*Untuk melihat semua artikel Sejarah Surakarta/Solo dalam blog ini Klik Disini
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17
Agustus 1945, system pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, mulai
dibentuk dewan (KNIP). Seiring dengan memanasnya suhu politik di Djakarta (antara
Sekutu/Inggris dan Belanda/NICA di satu pihak dan Pemerintah Indonesia dan para
pejuang kemerdekaan di sisi lain) dewan baru ini ‘dipusatkan’ di Jogjakarta.
Dengan semakin gentingnya di ibu kota, dewan di Jogjakarta ini meminta Presiden
Soekarno dan pemerintahan dipindahkan ke Jogjakarta. Lalu setelah berbagai
pertimbangan, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohamad Hatta dan Menteri
Penerangan/Pertahanan Amir Sjarifoeddin Harahap pada tanggal 3 Januari 1946
berangkat ke Jogjakarta. Sejak inilah secara defacto ibu kota RI di Jogjakarta.
Saat terbentuk Republik Indonesia (setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945), tanggal 1 September 1945 Paku Buwana XII mengeluarkan maklumat bahwa Nagari Surakarta Hadiningrat mendukung dan berada di belakang Pemerintah Republik Indonesia. Selama 10 bulan, Surakarta berstatus sebagai daerah istimewa setingkat provinsi (Daerah Istimewa Surakarta; diatur dalam Penetapan Pemerintah No. 16/SD Tahun 1946 dan Surat Wakil Presiden tanggal 12 September 1949). Karena berkembang gerakan antimonarki di Surakarta serta kerusuhan, penculikan, dan pembunuhan pejabat-pejabat Daerah Istimewa Surakarta, tanggal 16 Juni 1946 pemerintah RI membekukan status Daerah Istimewa di Surakarta dan menghilangkan kekuasaan politik Raja Nagari Surakarta dan Adipati Nagari Surakarta. Kemudian Surakarta ditetapkan menjadi tempat kedudukan dari residen, yang memimpin Karesidenan Surakarta. Karesidenan Surakarta terdiri dari daerah-daerah Kota Praja Surakarta, kabupaten-kabupaten Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali. Tanggal 16 Juni 1946 diperingati sebagai hari jadi Pemerintah Kota Surakarta modern. Setelah Karesidenan Surakarta dihapuskan pada tanggal 4 Juli 1950, Surakarta menjadi kota di bawah administrasi Provinsi Jawa Tengah (Wikipedia).
Lantas bagaimana sejarah nama Soerakarta jadi Kota dan nama Jogjakarta jadi Provinsi? Seperti disebut di atas, itu bermula pada era perang kemerdekaan Indonesia, Nama Jogjakarta menjadi sangat penting karena dijadikan sebagai ibukota RI di pengungsian. Bagaimana dengan nama Soerakarta? Sejak tempo doeloe disebut Residentie Soerakarta dan Residentie Jogjakarta, bahkan Soerakarta lebih awal menyandang status nama residentie. Lalu bagaimana sejarah nama Soerakarta jadi Kota dan nama Jogjakarta jadi Provinsi? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.