Sejarah Indonesia Jilid 10-4: Prabowo Ingat "Mereka yang Lupa Sejarah Akan Dihukum Sejarah";Dunia Sedang Tidak Baik-Baik Saja

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Indonesia Jilid 1-10 di blog ini Klik Disini

Jasmerah! Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mereka yang lupakan sejarah akan dihukum sejarah. Sejarah Indonesia yang baru telah ditulis. Kementerian Kebudayaan menjanjikan buku Sejarah Indonesia sebanyak 10 jilid akan dibuka akses ke publik pada bulan Februari ini dalam bentuk ebook (gratis). Dalam hal ini sejarah tetaplah sejarah. Hanya saja banyak narasi sejarah yang tidak benar. Sejarah yang benar jangan sekali-kali dilupakan dan melupakan sejarah yang benar akan dihukum sejarah. 

Prabowo: Mereka yang Lupakan Sejarah Akan Dihukum Sejarah Kompas.com, 2 Februari 2026: ‘Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya memahami sejarah Indonesia. Menurutnya, bangsa yang lupa akan masa lalunya berisiko terjebak kembali dalam pola ketergantungan dan ketidakadilan global. Presiden menyoroti dinamika politik global dan standar ganda negara-negara besar. "Kita ini diintervensi, diganggu, bahkan dijajah, ini harus kita (me)ngerti, kita harus paham", ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). "Mereka yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah," sambungnya. Prabowo menekankan, mereka yang melupakan sejarah akan terbelit dalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Prabowo pun mengajak masyarakat melihat bagaimana kondisi dunia saat ini yang sebenarnya. Menurutnya, negara-negara yang dulu mengajarkan tentang hak asasi manusia hingga demokrasi, kini justru melanggar apa yang mereka ajarkan. "Karena kita mendapat kesempatan hari ini, kita mendapat kesempatan untuk melihat bagaimana dunia sebenarnya, kita melihat sekarang negara-negara besar yang mengajarkan kita untuk demokrasi, untuk hak asasi manusia, untuk the rule of law, untuk menjaga lingkungan hidup, merekalah yang melanggar apa yang mereka ajarkan," tukas Prabowo. Prabowo pun mempertanyakan di mana hak asasi manusia dan demokrasi yang diajarkan negara besar tersebut. "Puluhan ribu wanita, orang tua, anak-anak tidak berdosa dibantai, dan banyak negara yang diam. Di mana hak asasi manusia? Di mana demokrasi yang mereka ajarkan?" imbuhnya’. 

Lantas bagaimana sejarah mereka yang lupakan sejarah akan dihukum sejarah? Seperti disebut di atas, setelah Presiden Soekarno pernah  mengingatkan “jangan sekali-kali melupakan sejarah”, kini Presiden Prabowo mengingatkan “mereka yang lupakan sejarah akan dihukum sejarah”. Apa maksud dariperingatan itu semua pada masa kini? Yang jelas, dunia sedang tidak baik-baik saja. Lalu bagaimana sejarah mereka yang lupakan sejarah akan dihukum sejarah? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja. Dalam hal ini saya bukanlah penulis sejarah, melainkan hanya sekadar untuk menyampaikan apa yang menjadi fakta (kejadian yang benar pernah terjadi) dan data tertulis yang telah tercatat dalam dokumen sejarah. 

Prabowo Ingatkan Mereka yang Lupakan Sejarah Akan Dihukum Sejarah; Dunia Sedang Tidak Baik-Baik Saja

Perayaan 17 Agustus terakhir yang dipimpin oleh Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia terjadi pada 17 Agustus 1966. Upacara pengibaran bendera tersebut dilaksanakan di Istana Merdeka, Djakarta, di mana Soekarno bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam peringatan HUT RI ke-21 ini, Soekarno menyampaikan pidato kepresidenannya yang terakhir dengan judul "Djangan Sekali-kali Melupakan Sedjarah" (lihat Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland, 17-08-1966). 

Sejak 17 Agustus 1946 (di Jogjakarta), setiap tahun, Presiden Soekarno berpidato dalam perayaan (ulang tahun) proklamasi (kemerdekaan) bangsa Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda sebagai Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949, untuk kesekian kalinya, tetapi untuk pertama kali Presiden Soekarno di Djakarta kembali memimpin upacara perayaan hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1950. Nun jauh di Medan, pada hari dan jam yang sama dilakukan upacara perayaan kemerdekaan Indonesia di lapangan Merdeka yang dipimpin oleh GB Joshua Batoebara. Untuk mengisi pidatonya, Presiden Soekarno berpidato melalui siara relai RRI. Singkatnya, dalam peringatan HUT RI tahun 1966 Presiden Soekarno kembali menjadi pemimpin upacara untuk yang ke-21 kalinya. Dalam upacara inilah Presiden Soekarno berpidato (kembali) dengan judul "Djangan Sekali-kali Melupakan Sedjarah" (Verloochen nimmer de geschiedenis). Pada masa ini judul pidato itu dikenal dengan singkatan sebagai “Jasmerah”. 

Dalam pidato tersebut yang dihadiri sekitar satu juta orang yang juga disiarkan melalui radio dan televisi Presiden Soekarno untuk pertama kalinya mengutuk kudeta yang gagal pada Oktober 1965. Presiden juga meninggalkan cita-cita "NASAKOM"—kerja sama antara nasionalis, kelompok agama, dan komunis—dan menggantinya dengan cita-cita "NASASOS", kerja sama antara nasionalis, kelompok agama, dan sosialis.

Sebagian besar pidato Soekarno didedikasikan untuk tinjauan sejarah Indonesia sejak kemerdekaan dari pemerintahan Belanda. Judul pidatonya adalah: "Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah". "Mata dunia tertuju pada Jakarta pada hari istimewa ini," kata presiden. "Mereka mengatakan bahwa Sukarno akhirnya digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Bahwa kekuasaan Soekarno akhirnya berakhir. Bahwa sekarang ada triumvirat yang berkuasa... tetapi mereka salah". Dan dengan gerakan tangan yang lebar, ia melanjutkan: "Mereka mengatakan bahwa Kongres Indonesia setidaknya akan menjinakkan Soekarno atau memangkas sayapnya. Sidang Kongres (pada bulan Juni) seharusnya menjadi perhitungan terakhir dengan Soekarno. Perintah tanggal 11 Maret kepada Soeharto adalah pengalihan kekuasaan, pengalihan kedaulatan, kata mereka. Tetapi ternyata mereka salah. Musuh-musuh terkejut. Sekarang, pada hari proklamasi, mereka terkejut melihat bahwa Soekarno masih presiden. Soekarno masih pemimpin besar revolusi. Soekarno masih perdana menteri. Soekarno masih berdiri di platform ini". Pidato berlangsung selama dua jam. Soekarno tampak kelelahan setelah pidatonya. Ia meninggalkan panggung, dibantu oleh orang-orang dari lingkarannya dan di bawah naungan payung hitam. Catatan: Yang dimaksud triumvirat saat itu adalah Soeharto, Hamengkoeboewonio dan Adam Malik Batoebara. 

Surat kabar De Telegraaf, 18-08-1966 menyoroti isi pidato Presiden Soekarno dalam hal politik luar negeri: ‘Soekarno menyatakan dirinya senang bahwa kongres rakyat yang berdaulat pada Juni tahun lalu "tidak menginstruksikan saya untuk segera meminta bergabung kembali dengan PBB". Soekarno, di sisi lainnya, masih percaya bahwa PBB didominasi oleh "imperialis". Sebagai antisipasi reformasi PBB, presiden lebih memilih untuk terlebih dahulu melihat konsepnya sendiri untuk PBB yang terdiri dari negara-negara muda yang bercita-cita tinggi (yang disebut CONEFO) diimplementasikan, dengan kantor pusat di Jakarta. "Karena dalam perjuangan melawan imperialisme, Indonesia mengejar strategi global". 

CONEFO (Conference of the New Emerging Forces) adalah inisiatif Presiden Soekarno pada tahun 1965 untuk membentuk wadah kerja sama antarnegara berkembang (Asia, Afrika, Amerika Latin) yang antikolonialisme/imperialisme. Organisasi ini dirancang sebagai tandingan PBB dan blok Barat. Gedung CONEFO kini menjadi Gedung MPR/DPR RI di Senayan. Foto: Jenderal Nasoetion dan Jenderal Soeharto tersenyum menghadiri upacara perayaan kemerdekaan (De Telegraaf, 18-08-1966). 

Menurut De Telegraaf, 18-08-1966 bahwa Soekarno tidak hanya berjuang untuk prestise nasionalnya, tetapi masih menganggap dirinya sebagai pemimpin semua negara berkembang di dunia. Dalam konteks ini, mengejutkan bahwa Amerika juga menerima teguran keras terkait Vietnam. Presiden Soekarno mendukung rencana pemerintah "Ampera" Soekarno (Ampera adalah singkatan dari "pesan penderitaan rakyat) untuk meningkatkan kondisi ekonomi, tetapi memperingatkan bahwa rakyat yang percaya diri menginginkan kerja sama dengan negara asing, tetapi tidak ingin dipandang sebagai pengemis. Dalam konteks ini, Soekarno mengulangi pernyataannya sebelumnya bahwa "para monopolis masih bisa pergi ke neraka dengan taktik kotor mereka" (tepuk tangan sopan dan perasaan yang sangat campur aduk menyambut akhir pidato tahunan dari podium). 

Trouw, 07-10-1966: ‘Soekarno Menangis di Makam Para Jenderal, Djakarta (ANP, AP). Presiden Soekarno menangis pada hari Rabu ketika mengunjungi Taman Makam Pahlawan di luar Djakarta (baca: Kalibata) tempat enam jenderal yang dibunuh dalam kudeta yang gagal tahun lalu dimakamkan. Ini adalah kunjungan pertama presiden ke pemakaman tersebut. Peringatan tersebut merupakan bagian dari Hari Angkatan Bersenjata. Presiden berdoa di makam dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan sebagai isyarat emosional. Mengheningkan cipta selama satu menit dilakukan. Pada resepsi di malam hari, presiden tampak sangat menikmati dirinya. Ia meminta beberapa personel militer untuk menyanyikan lagu’. Catatan: Soekarno sebagai Presiden sampai dengan 12 Maret 1967; yang kemudian Soeharto menjadi Penjabat sejak 12 Maret 1967. Catatan: Kabinet Ampera dibentuk 28 Juli 1966: Soekarno sebagai Presiden; Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera merangkap Menteri Utama bidang Pertahanan dan Keamanan        dan Menteri/Panglima Angkatan Darat; Adam Malik sebagai Menteri Utama bidang Politik merangkap Menteri Luar Negeri; Sultan Hamengkubuwana IX sebagai Menteri Utama Ekonomi dan Keuangan. Enam Jenderal yang dimaksud adalah Jenderal Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat); Letnan Jenderal R Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD); Letnan Jenderal S Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD); Letnan Jenderal MT Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD); Mayor Jenderal DI Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD); Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal AD). 

Tunggu deskripsi lengkapnya

Dunia Sedang Tidak Baik-Baik Saja: Pelajari Sejarah Negara Sendiri dan Juga Perlu Mempelajari Sejarah Negara Lain

Tunggu deskripsi lengkapnya

 

 

 *Akhir Matua Harahap, penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat (1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di seputar rumah--agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com