Sejarah Rohingya (01): Pengusiran Etnis Rohingya Burma Sejak 1978; Bangladesh Tak Mampu Menampung Semuanya

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Rohingya dalam blog ini Klik Disini


Saat ini permasalahan etnis Rohingya telah mencapai puncaknya. Pegusiran etnis Rohingya dari Rakhine, Myanmar juga telah menjadi perhatian yang serius dari banyak negara. Etnis Rohingya telah diusir dari tanah air sendiri. Menurut berbagai laporan, rumah-rumah mereka dibakar, konon para pengungsi ini juga dianiaya, tidak hanya laki-laki juga perempuan dan anak-anak. Karena itu, orang-orang etnis Rohingya melarikan diri mengungsi ke berbagai tempat, terutama ke Bangladesh negara terdekat dari Rakhine.

NRC Handelsblad, 01-05-1978
Nama Burma adalah nama yang diberikan oleh kolonial Inggris, seperti halnya China untuk Tiongkok. Pada tahun 1948 Burma meraih kemerdekaan dari Inggris. Pada tahun 1989 nama Burma diubah oleh pemerintah junta militer menjadi Myanmar, ibukota Rangoon diubah menjadi Yangon dan wilayah Arakan menjadi Rakhine. Sementara itu, negara tetangganya, Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan tahun 1971, yang dalam hal ini wilayah Pakistan Timur (sayap timur Pakistan) menjadi negara mandiri Bangladesh dengan ibukota Dacca.  

Serial artikel ini coba menelusuri sumber-sumber lama untuk menjawab sejak kapan terjadi pengusiran, mengapa terjadi pengusiran, siapa etnis Rohingya, mengapa Rakhine disebut tanah air mereka. Dalam hubungan ini tentu saja perlu menelusuri hubungan antar wilayah di kawasan Teluk Bengala pada masa lampau (masa kolonial) ketika Aracan belum disebut Rakhine.

Bermula dari Teror Tentara Burma

Kapan etnis muslim Rohingya diusir dari Arakan (Rakhine) sangat simpang siur. Demikian juga alasan utama mengapa etnis Rohingya diusir tidak begitu jelas. Berdasarkan dokumen lama yang masih bisa ditelusuri, paling tidak etnis Rohingya sejak tahun 1978 sudah terjadi pengusiran oleh militer Burma.

NRC Handelsblad, 01-05-1978 (Reuter): ‘Sekitar 70.000 etnis Rohingya yang beragama Islam di Burma telah melarikan diri ke Bangladesh dalam tiga minggu ini sehubungan dengan kekejaman tentara Burma. Laporan ini secara resmi diumumkan di Dacca. Menurut laporan ini, hanya 18.000 orang Rohingya Burma yang telah mencapai batas dalam 24 jam terakhir meski ada upaya tentara Bangladesh untuk membuka pintu perbatasan. Namun tentara Bangladesh telah diperintahkan untuk mengirim kembali orang-orang Rohingya tersebut ke Burma, namun kabarnya, banyak orang Islam Rohingya berada di hutan di perbatasan menunggu masuk Bangladesh. Laporan tersebut lebih lanjut mengatakan bahwa para pengungsi mengatakan mereka melarikan diri karena tentara Birma telah melakukan kekerasan, penyiksaan, pemerkosaan dan perampokan. Tapi menurut pihak berwenang di Rangoon, ini tentang orang-orang Bangladesh yang takut pada penyelidikan imigrasi Birma bagi imigran ilegal. Salah seorang pengungsi mengatakan bahwa tentara Burma melakukan tindakan untuk membersihkan daerah perbatasan dari muslim Rohingya, yang dianggap bukan etnis orang Burma. Karena kekhawatiran ekonomi mereka, muslim Rohingya menjadi sasaran kampanye mereka’.

Dari laporan terawal tersebut, pemicu utama pengusiran etnis muslim Rohingya dari Burma hanya karena alasan ekonomi. Dari laporan tersebut, pengusiran ‘dikemas’ dengan dalih imigran ilegal terhadap orang-orang yang mendiami wilayah Arakan yang kemudian disebut etnis Rohingya yang kebetulan sebagian besar beragama Islam, seperti tetangga Burma (Bangladesh) yang sebagian besar beragama Islam.

Pengusiran besar-besaran terhadap etnis Rohingya yang terjadi pada tahun 1978 begitu dekat dengan terbentuknya negara Bangladesh (1971). Pada awal kemerdekaan Bangladesh ini, rakyat dalam kesulitan, terjadi dimana-mana kelaparan. Tokoh yang muncul dalam situasi krisis ekonomi Bangladesh ini adalah Jenderal Ziaur Rahman yang berhasil melakukan kudeta militer. Lantas apakah pengusiran etnis Rohingya sebagai respon militer Burma dalam menyikapi situasi dan kondisi kawasan? Secara geopolitik Burma di sebelah barat (Bangladesh) bersinggungan dengan keamanan dan di sebelah timur Muang Thai (kini Thailand) tergabung dalam pembentukan aliansi ekonomi kawasan yang dikenal sebagai ASEAN. Apakah militer Burma telah mengambil risiko ini dan melakukan dengan caranya sendiri?     

Bangladesh Tak Mampu Menampung Pengungsi

Situasi yang masih karut marut di Bangladesh (sejak merdeka tahun 1971) menambah beban negeri dengan masuknya pengungsi Rohingya dari Burma. Surat kabar NRC Handelsblad edisi 22-05-1978 menurunkan laporan terperinci tentang krisis kawasan dimana etnis Rohingya yang sudah terpuruk terjepit diantara dua negara (Burma dan Bangladesh).

NRC Handelsblad edisi 22-05-1978
Arus pengungsi Rohingya awalnya direspon baik oleh Bangladesh dengan membuka pintu perbatasan. Bangladesh yang malang hampir tidak dapat menangani pengungsi ini dan akibatnya, hubungan Bangladesh dan Burma menjadi rusak oleh munculnya masalah pengungsi. Pemerintah Bangladesh tampaknya cepat menyadari, ulah militer Burma terhadap etnis Rohingya telah menambah beban pemerintah Bangladesh yang secara ekonomi sangat tidak kondusif. Lalu pemerintah Bengladesh menuntut pemulangan orang-orang muslim Rohingya yang melintasi perbatasan kembali ke Burma. Pemerintah Bangladesh memindahkan masalah pengungsi kepada negara pemicu masalah (Burma). Boleh jadi inilah awal prahara etnis Rohingya hingga ini hari: terusir dari negaranya di Burma yang dominan Budha, tetapi tidak dapat diterima di negara tetangga Bangladesh yang dominan Islam.   

Dalam laporan NRC Handelsblad edisi 22-05-1978 disajikan pandangan masing-masing antara pihak Burma dan pihak Bangladesh (cover both side). Juga di dalam laporan ini terungkap pandangan pihak ketiga dari Indonesia: ‘Menurut tokoh terkenal di Indonesia (tidak menyebut nama) Rangoon telah mencoba kelompok separatis dan rasis untuk memainkan perasaan tentang ras dan agama di daerah ini’.

Informasi Simpang Siur

Bagaimana awal terjadinya tragedi terhadap Rohingya adalah satu hal dan bagaimana menyelesaikan permasalahan kemanusiaan di Rakhine adalah hal lain lagi. Namun dalam berbagai analisis dan bagaimana cara mengakhiri krisis etnik Rohingya dan menormalisasi kembali di Rakhine data dan informasi yang digunakan umumnya mengacu pada data dan informasi tahun 2012 dan sesudahnya, padahal kejadian awalnya sudah terjadi sejak 1975 dan pengusiran etnis Muslim Rohingya secara besar-besaran tahun 1978 yang mengakibatkan arus pengungsi etnis Rohingya dari Burma sekitar 100.000 orang (lihat NRC Handelsblad edisi 22-05-1978).

Jika merujuk pada situasi tahun 2012 dan situasi tahun 2017 dan dengan membandingkan situasi dan kondisi tahun 1978 sesungguhnya sangat berbeda. Eskalasi politik sejak 1978 hingga tahun 2017 terus meningkat. Jika titik awal dimulai sejak tahun 2012 maka persoalannya akan berbeda jika titik awal yang digunakan sejak 1978. Pada tahun 1975 (empat tahun sejak Bangladesh merdeka) sudah terjadi pengungsi yang berawal dari teror yang dilancarkan oleh militer Burma terhadap etnis Rohingya yang diduga kuat sebagai reaksi militer Burma dengan perubahan struktur militer di Bangladesh (pemerintahan militer di bawah pimpinan Jenderal Ziaur Rahman). Dalam hal ini yang mengemuka perasaan psikologis antara dua kekuatan militer antara Bangladesh dan Burma. Militer Burma tampaknya mencuri start (yang boleh jadi militer Bangladesh tidak dalam posisi bertanding). Melihat situasi geopolitik saat itu (1971-1978) militer Burma memulai teror yang seakan mengirim pesan: ‘sebelum Arakan (kini Rakhine) teraneksasi oleh negara tetangga (Bangladesh) pada etnis Rohingya, lebih baik mengusir etnis Rohingya dari wilayah sendiri di Burma’. Etnis muslim Rohingya terjepit yang pada akhirnya kini menjadi tragedi kemanusiaan. Akibat teror militer (di sisi Burma) dan adanya pengungsi etnis muslim Rohingya (di sisi Bangladesh), hubungan Bangladesh dan Burma yang sebelumnya baik-baik saja mulai renggang.

Permasalahan etnis Muslim Rohingya dan kondisi di Rakhine pada masa ini semakin komplek. Proses penyelesaiannya memang menjadi tidak mudah, namun demikian perlu disadari bahwa untuk mengakhiri tragedi etnis muslim Rohingya seyogianya harus melihat kembali pada awal permasalahan di tahun-tahun 1970an. Semua pihak harus mendudukkan persoalan (yang masih sederhana) seperti tahun-tahun sebelum 1978 dan bukan menempatkan persoalan seperti tahun-tahun setelah 2012 (yang sudah komplek). Itulah awal mengakhiri konflik..


*Dikompilasi oleh Akhir Matua Harahap berdasarkan sumber-sumber tempo doeloe. Sumber utama yang digunakan lebih pada ‘sumber primer’ seperti surat kabar sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam setiap penulisan artikel tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar