Sejarah Kota Depok (43): Ali Mochtar Hoeta Soehoet, Komandan Tentara Pelajar; Panitia Hari Sumpah Pemuda Pertama, Pendiri IISIP Lenteng Agung

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Depok dalam blog ini Klik Disini

Ketika Kongres Pemuda diselenggarakan tanggal 28 Oktober 1928, Ali Mochtar Hoeta Soehoet umurnya baru 17 hari (lahir di Sipirok 11 Oktober 1928). Meski demikian, pada umur 25 tahun, Ali Mochtar Hoeta Soehoet pada tanggal 28 Oktober 1953 bertindak sebagai Ketua Panitia Hari Sumpah Pemuda. Tahun 1953 merupakan kali pertama hasil keputusan Kongres Pemuda 1928 diperingati. Saat itu, Ali Mochtar Hoeta Soehoet adalah Ketua Perhimpoenan Mahasiswa Akademi Wartawan Djakarta. Ali Mochtar Hoeta Soehoet terpilih sebagai Ketua Perhimpoenan Mahasiswa Akademi Wartawan Djakarta pada tanggal 19 April 1953 (Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 20-04-1953).

De nieuwsgier, 03-03-1951

Akademi Wartawan Djakarta didirikan oleh Parada Harahap tahun 1951 (lihat Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode, 19-02-1951). Akademi Wartawan Djakarta diresmikan oleh Parada Harahap tanggal 2 Maret 1951 (De nieuwsgier, 03-03-1951). Ali Mochtar Hoeta Soehoet merupakan mahasiswa angkatan pertama. Pada bulan Juni 1952 Ali Mochtar Hoeta Soehoet dinyatakan lulus ujian tingkat satu (Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 16-06-1952). Ini berarti ketika terpilih sebagai Ketua Perhimpoenan Mahasiswa Akademi Wartawan Djakarta, Ali Mochtar Hoeta Soehoet duduk di tingkat dua. Ali Mochtar Hoeta Soehoet adalah mahasiswa angkatan pertama dan ketua mahasiswa pertama di Akademi Wartawan Djakarta. 

Komandan Tentara Pelajar

Pada tahun 1948 Wakil Presiden Mohammad Hatta meminta Parada Harahap untuk mengelola surat kabar di ibukota RI (PDRI) di pengungsian di Bukittinggi. Nama surat kabarya Detik. Tujuan penerbitan Detik ini untuk media perjuangan diantara titik-titik pengugsian pada era Perang Kemerdekaan. Akses untuk mendatangkan percetakan dan bahan-bahan sudah tertutup karena Kota Padang dan Kota Sibolga sudah diduduki oleh militer Belanda.

Sejarah Kota Padang (47): Kongres Pemuda 1928, Baru Tahun 1953 Pemuda Bersumpah; Tokoh Utama Kongres Pemuda dan Hari Sumpah Pemuda

Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Padang dalam blog ini Klik Disini

Beberapa menit lagi masuk tanggal 28 Oktober 2017. Tanggal ini telah ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Namun satu hal, dikatakan pada tanggal 28 Oktober 2017 ini sebagai Hari Sumpah Pemuda ke-89. Hal ini karena mengacu pada Kongres Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Padahal pada tanggal itu, pemuda tidak melakukan sumpah, melainkan melakukan kongres yang menghasilkan keputusan. Hasil keputusan kongres tersebut adalah Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa.

Putusan Kongres, Kongres Pemuda 1928

Lantas kapan pemuda bersumpah? Para pemuda bersumpah baru terjadi pada tanggal 26 Oktober 1953. Isi sumpah pemuda tersebut adalah (kebetulan) isi hasil keputusan Kongres Pemuda 1928: Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa. Lantas mengapa ada perbedaan esensial antara keputusan hasil Kongres Pemuda 1928 dengan pemuda bersumpah pada tahun 1953? Itulah pertanyaannya? Mari kita telusuri.

Hari Sumpah Pemuda 1953

Hari sumpah pemuda terjadi pada tanggal 26 Oktober 1953, hari yang mana para pemuda bersumpah (lihat De nieuwsgier, 21-10-1953). Pada malam tanggal tersebut para pemuda di Djakarta berkumpul dan melakukan sumpah pemuda. Inilah tanggal yang dapat dikatakan sebagai Hari Sumpah Pemuda). Materi sumpah yang dibacakan dalam bersumpah tersebut pada tanggal 28 Oktober 1953 itu adalah persis apa yang menjadi hasil keputusan Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

Sejarah Kota Padang (46): Pantun Tertua Asli Indonesia, 1813? Bahasa dan Sastra Melayu di Padang, Pantun-Pantun Heroik

Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Padang dalam blog ini Klik Disini

Bulan Bahasa dan Sastra di Indonesia adalah pada bulan Oktober. Namun sejak kapan penggunaan bahasa dan sastra di Indonesia tentulah sangat menarik untuk ditelusuri. Mari kita mulai dari sebuah pantun/puisi/syair/gurindam asli Indonesia yang tercatat. Pantun/puisi asli Indonesia muncul pada tahun 1813. Pantun/Puisi tersebut dimuat dalam surat kabar Java government gazette edisi 30-01-1813. Lantas apakah pantun tersebut sebagai pantun tercatat yang tertua di Indonesia? Bahkan pantun tersebut dibuat jauh sebelum terjadinya Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro (1825-1830).

Java government gazette, 30-01-1813

Pantun yang tercatat ini menceritakan banyak hal. Pertama, pantun ditulis dalam bahasa Melayu dengan aksara Latin (ketika orang Melayu masih menulis bahasa Melayu dengan aksara Jawi). Kedua, pantun dimuat dalam surat kabar (publish), surat kabar berbahasa Inggris di era pendudukan Inggris (1811-1816). Ketiga, pantun ini sudah berumur tua, 204 tahun yang lalu yang ditulis oleh seorang pribumi, bukan di Sumatra tetapi di Jawa dengan (tata)bahasa yang dapat kita pahami pada masa ini. Keempat, pantun ini ditulis mendahului pantun-pantun Abdullah dan Raja Ali Haji. Kelima, pantun ini bernada nasehat (sesuai jaman) ditulis oleh seorang perempuan bernama Sirrah Salamut beralamat di Salatiga.

Pemahaman kita selama ini tentang pantun Melayu ditulis dalam aksara Jawi (Arab-Melayu) hanya ditemukan di Kepulauan Riau, keliru, ternyata pantun Melayu yang ditulis dalam aksara Latin justru ditemukan di Jawa. Publikasi pantun di Jawa ini (1813) bahkan jauh sebelum Elisa Netscher mengunjungi Riaouw untuk meneliti bahasa dan sastra Melayu tahun 1849 (dua tahun setelah munculnya Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji). Marsden dalam bukunya, The History of Sumatra (edisi terakhir 1812) meski telah menyatakan adanya pantun di Sumatra tetapi tidak sebuah pantun pun yang ditanslasinya ke dalam aksara Latin.

Sejarah Kota Padang (45): Ibukota Pertama Sumatra’s Westkust Berada di Tapanoeli, 1821; Residentie Tapanoeli Dipisahkan dari Province Sumatras’s Westkust, 1905

Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Padang dalam blog ini Klik Disini

Pada tahun 1819 Sumatra’s Westkust diklaim kembali oleh Belanda sebagai wilayahnya. Ini sebagai kelanjutan proses kembalinya Pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Hindia Belanda setelah pendudukan Inggris (1811-1816). Pada tahun 1816 komisaris Belanda, Mr. Cornelis Theodorus Elout, Godert Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen en Arnold Adriaan Buyskes mengambilalih kembali kekuasaan Inggris. Untuk wilayah pantai barat Sumatra, baru pada tahun 1819 Belanda mengakuisisi kembali di bawah kepemimpinan Kommissaris J. du Puy.  Pada bulan Mei 1819 secara defacto J. du Puy berfungsi sebagai Residen Sumatra's Westkust. Oleh karena eskalasi politik yang masih memanas di pantai barat Sumatra (Belanda vs Inggris) maka pembentukan pemerintahan tidak dapat langsung dilakukan,. Hal ini juga karena satu wilayah yang masih dikuasai oleh Inggris saat itu Benkoelen (Bengkulu) di (pulau) Sumatra masih dapat dianggap sebagai ancaman. Baru pada tahun 1821 secara dejure di Residentie Sumatra’s Westkust pemerintahan dapat dibentuk yang mana struktur pemerintahan yang dibentuk dikepalai oleh setingkat Asisten Residen.

Struktur Pemerintahan di Res. Sumatra's Westkust, 1821

Pada era pendudukan Inggris, wilayah di luar Jawa yang telah memiliki bentuk pemerintahan adalah di Palembang en Banca, Macassar dan Banjermasing. Sebagaimana diketahui, VOC bangkrut (1799) dan lalu dilikuidasi oleh Kerajaan Belanda dan membentuk pemerintahan (1900), akan tetapi tidak lama kemudian terjadi serangan Inggris. Pendudukan Inggris berlangsung selama lima tahun (1811-1816). Untuk sekadar catatan Perancis pernah bekuasa dengan menduduki Batavia dan beberapa tempat yang lainnya (1795-1799) sebelum Belanda mengambil alih kembali.

Asisten Residen yang diangkat di Residentie Sumatra’s Westkust adalah WJ Waterloo. Namun kedudukan (ibukota) Residentie Sumatra’s Westkust bukan ditetapkan di Padang melainkan ditempatkan di Tapanoeli. Ini mengindikasikan bahwa Padang yang awalnya dinominasikan sebagai ibukota Residentie Sumatra’s Westkust harus dilupakan dan lalu dipindahkan ke tempat yang sesuai di 'kota' Tapanoeli. Dalam Pemerintahan Hindia Belanda yang pertama ini di Sumatra’s Westkust, Asisten Residen didukung oleh tiga komisaris dan tiga pejabat keuangan. Selain itu Asisten Residen dibantu oleh sejumlah pejabat sipil dan komandan militer di sejumlah tempat. Di Padang ditempatkan dua pejabat sipil yakni kepala pelabuhan (havenmeester) dan kepala gudang (pakhuismeester). Pejabat sipil lainnya ditempatkan di Natal yang berfungsi sebagai kepala pelabuhan yang juga merangkap kepala gudang.

Sejarah Kota Padang (44): Radja Boerhanoedin dan Surat dari Padang; Komandan Tanah Abang, Pahlawan di Deli dan Atjeh

Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Padang dalam blog ini Klik Disini

Radja Boerhanoedin bukanlah orang biasa. Radja Boerhanoedin adalah orang yang luar biasa dan karena itu Pemerintah Nederlandsch Indie (Hindia Belanda) memberinya bintang. Jabatan prestisius yang pernah diduduki oleh Radja Boerhanoedin adalah Komandan di Onderdistrict Tanahabang, Batavia (Distrik dikepalai oleh Demang dan Onderdistrict oleh Komandan; pada tahun 1910 terminologi Demang diubah menjadi Wedana dan Komandan menjadi Asisten Wedana). Radja Boerhanoedin pada masa awal karir adalah orang yang piawai di medan perang, dan pada masa akhir karirnya memiliki anak dan cucu yang tidak kalah hebatnya. Radja Boerhanoedin meninggal dunia di Batavia dan dimakamkan di tempat pemakaman dimana kelak anaknya (Tengku Radja Sabaroedin) dan juga cucunya (Tengku Radja Boerhanoedin) dimakamkan di Petamboeran.

Java-bode: voor Nederlandsch-Indie, 14-07-1866

Profil Radja Boerhanoedin sudah ditulis di Wikipedia. Namun yang tertulis dalam situs tersebut sedikit agak berbeda dengan dokumen sejaman di masa lampau. Disebutkan Radja Boerhanoeddin lahir di Padang, akan tetapi tidak ada dokumen yang dikutip. Lantas dimana Radja Boerhanoedin lahir? Banyak dokumen yang mengindikasikan bahwa Radja Boerhanoedin dan keturunannya (anak dan cucunya) dikaitkan dengan bangsawan di Sumatra’s Ooskust (Pantai Timur Sumatra). Bagaimana itu bisa terjadi?.

Siapa sesungguhnya Radja Boerhanoedin? Itu pertanyaannya. Mari kita telusuri. Untuk sekadar navigasi bagi pembaca, sejumlah data dan informasi dalam menulis artikel ini sudah pernah dikutip di dalam berbagai artikel saya dalam blog ini, selain di laman Sejarah Kota Padang, juga di laman-laman lainnya, yakni: Sejarah Kota Medan, Sejarah Jakarta, Sejarah Bogor, Sejarah Bandung, Sejarah Depok, Sejarah Tapanoeli dan Sejarah Padang Sidempuan. Oleh karerna itu tidak semua sumber disebut lagi. Mari kita mulai dengan sub judul: Radja Boerhanoedin di Siak Indrapoera.  

Sejarah Kota Padang (43): Promosi Bahasa Melayu Menjadi Bahasa Indonesia Bermula di Pantai Barat Sumatra; Peran Awal Guru-Guru Asal Padang Sidempuan

Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Padang dalam blog ini Klik Disini

Bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia tidak dibangun dalam tempo singkat. Bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia mengikuti jalan evolusi. Bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia diproklamasikan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dinyatakan sebagai hasil keputusan Kongres Pemuda. Meski Bahasa Indonesia sudah dinyatakan sebagai bahasa persatuan (nasional) orang Indonesia, tetapi dalam kenyataannnya di awal proklamasi Bahasa Indonesia belum diterima sepenuhnya dalam kehidupan nyata. Kini, Bahasa Indonesia tidak terbantahkan lagi. Bahasa Indonesia tidak hanya sebagai bahasa nasional Republik Indonesia tetapi juga telah menjadi bahasa internasional.

Sekolah guru (Kweekschool) Padang Sidempoean (sejak 1879)

Pada bulan Oktober setiap tahun dijadikan sebagai bulan bahasa (Indonesia) secara nasional. Penetapan bulan Oktober sebagai bulan bahasa di Indonesia mengacu pada Proklamasi Bahasa Indonesia tanggal 28 Oktober 1928.

Lantas bagaimana awal mula pembentukan Bahasa Melayu sehingga pada akhirnya terbentuk Bahasa Indonesia. Sudah barang tentu, dinamika penggunaan Bahasa Melayu di Kota Padang memainkan peran penting dalam mewujudkan promosi Bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia. Namun satu hal, ternyata orang Mandailing dan Angkola (Padang Sidempoean) tidak sedikit perannya dalam mempromosikan Bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dan Bahasa Melayu (daerah) menjadi Bahasa Indonesia (Nasional). Bagaimana itu terjadi? Mari kita telusuri. Kronologis ringkasnya sebagai berikut:

Sejarah Bandung (38): Siti Rachmiati Meutia; Gadis Kelahiran Bandoeng Menjadi Istri Wakil Presiden Mohammad Hatta

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Bandung dalam blog ini Klik Disini

Sangat jarang nama asli istri Mohammad Hattta, Wakil Presiden pertama Indonesia disebut. Di dalam Wikipedia disebut Siti Rahmawati. Di dalam sumber lain disebut Rahmi Rachim. Lantas mana yang benar? Untuk itu kita perlu telusuri nama aslinya. Di dalam sumber lama, De nieuwsgier, 12-03-1954 menyebut nama asli istri Mohammad Hatta adalah Siti Rachmiati Meutia.

Siti Rachmiati, istri Mohammad Hatta (foto 1963)

Informasi nama asli istri Mohammad Hattta, Wakil Presiden ditulis oleh Herawati Diah, seorang wartawati kawakan. Tulisan Herawati Diah ini dimuat dalam surat kabar De nieuwsgier edisi 12-03-1954. Dengan demikian penulisan nama asli istri Mohammad Hattta dapat dikatakan sumbernya sangat kuat.

Lantas mengapa nama asli istri Mohammad Hatta menghilang dan sangat jarang ditemukan pada masa ini? Siti Rachmiati Meutia sendiri menuturkan kepada Herawati Diah bahwa nama Meutia tidak digunakan lagi karena dua nama sudah cukup. Oleh karenanya, nama yang kerap ditulis adalah Siti Rachmiati.

Sejarah Kota Padang (42): Nama-Nama Jalan Tempo Doeloe di Kota Padang; Jalan Tertua Nipah laan, Djati laan dan Hospital weg (1879)

Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Padang dalam blog ini Klik Disini

Kota Padang sudah lama terbentuk. Di Kota Padang terdapat sejumlah nama kampong yang sudah terhubung oleh jalan kota. Berdasarkan peta Kota Padang 1879 hanya ada tiga jalan yang secara teknis sudah memiliki nama, yakni: Nipah laan (Jalan Nipah), Djati laan (Jalan Djati) dan Hospital weg (Jalan Hospital/Rumah Sakit) . Ruas-ruas jalan lainnya belum diberi nama atau belum memiliki nama. Meski demikian, di ruas-ruas jalan tersebut teridentifikasi nama-nama kampung/area.

Peta Kota Padang, 1879

Nama-nama kampung adalah Kampong Berok, Kampong Sablah, Kampong Djawa dan Kampong Oedjoeng Pandang. Nama-nama area adalah Zeestrand, Goeroeng, Poelo Karam, Pasar Ambatjang, Pondok, Pasar Gadang, Alang Lawas, Hiligoo,  Pingir Kollang, Olo, Belantong, Kandang, Dammar, Poeroes dan Rimbo Kloeang.

Pada peta Kota Padang tahun 1915 jumlah nama jalan semakin banyak. Tiga nama jalan yang pertama, Nipah laan, Djati laan dan Hospital weg masih eksis. Nama-nama baru jalan adalah Chinese Kerk straat, Belakang Pondok weg, Oude Cantine weg, Oedjoeng Bandar straat, Prins straat, Nieuwe weg, Zee straat, Kerk straat, Strand weg, Wilhelmina straat, School straat, Societeits weg, Djawa Dalam straat, Slinger laan, Paper laan, Willem III straat, Depot weg, Van Bosse straat, Benteng weg dan Justitie laan.

Sejarah Kota Padang (41): Egon Hakim Menyelamatkan Soekarno dari Pihak Belanda di Padang (1942); Parada Harahap dan Mohammad Hatta ke Jepang 1933

Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Padang dalam blog ini Klik Disini

Pada permulaan pendudukan militer Jepang di Indonesia, Soekarno berada di Bengkulu sebagai tahanan politik yang diasingkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Soekarno berada di Bengkulu sejak 1938 (lihat Bataviaasch nieuwsblad, 28-03-1941), tepatnya bulan Mei 1938 (lihat De Indische courant, 31-03-1941). Pada bulan Februari 1942, setelah Palembang diduduki militer Jepang, Pemerintah Hindia Belanda di pantai barat Sumatra (Sumatra’s Westkust) seperti di Sibolga dan Bengkulu bergerak ke Kota Padang. Soekarno sebagai tahanan politik terpenting, Soekarno dan keluarga turut dievakuasi dan ikut ke Kota Padang.

Rumah kediaman Soekarno (diasingkan) di Bengkulu (1937)

Tanggal 8 Desember, Riau dibom oleh militer Jepang (De Indische Courant, 08-01-1942). Berita ini dikirim oleh putri Radjamin dari Tandjong Pinang yang diterima ayahnya di Soerabaja. Dr. Radjamin Nasution adalah anggota senior (wethouder) dewan kota (gemeenteraad) Soerabaja. Lalu, militer Jepang dengan cepat menduduki sejumlah kota yang dimulai Tarakan (11 Januari 1942) dan kemudian beberapa kota di Sumatra seperti Palembang (16 Februari 1942). Tanggal 3 Februari 1942 militer Jepang benar-benar melancarkan serangan di Kota Surabaya. Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati-Subang setelah sebelumnya militer Jepang melakukan pendaratan di timur Batavia. Sumatra Timur kemudian diduduki lalu Sumatra Barat yang berkedudukan di Fort de Kock (17 Maret 1942). Pemerintahan militer Jepang di Sumatra yang sebelumnya berpusat di Singapura kemudian dipindahkan tanggal 1 Mei 1943 ke Fort de Kock.

Di Kota Padang dalam situasi tidak menentu (akibat serangan militer Jepang), Pemerintah Hindia Belanda mulai secara bertahap dievakuasi dengan kapal ke Australia. Situasi yang semakin membuat panik, orang-orang Belanda tidak peduli lagi dengan siapa kecuali masing-masing ingin menyelamatkan dirinya. Soekarno di Kota Padang dengan sendirinya terlepas dari ikatan politik dengan Pemerintah Hindia Belanda (dibiarkan mengurus dirinya dan keluarganya sendiri). Saat situasi chaos inilah, Soekarno dan keluarga tinggal bersama di rumah Egon Hakim. Kelak orang Belanda sangat=sangat menyesalinya karena di Bengkoeloe ada kans untuk membunuh Soekarno (De Telegraaf, 21-03-1966). Dan, sebagaimana akan dideskripsikan secara panjang lebar di bawah ini, lolosnya Soekarno di Padang menjadi faktor terpenting berubahnya jalan sejarah Belanda di Indonesia (setelah 350 tahun).

Sejarah Kota Padang (40): Dr. Hazairin, Menteri Dalam Negeri; Lahir di Fort de Kock, Ahli Hukum Adat di Padang Sidempoean

Untuk melihat semua artikel Sejarah Kota Padang dalam blog ini Klik Disini

Prof. Mr. Dr. Hazairin adalah orang hebat. Ahli hukum adat dan juga ahli hukum Islam. Hazairin memulai pendidikan hukum di Rechthoogeschool Batavia dan meraih gelar doktor. Kepintaran Hazairin menarik pertahatian Prof. Ter Har dan mengangkatnya menjadi sebagai asisten dosen dan asisten peneliti. Lalu kemudian pada tahun 1938 pemerintah mengangkat Dr. Hazairin untuk bertugas sebagai Ketua Pengadilan Landraad di Padang Sidempoean.

Dr. Hazairin (foto saat promosi doktor, 1936)

Pada masa pendudukan Jepang, Pemerintah Militer Jepang mengangkat Abdul Hakim, Kepala Kantor Ekonomi Indonesia Timur di Makassar menjadi Ketua Dewan Adat di Residen Tapanoeli yang berkedudukan di Tarutung. Untuk Ketua Dewan Adat di Tapanuli Selatan yang berkedudukan di Padang Sidempoean diangkat Dr. Hazairin (Ketua Pengadilan di Landraad Padang Sidempoean). Dua tokoh inilah, orang yang paling berpengaruh di Tapanoeli pada era pendudukan Jepang (Abdul Hakim, kelahiran Sarolangoen, Djambi 1907 dan Hazairin, kelahiran Padang, 1906). Pada bulan Oktober 1945, Mr. Amir Sjarifoeddin menunjuk Dr. Hazairin sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia di Padang Sidempuan dan Mohammad Nawi Harahap di Sibolga. Lalu kemudian Amir Sharifoeddin mengangkat FL. Tobing sebagai Residen dan Abdul Hakim sebagai Wakil Residen Tapanoeli. Dr. Hazairin diangkat menjadi Bupati Tapanuli Tengah menggantikan Zainal Abidin gelar Soetan Koemala Pontas dan di Tapanuli Selatan diangkat Muda Siregar. Oleh karena kekosongan pemerintahan di Bengkulu lalu Dr. Hazairin diangkat menjadi Residen Bengkulu (posisinya di Sibolga digantikan AM Djalaloeddin). Ketika Hazairin dipromosikan menjadi Residen Bengkulu, pada kurun waktu yang bersamaan Mr. Abdul Abbas (Siregar) selesai bertugas sebagai Residen Lampung (yang pertama). Pada masa agresi militer Belanda Menteri Pertahanan RI mengangkat Dr. Gindo Siregar sebagai Gubernur Militer Sumatra (bagian) Utara dan wakilnya Abdul Hakim Harahap dan Hazairin (Harahap) diangkat sebagai Wakil Gubernur Militer Sumatra (bagian) Selatan (yang mana Gubernur Militer adalah AK Gani). Untuk Residen Lampung sendiri diangkat Gele Haroen (Nasution). Pasca pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda (1950) Abdul Hakim dan Hazairin sudah berada di Djakarta.

Pertanyaannya: Bagaimana Dr. Hazairin menjadi tokoh dua disiplin ilmu yang berbeda, ahli hukum adat dan juga ahli hukum Islam? Fakta bahwa Dr. Hazairin cukup lama di Tapanoeli dari tahun 1938 hingga tahun 1946 (era Belanda, era pendudukan Jepang dan era kemerdekaan). Lantas mengapa Dr. Hazirin terjun ke dunia politik dengan ikut mendirikan Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR) sementara Dr, Hazairirn sendiri masih tetap sebagai akademisi? Last but not least: Siapa sesungguhnya Prof. Mr. Dr. Hazairin? Kita memerlukan jawaban. Mari kita telusuri.