Sejarah Tata Kota Indonesia (28): Tata Kota Palu, Mamuju dan Parepare; Wilayah Antara Makassar - Manado di Pantai Barat Sulawesi

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Tata Kota di Indonesia di blog ini Klik Disini

Pada era Pemerintah Hindia Belanda, Poso di teluk Tomini dijadikan sebagai ibu kota (afdeeling) Midden Celebes, Residentie Manado. Pada era Republik Indonesia (daerah) Sulawesi Tengah dihapuskan pada tahun 1952 (lihat Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 09-08-1952). Tamat Poso sebagai ibu kota afdeeling (daerah). Pada tahun 1964 provinsi Sulawesi dimekarkan dengan membentuk provinsi Sulawesi Tengah namun ibu kota provinsi Sulawesi Tengah tidak dipilih di Poso (ibu kota lama) tetapi ditentukan di Paloe (sebagai ibu kota baru).

Sejarah Kota Palu. 20-03-2018. Sulawesi Tengah. Palu adalah “Kota Baru” letaknya di muara sungai. Dr. Kruyt menguraikan Palu tempat baru dihuni orang (De Aste Toradja’s van Midden Celebes). Awal mula pembentukan kota dari penduduk Desa Bontolevo di Pegunungan Ulayo, setelah pergeseran penduduk ke dataran rendah. Kota Palu bermula dari kesatuan empat kampung: Besusu, Tanggabanggo, Panggovia, Boyantongo. Mereka membentuk satu Dewan Adat disebut Patanggota. Salah satu tugasnya adalah memilih raja dan para pembantunya yang erat hubungannya dengan kegiatan kerajaan. Kerajaan Palu lama-kelamaan menjadi salah satu kerajaan yang dikenal dan sangat berpengaruh. Itulah sebabnya Belanda mengadakan pendekatan terhadap Kerajaan Palu. Belanda pertama kali berkunjung ke Palu pada masa kepemimpinan Raja Maili (Mangge Risa) untuk mendapatkan perlindungan dari Manado di tahun 1868. Pada tahun 1888, Gubernur Belanda untuk Sulawesi bersama dengan bala tentara dan beberapa kapal tiba di Kerajaan Palu, mereka pun menyerang Kayumalue. Setelah peristiwa perang Kayumalue, Raja Maili terbunuh oleh pihak Belanda dan jenazahnya dibawa ke Palu. Setelah itu ia digantikan oleh Raja Jodjokodi, pada tanggal 1 Mei 1888 Raja Jodjokodi menandatangani perjanjian pendek kepada Pemerintah Hindia Belanda. (https://bpmpsulteng.kemdikbud.go.id/)

Lantas bagaimana sejarah tata kota di Palu, Mamuju dan Parepare? Seperti disebut di atas, Palu adalah kotaa baru, bahkan jauh lebih muda dibandingkan dengan Mamuju dan Parepare. Suatu wilayah diantara Makassar dan Manado pantai barat Sulawesi. Lalu bagaimana sejarah tata kota di Palu, Mamuju dan Parepare? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja*.

Tata Kota di Palu, Mamuju dan Parepare; Wilayah Antara Makassar dan Manado Pantai Barat Sulawesi

Seberapa tua kota Palu? Tidak diketahui secara pasti. Yang jelas posisi GPS Palu mirip dengan kota Bima suatu teluk di pulau Sumbawa. Kota Palu tidak setua Bima. Palu, tampaknya baru, belum tua. Yang sudah tua adalah populasi penduduk Kaili di daerah aliran sungai di wilayah Donggala. Pada era VOC disebutkan oleh Montanus (1675) bahwa Raja Jala dari Kaili mengirim utusan menemui VOC di Manado. Nama-nama lain yang mengirim utusan adalah Boeol dan Toli Toli.

Sebagaimana diketahui VOC telah membuka pos perdagangan pada tahun 1659 di Manado (dimasukkan di bawah yusrisdiksi Residentie/Kerajaan Ternate). Kerajaan lain yang sudah lama eksis adalah Kerajaan Gowa di Makassar. Pada fase ini wilayah Kaili sendiri sudah menjadi pusat perdagangan di teluk. 

Lanskap Kaïli atau Kajeli dulu terdiri dari enam kerajaan: Paloe atau Palos, Banawa atau Donggala, Kajeli, Sigi, Tipa atau Taipa dan Besi atau Bolien (anak sungai ke Ternate sebelum abad ke-17). Lalu kemudian diokuvasi oleh orang Eropa (VOC) yang berhutang budi kepada Raja Makassar, Tuni Balangga. Tampaknya tetap berada di bawah kekuasaan orang Makassar sampai tahun 1669.

Pada tahun 1683 Laksamana Speelman mengembalikannya ke Ternate dan kemudian menyerahkannya melalui kontrak kepada VOC yang telah membuatnya tunduk pada Pemerintah Makassar sejak tahun 1679. Hal itu karena para pangeran Ternate kurang intens, sementara ketika di bawah VOC yang sangat peduli pada Kaili, secara terus-menerus mengalami gangguan internal, secara bergantian didominasi oleh orang Mandar, Makassar, dan Bugis. Beberapa kali VOC diminta untuk memenuhi permintaan bantuan para pangeran Kaili, tetapi ketika kekuatan Boni meningkat, pengaruh VOC di bagian wilayah itu berkurang. Pada tahun 1790 seluruh wilayah Kaïli jatuh dari VOC. Teluk itu, bagaimanapun, kadang-kadang dikunjungi oleh kapal perang Belanda, sementara hubungan antara pangeran dan pemerintah di Makassar dipertahankan sampai batas tertentu melalui campur tangan kepala orang Bugis yang tinggal di teluk, yang tinggal di Donggala, yang diberi gelar Mayor dan yang kepentingan komersialnya mengharuskan hubungan yang lebih dekat dengan pemerintah.

Dalam susunan pemerintahan di Sulawesi pada tahun 1824, Kaïli pada awalnya ditempatkan di bawah Menado, tetapi tidak lama kemudian dimasukkan di bawah Pemerintah Makassar. Sejak saat itu kembali Kaili menjalin hubungan persahabatan dengan Pemerintah tanpa mengingat banyak hutang lama. Meskipun pada tahun 1824 Komisaris Van Schelle dan Tobias telah menandatangani kontrak dengan para pangeran Kaïli dan ditentukan bahwa sebuah pos akan didirikan di Teluk Palos,

Arus barang dari Kaili bahkan sudah sampai ke Gresik (lihat Nederlandsch-Indisch handelsblad, 30-11-1831). Produk antara lain tali pengikat, gaun Kaili, damar, emas dan karet alam. Sebagai bukti betapa kecilnya raja-raja Kaili yang menganggap diri mereka sebagai subyek dari Pemerintah, dapat disebutkan bahwa ketika Asisten Residen Schaap pada tahun 1847, pada kesempatan misinya ke teluk Palos, mengusulkan gagasan penyelesaian Pemerintah, izin raja untuk melakukannya tunduk pada sentimen para pangeran Gowa dan Boni.

Nama tempat di kawasan teluk disebut nama Kaili Paloe yang adakalanya dicatat sebagai Kaijeli Pulos atau Kayeli Pulos, suatu kawasan rawa (lihat Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1851). Dalam sumber lain disebutkan bahwa pada pameran tahun 1851 sepotong pakaian, terbuat dari kayu kertas dari kayu dikirim dari pantai barat Sulawesi, tempat yang disebut Kaili (lihat De volksvlijt).

Keadaan kebetulan membawa beberapa perubahan di Palu. Pada tahun 1852 seorang Syarif Achmad Baginda Umar, yang juga dipanggil Tuwan Lolo, yang telah melakukan pembunuhan di residentei Menado, melarikan diri ke Kaili; atas permintaan ekstradisinya, para pangeran Kaili menyatakan diri mereka tidak berdaya untuk melakukannya. Selama kunjungan berikutnya ke teluk Palos pada tahun 1854 oleh Gubernur Van der Hart, dengan beberapa kapal perang dan divisi pendaratan, mereka yang melarikan diri ke pegunungan tidak berhasil mendapatkan Tuwan Bolo, tetapi setidaknya kontrak dibuat dengan para pangeran Palos, Donggala, dan Towaïli, kontrak yang, bagaimanapun, belum disahkan oleh adat, sehingga nilainya kecil.  Otoritas para pangeran telah dirusak oleh sejumlah besar orang asing, seperti: Bugis, Makassar, Melayu dan Arab; terutama pengaruh yang terakhir dan orang Makassar tampaknya lebih dominan, sedangkan pengaruh orang Bugis memudar antara lain karena perpecahan diantara mereka, karena ketidakhadiran Mayor Kangkang yang berulang kali. Gubernur van der Hart sekarang mengangkat Patana Ba Bandoe sebagai kepala suku Bugis dengan gelar letnan, bawahan Mayor sebagaimana dimaksud, tampaknya untuk memperkuat pengaruh orang Bugis.

Setelah meninggalnya Gubernur van der Hart, gejolak terus berlanjut, terutama melalui penghasutan Radja Muda Palos yang memiliki pengaruh lebih besar daripada pangeran sendiri, sehingga permusuhan bahkan dilakukan terhadap orang Bugis dan pemerintah, sementara itu menolak menerima pengesahan kontrak. Namun, setelah kematian Radja Muda pada tahun 1855, perdamaian dibuat dan pada bulan Oktober 1856 para pangeran menyatakan diri mereka siap untuk menerima kontrak yang telah diratifikasi, yang juga dilakukan pada bulan November tahun itu; mereka disajikan kepada para pangeran oleh komandan kapal uap ZM Montrado.

Pada bulan Maret 1861, orang-orang dari beberapa daerah Palos dan Donggala bersalah atas perampokan dan pembunuhan seorang pejabat pemerintah yang datang untuk berdagang di teluk Palos dengan prahunya; pengiriman kapal uap HM Reinier Claessei kesana mengakibatkan pangeran Palos dan rakyat Towaeli membayar ganti rugi yang dituntut, sedangkan pangeran Donggala menyerahkan salah satu pelakunya. Pada bulan November 1861 pangeran Towaeli mengirim orang La Garoeda, yang menikah dengan putri pangeran itu, ke Makassar untuk memperbarui kontrak tahun 1854 atas namanya, yang menurut pendapat. raja itu seharusnya terjadi karena kematian Gubernur Jansen. La Garuda yang dikenal sebagai bajak laut terkenal, yang telah dilacak selama bertahun-tahun, tetapi masih berhasil lolos. Meskipun pangeran Towaeli, yang diberitahu tentang pemenjaraan ini, meminta pengampunan untuk menantunya, dia diserahkan ke pengadilan dan dihukum 15 tahun kerja paksa. Para penguasa Kaïli yang memerintah pada tahun 1854 dengan siapa kontrak yang disebutkan di atas dibuat, meninggal berturut-turut dan, menurut kebiasaan negara, pengganti mereka dipilih, untuk Palos Djodjokodi Tomesina, putra pangeran yang telah meninggal dan untuk Donggala La Maka Gilli Tomedada, keponakan mendiang raja. Sesuai dengan ketentuan pasal. 20 dari kontrak yang dibuat dengan lanskap tersebut pada tahun 1854, perjanjian tersebut seharusnya diperbarui, tetapi karena tidak lagi sesuai dengan persyaratan saat ini.

Hollander menyebut nama Kaili dengan Kajeli dan Paloe dengan Palos (lihat Hollander, 1872). Disebutkan Kajeli di Kerajaan Palos (tetapi) penduduk setempat menyebutnya Paloe. Pada tahun 1888 kontrak baru dibuat dengan penguasa local (tepatnya tanggal 1 dan 2 Mei 1888). Pada kesempatan penghentian Parigi di rawa Tomini pada bulan November 1888 oleh orang Bugis di teluk Palos, sebagai pembalasan atas pembunuhan dan perampokan yang dilakukan terhadap beberapa rekan senegaranya disana, dan untuk mengurangi tindakan berani mereka, oleh Pemerintah dikeluarkan Surat Keputusan tertanggal 18 September 1891 No 9, dengan persetujuan kerajaan lebih lanjut, seorang pemegang jabatan dengan personel yang diperlukan ditempatkan di Donggala.

Pada bulan November 1891 pemegang pos yang disebutkan di atas diinstall; pada kesempatan itu disepakati bahwa pengadilan yang ada sejak berdirinya orang Bugis, yang disebut Raad van Oudsten, dipimpin oleh Mayor atau Luitenant Kalankangang, dan dimana beberapa sesepuh bertindak sebagai anggota, akan selalu duduk di hadapan pemegang jabatannya, yang, bagaimanapun, hanya memiliki satu suara penasihat. Hukuman yang dijatuhkan oleh Raad dalam kejahatan, yang dapat dihukum dengan pengusiran di luar lanskap Banawa, diajukan untuk persetujuan kepada Direktur Kehakiman, yang juga menunjukkan tempat hukuman. Berdasarkan Staatsblad 1893 No 80 pemegang pos secara definitif dimasukkan ke dalam layanan. Berdasarkan Staatsblad 1895 No 115 ia digantikan oleh seorang gubernur letnan sipil. Dia telah diinstruksikan untuk mengawasi urusan Tanah Kaili, serta orang Bugis di dekat Teluk Palos.

Pada dasarnya kawasan teluk Palos ini sangat dipengaruhi oleh pedagang-pedagang orang Bugis, Makassar dan Mandar yang tinggal di sepanjang pantai teluk. Dalam hal ini, kawasan Kaili di teluk Palos ini kemudian lebih dikenal sebagai Donggala (tempat dimana para pedagang berada (lihat Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indie, 1905).

Seperti disebut di atas, penutur bahasa Kaili mendiami sebagian besar dari provinsi Sulawesi Tengah, khususnya wilayah kabupaten Donggala (dan Kota Palku), kabupaten Sigi dan seluruh daerah di lembah antara gunung Gawalise, gunung Nokilalaki, gunung Kulawi dan gunung Raranggonau. Penutur bahasa Kaili juga terdapat di wilayah pantai timur Sulawesi Tengah, meliputi kabupaten Parigi-Moutong, kabupaten Tojo Una-Una dan kabupaten Poso. Salah satu dialek bahasa Kaili adalah bahasa Kaili Da’a yang penuturnya terdapat di dataran tinggi wilayah kabupaten Sigi dan kabupaten Donggala dan juga terdapat di Bambaira, kabupaten Mamuju Utara.

Berdasarkan catatan di atas, Kaili pada dasarnya nama yang sudah lama yang awalnya disebut Kajeli. Hal ini bermula dari Kerjaan Ternate yang menempatkan orang Kajeli (di pulau Buru) di sekitar teluk pada era VOC. Mereka inilah yang dapat dikatakan pendatang pertama yang berinteraksi dengan penduduk asli (Alifurun). Namun karena perubahan arsitektur perdagangan dan adanya pengaruh politik di kawasan (terutama orang Mandar, Makassar dan Bugis) maka situasi dan kondisi mengalami perubahan. Sebagian wilayah Tanah Kajeli atau Kaili menjadi lanskap Banawa atau Donggala yang terbagi tiga distrik yakni Banawa atau Donggala, Lero atau Towaeli dan Bala Esang en Dampelas. Wilayah inilah yang kini dikenal sebagai kabupaten Donggal (termasuk Kota Palu). Sementara sisa wilayah Kajeli adalah kabupaten Sigi yang sekarang,

Tunggu deskripsi lengkapnya

Wilayah Antara Makassar dan Manado Pantai Barat Sulawesi: Palu Masa ke Masa

Pada hari Kamis tanggal 1 Desember 1927 pukul 12.45 telah terjadi gempa dahsyat di Donggala. Gempa ini juga cukup keras dirasakan di Palu. Kantor Asisten Residen di Donggala runtuh sebagian. Di Palu dua pasar runtuh dan sebagian bangunan dermaga hancur. Sebuah gelombang pasang (baca: tsunami) di Teluk Paloe menyebabkan kehancuran rumah-rumah di daratan. Sebanyak 14 orang tewas terbunuh dan sekitar lima puluh orang luka. Nilai kerusakan diperkirakan sekitar f50.000. Gubernur Jenderal mendelegasikan wewenang kepada Asisten Residen di Dongala untuk menyelidiki bantuan dimana ia dapat menggunakan uang kas daerah yang tersedia. Berita di atas ditransmisikan oleh dari Manado yang dikutip oleh surat kabar yang terbit di Soerabaija, Soerabaja Handelsblad yang kemudian dilansir oleh surat kabar yang terbit di Batavia yakni Bataviaasch nieuwsblad edisi 03-12-1927.

Kejadian gempa yang cukup besar juga pernah terjadi di Kakas Menado, tidak jauh dari Donggola dan Poso. Kejadian gempa itu terjadi pada tahun 1932. Sura kabarDe Sumatra post,  19-05-1932 melaporkan sebagai berikut: Buitenzorg 19 Mei (Aneta). Sebuah telegram dari Residentie Menado melaporkan bahwa tidak dapat dimengerti bahwa jumlah korban di Kakas sangat besar, sebanyak 592 rumah telah hancur. Kerusakannya mencapai nilai satu ton emas. Penduduk Kakas dan daerah sekitarnya mengungsi. Penduduk beberapa kota di Amurang juga telah meninggalkan kampung, karena takut tenggelam di pantai atau gelombang pasang (tsunami). Belum ada pesan yang diterima dari tempat-tempat lain seperti dari Donggala, Poso dan Sangihe. Residen memperkirakan bahwa di Minahassa lebih dari 600 rumah hancur dan 400 hancur sebagian. Kerusakannya mencapai sekitar f200.000, tidak termasuk sekolah, gedung gereja dan pekerjaan umum. Den Haag 19 Mei (Aneta). The Orange Cross memberi isyarat kepada dewan dana bantuan moneter untuk bencana di Sulawesi dari Belanda jika diperlukan. Dalam hal jawaban afirmatif, panggilan akan dilakukan kepada orang-orang Belanda’.

Kejadian gempa besar di Donggala kembali terjadi tanggal 21 Mei 1938. Gempa ini juga diikuti tsunami. Gempa ini mendapat liputan yang luas tidak hanya di Hindia tetapi juga di Belanda. Pengeran Bernhard di Belanda juga terus memantau.

Tunggu deskripsi lengkapnya

 

*Akhir Matua Harahap, penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat (1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di seputar rumah--agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya jelang tidur. Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com