Sejarah Madura (11): Pemerintahan di Pulau Madura; Sejak Era VOC, Masa Pendudukan Inggris hingga Pemerintah Hindia Belanda

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Madura dalam blog ini Klik Disini 

Sejarah pemerintahan di pulau Madura, bukan baru, tetapi memiliki sejarah yang lama, bahkan sejak era Singhasari/Madjapahit. Namun sejarah baru di pulau Madura dimulai pada era Pemerintahan VOC/Belanda. Pada awal terbentuknya Pemerintah Hindia Belanda, Inggris sempat menyerang Madura pada tahun 1811. Pada tahun 1824 para pemimpin local di pulau Madura berikrar untuk membantu Pemerintah Hindia Belanda dalam berbagai perang. Sejak itu situasi dan kondisi pemerintahan di (pulau) Madura berada pada tahap lebih lanjut yang mengubah sejarah pemerintahan di pulau Madura. 

Perjalanan sejarah Madura dimulai dari perjalanan Arya Wiraraja sebagai Adipati pertama di Madura pada abad 13, diangkat oleh Raja Kertanegara dari Singosari, tanggal 31 Oktober 1269. Dalam kitab Nagarakertagama terutama pada tembang 15, mengatakan bahwa Pulau Madura semula bersatu dengan tanah Jawa, ini menujukkan bahwa pada tahun 1365an orang Madura dan orang Jawa merupakan bagian dari komunitas budaya yang sama. Pemerintahannya berpusat di Batuputih Sumenep, merupakan keraton pertama di Madura. Di Batuputih yang kini menjadi sebuah Kecamatan kurang lebih 18 Km dari Kota Sumenep, terdapat peninggalan-peninggalan keraton Batuputih, antara lain berupa tarian rakyat, tari Gambuh dan tari Satria. Sekitar tahun 900-1500, pulau ini berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Hindu Jawa timur seperti Kediri, Singhasari, dan Majapahit. Di antara tahun 1500 dan 1624, para penguasa Madura pada batas tertentu bergantung pada kerajaan-kerajaan Islam di pantai utara Jawa seperti Demak, Gresik, dan Surabaya. Pada tahun 1624, Madura ditaklukkan oleh Mataram. Sesudah itu, pada paruh pertama abad kedelapan belas Madura berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda (mulai 1882), mula-mula oleh VOC, kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada saat pembagian provinsi pada tahun 1920-an, Madura menjadi bagian dari provinsi Jawa Timur (Wikipedia)

Lantas bagaimana sejarah pemerintahan di pulau Madura? Seperti disebut di atas sejarah Madura adalah sejarah yang jauh sejak masa lampau. Dalam hal ini rezim pemerintahan berubah sejak era VOC, kemudian pada era Pendudukan Inggris hingga Pemerintah Hindia Belanda. Tidak sampai disitu juga masih berlanjut pada era RIS dan NKRI. Lalu bagaimana sejarah pemerintahan di pulau Madura? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja*.

Pemerintahan di Pulau Madura; Sejak Era VOC, Pendudukan Inggris hingga Pemerintah Hindia Belanda

Sistem pemerintahan di Indonesia (baca: Hindia Belanda) berawal dari terbentuknya penguasaan wilayah oleh kerajaan/maskapai perdagangan. Di Hindia Belanda dimulai ketika ada perebutan pengaruh, terutama antara Belanda dan Inggris. Hingga berakhirnya maskapai perdagangan Belanda (VOC) tahun 1799, wilayah Hindia Timur adalah wilayah Indonesia sekarang (minus wilayah Bengkoeloe dan wilayah pulau Timor bagian timur). Dalam hal ini termasuk wilayah Madura (pulau Madura dan pulau-pulau di sekitar) yang secara defacto sejak tahun 1707 pulau Madura telah menjadi bagian wilayah VOC.

Kehadiran Belanda pertama kali di Hindi Timur bermula pada saat mana ekspedisi Belanda pertama yang dipimpin Cornelis de Houtman (1595-1597). Dalam ekspedisi pertama ini pelaut-pelaut Belanda mendapat perlawanan di wilayah Madura di (kerajaan) Arosbaya. Sejak inilah wilayah Madura dapat dianggap penting bagi Belanda seiring dengan pembentukan maskapai perdagangan Belanda (VOC). Oleh karena secara perdagangan, pulau Madura tidak terlalu penting lagi, pada era VOC menjadikan pulau Madura kurang terperhatikan. Namun demikian pemerintah VOC sempat hadir di pulau Madura pada tahun 1686 yang menjadikannya berada dibawah protektorat dengan maksud untuk mendapatkan kontrol yang lebih baik dari pendapatan bea masuk dan ekspor, karena wilayah Madura di Sumenep dan Pamekasan, karena Yuda Negara saat itu, telah meminta dukungan VOC melawan Cajaya. Singkat kata, pulau Madura baru penting kembali bagi VOC pada dekade-dekade terakhir keberadaan VOC (lihat Amsterdamse courant, 16-01-1755). Disebutkan menurut beberapa laporan dari Inggris, Belanda akan menetapkan (secara dejure) pulau Madura di timur laut pulau Jawa di bawah kuasa mereka, yang mana saat wilayah pulau telah diamankan oleh seorang perwira angkatan laut tertentu. Sebelumbnya berdasarkan Amsterdamse courant, 31-12-1754 disebutkan selama 3 hari terakhir dikabarkan Belanda telah menguasai pulau Madura di timur laut Jawa berkat bantuan kapal perang Inggris The Onflow. Sebagaimana diketahui pada tahun-tahun ini Pemerintah VOC tengah berselisih dengan (kerajaan) Mataram. Dalam Perang Jawa (antara Pemerintah VOC/Belanda dan Mataram), wilayah Malang direbut VOC tahun 1767. Dalam perkembangannnya diketahui bahwa VOC telah membentuk maskapai di pulau Madura (lihat Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap, der konsten en weetenschappen, 1781). Wilayah maskapai VOC berada di di tengah dan timur pulau Madura (lihat Batavia, de hoofdstad van Neêrlands O. Indien [...] beschreeven, 1782). Pusat VOC berada di Sumanap dengan membangun benteng tahun 1785 di (kampong) Maringan (empar mil dari kota Sumenep).

Pada tahun 1799 VOC dinyatakan bangkrut yang kemudian diambilalih oleh Kerajaan Belanda. Lalu segera Kerajaan Belanda membentuk Pemerintah Hindia Belanda (1800) dimana sebagai ibu kota (tetap) berada di Batavia. Peralihan dari non pemerintahan (era VOC) menjadi suatu bentuk pemerintahan yang terstruktur, proses konsolidasi ini membutuhkan waktu.

Bataviasche koloniale courant, 13-07-1810: ‘Keputusan Yang Mulia, Maarschalk van Gubernur Jenderal. Bangil 25 Juni 1810. Drost van Pasoeroean, C Vos yang juga menjadi Drost van Soemanap melakukan perjanjian dengan para bupati’. Drost adalah pendahulu resident. Di wilayah Madura dipekerjakan sjahbandar di Soemanap, di pulau Talangoe, Giliang, Geginting dan Geliradja, dan di pulau tujuh. Juga sjahbandar di pulau Sapudie, Raas, Kangian, dan lainnya di bawah Segera, yang berada di bawah Sumanap. terkait pulau-pulau kecil.

Wilayah Madura menjadi bagian dari Prephect (provinsi) Oost Java dengan ibu kota di Soerabaja. Struktur organisasi Pemerintah Hindia Belanda mulai mengerucut pada era Gubernur Jenderal Daendels (1809-1811). Satu program pemerintah pada era Daendels ini adalah pembangunan jalan trans-Java antara Batavia hingga Panaroekan. Namun Pemerintah Hindia Belanda berakhir karena terjadi pendudukan Inggris (1811-1816).

Pada era pendudukan Inggris di bawah Letnan Jenderal Raffles, wilayah administrasi prefect di Jawa (Madura) dengan 23 residentie direduksi dengan membagi seluruh wilayah Jawa/Madura dengan membentuk 17 residentie saja. Wilayah Madoera menjadi bagian dari Residentie Soerabaja. Di Sumanap ditempatkan seorang pejabat (lihat Java government gazette, 11-12-1813). Pada tahun 1815 ketika Inggris memperluas cabang-cabang pemerintahan di (pulau) Madura terjadi resistensi dari pemimpin local di Soemanap (hal serupa juga sebelumnya terjadi di residentie Jogjakarta pada tahun 1812). Namun pendudukan Inggris tidak berlangsung lama karena wilayah (kekuasaan) Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1816 dikembalikan kepada Kerajaan Belanda.

Setelah terselenggaranya kembali Pemerintah Hindia Belanda (sejak 1816), secara bertahap, cabang-cabang pemerintahan dipulihkan kembali dan juga cabang-cabang pemerintahan semakin diperluas secara horizontal (terutama di luar Jawa) maupun secara vertical (pembentukan afdeeling-afdeeling baru di tingkat residentie, dan seterusnya pembentukan onderafdeeeling/district di tingkan Afdeeling.Setelah terselenggaranya kembali Pemerintah Hindia Belanda (sejak 1816), secara bertahap, cabang-cabang pemerintahan dipulihkan kembali dan juga cabang-cabang pemerintahan semakin diperluas secara horizontal (terutama di luar Jawa) maupun secara vertical (pembentukan afdeeling-afdeeling baru di tingkat residentie, dan seterusnya pembentukan onderafdeeeling/district di tingkan Afdeeling.

Pendudukan Inggris (terutama di Jawa) yang tidak berlangsung lama (berakhir 1816). Pemerintah Hindia Belanda kemudian kembali berkuasa. Dalam masa konsolidasi baru ini Komisaris Jenderal menetapkan sejumlah individu untuk mewakili pemerintah di sejunlah tempat (semacam pendahulu Resident) termasuk di Madura yakni EJ Roesler di Soemanap (lihat Opregte Haarlemsche Courant, 14-01-1817). Dalam keputusan ini juga disebut untiuk posisi Superintenden Departemen Garam adalah P Veeris.

Di wilayah (pulau) Madura juga dibentuk cabang-cabang pemerintahan yang baru yang berlaku tanggal 21 Desemmber 1818 (lihat Bataviasche courant, 05-12-1818). Dalam perkembanganya, wilayah residentie Soerabaya dimekarkan dengan membentuk residentie baru dengan nama Residentei Madura en Soemanap dengan ibu kota di Soemanap). Dala, Almanak 1827 Resident Madura en Soemanap adalah FE Hardy, dimana residen dibantu seorang sekretaris dan seorang asisten residen plus seorang kommies.

Dalam perkembangannya status Madura en Sumanap diturunkan dari Resident menjadi Asisten residen (lihat Almanak 1831). Asisten Residen Soemanap en Pamekasan berkedudukan di Pamekasan dan pejabat Asisten residen Madura di Bangkalan. Para penjabat tersebut juhga dibantu oleh beberapa pemimpin local. Belum ada dewan yang dibentuk di Madura en Sumanap. Di Residentie Soerabaja pejabat tertinggi adalah residen dimana di wilayah residentie sudah dibentuk dewan (Landraad). Catatan: Pada era VOC wilayajh Madura dibagi tiga wilayah: Soemanap, Pamekasan dan Sampang. Maskapai VOC hanya terbatas di wilayah Soemanap dan Pamakesan, sedangkan di wilayah Sampang (Madura bagian barat) berada di bawah pemimpin local (radja). Besar dugaan kekuasan radja dikurangi setelah terjadinya perang Inggris di Madura tahun 1815. Lalu pada era Pemerintah Hindia Belanda wilayah Madura bagian barat direorgnisasi dimana nama wilayah diubah dari Sampang menjadi Madura dengan ibu kota baru di Bangkalan.

Tunggu deskripsi lengkapnya

Sejak Era VOC, Pendudukan Inggris hingga Pemerintah Hindia Belanda: Bentuk Anomali Pemerintahan di Pulau Madura?

Tunggu deskripsi lengkapnya

 

 

*Akhir Matua Harahap, penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat (1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di seputar rumah--agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com