Minggu, 21 Maret 2021

Sejarah Papua (35): Perang Kemerdekaan Melawan Belanda; Pengakuan Kedaulatan Indonesia, Belanda Sengaja Sandera Papua

 

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Papua dalam blog ini Klik Disini

Sejak kehadiran bangsa Eropa, wilayah Hindia Timur (Nusantara) dikavling-kavling untuk mewujudkan kemakmuran mereka (di atas penderitaan penduduk asli) baik dengan cara damai dan menggunakan senjata (perang melawan penduduk asli). Batas-batas kavling itu semakin mengerucut di antara mereka (Portugis, Inggris dan Belanda). Traktat London 1824 (pernjanjian antara Belanda dan Inggris) berujung pada tukar guling antara Malaka (Belanda) dan Bengkoeloe (Inggris). Sejak itulah batas-batas wilayah Belanda yang disebut Pemerintah Hindia Belanda diberlakukan, tanpa pernah berubah (bahkan hingga ini hari). Batas-batas wilayah Pemerintah Hindia Belanda itulah yang berganti rezim menjadi batas-batas wilayah Pemerintah Republik Indonesia (Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945).

Dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dinyatakan bahwa ‘kami bangsa Indonesia’ dimaksudkan seluruh suku bangsa di Indonesia tanpa terkecuali dari Sabang hingga Merauke; ‘menyatakan kemerdekaan’ dimaksudkan merdeka dari seluruh bangsa asing (seperti Belanda, Inggris, Jepang, Australia dan Amerika Serikat); ‘pemindahan kekuasaan akan dilakukan dengan segara dan sesingkat-singkatnya’ dimaksudkan pemindahan kekuasaan yang saat itu berada di tangan Jepang (yang telah menggantikan Belanda). Namun pemindahan itu tidak mudah, karena Sekutu-Inggris yang melaksanakan tugas pelucutan senjata dan evakuasi militer Jepang, memberi jalan bagi Belanda untuk menjajah kembali. Perlawanan terhadap Inggris dan Belanda dilancarkan yang fase ini disebut Perang Kemerdekaan, perang untuk mempertahan kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamasikan 17 Agustus 1945.

Lantas bagaimana sejarah perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda? Sudah barang tentu perang kemerdekaan berlaku di seluruh wilayah Indonesia (eks wilayah Pemerintah Hindia Belanda yang diambilalih Jepang). Namun sekali lagi, perlawanan dari Indonesia ini terbelah. Banyak pemimpin wilayah yang keluar dari barisan perlawanan dan malah bekerjasama dengan Belanda (NICA). Namun kadung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sudah dinyatakan untuk seluruh bangsa Indonesia, maka para pemimpin yang berkolaborasi dengan Belanda dinyatakan sebagai penghianat bangsa. Para revolusioner Indonesia tetap mengusung prinsip dan semangat Kemerdekaan Seluruh Rakyat Indonesia (tanpa ada kerjasama dengan Belanda). Perang Kemerdekaan seluruh bangsa adalah jalan keluar untuk merdeka (bebas dari asing). Mengapa? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sabtu, 20 Maret 2021

Sejarah Papua (34): Berakhirnya Kolonial Belanda, Pendudukan Militer Jepang; Detik-Detik Kemerdekaan Indonesia di Papua

 

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Papua dalam blog ini Klik Disini

Setelah sekian abad di Indonesia (baca: Hindia Timur) termasuk di dalamnya wilayah pulau Papua (bagian barat), Belanda harus berakhir. Tragisnya, saat-saat berakhir era Belanda ini terjadi pendudukan militer Jepang. Semua orang Belanda, laki-laki, perempuan dan anak-anak yang berada di Hindia Belanda ditangkap dan diinternir (dimasukkan tahanan dan penjara). Masa makmur orang-orang Belanda yang diawali sejak 1605 tiba-tiba menjadi gelap, tanpa harapan. Itulah defacto, akhir kisah Belanda di Indonesia.

Pelaut-pelaut Eropa, kali  pertama Portugis tiba tahun 1511 di Maluku, Pelaut-pelaut Belanda seabad kemudian menyerang Portugis tahun 1605 di Amboina. Sejak itu pula Belanda dengan bendera VOC menguasai seluruh kawasan Maluku dan Papua. Pedagang-pedagang VOC kali pertama membuka pos perdagangan di Papua atas izin Sultan Tidore di Rumbati (dekat Fakfak) pada tahun 1667. Pada era Pemerintah Hindia Belanda, wilayah Papua dibangun kembali pos perdagangan dan benteng Fort du Bus tahun 1828 di teluk Triton. Lalu wilayah Papua ini dimasukkan ke dalam wilayah Residentie Ternate sejak 1845. Satu abad kemudian tahun 1945 kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Itu berarti gong berakhirnya Belanda bergema kemana-mana termasuk di wilayah Papua.

Lantas bagaimana sejarah wilayah Papua di seputar berakhirnya kolonial Belanda? Sudah barang tentu sudah ada yang menulisnya. Namun sejarah tetaplah sejarah. Sejauh data baru ditemukan, penulisan narasi sejarah detik-detik kemerdekaan Indonesia di wilayah Papua tidak pernah berhenti. Okelah kalau begitu. Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Papua (33): Area Perbatasan Papua Nugini, MUARA-tami hingga MERA-uke; Keerom, Pegunungan Bintang, Boven Digul

 

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Papua dalam blog ini Klik Disini 

Nama (pulau) Papua sudah dikenal sejak era Portugis yang ditandai pada peta sebagai Papoea atau Nova Guinea. Dua nama tersebut tetap eksis, tetapi nama Nova Guinea lebih kerap digunakan dalam peta-peta buatan Eropa. Pada era VOC (Belanda) nama Nova Guinea diterjemahkan pelaut-pelaut Belanda sebagai Nieuw Guinea. Pada permulaan era Pemerintah Hindia Belanda terjadi perjanjian antara Inggris dengan Belanda tahun 1823 (Traktat London 1824). Pemerintah Hindia Belanda memproklamasikan batas yurisdiksinya (bagian barat pulau Papua) pada tahun 1828.

Batas tersebutlah yang kemudian ditarik dari utara ke selatan dengan garis lurus (kecuali di ruas sungai Bensbach) dengan menggunakan alat untuk membedakan batas pulau bagian Pemerintah Hindia Belanda sebagai wilayah West-Zuidkust Niew Guenea dan Noord-Oosterkust Niew Guinea. Batas tersebut yang tetap eksis hingga kini sebagai batas Provinsi Papua (Indonesia) dan (negara) Papua Nugini. Pada tahun 1845 wilayah Papua bagian barat dimasukkan ke dalam wilayah Residentie Ternate. Pada tahun 1854 pemasangan patok untuk perbatasan dilakukan. Lalu pada tahun 1858 Pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu komisi yang bertugas untuk mengidentifikasi dan memetakan (pulau) Papua bagian barat yang laporannya dipublikasikan pada tahun 1862. Pemetaan ini dimaksudkan untuk persiapan pembentukan cabang pemerintah Hindia Belanda. Namun itu tidak segera terlaksana, dan baru benar-benar terwujud cabang pemerintahan dibentuk pada tahun 1898 di afdeeling West-Zuidkust Niew Guenea dengan ibu kota di Fakfak dan afdeeling Noord-Oosterkust Niew Guinea. Ibu kota di Manokwari.

Lantas bagaimana sejarah wilayah Indonesia di perbatasan Papua Nugin? Seperti disebut di atas, perbatasan ini sudah ditarik garis lurus sejak era Pementah Hindia Belanda. Pada masa ini batas garis lurus ini antara distrik Muara Tami, Kota Jayapura hingga Distrik Sota-Distrik Naukenjerai di Kabupaten Merauke. Di wilayah pedalaman Papua, garis batas ini melalui kabupaten Keerom, kabupaten Pegunungan Bintang dan kabupaten Boven Digul. Lalu bagaimana sejarah wilayah Indonesia di perbatasan Papua Nugin? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Jumat, 19 Maret 2021

Sejarah Papua (32): Sejarah Suku Dani di Lembah Baliem, Pedalaman Papua; Sejarah Kota Wamena di Kabupaten Jayawijaya

 

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Papua dalam blog ini Klik Disini

Seperti suku Asmat, suku Dani di Papua juga dikenal luas. Penduduk suku Dani mendiami lembah terkenal, Lembah Baliem di pedalaman Papua. Seperti suku Amungme di masa lampau seakan terisolasi di pedalaman, suku Dani juga terisolasi dan tidak memiliki akses ke pantai (dunia luar). Oleh karena itu penduduk suku Dani untuk waktu yang lama memiliki cara hidup yang tetap orisinil. Gambaran itu masih terlihat hingga kini.

Penduduk suku Dani mendiami wilayah Pegunungan Tengah di pedalaman Papua, di wilayah Kabupaten Jayawijaya dengan ibu kota di Wamena (di lembah Baliem). Kabupaten Jayawijaya sendiri dibentuk pada tahun 1965 dengan bupati pertama M Harahap (1965-1968). Pada tahun 2002 Kabupaten Jayawijaya dimekarkan dengan membentuk tiga kabupaten baru yaitu Kabupaten Tolikara dengan ibu kota Karubaga, Kabupaten Pegunungan Bintang dengan ibu kota Oksibil dan Kabupaten Yahukimo dengan ibu kota Dekai. Dalam perkembangannya dilakukan pemekaran pada tahun 2008 yaitu pemekaran dari wilayah Kabupaten Jayawijaya dan sebagian wilayah kabupaten pemekaran pertama dengan membentuk empat kabupaten baru, yakni Kabupaten Mamberamo Tengah dengan ibu kota Kobakma; Kabupaten Yalimo, dengan ibu kota Elelim; Kabupaten Lanny Jaya, dengan ibu kota Tiom; Kabupaten Nduga. dengan ibu kota Kenyam. Dengan pemekaran-pemekaran tersebut, penduduk suku Dani sendiri kini hanya berada di wilayah Kabupaten Jayawijaya dan sebagian yang lain berada di Kabupaten Puncak Jaya.

Lantas bagaimana suku Dani? Sudah barang tentu sudah ada yang menulisnya. Namun sejarah tetaplah sejarah. Sejauh data baru ditemukan, penulisan narasi sejarah suku Dani di Lembah Baliem (kini Kabupaten Jayawijaya) tidak pernah berhenti. Lalu apa pentingnya sejarah suku Dani? Tidak hanya karena nama suku Dani sudah dikenal luas, juga penduduk suku Dani pemilik portofolio terpenting dari kabupaten Jayawijaya yang sekarang. Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.