Sejarah Menjadi Indonesia (167): Era Jawa Bagian Timur dan Sumatra Bagian Utara; Sejarah Singasari, Sejarah Nahdlatul Ulama

 

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Menjadi Indonesia dalam blog ini Klik Disini

Apakah ada hubungan Jawa bagian timur dengan Sumatra bagian utara? Tentu saja. Namun kurang terinformasikan. Hubungan Sumatra bagian utara dan Jawa bagian timur tidak hanya pada masa kini. Hubungan itu sudah ada tidak hanya sejak lahirnya Nahdlatul Ulama (NU) bahkan sejak era Singhasari. Bagaimana bisa? Nah, itu dia. Meski Sumatra bagian utara di ujung utara pulau Sumatra dan Jawa bagian timur di ujung pulau Jawa terkesan berjauhan, sebenarnya bukan tidak ada hubungan, hanya saja yang jelas kurang terinformasikan.

Wilayah Nusantara, kini mereduksi menjadi Indonesia, bukanlah wilayah yang besar, tetapi wilayah kecil di dalam permukaan peta bumi. Oleh karena itu jarak antara Sumatra bagian utara dan Jawa bagian timur dapat dikatakan cukup dekat. Kedekatan itu tidak hanya dirasakan pada masa kini, tetapi bahkan sejak zaman kuno. Kedekatan itu misalnya bahwa wali kota Surabaya di Jawa bagian timur adalah Radjamin Nasution yang berasal dari Sumatra bagian utara. Pada era Hindia Belanda, basis Nahdlatul Ulama (NU) hanya terdapat di Jawa bagian timur dan Sumatra bagian utara, pada era Pemerintah Republik Indonesia pada saat Partai NU didirikan yang ikut berpartisipasi pada Pemilu 1955 diinisiasi dan dan diketuai oleh tokoh asal Sumatra bagian utara Zainoel Arifin Pohan (ayah berasal dari Baroes, ibu berasal dari Kotanopan). Namun yang nyaris kurang terinformasikan bahwa hubungan itu sudah ada sejak era Singhasari. Bagaimana bisa? Menurut Schnitger (1935) Raja Kertanegara dari Singhasari adalah pendukung fanatik agama Boedha Batak (sekte Bhairawa).  

Lantas bagaimana sejarah hubungan antara Jawa bagian timur dengan Sumatra bagian utara? Seperti disebut di atas, bahwa Indonesia itu sejak era nusantara sangat kecil (di atas peta permukaan bumi). Oleh karena itu dimungkinkan terjadi interaksi antara Sumatra bagian utara dengan Jawa bagian timur. Bagaimana itu bisa terhubung? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Menjadi Indonesia (166): Siapa Kritikus Era Presiden Soekarno? Kritikus-Kritikus Pemerintahan Era Hindia Belanda

 

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Menjadi Indonesia dalam blog ini Klik Disini

Setiap era pemerintahan, di berbagai negara, selalu ada pengkritik (kritikus), Dalam hal ini juga termasuk di Indonesia. Pada masa ini dengan mudah dilihat jejak digital siapa saja yang menjadi kritikus pemerintahan di Indonesia pada era Presiden SBY dan pada eea Presiden Jokowi (kebetulan kedua presiden ini sama-sama menjabat dua periode). Oleh karena jejak digital masih bisa dibaca, maka tidak perlu ditulis lagi. Lantas bagaimana pada era Presiden Soekarno? Tampaknya masih samar-samar siapa saja yang menjadi kritikus pemerintahan pada era Presiden Soekarno.

Pada era pemerintahan era Presiden Soekarno, khususnya pada periode 1950-1965 situasi dan kondisi di Indonesia sangat labil. Itu dimulai dari ketegangan sesaat dalam penerapan sistem pemerintahan yang bersifat federalis (RIS), lalu muncul ketegangan antara Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Belanda. Habis itu muncul ketegangan di dalam negeri yang terkait dengan kegiatan pemberontakan di sejumlah daerah yang puncaknya peristiwa PRRI/Permesta. Situasi terus labil ketika soal Irian Barat tidak hanya karena pertikaian antara Kerajaan Belanda dan Pemerintah Indonesia juga soal pengaruh asing (Inggris, Australia dan Amerika Serikat) yang puncaknya peristiwa Ganjang Malaysia. Pada akhir pemerintahan era Presiden Soekarno ini soal gonjang-ganjing politik yang mencapai puncaknya peristiwa G 30 S/PKI. Dalam konteks inilah kita dapat mengidentifikasi bagaimana perihal kritikus.

Lantas bagaimana sejarah kritikus era pemerintahan di Indonesia khususnya pada era Presiden Soekarno? Seperti disebut di atas, situasi dan kondisi pada pemerintahan era Presiden Soekarno sangat labil dan permasalahan bangsa hampir tidak ada putusnya. Ini beberda dengan masa kini terutama era Presiden SBY dan era Presiden Jokowi yang relatif tenang tetapi soal kritikus itu tidak pernah reda. Lalu bagaimana dengan era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Menjadi Indonesia (165): Nama Ibu Kota Majapahit di Jawa dan Nama Ibu Kota Indonesia di Kalimantan; Sejarah Ibu Kota

 

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Menjadi Indonesia dalam blog ini Klik Disini

Soal nama ibu kota, bagaimana? Ibu kota berarti tentang nama ibu kota negara, provinsi, kabupaten, kecamatan dan juga tentang nama ibu kota kerajaan-kerajaan tempo doeloe. Satu yang penting tentang kerajaan Majapahit, ibu kotanya dimana dan apa nama kotanya. Pertanyaan ini juga berlaku untuk apa nama ibu kota kerajaan Sriwijaya dan ibu kota kerajaan Singhasari, ibu kota kerajaan Aru dan sebagainya. Pada masa ini, ibu kota negara Indonesia telah ditetapkan pindah ke (pulau) Kalimantan, namun apa namanya? Belum begitu jelas.  

Lain tempo doeloe, lain pada masa kini. Lalu apakah soal penetapan ibu kota (capital) tempo doeloe berbeda dengan sekarang? Ibu kota kerajaan tempo doeloe pada masa ini diidentifikasi dimana terdapat kraton (tempat tinggal raja). Mungkin kira-kira sama dengan masa kini dimana Presiden, Gubernur, Bupati berkantor. Lantas apakah ada bukti bahwa ibu kota kerajaan berada di tempat dimana raja bertempat tinggal? Yang jelas pada masa kini dimana presiden, gubernur dan bupati berkantor (yang menjadi ibu kota) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Konsep ini sudah dimulai sejak era Pemerintah Hindia Belanda. Dalam hal ini, pada masa ini ibu kota kerajaan Majapahit diasosiasikan dengan Trowulan dimana kini ditemukan situs kraton Majapahit? Lalu bagaimana membuktikan Trowulan dapat dikatakan sebagai nama ibu kota. Apakah ada prasasti? Lalntas sejak kapan nama Trowulan muncul? Yang jelas kini Trowulan hanya dikenal sebagai nama kecamatan yang diduga mengacu pada nama desa Trowulan.

Lantas bagaimana sejarah ibu kota dan nama ibu kota? Seperti disebut di atas, ibu kota kerajaan berbeda dengan ibu kota (pemerintahan) negara, provinsi dan kabupaten. Lalu bagaimana menyimpulkan dimana ibu kota kerajaan berada dan apa namanya? Yang jelas sejak era Hindia Belanda, penetapan ibu kota (negara, provinsi dan kabupaten) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada era Republik Indonesia, kota Djakarta ditetapkan sebagai ibu kota. Sehubungan dengan pemindahan ibu kota negara yang sekarang ke Kalimantan, lokasinya sudah ditetapkan tetapi namanya belum ditetapkan sesuai peraturan dan perundang-undangan. Lalu bagaimana sejarah ibu kota dan nama ibu kota? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.