Sejarah Bandung (24): Negara Pasundan dan Pemberontakan DI/TII; Sukarno dan Hatta Juga Pernah ‘Ingkari’ Republik Indonesia



Sisa bara api Bandung Lautan Api (24 Maret 1946) belum sepenuhnya padam, para pejuang masih berjuang di luar kota, di Bogor Soeria Karta Legawa, mantan Bupati Garoet mendirikan Partai Rakyat Pasundan. Ketika wilayah republik makin menyusut, karena digrogoti oleh Belanda, Negara Pasundan diproklamirkan di Bandung. Namun dalam perkembangan lebih lanjut, ketika Belanda memberikan pengakuan pada Republik Indonesia, di Bandung pada tanggal 8 Maret 1950 dilakukan kembali ikrar: Wilayah Jawa Barat (eks Negara Pasundan) kembali menjadi bagian Republik Indonesia.

Jawa Barat tidak sendiri, juga terdapat di Sumatra Timur, Sumatra Selatan, Jawa Timur, Madura dan Indonesia Timur. Saat ibukota RI di Bukitinggi, daerah-daerah lain yang masih republik hanya tinggal hitungan jari, yakni: Aceh, Tapanuli, Djokjakarta dan Lampung. Daerah lainnya bersifat otonom.

Proklamasi 17 Agustus 1945

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Teks proklamasi dibacakan oleh Ir. Soekarno disamping Drs. M. Hatta dihadapan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Tanggal ini menandai seluruh rakyat Indonesia telah merdeka. Tidak tergantung kepada Jepang, tidak tergantung kepada Belanda dan juga tidak tergantung Negara lain. Proklamasi ini telah mengubah cita-cita yang sudah lama diimpikan dan kini benar-benar menjadi kenyataan. Penduduk Priangan adalah rakyat Indonesia yang pertama bersukacita atas kemerdekaan ini ketika di daerah-daerah lain kabar berita itu belum sampai.

Warta Priangan-Syuu edisi 20 Agustus 1945
Di luar Jakarta, penduduk Priangan di Kota Bandung dan sekitarnya adalah rakyat Indonesia yang pertama yang mendengar isi teks proklamasi kemerdekaan RI dibacakan oleh Sakti Alamsyah Siregar di Radio Bandung pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 7 malam. Bagi penduduk yang tidak sempat ‘nyalain’ radio mendapat kabar dari mereka yang mendengar. Untuk memperkuat dan memperluas penyebaran berita kemerdekaaan tersebut, Warta Priangan-Syuu edisi 20 Agustus 1945 pada halaman muka dimaklumkan kembali (sesuai teks aslinya). Dibawah teks Proklamasi juga dimaklumkan isi hasil keputusan rapat PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Sunda yakni penetapan undang-undang dasar Republik Indonesia, memilih presiden Soekarno dan wakil presiden  Moh. Hatta. Masih di halam pertama, isi mukaddimah undang-undang dasar dipampang dalam bahasa Sunda.

Bandung Lautan Api

Belum semua rakyat Indonesia mendapat kabar kemerdekaan (terutama daerah yang jauh), kabar datangnya sekutu (yang dipimpin Inggris) juga telah merebak kemana-mana termasuk di Bandung. Pada tanggal 17 Oktober 1945 pasukan Inggris mendarat di Bandung. Warga Bandung dan penduduk Priangan geram. TRI tentara rakyat Indonesia yang telah dibentuk oleh Menteri Pertahanan RI Amir Sjarifoeddin Harahap, di Wilayah Priangan dibawah komando Kolonel Abdul Haris Nasution melakukan konsolidasi kekuatan yang sepenuhnya didukung warga Bandung dan penduduk Priangan.

Sejumlah insiden pun terjadi. Di beberapa tempat muncul pertempuran antara Inggris (sekutu) dan republik (TRI, laskar dan penduduk). Ketika Inggris bermaksud melakukan pengosongan untuk pendudukan seluruh Bandung dikeluarkan ultimatum yang harus dituruti hingga batas tanggal 24 Maret 1946 pukul 24.00. Ultimatum ini coba dinegosiasikan TRI untuk ditunda 10 hari lagi, namun ditolak Inggris. Kemarahan warga Bandung makin memuncak. Saat pengungsian itu laskar dan penduduk aksi perlawanan dengan metode politik bumi hangus. Hampir sepertiga wilayah Bandung Selatan terbakar. Kejadian ini dikenal dan dikenang sebagai Bandung Lautan Api. Suatu tindakan bersifat patriotic dan demi menjunjung harga diri bangsa.       

Adanya politik bumi hangus ini menghilangkan potensi tujuan Belanda yang mengatasnamakan Inggris. Lalu kemudian Inggris akhirnya berhasil membebaskan Bandung dan membuka jalan bagi militer Belanda masuk. Lalu Belanda bercokol kembali di Bandung.

Di tingkat nasional, republik terus ‘terdesak’ dan selalu republik ‘dirugikan’ di setiap perundingan. Dampaknya adalah ibukota RI harus pindah dari Jakarta ke Jogjakarta tanggal 4 Januari 1946. Sultan Jokja membuka pintu lebar-lebar atas kedatangan para pimpinan republic (mungkin karena nenek moyang sultan pernah mengalami mimpi buruk dengan Belanda di masa lampau).

Kebringasan militer Belanda semakin menjadi-jadi. Seperti di tempat lain, di Bandung TRI terus berjuang dan para pemimpim lokal sepenuhnya mendukung di kantong-kantong pengungsian di luar kota, meski dalam situasi dan kondisi penuh penderitaan.  

Partai Rakyat Pasundan

Di tengah-tengah wilayah penguasaan militer Belanda, di Bogor tak diduga Soeria Kerta Legawa membentuk Partai Rakyat Pasundan. Partai bentukan Soeria Kerta Legawa cepat menyebar. Tidak hanya di Bogor, tetapi juga melebar ke Cianjur dan Bandung. Di lapis pemudanya, di ketiga daerah ini juga muncul Partai Pemuda Rakyat Pasundan. Manajemen pusat mengumumkan bahwa tujuan dari organisasi Partai Rakyat Pasundan adalah untuk mendirikan negara sendiri. Jumlah anggota saat itu diperkirakan sudah lebih dari 6.000 orang (lihat Nieuwe courant, 02-01-1947).

Pada tanggal 4 Mei 1947 Soeria Kerta Legawa benar-benar menepati janjinya dengan memproklamirkan berdirinya Negara Pasundan di Bandung. Sebagian warga Bandung dan penduduk Priangan ‘ngembang kadu’. Sebab saat proklamasi pembentukan Negara Pasundan di tengah-tengah kaoum Pasundan  tampak didukung oleh militer Belanda. Rakyat Pasundan yang sebelumnya 100 persen republik, molohok dan penduduk menjadi terpecah: pro RI menolak Belanda dan pro Belanda menolak RI.

Tokoh arogan di pihak Belanda (yang telah menggantikan Inggris) adalah Luit. Gen. van Mook. Kebijakannya yang sangat radikal yang melanggar semua perjanjian berawal dan yang terpenting adalah ultimatum 15 Juli 1947 agar republiken mundur sejauh 10 Km dari garis demarkasi. Ini mengingatkan kembali ultimatum Inggris terhadap republik di Bandung pada tanggal 24 Maret 1946 yang menyebabkan terjadinya Bandung Lautan Api. Dengan beridirinya Negara Pasundan, kini Bandung Lautan Api menjadi Bandung Lautan Merah Putih Biru.

Belanda kemudian menjalankan aksinya yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Pentolan Negara Pasundan bentukan Soeria Karta Legawa mulai nyaman namun tidak sedikit lawan-lawan politiknya yang meradang apakah yang berada di tengah kota maupun yang berada di luar kota (pengungsian). Lambat laun sejak aksi militer Belanda dimulai, republic makin terdesak dan sesak dengan berdirinya Negara Pasundan. Pihak Belanda lalu memperkuat Negara Pasundan dengan melakukan serangkai konferensi yang dilakukan pada tanggal 13-18 Oktober 1947 dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 16-20 Desember 1947.

Akhirnya pada tanggal 1 Februari 1948 TNI secara berangsur-angsur meninggalkan Jawa Barat menuju daerah republik di Jogjakarta dan sekitarnya. TNI seakan tidak punya tuan lagi, para tuan yang diamini konstituennya sibuk memperkuat Negara Pasundan. Sebagian lascar-laskar dan tokoh pejuang kemerdekaan tidak bersedia hijrah ke pusat Jawa di Jogjakarta dan tetap menetap di Jawa Barat tetapi tidak berafiliasi dengan Belanda. Kelompok pejuang ini yang mengkristal menjadi kelompok DI/TII yang ingin membentuk Negara Islam. Akhirnya penduduk Pasundan terkotak-kotak menjadi tiga bagian: RI, Negara Pasundan dan DI/TII.

Pada konferensi Negara Pasundan dari tanggal 23 Februari hingga tanggal 5 Maret 1948 segala persiapan tuntas dan pemimpin Negara Pasundan diangkat yang disebut Wali Negara Pasundan. Peresmian dan pengambilan sumpah Wali Negara Pasundan, Raden Adipati Wira Nata Koesoema tanggal 26 April 1948.

Nama RA Wiranata Koesoema tidak asing bagi penduduk Priangan. Nama ini mirip dengan Bupati Bandoeng yang pertama yang diangkat oleh Belanda pada tahun 1829.

Dalam jajaran cabinet pemerintahan Negara Pasundan ini termasuk Wali Kota Bandung pertama RA Atmadinata.

Belanda yang belum puas dengan berdirinya sejumlah Negara ingin mencaplok wilayah RI dengan melancarkan aksi militer keduanya yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II yang dimulai pada tanggal 19 Desember 1948 ke jantung ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta. Aksi ini secara tersirat ingin menduduki semua wilayah republik di seluruh Indonesia.

Korban pertama dari serangan militer Belanda ke jantung ibukota RI di Yogyakarta adalah penasehat hukum Presiden Sorkarno dan Wakil Presiden M. Hatta bernama Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D doctor muda alumni Universiteit Leiden dengan predikat Cum Laude. Intelijen dan tentara Belanda menciduk Masdoelhak di rumahnya di Kaliurang dan membawanya ke Pakem di sebuah ladang jagung. Masdoelhak di rantai dengan penjagaan ketat dengan todongan senjata. Selama menunggu, Masdoelhak hanya bisa berdoa dan makan apa adanya dari jagung mentah.Akhirnya setelah beberapa waktu, beberapa tahanan berhasil dikumpulkan, total berjumlah enam orang. Lalu keenam orang ini dilepas di tengah ladang lalu diburu, dor..dor..dor. Masdoelhak tewas ditempat. Seorang diantara mereka (Mr. Santoso, Sekjen Kemendagri) terluka sempat berhasil melarikan diri, tetapi ketika di dalam mobil dalam perjalanan ke Yogya dapat dicegat tentara lalu disuruh berjongkok di tepi jalan lalu ditembak dan tewas ditempat. Dewan Keamanan PBB marah besar. Pimpinan organisasi bangsa-bangsa yang berkantor di New York meminta sebuah tim netral di Belanda untuk melakukan penyelidikan segera atas kematian Dr. Mr. Masdoelhak Nasoetion di Yogyakarta 21 Desember 1948 (De Heerenveensche koerier : onafhankelijk dagblad voor Midden-Zuid-Oost-Friesland en Noord-Overijssel, 01-02-1949). Di pengadilan, menurut De waarheid jaksa penuntut umum menganggap pembunuhan ini sebagai ‘pembunuhan pengecut’ (De waarheid, 25-02-1949).  

Soekarno menyerah lalu ditangkap dan diasingkan ke Brastagi dan Parapat (dekat Danau Toba). Akhirnya Ibukota RI di Jogjakarta dikuasasi oleh Belanda. Kehilangan wilayah republic dan kosongnya kepemimpinan RI tanggal 22 Desember 1948 dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin oleh Mr. Syafrudin Prawiranegara dengan ibukota Bukit Tinggi.

TNI kembali ke Jawa Barat tanggal 4 Februari 1949. Namun kedatangan TNI asal Jawa Barat yang tergabung dalam Divisi III Siliwangi di bawah komando Kolonel Abdul Haris Nasution ditolak oleh DI/TII. Inilah pangkal perkara munhculnya perselisihan antara TNI dan DI/TII. Negara Pasundan telah mengingkari Republik Indonesia, kini giliran DI/TII melakukan pemberontakan terhadap Pemerintah Republik Indonesia.

Militer Belanda mengejar ibukota RI di Bukittinggi. Oleh karena letaknya di pedalaman seperti Priangan, maka untuk menjepitnya dilakukan pengosongan dan pendudukan dari dua sisi: Pelabuhan Padang menuju Bukittinggi dan Pelabuhan Sibolga menuju Bukittinggi. Dua pelabuhan ini mudah dilumpuhkan tetapi penduduk di pedalaman melakukan perlawanan yang heroik.

Dalam perlawanan republik terhadap militer Belanda di Padang Sidempuan, sebagaimana pernah terjadi di Bandung pada tanggal 24 Maret 1946, dilakukan politik bumi hangus. Kota kampong halaman Kolonel Abdul Haris Nasution ini tidak sepenuhnya berhasil dikuasai Belanda sehingga ibukota RI di Bukitting tetap terjaga. Kota Padang Sidempuan adalah kota besar, kota yang menjadi akses satu-satunya dari arah utara menuju ibukota RI di Bukittinggi. Benteng Huraba di dekat Padang Sidempuan jalan sempit menuju Bukittinggi tidak berhasil ditembus militer Belanda. Bukitting tetap menjadi ibukota RI hingga terjadinya genjatan senjata yang diikuti konferensi KMB di Den Haag. Ibukota RI di Bukittinggi berakhir 13 Juli 1949. Selama genjatan senjata, Kolonel Abdul Haris Nasution mengirim dua komandan terbaiknya di Divisi III Siliwangi (Bogor) ke Padang Sidempuan yakni Letkol AE Kawilarang dan Mayor Ibrahim Adji.

Federalis dan Republiken

Di tingkat nasional pemerintah kolonial mulai melakukan konsolidasi terhadap wilayah-wilayah yang sudah menjadi kekuasaan Belanda. Pada bulan Juni di Batavia dilakukan pertemuan para petinggi dari wali-wali Negara yang telah terbentuk. Sementara di wilayah Republik, seperti di Padang Sidempuan, Tapanoeli masih tersisa pertempuran yang semakin memanas. Padang Sidempuan adalah kota kampong halaman Kolonel Abdul Haris Nasution, salah satu diantara sisa wilayah republik yang tidak berhasil dikuasai militer Belanda.

Het nieuwsblad voor Sumatra, 07-06-1949: ‘Minggu lalu diadakan pertemuan Perwakilan Tinggi, wali semua-gatra dan pertemuan Kepala Daerah di Batavia. Dalam foto dari kiri ke kanan: Dr. Mansur, Mr. Djumhari (Perdana Menteri Pasundan), Mr J. Vleer (Sekretaris BFO), RAA. Cakraningrat (Madura), RAA Wiranatakusumah (Pasundan), Tjokorde Gde Rake Sukawati (Indonesia Timur), Soeltan Hamid II (Kalimantan Barat), Abdul Malik (Sumatera Selatan), Achmad Kusumonegoro (Jawa Timur), Anak Agung Gde Agung (Perdana Menteri Indonesia Timur) dan Dr. Suparmo, anggota delegasi khusus dari BFO, Madura’.

Sukarno dan Hatta Pernah ‘Mengingkari’ Republik Indonesia

Pada waktu yang sama, di Indonesia pernah terjadi suatu yang ganjil: Dua orang Presiden, dua orang Perdana Menteri dan dua orang Wakil Perdana Menteri. Kejadian ini terjadi pada tahun 1950. Abdul Hakim Harahap adalah Wakil Perdana Republik Indonesia (di Yogyakarta) yang mana Perdana Menteri adalah Abdul Halim dan Presiden adalah Assaat. Sementara itu, Soekarno adalah Presiden dan M. Hatta Perdana Menteri dari Republik Indonesia Serikat (RIS) di Jakarta. Ini berarti, Soekarno-Hatta proklamator kemerdekaan Indonesia telah ‘mengingkari’ Republik Indonesia (RI) dan meninggalkannya serta lebih memilih menjadi Presiden/Perdana Menteri dari RIS.

Mengapa Sukarno dan M. Hatta ‘mengingkari’ dan ‘meninggalkan’ Republik Indonesia? Jawabnya adalah Republik Indonesia secara defacto hanya tersisa di dua wilayah, yakni: Tapanuli dan Yogyakarta. Wilayah lainnya di Indonesia sejak kedatangan kembali Belanda (aggresi militer) lebih memilih dan ingin membentuk negara sendiri-sendiri atau negara otonom dan secara sadar meninggalkan Republik Indonesia. Wilayah-wilayah yang membentuk negara (dan yang menjadi boneka Belanda), antara lain: Negara Sumatera Timur, Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, Negara Indonesia Timur.

Soekarno dan M. Hatta boleh jadi beranggapan bahwa Republik Indonesia Serikat termasuk di dalamnya Republik Indonesia (Tapanuli dan Yogyakarta) tetapi kenyataannya di wilayah Republik Indonesia masih ada Presiden, Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan menteri-menterinya. Ini bukan redundance, tetapi kenyataannya di Indonesia terdapat dua republik yang masing-masing memiliki pemerintahannya.

Situasi dan kondisi ini jelas berbeda ketika Pemerintah Republik Indonesia mengalami kekosongan, ketika Soekarno menyerah lalu ditangkap Belanda di Yogyakarta dan kemudian dibuang ke tempat pengasingan. Untuk mengisi kekosongan itu, di Bukittinggi dibentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesi (PDRI) dengan presidennya Sjafroeddin Prawiranegara. Dengan demikian tidak mengalami redundance. Dengan terbentuknya RIS dan RI yang eksistensinya masih ada dan jelas tidak redundance, tetapi benar-benar ada dua negara, dua pemerintahan dan dua presiden. Ini jelas tidak lazim.

Seperti apa sisa Republik Indonesia yang ditinggalkan Soekarno dan M. Hatta. Di Wilayah Republik Indonesia, Mr. Assaat, Mr. Abdul Halim dan Mr. Abdul Hakim Harahap melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai pemimpin Republik Indonesia. Hal yang pertama dilakukan di Yogyakarta adalah merehabilitasi para pejuang kemerdekaan dan keluarga. Para pejuang telah banyak yang gugur dan yang masih hidup banyak yang cacat. Mr. Assaat, Mr. Abdul Halim dan Mr. Abdul Hakim Harahap mengumpulkan para pejuang yang makamnya terpencar-pencar (selama perang kemerdekaan) untuk disatukan di dalam satu Taman Makam Pahlawan yang dihiasi dengan Monumen Perjuangan. Inilah kebajikan para pemimpin yang seharusnya tidak boleh dilupakan.

Untuk lebih memuliakan para pejuang kemerdekaan RI tersebut di Yogyakarta, ketiga tokoh penting ini ditempat yang sama didirikan masjid besar yang diberi nama Masjid Suhada (masjid orang-orang yang gugur di jalan Allah). Masjid Suhada adalah masjid besar pertama yang dibangun Pemerintah Republik Indonesia. Biaya pembangunannya murni diperoleh dari sumbangan masyarakat (karena uang Pemerintah Republik Indonesia saat itu belum ada).

NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia

Area pertempuran Padang Sidempuan (Tapanuli Selatan) adalah salah satu wilayah dari beberapa sisa daerah republic yang tidak sepenuhnya bisa dikuasai Belanda. Para pemimpin local juga tidak mau berkolaborasi dengan Belanda untuk mendirikan Negara (boneka). Sebagaimana militer RI, para pemimpin lokal di Padang Sidempuan tetap setiap pada Proklamasi Kemerdekaan dan Pemerintah Republik Indonesia. Hanya satu keinginan mereka, semua daerah-daerah yang telah membentuk Negara dan berafiliasi dengan Belanda segera bertobat dan kembali ke Republik Indonesia untuk membentuk Negara yang lebih besar: NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Permintaan untuk kembali ke RI dan memperkuat NKRI utamanya ditujukan pada tetangganya Negara Sumatra Timur.

Padang Sidempuan (Tapanuli Selatan) kukuh tetap RI meski penduduk semakin menderita dari hari ke hari apalagi setelah politik bumi hangus. Ini ibarat 9 orang gila dari 10 orang dan hanya 1 yang waras, sesungguhnya yang gila adalah satu orang.

Wilayah Padang Sidempuan (Tapanuli Selatan) 100 persen penduduknya adalah republiken hingga akhir hayatnya. Para perantau asal Padang Sidempuan di berbagai daerah juga umumnya republiken. Tokoh-tokoh republican di perantauan yang terkenal, antara lain: di Medan, Dr. Djabangoen Harahap, ketua Front Nasional Medan dan wakilnya Mr. GB Josua Batubara; di Padang, Mr. Egon Nasution alumni sekolah hukum Leiden (pendiri universitas pertama di Padang); di Lampung, Mr. Gele Haroen Nasoetion, residen pertama Lampung saat dipengungsian, Di Batavia, Parada Harahap (memimpin orang Indonesia pertama ke Jepang termasuk di dalamnya M. Hatta), Adam Malik (pendiri kantor berita Antara, kelak menjadi wakil Presiden), Mochtar Lubis (pendiri surat kabar Indonesia Raya); di Bandoeng Sakti Alamsyah Siregar (kelak mendirikan  surat kabar Pikiran Rakyat), di Jawa Barat, tentu saja  Kolonel Abdul Haris Nasution; di Jogjakarta: Dr. Parlindungan Lubis (pernah ditahan NAZI); di Soerabaya, Dr. Radjamin Nasution (walikota pribumi pertama Surabaya), di Jawa Timur, Letkol Ir, MO Parlindungan Siregar (pada tahun 1951 diangkat menjadi Direktur Perusahaan Senjata dan Mesiu di Bandung yang kelak disebut Pindad). Termasuk alm. Masdoelhak Nasution, Ph.D dan Abdul Hakim Harahap di Jokjakarta. Abdul Hakim Harahap, mantan Residen Tapenoeli yang menjadi  wakil perdana menteri terakhir di ibukota RI Jogjakarta.

Tunggu deskripsi lengkapnya


*Dikompilasi oleh Akhir Matua Harahap berdasarkan sumber-sumber tempo doeloe.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar