Sejarah Ternate (9): Sejarah Pemerintahan di Ternate; Dari Pemerintahan Hindia Belanda hingga Pemerintahan Republik Indonesia

 

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Ternate dalam blog ini Klik Disini

Sejak era Portugis dan Belanda (VOC), pemerintahan di Ternate dan sekitar hanya bersifat parsial, kerjasama (kontrak) antara Pemerintah VOC dan kerajaan-kerajaan. Raja atau Sultan menjadi representatif dari wilayah kerajaan-kerajaan yang berbeda-beda. Wujud dalam pemerintahan ala VOC ini adalah teman dari kerajaan yang bersekutu dengannya menjadi temannya, sebaliknya musuh dari temannya adalah musuhnya. Pemerintahan VOC di berbagai wilayah direpresentasikan oleh kepada pedagang VOC yang (biasanya) berkedudukan di benteng-benteng yang telah didirikan.

Pedagang-pedagang Portugis memulai ibu kota di Ternate (Maluku) berada di Takuma (pantai barat Pulau Ternate). Boleh jadi itu karena pusat Portugis berada di Malaka (semenanjung). Dalam perkembangannya, Spanyol yang berpusat di Manila (Filipina) mengambil Ternate (Portugis masih kuat di Amboina). Pada tahun 1605 pelaut-pelaut Belanda mengusir Portugis dari Amboina. Kehadiran Belanda ini menyebabkan orang Ternate bekerjasama untuk mengusir Spanyol (Spanyol bergeser ke Tiodore). Belanda yang berpusat di Amboina membangun benteng di kampong Malajoe (pantai timur pulau Ternate). Kampong Melayu itu kini berada di pusat Kota Ternate sekarang. Setelah Portugis diusir dari Malaka oleh VOC pada tahun 1643, lalu pada tahun 1657 Belanda (VOC) mengusir Spanyol di Ternate dan Manado. Habis sudah Portugis dan Spanyol di Hindia Timur (kecuali Portugis masih tersisa di Timor). Pada era VOC inilah cabang-cabang pemerintahan VOC dibentuk berbagai wilayah. Di Ternate ditempatkan seorang Gubernur (dan salah satu Residen ditempatkan di Manado).

Lantas bagaimana sejarah pemerintahan di Ternate? Seperti disebut di atas, sudah muncul embrionya pada era Portugis dan Spanyol lalu berkembang pada era Belanda (VOC). Namun sejauh itu pemerintahan masih bersifat parsial (lokalitas). Pemerintahan yang sebenarnya baru dibentuk secara sistematik setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799. Pemerintah Hidnia Belanda secara efektif baru dimulai pada era Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811). Bagaimana proses pembentukan pemerintahan di ternate berlangsung? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja*.

Awal Pemerintahan di Ternate

Sejak awal Daendels diangkat menjadi Gubenur Jenderal (Hindia Belanda), sudah disusun daftar pejabat di pusat (Batavia) dan berbagai wilayah. Di sejumlah tempat utama di Jawa diangkat landrost (semacam residen). Beberapa pejabat sudah diangkat sejak 1808 (lihat Almanak 1810). Di luar Jawa pejabat yang ditempatkan masih terbatas di beberapa wilayah saja, seperti di Ternate, Macassar, Manado, Timor serta Palembang.

Yang ditempatkan di Ternate bukan landrost tetapi dengan status Commandant Civil en Militair yang dijabat oleh von Mittman (sejak 1809)  yang dibantu sekretaris JM Otto. Di Palembang ditempatkan seorang pejabat dengan status Residen yakni H Groengoff van Woortman (sejak 1809) dan dibantu oleh Boekhouder en Tweede Resident T Haarblegter (yang sudah menjabat sejak 1805). Di Manado dan Timor ditempatkan pejabat dengan status Landrost (keduanya sejak 1809). Di Macassar dengan status Commandant Civil en Militair yang dibantu beberapa pejabat di Macassar dan beberapa pejabat di wilayah yang lebih rendah setingkat landrost seperti di Bima, Boeloecoemba en Bonyhain, Maros dan Selajar.

Penempatan awal pejabat pemerintahan di luar Jawa mengindikasikan Ternate, Macassar dan Palembang menjadi tempat-tempat utama. Di Amboina tampaknya belum ada pejabat yang ditempatkan. Mengapa demikian? Pada saat itu kekuatan Inggris masih terdapat di sejumlah wilayah, termasuk di Amboina. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 1795 Prancis menduduki Batavia (Jawa) da Inggris menduduki sejumlah tempat di luar Jawa. Hanya satu wilayah yang tidak berhasil dikuasai Inggris yakni di Ternate (VOC masih eksis di Ternate).

Tidak lama setelah pembentukan Pemerintah Hindia Belanda, pada tahun 1811 terjadi pendudukan Inggris di Batavia (Jawa). Tidak ada perubahan di Ternate (tetap Belanda) tetapi di Amboina dan Macassar dikuasai oleh Inggris. Namun pendudukan Inggris ini tidak lama dan pada tahun 1816 dikembalikan ke Belanda. Pemerintah Hindia Belanda seakan memulai pembentukan cabang pemerintahan dari awal.

Penempatan Residen di Ternate. Ini menindikasikan Ternate sebagai satu residentie dengan ibu kota di Ternate. Pada tahun 1824 residentie Ternate dimekarkan dengan membentuk residentie Manado (Besluit\14 Juni 1824, Staatsblad 28a). Meski demikian, pengadilan yang baru dibentuk tahun 1824 (tanggal 27 ei 1824, Staatsblad 26b) tetap bnerada di Ternate. Pada tahun 1827 cabang pemerintahan (Hindia Belanda) tercatat sudah semakin diperluas. Selain wilayah yang telah disebut di atas, bertambah wilayah baru: Bangka, Padang, Bengkoelen, Amboina, Banda, Riouw dan Manado (lihat Almanak 1927). Pada tahun 1937 Residen Ternate adalah JA Neys. Sekretaris C Boers dan komis JJ Reynart. Dalam almanak pemerintah ini di Galela ditempatkan seorang pejabat WL van Geuricke. Ini mengindikasikan bahwa pemerintahan hanya berpusat di Ternate dan Galela menjadi penting.

Maluku dijadikan sebagai satu pemerintahan (province) yang dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di Amboina (Pieter Merkus dan para stafnya), Ini mengindikasikan bahwa kota Amboina menjadi sangat penting. Di Amboinan ditempatkan seorang asisten residen. Selain itu juga asisten residen ditempatkan di Saparoea en Haroekoe dan asisten residen di Hila en Larike serta asisten residen di Boeroe. Seperti disebut di atas Residen ditempatkan di Ternate dan juga di Banda serta di Manado (dalam hal ini province Maluku terdiri dari empat residentie). Resident Manado dibantu seorang asisten residen di Gorontalo. Sisa wilayah Sulawesi menjadi satu provinsi dengan Gubernur di Makassar. Pada tahun 1831 di provinsi Maluku diketahui telah dibentuk cabang pemerintahan baru di Nieuw Guinea dengan menempatkan eerste luitenant kommandant oiviel en militair  di  Merkus Oord (lihat Almanak 1831).

Tunggu deskripsi lengkapnya

Pemerintahan di Ternate Masa Selanjutnya

Tunggu deskripsi lengkapnya

 

*Akhir Matua Harahap, penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat (1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di seputar rumah--agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com