Sejarah Dewan di Indonesia (17): Wethuder Gemeenteraad Surabaya, Radjamin Nasution Sejak 1931; Volksraad Menjadi Walikota

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Narasi sejarah Radjamin Nasoetion di Wikipedia begitu minim. Hanya satu kalimat. Apakah Radjamin Nasoetion tidak begitu penting dalam narasi sejarah Kota Soerabaya? Idem dito dengan Doel Arnowo, namun narasinya ada beberapa kalimat. Sekali lagi apakah Doel Arnowo Harahap tidak begitu penting dalam narasi sejarah Kota Soerabaya? Okelah. Sejarah tetaplah sejarah. Seperti kata Ashli sejarah tempo doeloe: Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri.

Radjamin Nasution gelar Sutan Kumala Pontas (15 Agustus 1892 – 10 Februari 1957) adalah Wali Kota Surabaya yang pertama. Ia juga merupakan salah satu anggota Komite Nasional Indonesia. Doel Arnowo (nama asli: Abdoel Adhiem) (30 Oktober 1904 – 18 Januari 1985) adalah Wali Kota Surabaya yang menjabat antara tahun 1950 sampai 1952. Selain itu, ia juga menjadi Rektor Universitas Brawijaya yang pertama, pada tahun 1963-1966. Doel Arnowo meninggal dunia di RSUD dr Soetomo, Surabaya pada 18 Januari 1985. Doel Arnowo merupakan penggagas pembangunan monumen Tugu Pahlawan di Surabaya yang diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1952. (Wikipedia)

Lantas bagaimana sejarah Wethouder di Gemeenteraad Soerabaja, Radjamin Nasoetion sejak 1931? Seperti disebut di atas, narasi sejarah Radjamin Nasoetion kurang diinformasikan. Fakta bahwa Radjamin adalah seorang anggota dewan kota senior di kota (gemeente) Soerabaja. Radjamin Nasoetion pernah anggota Volksraad dan menjadi Walikota Sioerbaja yang pertama. Lalu bagaimana sejarah Wethouder di Gemeenteraad Soerabaja, Radjamin Nasoetion sejak 1931? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (16): Gemeente Soerabaja Mulai 1906; Ibu Kota Residentie Soerabaja dan Ibu Kota Province Oost Java

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Soerabaja adalah salah satu dari tiga kota awal di Indonesia semasa Pemerintah Hindia Belanda yang dijadikan sebagai status kota (gemeente). Dua lainnya adalah Batavia dan Semarang. Tiga kota ini dapat dikatakan kota-kota terbesar saat itu, yang mana pemberlakuan desentralisasi dimungkinkan dengan membentuk dewan kota (gemeenteraad). Dalam perkembangannya, kota Soerabaja yang telah menjadi ibu kota residentie juga ditetapkan sebagai ibu kota province pada tahun 1922.

Surabaya, Masa Pemerintahan Hindia Belanda. Wilayah dengan luas 291,78 Km2 serta menurut data terakhir- berpenduduk 1.807.112 jiwa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan tata pemerintahan, organisasi, pembagian wilayah administrasi dari satu pe­riode ke periode lain sebagai berikut: Pemerintahan Kota Surabaya menurut sejarah berdiri sejak 1 April 1906 dengan dasar pasal 1 Instellings Ordonantie, Staatblad 1906 Nomor 149. Luas daerah kewenangan Pemerintah Gemeente Surabaya saat itu seluas Ibu Kota Karesiden Surabaya, yakni kurang lebih 103 Km2, meliputi tanah-tanah eigendom, parti­kelir (particuliere landerijen), militer dan pe­merintah. Kepala Daerah Gemeente Surabaya se­mula dirangkap oleh seorang Asisten Residen yang merangkap Asisten Residen untuk Kabupaten (Afdeling) Surabaya serta menja­bat pula sebagai Ketua Dewan Gemeente (Gemeente Raad). Pada waktu itu belum ada jabatan Burgermeester (Walikota).. Dewan Gemeente terdiri dari: 15 orang Eropa, 5 orang Indonesia, 3 Timur Asing. Urusan yang ditangani Pemerintah Gemeente Surabaya belum banyak. Dinas-dinas Gemeente hanya terdiri dari: Bagian Umum (Gemeente Secretarie); Bagian Pekerjaan Umum (Gemeente Werken) yang meliputi Dinas Brand- weer, Dinas Bangunan dan Dinas Saluran. Bagian Perusahaan (Gemeente Bedrij- ven), antara lain Perusahaan Air dan Pembantaian). agian Dinas Kesehatan Umum yang juga bertugas memeriksa kebersihan pabrik-pabrik roti dan Dinas Kese­hatan dengan tugas mengawasi tem­pat persewaan gerobak, dokar serta pemerahan susu. (https://jawatimuran.disperpusip.jatimprov.go.id/2012)

Lantas bagaimana sejarah Gemeente Soerabaja bermula 1906? Seperti disebut di atas, Soerabaja sudah sejak lama berkembang menjadi kota besar yang kemudian ditingkatkan statusnya pada tahun 1906 sebagai gemeente. Gemeente Soerabaja juga adalah ibu kota Residentie Soerabaja, dan kemudian dijadikan ibu kota Province Oost Java. Lalu bagaimana sejarah Gemeente Soerabaja bermula 1906? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (15): Anggota Volksraad Masa Mangaradja Soangkoepon; Abdoel Moeis Soetardjo Otto Iskandardinata

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Siapa Mangaradja Soangkoepon? Mungkin banyak yang tidak mengetahui. Sebab nama Mangaradja Soangkoepon belum lama muncul di Wikipedia tidak ada laman nama Mangaradja Soangkoepon. Padahal pada era Pemerintah Hindia Belanda namanya sangat dikenal. Nama kecilnya adalah Abdoel Firman, anggota Volksraad terlama, berasal dari dapil province Oost Sumatra selama empat periode berturut-turut (1924-1942). Mangaradja Soangkoepon sejatinya adalah ‘macan’ Pedjambon, anggota Volksraad paling vokal.

Abdul Firman tiba-tiba menjadi terkenal di Negeri Belanda karena namanya diberitakan di koran-koran yang terbit sekitar Maret 1912. Apa pasal? Dua imigran dari Madura terlibat perkelahian dengan sesama imigran dari Jawa (Oost Java), korban akhirnya meninggal dunia akibat tusukan. Di pengadilan Amsterdam terdakwa disidangkan dan menghadirkan saksi-saksi. Aparat pengadilan bingung, karena para imigran (terdakwa dan saksi-saksi) tidak bisa berbahasa Belanda. Untuk mencari penerjemah sekaligus untuk pemandu sumpah (secara Islam) ternyata tidak mudah. Dari sejumlah mahasiswa yang ada hanya Abdul Firman yang bersedia dan sukarela (tanpa paksaan). Dari namanya memang pantas tetapi ternyata juga Abdul Firman adalah orang yang alim. Karenanya masyarakat Belanda menganggap Abdul Firman Siregar gelar Mangaradja Soangkoepon adalah pemimpin (imam) Islam dari para imigran dari Indonesia (Hindia Belanda). Abdul Firman tidak keberatan. Di dalam pengadian tersebut Abdul Firman membela terdakwa untuk dikurangi tuntutan djaksa. Dan, memang berhasil. Dalam laman Wikipedia, pada entry Volksraad, tidak ada nama Mangaradja Soangkoepon. Mengapa? Nama-nama yang dicatat adalah Cokroaminoto, Agus Salim, Hok Hoei Kan, Khouw Kim An, Abdoel Moeis, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Loa Sek Hie, Mas Aboekassan Atmodirono, Mohammad Hoesni Thamrin, Wiranatakoesoema, Otto Iskandardinata, Jahja Datoek Kajo, Radjiman Wedyodiningrat dan Koesoemo Oetoyo.

Lantas bagaimana sejarah anggota Volksraad semasa Mangaradja Soangkoepon? Seperti disebut di atas, di dalam lama Wikipedia pada entry Volksraad tidak ada nama Mangaradja Soangkoepon. Yanga ada antara lain Abdoel Moeis, Soetardjo dan Otto Iskandardinata. Oklah. Lalu bagaimana sejarah anggota Volksraad semasa Mangaradja Soangkoepon? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (14): Volksraad, Dewan Perwakilan Rakyat Era Pemerintah Hindia Belanda;Raad van Indie Tempo Dulu

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri Kini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI). Dewan pusat di Jakarta ini merupakan garis continuum sejak era Pemerintah Hindia Belanda (Volksraad). Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe: ‘Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri’.

Volksraad yang diambil dari bahasa Belanda dan secara harafiah berarti "Dewan Rakyat", adalah semacam dewan perwakilan rakyat Hindia Belanda. Dewan ini dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 oleh pemerintahan Hindia Belanda yang diprakarsai oleh Gubernur-Jendral J.P. van Limburg Stirum bersama dengan Menteri Urusan Koloni Belanda; Thomas Bastiaan Pleyte. Pada awal berdirinya, Dewan ini memiliki 38 anggota, 15 di antaranya adalah orang pribumi. Anggota lainnya adalah orang Belanda (Eropa) dan orang timur asing: Tionghoa, Arab dan India. Pada akhir tahun 1920-an mayoritas anggotanya adalah kaum pribumi. Awalnya, lembaga ini hanya memiliki kewenangan sebagai penasehat. Baru pada tahun 1927, Volksraad memiliki kewenangan ko-legislatif bersama Gubernur-Jendral yang ditunjuk oleh Belanda. Karena Gubernur-Jendral memiliki hak veto, kewenangan Volksraad sangat terbatas. Selain itu, mekanisme keanggotaan Volksraad dipilih melalui pemilihan tidak langsung. Pada tahun 1939, hanya 2.000 orang memiliki hak pilih. Dari 2.000 orang ini, sebagian besar adalah orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Selama periode 1927-1941, Volksraad hanya pernah membuat enam undang-undang, dan dari jumlah ini, hanya tiga yang diterima oleh pemerintahan Hindia Belanda. Sebuah petisi Volksraad yang ternama adalah Petisi Soetardjo. Soetardjo adalah anggota Volksraad yang mengusulkan kemerdekaan Indonesia. (Wikipedia).

Lantas bagaimana sejarah Volksraad, Dewan Perwakilan Rakyat era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti disebut di atas semuanya ada permulaan dan berlanjut dan berkembang hingga ke masa kini. Itu bermula dari Raad van Indie. Lalu bagaimana sejarah Volksraad, Dewan Perwakilan Rakyat era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (13): Pemilih Perempuan di Dewan Kota Sesama Hindia Belanda; Emma Poeradiredja di Bandoeng

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Awalnya hak perempuan untuk memilih anggota dewan tidak ada. Apalahi untuk dipilih, Akan tetapi setelah semakin kuatnya desakan, perempuan dapat dipilih dan juga dapat memilih. Demikianlah urutan sejarah dalam pemilihan di Indonesia sejak era Pemerintah Hindia Belanda. Siapa perempuan Belanda yang dipilih? Yang jelas perempuan pribumi yang pernah terpilih adalah Emma Poeradiredja di Bandoeng.

Emma Poeradiredja adalah salah satu pejuang dan tokoh pergerakan perempuan Sunda. Nama sebenarnya ialah Nyi Raden Rachmat’ulhadiah Poeradiredja, akan tetapi nama ini tidak pernah dipakai. Emma Poeradiredja adalah putri Raden Kardata Poeradiredja. Emma tamat HIS Tasikmalaya tahun 1917. Setelah itu melanjutkan sekolah ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs). Pada waktu itu belum begitu banyak kaum pribumi yang dapat memperoleh pendidikan apalagi melanjutkan ke sekolah lanjutan yang lebih tinggi dengan bahasa Belanda. Emma termasuk wanita pertama melanjutkan ke MULO. Kemudian Emma pindah ke MULO Salemba di Batavia, tamat tahun 1921. Dia bekerja pada Staatspoor en tramwegen (SS). Sambil bekerja, Emma tetap aktif dalam pergerakan yaitu Kongres Pemuda Indonesia I dan organisasi Jong Islamieten Bond sebagai Ketua Cabang Bandung, 1925. Tahun 1927, Emma bersama Artini Djojopuspito, Sumardjo, Ayati, Emma Sumanegara, Suhara, Kasiah, Kartimi, dan Rusiah mendirikan Dameskring. Anggota-anggota Dameskring ini adalah perempuan muda terpelajar berasal dari perbagai suku bangsa di Bandung. Kemudian Emma ikut pula aktif dalam Kongres Pemuda Indonesia II yang diadakan di Batavia pada tahun 1928. Pada tanggal 30 April 1930 didirikanlah Pasundan Istri (PASI) untuk menampung aspirasi kaum perempuan. (Wikipedia)

Lantas bagaimana sejarah anggota dewan dan pemilih perempuan era Hindia Belanda? Seperti disebut di atas, awalnya hak perempuan tidak ada untuk memilih dan dipilih. Akan tetapi lambat laun proses demokrasi memungkinkan perempuan memilih dan dipilih. Salah satu perempuan Indonesia yang terpilih adalah Emma Poeradiredja di Bandoeng. Lalu bagaimana sejarah anggota dewan dan pemilih perempuan era Hindia Belanda? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah Dewan di Indonesia (12): Pemilih dalam Pemilihan Anggota Dewan Kota Era Hindia Belanda; Siapa Saja Berhak Memilih

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Pada masa ini dalam pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia semua berhak memilih dengan syarat usia 17 tahun dan tidak kehilangan hak pilih. Itu sekarang. Bagaimana pada masa lampau? Pada masa era Pemerintah Hindia Belanda? Kelompok perempuan golongan Eropa/Belanda tidak berhak dipilih dan memilih. Bagi pribumi yang berhak adalah individu yang memiliki kriteria tertentu (atas dasar pendapatan).

Jumlah pemilih sesuai DPT pada Pemilu 2024 di Kudus didominasi perempuan. Rabu, 21 Juni 2023. Kudus (Antara).  KPU Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menetapkan jumlah pemilih sesuai daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan sebanyak 642.666 pemilih dengan dominasi perempuan sebanyak 324.775 atau 50,54 persen. Ia mengungkapkan jumlah pemilih yang ditetapkan menjadi DPT ini memang berkurang, dibandingkan saat penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu 2024 karena mencapai 644.016 pemilih. Faktor pengurangannya, kata dia, mulai dari pindah domisili, meninggal dunia, hingga berubah status dari sipil menjadi TNI/Polri. Data yang tercatat di DPT Pemilu 2024 tersebut, kata dia, sudah termasuk pemilih pemula ketika pada tanggal 24 Februari 2024 sudah berusia 17 tahun. "Demikian halnya untuk anggota TNI/Polri yang sebelum tanggal 24 Februari 2024 juga sudah purna tugas sehingga memiliki hak pilih," ujarnya. (https://jateng.antaranews.com/)

Lantas bagaimana sejarah pemilih dalam pemilihan anggota dewan kota semasa Hindia Belanda? Seperti disebut di atas, pada masa lampau pada era Pemerintah Hindia Belanda tidak semua berhak dipilih dan memilih. Siapa saja berhak memilih? Lalu bagaimana sejarah pemilih dalam pemilihan anggota dewan kota semasa Hindia Belanda? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.