Sejarah Tata Kota Indonesia (44): Soekarno dan Para Insinyur Indonesia Berjuang; Tata Kota dan Tata Politik Bernegara (Merdeka)

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Tata Kota di Indonesia di blog ini Klik Disini

Sebelum perguruan tinggi Teknik (THS) di Bandung dibuka tahun 1920, sudah ada sejumlah pribumi yang meraih gelar insinyur di perguruan tinggi teknik di Belanda. Dalam pembukaan THS, mahasiswa yang diterima adalah siswa-siswa pribumi. Cina dan Eropa/Belanda lulusan HBS/AMS. Salah satu lulusan pertama THS dari golongan pribumi adalah Ir Soekarno. Para lulusan pribumi ada yang berjuang lewat pembangunan fisik termasuk dalam bagian penataan kota juga ada yang berjuang melalui jalur politik (dalam hubungannya dengan tata politik bernegara). Ir Soekarno dan Ir Anwari dua diantara lulusan THS yang memilih jalur politik sejak awal karir.

Ir. Soekarno (6 Juni 1901 – 21 Juni 1970) adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada kurun waktu 1945–1967. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang berperan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari kolonialisme Belanda. Bersama Mohammad Hatta, ia memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tamat HBS Soerabaja bulan Juli 1921, bersama Djoko Asmo rekan satu angkatan di HBS, Soekarno melanjutkan ke Technische Hoogeschool te Bandoeng (sekarang ITB) di Bandung dengan mengambil jurusan teknik sipil pada tahun 1921, setelah dua bulan dia meninggalkan kuliah, tetapi pada tahun 1922 mendaftar kembali dan tamat pada tahun 1926. Soekarno dinyatakan lulus ujian insinyur pada tanggal 25 Mei 1926 dan pada Dies Natalis ke-6 TH Bandung tanggal 3 Juli 1926 dia diwisuda bersama delapan belas insinyur lainnya. Prof. Jacob Clay selaku ketua fakultas pada saat itu menyatakan "Terutama penting peristiwa itu bagi kita karena ada di antaranya 3 orang insinyur orang Jawa". Mereka adalah Soekarno, Anwari, dan Soetedjo, selain itu ada seorang lagi dari Minahasa yaitu Johannes Alexander Henricus Ondang. (Wikipedia)

Lantas bagaimana sejarah Soekarno dan para insinyur Indonesia juga berjuang? Seperti disebut di atas di Indonesia pada tahun 1920 dibuka perguruan tinggi teknik semasa Pemerintah Hindia Belanda. Ada yang berjuang untuk penataan kota dan juga da yang berjuang melalui jalur tata politik bernegara untuk mencapai kemerdekaan seperti Ir Soekarno. Lalu bagaimana sejarah Soekarno dan para insinyur Indonesia juga berjuang? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Tata Kota Indonesia (43): Perguruan Tinggi Teknik - Tata Kota di Indonesia Sejak Pemerintah Hindia Belanda; THS Kini ITB

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Tata Kota di Indonesia di blog ini Klik Disini

Sebelum dikenal Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Technische Universiteit Delft (TU Delft) pada masa ini, pada masa lampau dikenal Polytechnische School di Delft dimana Raden Kartono diterima pada tahun 1896. Dalam perkembangannya politeknik ini diubah statusnya menjadi perguruan tinggi teknik (Technische Hoogeschool te Delft) yang menjadi cikal bakal TU Delft. Bagaimana dengan di Indonesia? Itu bermula di Bandoeng dengan didirikannya tahun 1920 Technische Hoogeschool te Bandoeng (yang menjadi cikal bakal ITB).

Technische Universiteit Delft (TU Delft) adalah sekolah sulit tapi prestisius. Salah satu pribumi yang studi di sekolah tinggi teknik ini di masa lalu adalah direktur pertama PT. PINDAD Bandung (1950-1954) Ir AFP Siregar gelar Mangaradja Onggang Parlindoengan. Sejak doeloe, selain TU Delft sebagai jalur mahasiswa asal Indonesia di bidang eksak adalah Fakultas Kedokteran Universiteit van Amsterdam, salah satu alumninya adalah perempuan Indonesia pertama bergelar Doktor (PhD) di bidang kedokteran tahun 1931 Dr Ida Loemongga Nasoetion, PhD. Satu lagi universitas yang sulit di Belanda adalah Fakultas Kedokteran Hewan Universiteit Utrecht yang mana salah satu alumninya adalah orang Indonesia pertama berlisensi Eropa sebagai Dokter Hewan tahun 1920 Dr Sorip Tagor Harahap, dokter hewan yang memulai karir di Istana Gubernur Jenderal yang kemudian dipromosikan menjadi Kepala Dinas Kedokteran Hewan Province West Java di Bandoeng (Dr Sorip Tagor Harahap kelak dikenal sebagai kakek Inez/Risty Tagor).

Lantas bagaimana sejarah perguruan tinggi teknik dan tata kota di Indonesia sejak era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti disebut di atas, perguruan tinggi teknik (Technische Hoogeschool) dobuka tahun 1920 di Bandoeng yang menjadi cikal bakal ITB sekarang. Lalu bagaimana sejarah perguruan tinggi teknik dan tata kota di Indonesia sejak era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Tata Kota Indonesia (42): Ahli Tata Kota dan Insinyur Teknik Sipil Pribumi Era Pemerintah Hindia Belanda; Apa Perannya?

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Tata Kota di Indonesia di blog ini Klik Disini

Orang yang kompeten dalam urusan tata kota di Hindia Belanda (baca: Indonesia) adalah insinyur teknik. Kompetensi ini awalnya hanya diperoleh di perguruan tinggi teknik di Belanda (terutama di Universiteir te Delft). Di universitas ini ada berbagai bidang termasuk insinyur teknik sipil, insinyur teknik arsitektur dan sebagainya. Meski jauh di Belanda, tentu saja ada siswa pribumi di Hindia yang mampu meraihnya. Untuk kompetensi itu kemudian pada tahun 1920 dibuka sekolah tinggi teknik di Bandoeng.

Herman Thomas Karsten Perancang Tata Kota Semarang, Arsitek Belanda Sangat Hargai Budaya Jawa. Tribunjateng.com. Selasa, 3 Januari 2023. Herman Thomas Karsten, arsitek ditunjuk Pemerintahan Hindia Belanda menata Kota Semarang 914. Karsten sangat berkontribusi dalam pengembangan Kota Semarang. Pemerintah Hindia Belanda menyebutkan Karsten sebagai sebagai perancang modernisme Semarang. Guna menunjang perkembangan perekonomian Pemerintah Hindia Belanda, pembangunan infrastruktur hingga akses transportasi dilakukan secara masif di Kota Semarang. Minimnya pemukiman layak huni, pertumbuhan kampung urban secara organik, masalah sanitasi, kebersihan hingga estetika perkotaan jadi problematika yang dihadapi pemerintah Hindia Belanda saat itu. Karsten pun ditugaskan oleh pemerintah kolonial untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada 1919 ia menerapkan rencana kota yang merefleksikan teori desain kota Eropa modern dengan konsep garden city. Dalam penerapannya, Karsten lebih menekankan tata kota yang fungsional, harmonis dan organis. Konsep itu dianggap sebagai sebuah rencana kota pertama ekstensif dan komprehensif di Hindia Belanda. Rencana Karsten tersebut mencakup area selatan Kota Semarang, yang kemudian dinamai Candi Baru, serta kawasan menuju pusat kota. (https://jateng.tribunnews.com/)

Lantas bagaimana sejarah ahli tata kota dan insinyur teknik sipil pribumi semasa era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti disebut di atas, untuk urusan yang terkait tata kota ahli yang kompeten adalah insinyur teknik. Bagaimana orang pribumi mencapai kompetensi tersebut? Lalu bagaimana sejarah ahli tata kota dan insinyur teknik sipil pribumi semasa era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Tata Kota Indonesia (41): Pekerjaan Umum (BOW) Dinas Sipil dan Tata Kota Era Pemerintah Hindia Belanda; Apa Peran?

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Tata Kota di Indonesia di blog ini Klik Disini

Pada masa ini di setiap kabupaten/kota ada dinas terkait dengan tata kota. Meski ada penamaan umum sebagai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, namun ada juga kabupaten/kota yang mengintegrasikasikannya dengan bidang lain seperti Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Tata Kota dan Pariwisata dan sebagainya. Di masa lampau semasa Pemerintah Hindia Belanda hanya satu nomenklatur: Dinas Pekerjaan Umum (BOW). Namun apa pun nama dinas yang berwenang untuk soal tata ruang ini pada intinya penting dalam dalam pembangunan dan pengembangan di dalam kota.

Pekerjaan Umum adalah Openbare Werken pada zaman Hindia Belanda disebut "Waterstaat swerken". Di Pusat Pemerintahan dibina oleh Dep.Van Verkeer & Waterstaat, sebelumnya terdiri 2 Dept: Van Guovernements Bedri jven dan Dept.Van Burgewrlijke Openbare Werken. Dep. VW dikepalai Direktur membawahi beberapa Afdelingen dan Diensten. Yang meliputi bidang PU (openbare werken) termasuk afdeling Waterstaat dengan onder afdelingen: 1. Lands gebouwen, 2. Wegen, 3. Irrigatie & Assainering, 4. Water Kracht, 5. Constructie burreau (untuk jembatan), plus afd. Havenwezen (Pelabuhan), afd. Electriciteitswezen (Kelistrikan) dan afd. Luchtvaart (Penerbangan Sipil). Organisasi PU di daerah adalah sebagai berikut: 1. Di Prov West Java, Midden Java dan Oost Java urusan Waterstaat/openbare werken diserahkan pada Pemerintahan Provinsi. 2. Di wilayah Gouv Yogyakarta dan Gouv. Soerakarta urusan Pekerjaan Umum/Waterstaat dijalankan oleh "Sultanas Werken" (Jogja) "Rijkswerken" (Soerakarta), Mangkunegaranwerken" plus di wilayah Vorstenlander terdapat 3 organisasi "Waterschap", "s" Lands gebouwendienst", Regentschap Werken" dan "Gremeente werken". 3. Untuk daerah luar Jawa Gouv. Sumatera, Borneo dan Grote Oost terdapat organisasi "Gewestelijke Inspectie v/d Waterstaat" dikepalai oleh seorang Inspektur. Di wilayah Residentie terdapat "Residentie Water Staatsdienst" yang sebelumnya dikenal "Dienst der BOW". (https://pu.go.id/) 

Lantas bagaimana sejarah Dinas Pekerjaan Umum (BOW) Sipil dan Tata Kota semasa era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti disebut di atas, dinas yang terkait dengan penataan kota berawal dari pembentukan Dinas Pekerjaan Umum (BOW). Bagaimana perannya? Lalu bagaimana sejarah Dinas Pekerjaan Umum (BOW) Sipil dan Tata Kota semasa era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Tata Kota Indonesia (40): Tata Kota dan Pemberlakuan Desentralisasi 1903 Era Pemerintah Hindia Belanda; Apa Relasiya?

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Tata Kota di Indonesia di blog ini Klik Disini

Kota-kota di Indonesia yang sekarang adalah garis continuum dari masa lampau, sejak kota-kota tersebut masih kecil (bahkan sebesar kampong). Ketika kota-kota tersebut sudah tumbuh dan berkembang, lalu system pemerintahan dintroduksi mengikuti politik desentralisasi (dalam hal ini dibatasi kota mengurus ruang kotanya sendiri). Pemberlakuan desentralisasi itu dimulai tahun 1903. Apa relasinya?

Pengembangan Wilayah dan Kota di Indonesia: Dimensi Urbanisasi dan Desentralisasi. Pengarang Tommy Firman. Penerbit ITB Press. 2020. Pengembangan Wilayah dan Kota bersifat kompleks dan melibatkan banyak disiplin ilmu pengetahuan. Penulisan buku ini juga melihat PWK dalam konteks yang lebih luas tidak semata-mata sebagai pengembangan tata ruang wilayah dan kota. Bahasan pada buku ini terfokus pada kaitan PWK dan desentralisasi dan urbanisasi di Indonesia. Buku ini merupakan suatu koleksi atau kumpulan (antologi) sebagian karya-karya terpilih Jabatan Guru Besar dari ITB, sejak tahun 1998 hingga 2018, yang telah diterbitkan dalam bentuk artikel yang telah mengalami proses review oleh pakar (peer-reviewed articles) pada berbagai jurnal internasional dalam bahasa inggris, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Walaupun beberapa artikel ditulis pada awal tahun 2000-an, akan tetapi isunya masih sangat relevan dengan kondisi PWK di Indonesia pada saat ini. Buku ini terdiri atas dua bagian. Bagian pertama (Bab 2-bab 4) membahas pengembangan wilayah kota dikaitkan dengan urbanisasi, sedangkan bagian kedua (Bab 5-bab 7) dikaitkan dengan desentralisasi. (https://pu.go.id/pustaka/)

Lantas bagaimana sejarah tata kota dan pemberlakuan desentralisasi 1903 era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti disebut di atas, pemberlakuan desentralisasi semasa Pemerintah Hindia Belanda tahun 1903, sementara kota sudah tumbuh dan berkembang sejak lama. Apa relasiya? Lalu bagaimana sejarah tata kota dan pemberlakuan desentralisasi sejak era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Tata Kota Indonesia (39): Tata Kota di Nabire dan Wamena; Teluk Cendrawasih dan Lembah Besar Baliem di Gunung Tinggi

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Tata Kota di Indonesia di blog ini Klik Disini

Pada masa ini Wamena ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Papua Pegunungan dan Nabire juga telah ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah. Dua kota ini jelas berjauhan, satu di pesisir pantai dan satu lagi di pedalaman. Kota Nabire tepat berada di bagian paling dalam teluk besar Cendrawasih. Kota Wamena tepat berada di tengah lembah luas (lembah Baliem) di lereng gunung tertinggi di Papua (gunung Jayawijaya). Kedua kota ini sulit dihubungkan dengan jalan darat. Sungai Baliem bermuara ke pantai barat di Laut Arufuru.

Wamena adalah ibu kota kabupaten Jayawijaya dan sekaligus juga sebagai ibu kota Provinsi Papua Pegunungan. Wamena juga merupakan sebuah distrik di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Wamena adalah pusat kota di daerah pedesaan yang menampung dataran tinggi dengan konsentrasi populasi tertinggi di Lembah Baliem dan daerah sekitarnya. Penduduk Wamena memiliki sejumlah kelompok etnis, yang paling dominan adalah suku Dani, Lani dan Yali. Kabupaten Nabire adalah salah satu kabupaten yang juga merupakan ibu kota Provinsi Papua Tengah, yang berbatasan dengan Provinsi Papua Barat di sebelah barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di punggung pulau Papua (di bagian dalam teluk Cendrawasih) (Wikipedia)

Lantas bagaimana sejarah tata kota Nabire dan tata kota Wamena? Seperti disebut di atas, dua kota ini masing-masing telah ditetapkan sebagai ibu kota provinsi. Kota Nabire di teluk besar (Teluk Cendrawasih), sungai Membramo di pantai utara berhulu di lembah luas (Lembah Baliem) di lereng gunung tertinggi. Lalu bagaimana sejarah tata kota Nabire dan tata kota Wamena? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.