Sejarah Dewan di Indonesia (31): Pemilihan Anggota Dewan Era Republik Indonesia; Pemilihan Umum Pertama Demokratis 1955

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Pemilihan anggota dewan sudah dimulai sejak era Pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi peran pemerintah (Gubernur Jenderal) masih kuat dan ikut campur di sana sini soal hukum dan realisasi pemilihan apakah di tingkat kota (gemeenteraad) maupun di tingkat pusat (Volksraad). Pada era Pemerintah Republik Indonesia mulai terasa lebih demokratis. Semakin demokratis hingga pemilu pertama pada tahun 1955.

Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 (Pemilu 1955) adalah pemilihan umum pertama di Indonesia. Angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Jumlah kursi DPR diperebutkan 260 kursi. Pemilu ini dipersiapkan sejak PM Ali Sastroamidjojo, namun pelaksanaan pada masa PM Burhanuddin Harahap. Pada Februari 1951 kabinet Natsir memperkenalkan RUU pemilu. Februari 1952, kabinet Wilopo memperkenalkan RUU pendaftaran pemilih. Pada 25 November 1952, RUU Pemilu telah diajukan ke DPR (disahkan pada 1 April 1953 dan menjadi hukum pada 4 April). Jumlah keanggotaan legislatif satu anggota legislatif untuk 150.000 penduduk dan bagi semua usia di atas 18 tahun, atau pernah atau menikah. Anggota Komite Pemilihan Pusat. Pada 25 Agustus 1953, perdana menteri baru, Ali Sastroamidjojo, mengumumkan jadwal persiapan untuk pemilihan selama 16 bulan mulai bulan Januari 1954. Pada 8 September, Menteri Penerangan mengatakan pemilihan akan diadakan 29 September. Sebanyak 87,65% pemilih memberikan suara sah dan 91,54% memberikan suara. Dengan mengesampingkan jumlah kematian antara pendaftaran dan pemungutan suara, hanya sekitar 6% yang tidak memilih. Hasil Partai Nasional Indonesia (PNI)          22 persen; Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)  21 persen; Nahdlatul Ulama (NU)     18 persen; Partai Komunis Indonesia (PKI) 16 persen. (Wikipedia) 

Lantas bagaimana sejarah pemilihan anggota dewan era Republik Indonesia? Seperti disebut di atas. Pemilihan anggota dewan sudah dimulai pada era Pemerintah Hindia Belanda, Pada era Pemerintah Republik Indonesia pemilihan umum pertama tahun 1955. Lalu bagaimana sejarah pemilihan anggota dewan era Republik Indonesia? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (30): Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Badan Kerja; Dewan Awal Era Republik Indonesia

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia diproklamasikan di Djakarta. Setelah UUD diselesaikan, lalu diangkat pejabat pemerintah Indonesia. Kemudian dibentuk suatu komite terdiri para pemimpin Indonesia yang disebut KNIP sebagai representasi dewan di Indonesia. KNIP ini menjadi semacam dewan pusat (Volksraad) semasa Pemerintah Hindia Belanda.

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk berdasarkan Pasal IV, Aturan Peralihan, UUUD 1945 dan dilantik serta mulai bertugas 29 Agustus 1945. KNIP merupakan Badan Pembantu Presiden, terdiri pemuka-pemuka dari berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan anggota PPKI. KNIP diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia, sehingga diresmikan menjadi Hari Jadi DPR RI. Pada formasi pertama, terdiri 137 orang, sebagai pimpinan adalah: Mr. Kasman Singodimedjo – Ketua; Mas Sutardjo Kertohadikusumo - Wakil Ketua I; Mr. J. Latuharhary - Wakil Ketua II; Adam Malik - Wakil Ketua III. Pekerjaan sehari-hari KNIP dilakukan oleh Badan Pekerja, dipilih dikalangan anggota, bertanggung jawab kepada KNIP. Badan Pekerja dibentuk 16 Oktober 1945 diketuai Sutan Sjahrir dan penulis Soepeno beranggotakan 28 orang. Pada tanggal 14 November 1945, Sutan Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri, sehingga BP-KNIP diketuai oleh Soepeno dan penulis dr. Abdul Halim. Kemudian pada tanggal 28 Januari 1948, Soepeno diangkat menjadi Menteri Pembangunan dan Pemuda pada Kabinet Hatta I, sehingga ketua adalah Mr. Assaat Datu Mudo, dan penulis tetap dr. Abdul Halim. Pada tanggal 21 Januari 1950, Mr. Assaat diangkat menjadi Pelaksana Tugas Presiden Republik Indonesia dan dr. Abdul Halim diangkat menjadi Perdana Menteri, serta sebagian besar anggauta BP-KNIP diangkat menjadi Menteri dalam Kabinet Halim. (Wikipedia) 

Lantas bagaimana sejarah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Badan Kerja? Seperi disebt di atas, badan semacam dewan (Volksraad) semasa Pemerintah Hindia Belanda dibentuk segera setelah proklamasi kemerdekaaan Indonesia. KNIP menjadi dewan pada awal era Republik Indonesia. Lalu bagaimana sejarah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Badan Kerja? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (29): Dewan Masa Pendudukan Militer Jepang; BPUPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Ada suatu dewan dibentuk pada masa pendudukan militer Jepang, disebut Chuo Sangi-In di pusat dan Chuo Sangi Kai di daerah. Badan-badan ini semasa Pemerintah Hindia Belanda analog dengan Volksraad dan dewan local seperti gemeenteraad. Dewan pada masa pendudukan Jepang ini seluruhnya orang Indonesia. Seperti pada masa Pemerintah Hindia Belanda, dewan yang dibentuk masa Jepang ini tidak sepenuhnya menentukan.

Chuo Sangi-In. Pada 5 September 1943, Saikou Shikikan (panglima tertinggi) Kumaikici Harada mengeluarkan osamu seirei nomor 36 dan 37 tentang pembentukan Chuo Sangi-In (Dewan Pertimbangan Pusat) dan Chuo Sangi Kai (Dewan Pertimbangan Keresidenan). Pembentukan ini melibatkan tokoh-tokoh Indonesia sebagai penasihat dan pelaksana. Badan ini berada di bawah pengawasan Saiko Shikikan. Pimpinan pertama Chuo Sangi In Ir. Soekarno didampingi RM Kusumo Utoyo dan dr. Buntaran Martoatmojo yang diangkat melalui sidang Chuo Sangi In pertama pada tanggal 17 Oktober 1943. Secara umum, badan ini mirip dengan volksraad pada masa pendudukan Belanda sebelumnya, tapi tidak berwenang menentukan pemerintahan Indonesia secara utuh. Pada waktu itu penentuan dan kendali utama pemerintahan Indonesia harus atas persetujuan pemerintah pusat di Tokyo. Kantor Chuo Sangi In ada di Jakarta Pusat (sekarang jadi gedung Pancasila atau gedung kementerian luar negeri Republik Indonesia). Dalam berbagai sidangnya, Chuo Sangi In hanya boleh membahas pengembangan militer, kesehatan, mempertinggi derajat rakyat, industri dan ekonomi, pendidikan dan penerangan, kemakmuran dan pemberian bantuan sosial. Anggota Chuo Sangi In terdiri dari 23 orang yang diangkat Saiko Shikikan, 2 orang dipilih Chuo Sangi Kai dan Tokubetsu Shi Sangi Kai (Dewan Pertimbangan Kotapraja), dan 2 orang disulkan oleh kooti dan koci (Solo dan Yogyakarta) (Wikipedia). 

Lantas bagaimana sejarah dewan masa pendudukan militer Jepang? Seperti disebut di atas, ada dewan yang dibentuk dan mirip dengan dewan rakyat Volksraad semasa Pemerintah Hindia Belanda. Bagaimana dengan BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia? Lalu bagaimana sejarah dewan masa pendudukan militer Jepang? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (28): Majelis Rakyat Indonesia - Partai Indonesia (GAPI); Dewan Permusyawaratan Bangsa Indonesia

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Kemerdekaan Indonesia tidaklah datang tiba-tiba. Prosesnya cukup lama dan berlangsung tahap demi tahap. Dalam masa proses itu terjadi dialektika, tidak hanya antara pemimpin revolusioner Indonesia dengan Pemerintah (Hindia) Belanda, tetapi juga faksi-faksi yang berbeda diantara penduduk Indonesia. PPPKI dan MRI adalah puncak-puncak persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia dalam menuju Indonesia merdeka yang demokratis.

Ada satu hal yang besar terjadi di Jogjakarta, tidak hanya Boedi Oetomo melebur (merger) dengan Partai Bangsa Indonesia (PBI) yang kemudian menjadi Partai Indonesia Raja (Parindra) pada tahun 1935, tetapi adalah dibentuknya Madjelis Rakjat Indonesia tahun 1941. Kepemimpinan Madjelis Rakjat Indonesia yang disingkat MRI ini disebut Dewan Pimpinan yang didirikan pada tanggal 13 September 1941 di Jogjakarta. Madjelis Rakjat Indonesia, dasarnya demokratis, saat itu dianggap sebagai Badan Perwakilan Rakyat Indonesia. Madjelis Rakjat Indonesia adalah ujung perjalanan dari proses persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi penjajah Belanda. Hanya dengan persatuan dan kesatuan energi besar penduduk Indonesia dapat digabung untuk melawan kekuatan Belanda. Persatuan dan kesatuan yang berakhir pada Madjelis Rakjat Indonesia ini bermula pada saat pembentukan Permoefakatan Perhimpoenan-Perhimpoenan Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada tahun 1927 di Batavia. Bagaimana kronologisnya hingga terbentuk Madjelis Rakjat Indonesia?

Lantas bagaimana sejarah Majelis Rakyat Indonesia (MRI) dan partai Indonesia? Seperti disebut di atas, untuk mencapai kemerdekaan Indonesia melalui proses yang panjang dan bertahap. Salah satu tahapan itu adalah masa MRI sebagai dewan permusyawaratan seluruh bangsa Indonesia. Lalu bagaimana sejarah Majelis Rakyat Indonesia (MRI) dan partai Indonesia? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (27): Menjelang Detik Berakhir Volksraad; Fraksi Nasionalis Berjuang Mencapai Kemerdekaan Indonesia

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Dewan rakyat (Volksraad) dimulai 1918. Namun dalam perjalanannya, Volskraad harus pula berakhir tahun 1942 sehubungan dengan takluknya Pemerintah Hindia Belanda kepada (pendudukan militer) Jepang. Apa yang terjadi di Volksraad pada akhir masanya, tetntu saja menarik untuk diperhatikan. Bagaimana itu berakhir tidak terinformasikan.

Selama periode 1927-1941, Volksraad hanya pernah membuat enam undang-undang, dan dari jumlah ini, hanya tiga yang diterima oleh pemerintahan Hindia Belanda. Sebuah petisi Volksraad yang ternama adalah Petisi Soetardjo. Soetardjo adalah anggota Volksraad yang mengusulkan kemerdekaan Indonesia. Dominasi kolonial pada masa itu hampir mencakup semua aspek, sampai pada forum-forum resmi harus menggunakan Bahasa Belanda, padahal sejak Kongres Pemuda II (1928) bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa persatuan yang menjadi salah satu alat perjuangan kalangan pro-kemerdekaan. Untuk itulah Mohammad Hoesni Thamrin mengecam pedas tindakan-tindakan yang dianggap mengecilkan arti bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang-sidang Volksraad diperbolehkan sejak Juli 1938. (Wikipedia)

Lantas bagaimana sejarah detik-detik berakhir Volksraad? Seperti disebut di atas bermula 1918 tetapi harus berakhir pada tahun 1942. Pada fase terakhir Volksraad ini fraksi nasionalis berjuang dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Lalu bagaimana sejarah detik-detik berakhir Volksraad? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (26): PPPKI dan Volksraad; Para Pejuang Indonesia Melalui Partai Coperative - Non Coperative

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Desentralisasi adalah satu hal, terbentuknya organisasi kebangsaan adalah hal lain lagi. Namun pada akhirnya kedua elemen bernegara ini memiliki arsiran. Organisasi kebangsaan di berbagai tempat dimungkinkan kandidatnya di berbagai dewan mulai dari dewan kota hingga pusat. Dalam perkembangannya berbagai organisasi kebangsaan yang ada membentuk federasi (PPPKI=Permoefakatan Perhimpoenan-Perhimpoenan Kebangsaan Indonesia). Diantara anggota federasi ini ada juga organisasi kebangsaan yang non cooperative (kurang mendukung dewan).

Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) adalah organisasi pergerakan kemerdekaan yang pernah ada di Indonesia. PPPKI merupakan organisasi kumpulan dari beberapa organisasi-organisasi seperti Partai Sosialis Indonesia, Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Paguyuban Pasundan, Jong Sumatranen Bond, Pemuda Kaum Betawi, dan Kelompok Studi Indonesia. Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) didirikan dalam sebuah rapat di Bandung pada tanggal 17–18 Desember 1927. Latar belakang didirikannya PPPKI adalah karena tokoh-tokoh pergerakan nasional beranggapan bahwa berjuang melalui masing-masing organisasi tidak akan membawa hasil. Soekarno kemudian mempunyai ide untuk menggabungkan organisasi-organisasi tersebut supaya Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya (Wikipedia)

Lantas bagaimana sejarah PPPKI dan Volksraad? Seperti disebut di atas, dewan pusat (Volksraad) sudah dibentuk sejak 1918. Namun saat itu organisasi-organisasi kebangsaan Indonesia belum Bersatu sama lain. Pada tahun 1927 dibentuk PPPKI sebagai federasi organisasi-organisasi kebangsaan yang menjadi wadah Bersama. Sebagian organisasi mendukung Volksraad dan Sebagian yang lain tidak. Sebab pejuang Indonesia masih memiliki platform berbeda-beda, ada partai coperative (seperti PBI) dan ada non cooperative (seperti PNI). Lalu bagaimana sejarah PPPKI dan Volksraad? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.