanden. Jika di wilayah DOM lainnya jarang terjadi tetapi di pantai timur Sumatra (Sumatra’s Oostkust) benar-benar terjadi. Boleh jadi Sultan Deli dan parahulubalang Kesultanan Deli memiliki dendam terhadap para hulubalang dari Atjeh.

Sejarah Kota Padang (29): Sejarah Kesusasteraan Indonesia di Kota Padang; Willem Iskander, Sastrawan Pejuang

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Padang dalam blog ini Klik Disi

Kesusasteraan Indonesia sesungguhnya adalah terdiri dari kesusateraan berbahasa daerah seperti berbahasa Melayu, berbahasa Jawa, berbahasa Sunda, berbahasa Minangkabau, berbahasa Batak dan lain sebagainya. Namun karena para pemuda sudah menetapkan Bahasa Indonesia pada Kongres 1928, maka Kesusasteraan Indonesia seharusnya kesusasteraan berbahasa Indonesia. Kesusasteraan Indonesia berbahasa daerah dengan sendirinya tamat.

Dja Endar Moeda, Sastrawan

Tentu saja pemenggalan serupa itu akan membuat HB Jassin marah, sebab periodisasi kesusasteraan sudah dipatenkan oleh HB Jassin (yang terus kita ikuti hingga sekarang). HB Jassin membuat kategori kesusasteraan Indonesia berdasarkan angkatan: Angkatan Balai Pustaka (1920-an); Angkatan Pujangga Baru (setelah 1933); Angkatan 1945 (Pendobrak), dan Angakatn 1966 (Orde Lama). Periodisasi serupa itu, HB Jassin menganggap karya-karya Balai Pustaka (1920an) adalah titik tolak ‘sastra Indonesia modern’. Sedangkan karya-karya sastra sebelum itu dikategorikannya sebagai ‘sastra Melayu lama’. Pertanyaannya: sastra berbahasa daerah masuk kategori yang mana, bukankah sastra bahasa daerah adalah bagian dari Sastra Indonesia?

Akibat dari periodisasi ala HB Jassin tersebut, menempatkan roman berjudul Sitti Nurbaya karya Marah Roesli keluaran Balai Poestaka, secara psikologi sebagai roman pertama Indonesia (modern). Walau mungkin bukan yang pertama, tetapi dalam periode Angkatan Balai Pustaka tersebut, roman Sitti Nurbaya yang paling terkenal.

Sejarah Kota Padang (28): Volksraad dan Mangaradja Soangkoepon; Sumatra, Pintu Gerbang Indonesia, Bukan Pintu Belakang

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Padang dalam blog ini Klik Disi

Mangaradja Soangkoepon protes keras. Mangaradja Soangkoepon melakukan protes keras karena punya alasan yang kuat untuk menyatakan secara terbuka bahwa Sumatra adalah ‘pintu gerbang Indonesia’ dan bukan pintu belakang. Statement ini dikemukakan  Mangaradja Soangkoepon di parlemen pusat (Volksraad) tahun 1931 untuk menyindir pemerintah Hindia Belanda dan anggota Volksraad yang berasal dari Jawa yang membangun Indonesia hanya terkonsentrasi di Jawa dan mengabaikan pulau-pulau besar lainnya.

Volksraad, 1930

Protes Mangaradja Soangkoepon muncul seiring dengan semakin seringnya istilah ‘orang seberang’ untuk memperkuat eksklusivitas mainstream pembangunan berada di Jawa, dan luar Jawa sebagai pelengkap. Kota-kota besar di Sumatra seperti Medan, Padang dan Sibolga adalah muara ekspor utama ke Eropa. Namun kenyataannya hanya prinsip ‘trickle down effect’ yang dilestarikan: Luar Jawa hanya kebagian jika di Jawa sudah meluber.

Mangaradja Soangkoepon

Mangaradja Soangkoepon dan Mohammad Hoesni Thamrin adalah ‘duo vokalis’ terpenting di Pedjambon, tempat anggota dewan Volksraad bersidang (kini di Senayan). Mangaradja Soangkoepon memiliki koneksi yang baik dengan semua anggota dewan dari Sumatra dan M. Hoesni Thamrin dari Betawi. MH Thamrin yang merupakan anggota dewan dari Kaoem Betawi tampaknya mendukung statement Mangaradja Soangkoepon.