Minggu, 18 September 2022

Sejarah Jambi (45): Pahlawan Jambi Gelar Pahlawan Nasional; Pahlawan-Pahlawan Indonesia Lainnya Wilayah Provinsi Jambi


*Untuk melihat semua artikel Sejarah Jambi dalam blog ini Klik Disini  

Pahlawan adalah semua penduduk yang berjuang di dalam segala bidang yang berasal dari era yang berbeda-beda. Namun mereka yang berjuang lebih banyak yang dicatat yang telah memimpin dalam menolak otoritas penjajah (khususnya Pemerintah Hindia Belanda) baik dengan cara diplomasi maupun dengan jalan mengangkat senjata. Ada yang terbunuh dan ada pula yang diasingkan ke wilayah lain. Dalam hal ini sejarah adalah sejarah, siapapun yang ikurt berjuang di wilayah Jambi, darimapun asalnya dan di bidang apa berjuang, di wilayah Jambi, haruslah dianggap sebagai Pahlawan Indonesia di wilayah Jambi.


Dalam sejarahnya banyak Pahlawan Indonesia di Wilayah Jambi. Namun sejauh ini yang telah ditabalkan sebagai Pahlawan Nasional baru dua orang: Raden Mattaher, pahlawan nasional, pejuang kemerdekaan; dan Sultan Thaha Syaifuddin, pahlawan nasional, sultan terakhir kesultanan Jambi. Dalam laman Wikipedia, Pahlawan Indonesia di wilayah Jambi, antara lain: Kolonel Abundjani, pejuang kemerdekaan; Depati Parbo, pejuang kemerdekaan; Karwandy Kwee, pejuang dan pendukung kemerdekaan; Raden Mattaher, pahlawan nasional, pejuang kemerdekaan; Ratumas Sina, pejuang kemerdekaan; H. Abdoel Madjid Batoe, pejuang dari Batanghari; H. Hanafie, pejuang dari Bungo; KH. Daud Arif, pejuang dari Tanjung Jabung Barat; KH. Kemas Abdussomad, tokoh ulama dan pejuang Jambi; Mayor H. Syamsuddin Uban, pejuang dari Merangin. 

Lantas bagaimana sejarah Pahlawan Daerah bergelar Pahlawan Nasional asal wilayah Jambi? Seperti yang disebut di atas, wilayah Jambi adalah salah satu wilayah di Indonesia (baca: sejak era Hindia Belanda) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam narasi Sejarah Menjadi Indonesia. Dalam konteks inilah kita berbicara Pahlawan Indonesia di wilayah Jambi. Lalu bagaimana sejarah Pahlawan Daerah bergelar Pahlawan Nasional asal wilayah Jambi? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja*.

Pahlawan Daerah Bergelar Pahlawan Nasional Asal Jambi; Pahlawan-Pahlawan Indonesia di Provinsi Jambi

Hubungan kesultanan Jambi dengan berbagai pihak sudajh berlangsung sejak zaman kuno, dan bahkan pada era VOC/Belanda, hubungan Sultan Jambi dengan pedagang-pedagang VOC/Belanda dan pedagang-pedagang Inggris di daerah aliran sungai Batanghari baik-baik saja. Namun kekacauan politik Eropa di Hindia Timur mulai muncul pada tahun 1795 dimana Prancis menduduki Batavia dan wilayah-wilayah luar dikuasai Inggris (kecuali Ternate yang masih dikuasai VOC). Situasi menjadi tidak menentu sehingga akhirnya VOC dibubarkan pada tahun 1799, lalu Kerajaan Belanda mengakuisisi property VOC dengan membentuk Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1800. Pada masa Gubernur Jenderal Daendels, Inggris yang berbasis di Bengkoelen menyerang Batavia tahun 1811. Namun itu tidak lama, pada tahun 1816 seluruh wilayah Hindia Belanda (kecuali Bengkoelen dan Timor bagian timur) diserahkan Kembali kepada Kerajaan Belanda.


Pada saat pendudukan Inggris di Jawa, Pangeran Palembang menyerang kedudukan Pemerintah Hindia Belanda yang menjadi lemah di Jambi. Residen dan pejabatnya semua terbunuh. Hal itu baru diketahui setelah pasukan Inggris mencapai Palembang. Pada saat kembalinya Pemerintah Hindia Belanda berkuasa 1816, Kesultanan Palembang dilikuidasi pemerintah. Kesultanan Palembang setelah ratusan tahun, tamat.

Semasa era kekacauan (antara tahun 1895-1816) di wilayah Jambi di daerah aliran sungai Batanghari normal-normal saja. Sultan Jambi berkuasa dan memerintah dengan baik rakyatnya. Meski ada kontak politik dengan Pemerintah Hindia Belanda di Palembang dengan Kesultanan Jambi, tetap berjalan normal, wilayah Kesultanan Jambi tetap bersifat independent. Akan tetapi pada tahun 1834 muncul persoalan di wilayah Jambi. Wilayah hilir sungai Batanghari menjadi sarang bajak laut. Boleh jadi merasa terkurung oleh para bajak laut, Sultan Moehidin memminta bantu Pemerintah Hindia Belanda di Palembang. Inilah awal interaksi Kesultanan Jambi dengan Pemerintah Hindia Belanda yang kemuduan pada akhirnya seorang pejabat Pemerintah Hindia Belanda ditempatkan di wilayah Kesultanan Jambi.


Masih di tahun yang sama, ketika bajak laut dibebaskan militer Hindia Belanda di daerah hilir aliran sungaiu Batanghari, tidak lama kemudian, pasukan Kesultanan Jambi menyerang wilayah Rawas. Sebaliknya Rawas diklaim dari Palembang sebagai wilayahnya. Mungkin ada kontak politik namun gagal, lalu pertempuran tidak terhindarkan antara pasukan Kesultan Jambi dan militer Hindia Belanda di Jambi. Awalnya pasukan Kesultanan Jambi menang. Wilayah Rawas tetap menjadi persoalan hingga akhirnya didatangkan bantuan militer dari Batavia di bawah komando Letnan Kolonel AV Michiels. Sultan Moehidin disingkirkan dan diakui sultan yang baru Muahamad Fachruddin yang telah menandatangani perjanjian tanggal 15 Desem ber 1834 yang mana surat perjanjian itu diratifikasi Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 21 April 1835, isinya antara lain: (a) Pemerintah Hindia Belanda memungut cukai atas pemasukan/pengeluaran barang.dan (b) Pemerintah Hindia Belanda mempunyai monopoli atas penjualan garam. Lalu pada tahun 1836 ditunjuk seorang pejabat setingkat Controleur yang berkedudukan di Moara Kompeh yang berfungsi sebagai Ontvanger. Kehadrian pejabat Pemerintahan Hindia Belanda di Moeara Kompeh menandai koloni Pemerintahan Hindia Belanda di wilayah Kesultanan Jambi.

Pada era Sultan Thaha Syaifuddin bin Muhammad Fakhruddin (1855) yang menggantikan Sultan Abdul Rahman Nazaruddin bin Mahmud, mulai ada friksi antara Sultan dan Pemertintah Hindia Belanda.

Tunggu deskripsi lengkapnya

Pahlawan-Pahlawan Indonesia di Provinsi Jambi: Apapun Suku, Bahasa dan Agamanya Asan Demi Wilayah Jambi

Tunggu deskripsi lengkapnya

 

 

*Akhir Matua Harahap, penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat (1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di seputar rumah--agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar