Selasa, 05 Februari 2019

Sejarah Menjadi Indonesia (16): Belanda Menyatukan Tanah Jajahan Tapi Menentang Persatuan di Hindia; Pecah Belah NKRI


*Untuk melihat semua artikel Sejarah Menjadi Indonesia dalam blog ini Klik Disini

Hanya satu motif Belanda sejak era VOC dan Pemerintah Hindia Belanda yakni keuntungan. Investasi besar bukan untuk biaya meningkatkan kesejahteran penduduk pribumi di tanah jajahan tetapi untuk meratakan jalan dalam meraih keuntungan. Biaya besar untuk membangun benteng-benteng besar, belanja senjata dan membayar serdadu untuk menghancurkan perlawanan penduduk dan berperang melawan pesaing (Poertugis, Inggris dan lainnya). Bagi penduduk yang patuh dikenakan retribusi dan pajak untuk baiya pengadministrasian wilayah dan membayar gaji pejabat dan pegawai.

Semua itu dimaksudkan untuk memfasilitasi para investor swasta dan investor pemerintah dalam berusaha di bidang perdagangan, pertanian, industri dan perusahan=persuahan jasa. Keuntungan perusahaan menjadi keuntungan bagi pemerintah dan kerajaan Belanda dalam bentuk-bentuk pajak perusahaan. Hanya perusahaan yang menguntungkan yang didukung oleh pemerintah. Dalam hal ini, hanya sebagian kecil keuntungan pemerintah tersebut yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan sosial (kesehatan dan pendidikan penduduk). Penduduk menyumbang tenaga yang seharusnya dihitung sebagai biaya untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan.

Untuk mencapai misi tersebut secara maksimal, VOC dan Pemerintah Hindia Belanda (melalui Menteri Koloni) berusaha menyatukan semua tanah jajahan dalam satu administrasi tanah jajahan. Gubernur Jenderal VOC/Belanda di Batavia dapat mengirim militer ke Malabar, Ceylon atau Afrika Selatan. Demikian juga Pemerintah Hindia Belanda dapat mendorong pengusaha yang patuh dan penduduk yang tunduk untuk mengumpulkan sumbangan untuk membantu kesulitan orang Belanda di India atau di Afrika Selatan. Pemerintah hanya menghitung keuntungan dari investasi para insvestor utama di Belanda (termasuk invesasi keluarga kerajaan).